Jelaskan perkembangan politik dan ekonomi pada awal kemerdekaan indonesia

KOMPAS.com - Indonesia telah dinyatakan merdeka berkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 silam. 

Namun meskipun sudah merdeka, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masihlah belum stabil. 

Faktor utama penyebab kesulitan ekonomi di awal kemerdekaan adalah sebagai berikut:

Baca juga: Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Inflasi

Pada masa pasca kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. 

Terjadi hiperinflasi atau kenaikan harga-harga barang secara ekstrem. Salah satu penyebab inflasi yakni beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. 

Saat itu, pemerintah RI menyatakan terdapat tiga mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Mata uang De Javasche Bank (DJB), mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang diakui dan digunakan bersamaan. 

Belum selesai di situ, pada tanggal 6 Maret 1946, panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya mata uang NICA di daerah yang ditempati Sekutu. 

Munculnya uang NICA ini sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat merosot. 

Begitu pemerintah RI mengetahui hal tersebut, melalui Perdana Menteri Syahrir, mereka memproses tindakan Jepang yang dianggap sudah melanggar persetujuan.

Persetujuan tersebut berisikan bahwa tidak akan muncul mata uang baru apabila belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia.

Baca juga: Keuangan Negara: Definisi dan Mekanisme Pengelolaan

Republik Indonesia yang baru berjalan selama beberapa bulan terkena hiperinflasi, karena beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. 

Pemerintah RI pun tidak bisa mengatasi mata uang asing yang sudah beredar, terutama mata uang Jepang dan Belanda. 

Akibatnya keadaan kas negara dan bea cukai berada dalam keadaan nihil, begitu pula dengan pajak, kas pemerintah kosong, pajak dan bea cukai lainnya juga mengalami kemerosotan. 

Belum selesai dengan masalah inflasi, Belanda juga ikut menutup pintu perdagangan RI sehingga barang-barang dagangan pemerintah RI tidak dapat diekspor. 

Alasan Belanda melakukan blokade terhadap RI adalah:

1. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. 
3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. 

Blokade yang dilakukan Belanda terhadap Republik Indonesia ini menimbulan keadaan sosial ekonomi yang semakin memburuk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan.

Baca juga: Pengertian Laporan Keuangan, Tujuan dan Jenisnya

Upaya Penanggulangan Inflasi

Kekosongan kas negara yang terjadi menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. 

Demi mengatasi hal tersebut, pemerintah RI pun melakukan pinjaman nasional.

Pinjaman nasional ini merupakan salah satu kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dan dilaksanakan atas persetujuan BP-KNIP. 

Program tersebut juga didukung dengan adanya Bank Tabungan Pos yang dibentuk pemerintah yang berguna untuk menyalurkan pinjaman.

Mata Uang ORI (Oeang Republik Indonesia)

Pada waktu Indonesia telah merdeka, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sampai akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama.

Uang kertas tersebut dinamakan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Mata uang ORI ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus sebagai mata uang pengganti mata uang Jepang dengan kurs sejumlah satu per seribu. 

Seribu mata uang Jepang bernilai satu rupiah ORI. 

Namun pengedaran mata uang ORI ini mulai mengalami permasalahan semenjak Agresi Militer Belanda I dan II terjadi. 

Dalam agresi tersebut setiap daerah di Indonesia harus mengeluarkan banyak biaya untuk perang. 

Sejak itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mulai mengalami kesulitan. 

Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah pusat kemudian berinisiatif untuk mengeluarkan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). 

Munculnya ORI ternyata memberikan masalah baru dalam perekonomian Indonesia. 

Masalah tersebut terjadi lantaran peredaran ORI dalam masyarakat mulai tidak terkendali. 

Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia. 

Terbentuklah Bank Negara Indonesia sebagai bank induk pada tanggal 1 November 1946. 

Bank Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam bidang ekonomi keuangan dan juga bertugas untuk mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing. 

Baca juga: Apa Itu Inflasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Perhitungannya

Upaya Penanggulangan Blokade Belanda

Demi menembus blokade ekonomi dari Belanda, Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi beras ke India. 

Tindakan ini dilakukan atas inisiatif dari Perdana Menteri Sutan Syahrir, saat tahun 1946 Pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda masalah kelaparan. 

Pada waktu yang sama, pemerintah Indonesia juga mengalami surplus beras sekitar 200.000 - 400.000 ton. 

Sehingga pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengirim bantuan beras sebanyak 500.000 ton untuk India. 

Dengan adanya bantuan yang diberikan Indonesia kepada India, India menjadi salah satu negara Asia paling aktif dalam membantu perjuangan diplomasi RI dalam forum internasional.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi blokade ekonomi Belanda adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. 

Upaya tersebut dilakukan dengan BTC atau yang dikenal disebut Badan Pusat Jual Beli.

Organisasi tersebut diketuai oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo.

Peran BTC di sini adalah untuk mengawasi seluruh kegiatan perdagangan ke luar atau masuk daerah Republik Indonesia. 

Tugas BTC yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan ekspor impor. 

Melalui BTC ini, hubungan dagang Indonesia mulai meluas. Indonesia berhasil melakukan hubungan dagang dengan salah satu perusahaan Amerika Serikat yaitu Isbranten Inc.

Di mana perusahaan tersebut mengirim kapal Matin Behrmann untuk mengangkut barang dari pelabuhan Cirebon. 

Indonesia Office (Indoff) dipimpin oleh Mr. Oetojo Ramelan yang dibantu dengan Soerjono Darusman, Mr. Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, dan Dr. Soeroso. 

Dibentuknya Indoff ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri Indonesia. 

Selain itu, Indoff juga memiliki fungsi rahasia yaitu sebagai pengendali upaya menembus blokade Belanda serta melakukan perdagangan barter dengan dibantu Angkatan Laut RI.

Salah satu upaya yang Indoff lakukan adalah mengirim karet secara diam-diam dari pelabuhan Belawan, Medan menuju ke Singapura. 

KPULN dipimpin oleh Aji Jayengprawiro. 

Tugas dari KPULN sendiri adalah membeli senjata dan perlengkapan perang. Di mana senjata tersebut akan digunakan oleh para tokoh yang tergabung dalam organisasi tersebut. 

Tokoh-tokoh tersebut adalah:

1. John Lie
2. O.P. Koesno
3. Ibrahim Saleh
4. Chris Tampenawas

Keempat tokoh tersebut turut berperan besar dalam upaya menembus blokade laut yang dilakukan Belanda. 

Referensi:

• Widodo, T.(2006). From Dutch Mercantilism to Liberalism Indonesian Historical Perspective. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia vol.21. 

KOMPAS.com - Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan titik akhir perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Belanda enggan mengakui kemerdekaan Indonesia.

Tahukah kamu bagaimana kondisi awal Indonesia merdeka?

Kondisi awal Indonesia merdeka

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Sekutu yang menang di Perang Dunia II merasa berhak atas nasib bangsa Indonesia. Belanda mencoba masuk kembali ke Indonesia untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan keanggotaan sempurna berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih Presiden-Wakil Presiden. Untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tetapi, Indonesia merdeka dalam kondisi sosial ekonomi yang masih sangat memprihatinkan.

Baca juga: Perumusan Naskah Proklamasi

Permasalahan di awal kemerdekaan

Beberapa masalah pada awal Indonesia merdeka adalah:

Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka.

Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta Sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo.

Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu.

Pemerintahan negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan.

Baca juga: Kembali ke Negara Kesatuan

Masalah ekonomi

Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong.

Inflasi yang cukup berat terjadi dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali sedangkan nilai tukarnya sangat rendah.

Pemerintah Indonesia tidak bisa melarang peredaran mata uang asing karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri.

Mata uang asing yang beredar adalah De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang rupiah Jepang. Bahkan setelah NICA datang ke Indonesia, juga berlaku mata uang NICA.

Kondisi perekonomian makin parah karena NICA melakukan blokade.

Baca juga: Nilai-nilai Kejuangan Masa Revolusi

Upaya pemerintah pada awal kemerdekaan

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekacauan di awal Indonesia merdeka, yaitu:

Kondisi Jakarta yang kacau pada masa awal Indonesia merdeka membuat pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.

Untuk mengatasi masalah keuangan, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI (Oeang Republik Indonesia) pada 30 Oktober 1946. Serta menyatakan uang NICA sebagai alat tukar tidak sah.

Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan dan tidak ada lagi diskriminasi. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Kemudian mengangkat Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pertama di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara.