Pemerintah daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus

pemerintahan daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus

Setiap daerah di Indonesia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan kebijakan dan peraturan terkait dengan daerahnya masing-masing. Hal ini diperlukan karena kebutuhan setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Namun setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat harus selaras dengan kebijakan dan peraturan yang lebih tinggi

Artikel Terkait: berikut ini yang bukan merupakan jurnal khusus adalah

pemerintahan daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus

a. lepas dari keterikatan dengan pemerintah pusat b. berdasarkan kesepatakatan antara kepala daerah dengan DPRD c. sesuai dengan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah d. selaras kebijakan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi

e. memepunyai kedudukan setara dengan peraturan perundangan pemerintah pusat

jawaban

Pembahasan

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas. Selain itu kondisi di setiap daerah di Indonesia berbeda–beda. Sehingga sangat memungkinkan kebutuhan setiap daerah berbeda–beda. Perbedaan kebutuhan di setiap daerah kadang tidak dapat diakomodasi oleh peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu Indonesia menerapkan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk membuat peraturan dan kebijakan sendiri. Namun setiap kebijakan dan peraturan harus selaras dengan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Jawaban A, B, C, E, salah karena.

Jawaban A. Pusat dan daerah saling terhubung dalam integrasi nasional. Sehingga setiap kebijakan yang ada di daerah harus terhubung dan selaras dengan kebijakan pusat.
Jawaban B. Kesepakatan antara kepala daerah dan anggota DPRD tidak cukup. Peraturan dan kebijakan harus selaras dengan pusat.
Jawaban C. Dalam membuat kebijakan harus bersumber dan berdasar perundang-perundangan. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan yang dibuat tidak menyalahi amanat yang ada di dalam Pancasila dan Pembukaan 1945.
Jawab E. Peraturan daerh kedudukannya lebih rendah dari kebiajakn dari pusat. Artinya kebijakan daerah harus mengikuti dan menyesuaikan dengan kebijakan pusat bukan sebaliknya.

Baca juga Karakteristik sel pada fase interfase yang tepat adalah?

Indonesia adalah termasuk negara hukum yang bersumber pada Pancasila dan UND NKRI Tahun 1945. oleh sebab itu, Pancasila dan UUD NKRI Tahun up disebut … juga sebagai?

1. Waktu Pembentukan BPUPKI dan PPKI 2. Jumlah Anggota BPUPKI dan PPKI 3. Susunan Organisasi BPUPKI dan PPKI 4.tugas BPUPKI dan PPKI 5.w … aktu persidangan BPUPKI dan PPKI6.hasil sidang BPUPKI dan PPKI please bantu

jawaban halaman 26 buku kupetik kelas enam tolong ada jawaban

saya mengalami cyberbullying tapi saya takut untuk berbicara dengan orang tua saya tentang hal itu. bagaimana saya bisa mendekati mereka?

Sebutkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam norma

pelanggaran hak asasi manusia yg pernah terjadi di lingkungan kalian

mengapa saat kasasi dibebaskan marsinah belum ada keadilan

sebutkan tantangan dan peluang penerapan pancasila setelah pandemi

Menurut pendapatmu adakah pengaruh terjadinya pandemic covid-19 terhadap penerpan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan pendapat … mu dengan disertai alasan yang tepat!

Apa itu boti jelaskandanberi cotnoh