Kebijakan apa yang diambil selama pemerintah kolonial Inggris

Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung Inggris Belanda, pembahasan kunci jawaban tema 7 kelas 5 halaman 22 23 24 25 Tepatnya pada materi pembelajaran 2 subtema 1 Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan di buku tematik siswa.

Pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari tugas sebelumnya, di mana kalian telah mengerjakan soal Kapankah Waktu Pemerintahan Kolonial di Indonesia Dimulai di buku tematik siswa.

Kunci Jawaban Tema 7 Kelas 5 Halaman 22

Ayo Berlatih

Pahamilah bacaan di atas!
Buatlah perbandingan pelaksanaan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Buatlah perbandingan dengan menggunakan prinsip: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana!

Jawaban :

Pemerintah Kolonial Inggris dan Belanda

Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung?

Inggris : – Sistem sewa tanah – Pembagian wilayah pulau Jawa menjadi 16 wilayah keresidenan

– Kerja rodi

Selasa, 13 September 2022 | 07:15 WIB

Selasa, 13 September 2022 | 07:01 WIB

Selasa, 13 September 2022 | 06:56 WIB

Selasa, 13 September 2022 | 06:40 WIB

Selasa, 13 September 2022 | 06:37 WIB

Selasa, 13 September 2022 | 06:26 WIB

Selasa, 13 September 2022 | 06:15 WIB

Selasa, 13 September 2022 | 06:11 WIB

Senin, 12 September 2022 | 21:45 WIB

Senin, 12 September 2022 | 21:44 WIB

Senin, 12 September 2022 | 21:31 WIB

Senin, 12 September 2022 | 20:35 WIB

Senin, 12 September 2022 | 20:25 WIB

Senin, 12 September 2022 | 20:05 WIB

Senin, 12 September 2022 | 20:01 WIB

Senin, 12 September 2022 | 19:59 WIB

Senin, 12 September 2022 | 19:53 WIB

Senin, 12 September 2022 | 18:45 WIB

Senin, 12 September 2022 | 18:35 WIB

Senin, 12 September 2022 | 18:25 WIB

Page 2

Page 3

Page 4

Inggris merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Meskipun tak selama pemerintahan kolonial Belanda, Inggris sempat memberikan beberapa pengaruh terhadap Indonesia melalui kebijakan-kebijakan.

Berikut beberapa kebijakan yang diambil selama pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia yang mempengaruhi rakyat Indonesia.

Inggris sempat berhasil mengusir pemerintahan kolonial Belanda dan mulai berkuasa pada tanggal 18 September 1811 dan mengangkat Raffles menjadi jenderal penguasa Hindia.

Pihak pemerintahan Inggris memilih Batavia menjadi pusat kedudukan pemerintahannya. Raffles sebagai pemimpin pun memilih beberapa kebijakan untuk memperkuat kedudukan Inggris di Indonesia.

Mengutip dari buku Sejarah Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Raffles memiliki tiga prinsip dalam rangka menjalankan pemerintahannya, yaitu:

1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat.

2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial.

3. Atas pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa.

Mengacu tiga prinsip itu, Raffles menerbitkan beberapa kebijakan, baik yang mengatur perihal politik pemerintahan maupun terkait sosial ekonomi.

Kebijakan Politik dan Pemerintahan

Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles awalnya mendekati serta membangun hubungan baik dengan para penguasa dan raja-raja yang berkuasa di daerah Jawa dan Palembang.

Namun, Raffles akhirnya memutuskan hubungan tersebut bahkan mengkhianati beberapa penguasa seperti Raja Burhanuddin.

Selain itu, pemerintahan Inggris di bawah pimpinan Raffles juga sempat membuat kesepakatan dengan Kesultanan Yogyakarta yang sebelumnya berseteru di zaman pemerintahan kolonial Belanda.

Isi dari kontrak tersebut, yaitu:

• Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana III, dan Pangeran Natakusuma (saudara Sultan Sepuh) ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I.

• Sultan Hamengkubuwana II dengan putranya Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang.

• Semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai sultan beralih menjadi milik pemerintah Inggris.

Kebijakan Sosial dan Ekonomi

Berbeda dengan pemerintahan Belanda, koloni Inggris memiliki pemikiran yang revolusioner dan ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat.

Di bawah pimpinan Raffles, pemerintah Inggris menghapus kebijakan terkait bidang sosial dan ekonomi koloni Belanda dan membuat kebijakan baru, di antaranya:

• Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah (land rent) yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang.

• Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi.

• Penghapusan kerja rodi dan perbudakan.

• Penghapusan sistem monopoli.

• Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan.

Pemerintahan Inggris akhirnya pada tahun 1816 mengakhiri pemerintahannya di Indonesia dan kembali menyerahkan Hindia ke Belanda. Hal ini tertuang dalam perjanjian Konvensi London.