Contoh catur warna dalam kehidupan sehari-hari

Dalam agama Hindu, istilah Kasta disebut dengan Warna (Sanskerta: वर्ण; varṇa). Akar kata Warna berasal dari bahasa Sanskerta vrn yang berfaedah "memilih (sebuah kelompok)". Dalam ajaran agama Hindu, status seseorang didapat sesuai dengan pekerjaannya. Dalam pemikiran tersebut diuraikan bahwa meskipun seseorang lahir dalam keluarga Sudra (budak) ataupun Waisya (pedagang), apabila beliau menekuni babak kerohanian sehingga menjadi pendeta, karenanya beliau berhak menyandang status Brahmana (rohaniwan). Jadi, status seseorang tidak didapat semenjak dia lahir melainkan didapat setelah beliau menekuni suatu profesi atau pandai dalam suatu babak tertentu[1].

Dalam tradisi Hindu, Bila seseorang pandai dalam babak kerohanian karenanya beliau menyandang status Brāhmana. Bila seseorang pandai atau menekuni babak administrasi pemerintahan ataupun menyandang gelar sebagai pegawai atau prajurit negara, karenanya beliau menyandang status Ksatriya. Apabila seseorang pandai dalam perdagangan, pertanian, serta profesi lainnya yang bertalian dengan niaga, uang dan harta benda, karenanya beliau menyandang status Waisya. Apabila seseorang menekuni profesi sebagai pembantu dari ketiga status tersebut (Brahmana, Ksatriya, Waisya), karenanya beliau menyandang gelar sebagai Sudra.

Warna yang utama

Brahmana

Brahmana merupakan golongan pendeta dan rohaniwan dalam suatu masyarakat, sehingga golongan tersebut merupakan golongan yang sangat dihormati. Dalam ajaran Warna, Seseorang dituturkan menyandang gelar Brahmana karena keahliannya dalam babak ilmu keagamaan. Jadi, status sebagai Brahmana tidak mampu diperoleh sejak lahir. Status Brahmana diperoleh dengan menekuni ajaran agama sampai seseorang layak dan diakui sebagai rohaniwan.

Ksatriya

Ksatriya merupakan golongan para bangsawan yang menekuni babak pemerintahan atau administrasi negara. Ksatriya juga merupakan golongan para kesatria ataupun para Raja yang pandai dalam babak militer dan mahir menggunakan senjata. Kewajiban golongan Ksatriya yaitu melindungi golongan Brahmana, Waisya, dan Sudra. Apabila golongan Ksatriya melaksanakan kewajibannya dengan patut, karenanya mereka mendapat balas afal yang berfaedah secara tidak langsung dari golongan Brāhmana, Waisya, dan Sudra.

Waisya

Waisya merupakan golongan para pedagang, petani, nelayan, dan profesi lainnya yang termasuk babak perniagaan atau pekerjaan yang menangani segala sesuatu yang bersifat material, seperti misalnya makanan, pakaian, harta benda, dsb-nya. Kewajiban mereka yaitu memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) golongan Brahmana, Ksatriya, dan Sudra.

Sudra

Sudra merupakan golongan para abdi yang menolong golongan Brāhmana, Kshatriya, dan Waisya agar pekerjaan mereka mampu terpenuhi. Dalam filsafat Hindu, tanpa telah tersedianya golongan Sudra, karenanya kewajiban ketiga kasta tidak mampu terwujud. Jadi dengan telah tersedianya golongan Sudra, karenanya ketiga kasta mampu menerapkan kewajibannya secara seimbang dan saling memberikan kontribusi.

Sistem kerja

Caturwarna menekan seseorang agar menerapkan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Golongan Brahmana diwajibkan untuk memberi ilmu rohani kepada golongan Ksatriya, Waisya, dan Sudra. Golongan Ksatriya diwajibkan agar melindungi golongan Brahmana, Waisya, dan Sudra. Golongan Waisya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan material golongan Brahmana, Ksatriya, dan Sudra. Sedangkan golongan Sudra diwajibkan untuk menolong golongan Brahmana, Ksatriya, dan Waisya agar kewajiban mereka mampu dipenuhi dengan semakin patut.

Keempat golongan tersebut (Brahmana, Ksatriya, Waisya, Sudra) saling menolong dan saling memenuhi bila mereka mampu menerapkan kewajibannya dengan patut. Dalam sistem Caturwarna, kepastian tentang hak tidak diuraikan karena hak diperoleh secara otomatis. Hak tidak hendak mampu diperoleh apabila keempat golongan tidak mampu bekerja sama. Keempat golongan sangat dianjurkan untuk saling menolong agar mereka mampu mendapat hak. Dalam sistem Caturwarna terjadi suatu siklus "memberi dan diberi" bila keempat golongan saling memenuhi kewajibannya.

Karena status seseorang tidak didapat semenjak lahir, karenanya statusnya mampu diubah. Hal tersebut terjadi bila seseorang tidak mampu menerapkan kewajiban sebagaimana status yang disandangnya. Seseorang yang lahir dalam keluarga Brāhmana mampu menjadi seorang Sudra bila orang tersebut tidak mempunyai wawasan rohani yang lapang, dan juga tidak layak sebagai seorang pendeta. Begitu pula seseorang yang lahir dalam golongan Sudra mampu menjadi seorang Brāhmana karena mempunyai ilmu lapang di babak kerohanian dan layak untuk menjadi seorang pendeta.

Kelainan

Banyak orang yang menganggap Caturwarna sama dengan Kasta yang memberikan seseorang sebuah status dalam masyarakat semenjak beliau lahir. Namun dalam kenyataannya, status dalam sistem Warna didapat setelah seseorang menekuni suatu bidang/profesi tertentu. Sistem Warna juga diasumsikan membeda-bedakan letak seseorang. Namun dalam ajarannya, sistem Warna menginginkan agar seseorang menerapkan kewajiban sebaik-baiknya.

Kadangkala seseorang lahir dalam keluarga yang mempunyai status sosial yang tinggi dan membuat anaknya semakin bangga dengan status sosial daripada pelaksanaan kewajibannya. Sistem Warna mengajarkan seseorang agar tidak membanggakan ataupun memikirkan status sosialnya, melainkan diharapkan mereka melaksanakan kewajiban sesuai dengan status yang disandang karena status tersebut tidak didapat sejak lahir, melainkan berlandaskan keahlian mereka. Jadi, mereka dituntut untuk semakin bertanggung jawab dengan status yang disandang daripada membanggakannya.

Di Indonesia (khususnya di Bali) sendiri pun terjadi kesalahpahaman terhadap sistem Catur Warna. Catur Warna harus secara tegas dipisahkan dari pengertian kasta. Pandangan tersebut diketengahkan oleh Drs. I Gusti Agung Gde Putera, kala itu Dekan Fakultas Agama dan Norma budaya istiadat Institut Hindu Dharma Denpasar pada rapat Desa Norma budaya se-kabupaten Badung tahun 1974. Gde Putera yang sekarang Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama mengemukakan[2]:

Menurut I Gusti Agung Gede Putera, kebanggaan terhadap sebuah gelar walaupun posisi tersebut sudah tidak dipegang lagi merupakan kesalahpahaman masyarakat Bali turun-temurun. Menurutnya, agama Hindu tidak pernah mengajarkan sistem kasta melainkan yang dipakai yaitu sistem Warna.

Catatan

1. ^ "Manawa Dharmasastra".
2. ^ Sebuah Kutipan dari buku "Kasta dalam Hindu – kesalahpahaman berabad-abad". Oleh: Ketut Wiana dan Raka Santeri

Referensi

• Ketut Wiana dan Raka Santeri, Kasta dalam Hindu – kesalahpahaman selama berabad-abad. Penerbit: Yayasan Dharma Naradha. ISBN 979-8357-03-5
• I Gusti Agung Oka, Slokantara. Penerbit: Hanumān Sakti, Jakarta.

Page 2

Dalam agama Hindu, istilah Kasta disebut dengan Warna (Sanskerta: वर्ण; varṇa). Akar kata Warna berasal dari bahasa Sanskerta vrn yang berfaedah "memilih (sebuah kelompok)". Dalam ajaran agama Hindu, status seseorang diperoleh sesuai dengan pekerjaannya. Dalam pemikiran tersebut diuraikan bahwa meskipun seseorang lahir dalam keluarga Sudra (budak) ataupun Waisya (pedagang), apabila beliau menekuni babak kerohanian sehingga menjadi pendeta, karenanya beliau berhak menyandang status Brahmana (rohaniwan). Jadi, status seseorang tidak diperoleh semenjak dia lahir melainkan diperoleh setelah beliau menekuni suatu profesi atau pandai dalam suatu babak tertentu[1].

Dalam tradisi Hindu, Bila seseorang pandai dalam babak kerohanian karenanya beliau menyandang status Brāhmana. Bila seseorang pandai atau menekuni babak administrasi pemerintahan ataupun menyandang gelar sebagai pegawai atau prajurit negara, karenanya beliau menyandang status Ksatriya. Apabila seseorang pandai dalam perdagangan, pertanian, serta profesi lainnya yang bertalian dengan niaga, uang dan harta benda, karenanya beliau menyandang status Waisya. Apabila seseorang menekuni profesi sebagai pembantu dari ketiga status tersebut (Brahmana, Ksatriya, Waisya), karenanya beliau menyandang gelar sebagai Sudra.

Warna yang utama

Brahmana

Brahmana merupakan golongan pendeta dan rohaniwan dalam suatu masyarakat, sehingga golongan tersebut merupakan golongan yang sangat dihormati. Dalam ajaran Warna, Seseorang dituturkan menyandang gelar Brahmana karena keahliannya dalam babak ilmu keagamaan. Jadi, status sebagai Brahmana tidak mampu diperoleh sejak lahir. Status Brahmana diperoleh dengan menekuni ajaran agama sampai seseorang layak dan diakui sebagai rohaniwan.

Ksatriya

Ksatriya merupakan golongan para bangsawan yang menekuni babak pemerintahan atau administrasi negara. Ksatriya juga merupakan golongan para kesatria ataupun para Raja yang pandai dalam babak militer dan mahir menggunakan senjata. Kewajiban golongan Ksatriya yaitu melindungi golongan Brahmana, Waisya, dan Sudra. Apabila golongan Ksatriya melaksanakan kewajibannya dengan patut, karenanya mereka mendapat balas afal yang berjasa secara tidak langsung dari golongan Brāhmana, Waisya, dan Sudra.

Waisya

Waisya merupakan golongan para pedagang, petani, nelayan, dan profesi lainnya yang termasuk babak perniagaan atau pekerjaan yang menangani segala sesuatu yang bersifat material, seperti misalnya makanan, pakaian, harta benda, dsb-nya. Kewajiban mereka yaitu memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) golongan Brahmana, Ksatriya, dan Sudra.

Sudra

Sudra merupakan golongan para abdi yang menolong golongan Brāhmana, Kshatriya, dan Waisya agar pekerjaan mereka mampu terpenuhi. Dalam filsafat Hindu, tanpa telah tersedianya golongan Sudra, karenanya kewajiban ketiga kasta tidak mampu terwujud. Jadi dengan telah tersedianya golongan Sudra, karenanya ketiga kasta mampu menerapkan kewajibannya secara seimbang dan saling memberikan kontribusi.

Sistem kerja

Caturwarna menekan seseorang agar menerapkan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Golongan Brahmana diwajibkan untuk memberi ilmu rohani kepada golongan Ksatriya, Waisya, dan Sudra. Golongan Ksatriya diwajibkan agar melindungi golongan Brahmana, Waisya, dan Sudra. Golongan Waisya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan material golongan Brahmana, Ksatriya, dan Sudra. Sedangkan golongan Sudra diwajibkan untuk menolong golongan Brahmana, Ksatriya, dan Waisya agar kewajiban mereka mampu dipenuhi dengan semakin patut.

Keempat golongan tersebut (Brahmana, Ksatriya, Waisya, Sudra) saling menolong dan saling memenuhi bila mereka mampu menerapkan kewajibannya dengan patut. Dalam sistem Caturwarna, ketetapan tentang hak tidak diuraikan karena hak diperoleh secara otomatis. Hak tidak hendak mampu diperoleh apabila keempat golongan tidak mampu melakukan pekerjaan sama. Keempat golongan sangat dianjurkan untuk saling menolong agar mereka mampu mendapat hak. Dalam sistem Caturwarna terjadi suatu siklus "memberi dan diberi" bila keempat golongan saling memenuhi kewajibannya.

Karena status seseorang tidak diperoleh semenjak lahir, karenanya statusnya mampu diubah. Hal tersebut terjadi bila seseorang tidak mampu menerapkan kewajiban sebagaimana status yang disandangnya. Seseorang yang lahir dalam keluarga Brāhmana mampu menjadi seorang Sudra bila orang tersebut tidak mempunyai wawasan rohani yang luas, dan juga tidak layak sebagai seorang pendeta. Begitu pula seseorang yang lahir dalam golongan Sudra mampu menjadi seorang Brāhmana karena mempunyai ilmu luas di babak kerohanian dan layak untuk menjadi seorang pendeta.

Kelainan

Banyak orang yang menganggap Caturwarna sama dengan Kasta yang memberikan seseorang sebuah status dalam masyarakat semenjak beliau lahir. Namun dalam kenyataannya, status dalam sistem Warna diperoleh setelah seseorang menekuni suatu bidang/profesi tertentu. Sistem Warna juga diasumsikan membeda-bedakan letak seseorang. Namun dalam ajarannya, sistem Warna menginginkan agar seseorang menerapkan kewajiban sebaik-baiknya.

Kadangkala seseorang lahir dalam keluarga yang mempunyai status sosial yang tinggi dan membuat anaknya semakin bangga dengan status sosial daripada pelaksanaan kewajibannya. Sistem Warna mengajarkan seseorang agar tidak membanggakan ataupun memikirkan status sosialnya, melainkan diharapkan mereka melaksanakan kewajiban sesuai dengan status yang disandang karena status tersebut tidak diperoleh sejak lahir, melainkan berlandaskan keahlian mereka. Jadi, mereka dituntut untuk semakin bertanggung jawab dengan status yang disandang daripada membanggakannya.

Di Indonesia (khususnya di Bali) sendiri pun terjadi kesalahpahaman terhadap sistem Catur Warna. Catur Warna harus secara tegas dipisahkan dari pengertian kasta. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Drs. I Gusti Agung Gde Putera, kala itu Dekan Fakultas Agama dan Norma budaya istiadat Institut Hindu Dharma Denpasar pada rapat Desa Norma budaya se-kabupaten Badung tahun 1974. Gde Putera yang sekarang Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama mengemukakan[2]:

Menurut I Gusti Agung Gede Putera, kebanggaan terhadap sebuah gelar walaupun posisi tersebut sudah tidak dipegang lagi merupakan kesalahpahaman masyarakat Bali turun-temurun. Menurutnya, agama Hindu tidak pernah mengajarkan sistem kasta melainkan yang dipakai yaitu sistem Warna.

Catatan

1. ^ "Manawa Dharmasastra".
2. ^ Sebuah Kutipan dari buku "Kasta dalam Hindu – kesalahpahaman berabad-abad". Oleh: Ketut Wiana dan Raka Santeri

Referensi

• Ketut Wiana dan Raka Santeri, Kasta dalam Hindu – kesalahpahaman selama berabad-abad. Penerbit: Yayasan Dharma Naradha. ISBN 979-8357-03-5
• I Gusti Agung Oka, Slokantara. Penerbit: Hanumān Sakti, Jakarta.

Page 3

Dalam agama Hindu, istilah Kasta disebut dengan Warna (Sanskerta: वर्ण; varṇa). Akar kata Warna berasal dari bahasa Sanskerta vrn yang berfaedah "memilih (sebuah kelompok)". Dalam ajaran agama Hindu, status seseorang diperoleh sesuai dengan pekerjaannya. Dalam pemikiran tersebut diuraikan bahwa meskipun seseorang lahir dalam keluarga Sudra (budak) ataupun Waisya (pedagang), apabila beliau menekuni babak kerohanian sehingga menjadi pendeta, karenanya beliau berhak menyandang status Brahmana (rohaniwan). Jadi, status seseorang tidak diperoleh semenjak dia lahir melainkan diperoleh setelah beliau menekuni suatu profesi atau pandai dalam suatu babak tertentu[1].

Dalam tradisi Hindu, Bila seseorang pandai dalam babak kerohanian karenanya beliau menyandang status Brāhmana. Bila seseorang pandai atau menekuni babak administrasi pemerintahan ataupun menyandang gelar sebagai pegawai atau prajurit negara, karenanya beliau menyandang status Ksatriya. Apabila seseorang pandai dalam perdagangan, pertanian, serta profesi lainnya yang bertalian dengan niaga, uang dan harta benda, karenanya beliau menyandang status Waisya. Apabila seseorang menekuni profesi sebagai pembantu dari ketiga status tersebut (Brahmana, Ksatriya, Waisya), karenanya beliau menyandang gelar sebagai Sudra.

Warna yang utama

Brahmana

Brahmana merupakan golongan pendeta dan rohaniwan dalam suatu masyarakat, sehingga golongan tersebut merupakan golongan yang sangat dihormati. Dalam ajaran Warna, Seseorang dituturkan menyandang gelar Brahmana karena keahliannya dalam babak ilmu keagamaan. Jadi, status sebagai Brahmana tidak mampu diperoleh sejak lahir. Status Brahmana diperoleh dengan menekuni ajaran agama sampai seseorang layak dan diakui sebagai rohaniwan.

Ksatriya

Ksatriya merupakan golongan para bangsawan yang menekuni babak pemerintahan atau administrasi negara. Ksatriya juga merupakan golongan para kesatria ataupun para Raja yang pandai dalam babak militer dan mahir menggunakan senjata. Kewajiban golongan Ksatriya yaitu melindungi golongan Brahmana, Waisya, dan Sudra. Apabila golongan Ksatriya melaksanakan kewajibannya dengan patut, karenanya mereka mendapat balas afal yang berjasa secara tidak langsung dari golongan Brāhmana, Waisya, dan Sudra.

Waisya

Waisya merupakan golongan para pedagang, petani, nelayan, dan profesi lainnya yang termasuk babak perniagaan atau pekerjaan yang menangani segala sesuatu yang bersifat material, seperti misalnya makanan, pakaian, harta benda, dsb-nya. Kewajiban mereka yaitu memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) golongan Brahmana, Ksatriya, dan Sudra.

Sudra

Sudra merupakan golongan para abdi yang menolong golongan Brāhmana, Kshatriya, dan Waisya agar pekerjaan mereka mampu terpenuhi. Dalam filsafat Hindu, tanpa telah tersedianya golongan Sudra, karenanya kewajiban ketiga kasta tidak mampu terwujud. Jadi dengan telah tersedianya golongan Sudra, karenanya ketiga kasta mampu menerapkan kewajibannya secara seimbang dan saling memberikan kontribusi.

Sistem kerja

Caturwarna menekan seseorang agar menerapkan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Golongan Brahmana diwajibkan untuk memberi ilmu rohani kepada golongan Ksatriya, Waisya, dan Sudra. Golongan Ksatriya diwajibkan agar melindungi golongan Brahmana, Waisya, dan Sudra. Golongan Waisya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan material golongan Brahmana, Ksatriya, dan Sudra. Sedangkan golongan Sudra diwajibkan untuk menolong golongan Brahmana, Ksatriya, dan Waisya agar kewajiban mereka mampu dipenuhi dengan semakin patut.

Keempat golongan tersebut (Brahmana, Ksatriya, Waisya, Sudra) saling menolong dan saling memenuhi bila mereka mampu menerapkan kewajibannya dengan patut. Dalam sistem Caturwarna, ketetapan tentang hak tidak diuraikan karena hak diperoleh secara otomatis. Hak tidak hendak mampu diperoleh apabila keempat golongan tidak mampu melakukan pekerjaan sama. Keempat golongan sangat dianjurkan untuk saling menolong agar mereka mampu mendapat hak. Dalam sistem Caturwarna terjadi suatu siklus "memberi dan diberi" bila keempat golongan saling memenuhi kewajibannya.

Karena status seseorang tidak diperoleh semenjak lahir, karenanya statusnya mampu diubah. Hal tersebut terjadi bila seseorang tidak mampu menerapkan kewajiban sebagaimana status yang disandangnya. Seseorang yang lahir dalam keluarga Brāhmana mampu menjadi seorang Sudra bila orang tersebut tidak mempunyai wawasan rohani yang luas, dan juga tidak layak sebagai seorang pendeta. Begitu pula seseorang yang lahir dalam golongan Sudra mampu menjadi seorang Brāhmana karena mempunyai ilmu luas di babak kerohanian dan layak untuk menjadi seorang pendeta.

Kelainan

Banyak orang yang menganggap Caturwarna sama dengan Kasta yang memberikan seseorang sebuah status dalam masyarakat semenjak beliau lahir. Namun dalam kenyataannya, status dalam sistem Warna diperoleh setelah seseorang menekuni suatu bidang/profesi tertentu. Sistem Warna juga diasumsikan membeda-bedakan letak seseorang. Namun dalam ajarannya, sistem Warna menginginkan agar seseorang menerapkan kewajiban sebaik-baiknya.

Kadangkala seseorang lahir dalam keluarga yang mempunyai status sosial yang tinggi dan membuat anaknya semakin bangga dengan status sosial daripada pelaksanaan kewajibannya. Sistem Warna mengajarkan seseorang agar tidak membanggakan ataupun memikirkan status sosialnya, melainkan diharapkan mereka melaksanakan kewajiban sesuai dengan status yang disandang karena status tersebut tidak diperoleh sejak lahir, melainkan berlandaskan keahlian mereka. Jadi, mereka dituntut untuk semakin bertanggung jawab dengan status yang disandang daripada membanggakannya.

Di Indonesia (khususnya di Bali) sendiri pun terjadi kesalahpahaman terhadap sistem Catur Warna. Catur Warna harus secara tegas dipisahkan dari pengertian kasta. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Drs. I Gusti Agung Gde Putera, kala itu Dekan Fakultas Agama dan Norma budaya istiadat Institut Hindu Dharma Denpasar pada rapat Desa Norma budaya se-kabupaten Badung tahun 1974. Gde Putera yang sekarang Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama mengemukakan[2]:

Menurut I Gusti Agung Gede Putera, kebanggaan terhadap sebuah gelar walaupun posisi tersebut sudah tidak dipegang lagi merupakan kesalahpahaman masyarakat Bali turun-temurun. Menurutnya, agama Hindu tidak pernah mengajarkan sistem kasta melainkan yang dipakai yaitu sistem Warna.

Catatan

1. ^ "Manawa Dharmasastra".
2. ^ Sebuah Kutipan dari buku "Kasta dalam Hindu – kesalahpahaman berabad-abad". Oleh: Ketut Wiana dan Raka Santeri

Referensi

• Ketut Wiana dan Raka Santeri, Kasta dalam Hindu – kesalahpahaman selama berabad-abad. Penerbit: Yayasan Dharma Naradha. ISBN 979-8357-03-5
• I Gusti Agung Oka, Slokantara. Penerbit: Hanumān Sakti, Jakarta.

Page 4

Dalam agama Hindu, istilah Kasta disebut dengan Warna (Sanskerta: वर्ण; varṇa). Akar kata Warna berasal dari bahasa Sanskerta vrn yang berfaedah "memilih (sebuah kelompok)". Dalam ajaran agama Hindu, status seseorang didapat sesuai dengan pekerjaannya. Dalam pemikiran tersebut diuraikan bahwa meskipun seseorang lahir dalam keluarga Sudra (budak) ataupun Waisya (pedagang), apabila beliau menekuni babak kerohanian sehingga menjadi pendeta, karenanya beliau berhak menyandang status Brahmana (rohaniwan). Jadi, status seseorang tidak didapat semenjak dia lahir melainkan didapat setelah beliau menekuni suatu profesi atau pandai dalam suatu babak tertentu[1].

Dalam tradisi Hindu, Bila seseorang pandai dalam babak kerohanian karenanya beliau menyandang status Brāhmana. Bila seseorang pandai atau menekuni babak administrasi pemerintahan ataupun menyandang gelar sebagai pegawai atau prajurit negara, karenanya beliau menyandang status Ksatriya. Apabila seseorang pandai dalam perdagangan, pertanian, serta profesi lainnya yang bertalian dengan niaga, uang dan harta benda, karenanya beliau menyandang status Waisya. Apabila seseorang menekuni profesi sebagai pembantu dari ketiga status tersebut (Brahmana, Ksatriya, Waisya), karenanya beliau menyandang gelar sebagai Sudra.

Warna yang utama

Brahmana

Brahmana merupakan golongan pendeta dan rohaniwan dalam suatu masyarakat, sehingga golongan tersebut merupakan golongan yang sangat dihormati. Dalam ajaran Warna, Seseorang dituturkan menyandang gelar Brahmana karena keahliannya dalam babak ilmu keagamaan. Jadi, status sebagai Brahmana tidak mampu diperoleh sejak lahir. Status Brahmana diperoleh dengan menekuni ajaran agama sampai seseorang layak dan diakui sebagai rohaniwan.

Ksatriya

Ksatriya merupakan golongan para bangsawan yang menekuni babak pemerintahan atau administrasi negara. Ksatriya juga merupakan golongan para kesatria ataupun para Raja yang pandai dalam babak militer dan mahir menggunakan senjata. Kewajiban golongan Ksatriya yaitu melindungi golongan Brahmana, Waisya, dan Sudra. Apabila golongan Ksatriya melaksanakan kewajibannya dengan patut, karenanya mereka mendapat balas afal yang berfaedah secara tidak langsung dari golongan Brāhmana, Waisya, dan Sudra.

Waisya

Waisya merupakan golongan para pedagang, petani, nelayan, dan profesi lainnya yang termasuk babak perniagaan atau pekerjaan yang menangani segala sesuatu yang bersifat material, seperti misalnya makanan, pakaian, harta benda, dsb-nya. Kewajiban mereka yaitu memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) golongan Brahmana, Ksatriya, dan Sudra.

Sudra

Sudra merupakan golongan para abdi yang menolong golongan Brāhmana, Kshatriya, dan Waisya agar pekerjaan mereka mampu terpenuhi. Dalam filsafat Hindu, tanpa telah tersedianya golongan Sudra, karenanya kewajiban ketiga kasta tidak mampu terwujud. Jadi dengan telah tersedianya golongan Sudra, karenanya ketiga kasta mampu menerapkan kewajibannya secara seimbang dan saling memberikan kontribusi.

Sistem kerja

Caturwarna menekan seseorang agar menerapkan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Golongan Brahmana diwajibkan untuk memberi ilmu rohani kepada golongan Ksatriya, Waisya, dan Sudra. Golongan Ksatriya diwajibkan agar melindungi golongan Brahmana, Waisya, dan Sudra. Golongan Waisya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan material golongan Brahmana, Ksatriya, dan Sudra. Sedangkan golongan Sudra diwajibkan untuk menolong golongan Brahmana, Ksatriya, dan Waisya agar kewajiban mereka mampu dipenuhi dengan semakin patut.

Keempat golongan tersebut (Brahmana, Ksatriya, Waisya, Sudra) saling menolong dan saling memenuhi bila mereka mampu menerapkan kewajibannya dengan patut. Dalam sistem Caturwarna, kepastian tentang hak tidak diuraikan karena hak diperoleh secara otomatis. Hak tidak hendak mampu diperoleh apabila keempat golongan tidak mampu bekerja sama. Keempat golongan sangat dianjurkan untuk saling menolong agar mereka mampu mendapat hak. Dalam sistem Caturwarna terjadi suatu siklus "memberi dan diberi" bila keempat golongan saling memenuhi kewajibannya.

Karena status seseorang tidak didapat semenjak lahir, karenanya statusnya mampu diubah. Hal tersebut terjadi bila seseorang tidak mampu menerapkan kewajiban sebagaimana status yang disandangnya. Seseorang yang lahir dalam keluarga Brāhmana mampu menjadi seorang Sudra bila orang tersebut tidak mempunyai wawasan rohani yang lapang, dan juga tidak layak sebagai seorang pendeta. Begitu pula seseorang yang lahir dalam golongan Sudra mampu menjadi seorang Brāhmana karena mempunyai ilmu lapang di babak kerohanian dan layak untuk menjadi seorang pendeta.

Kelainan

Banyak orang yang menganggap Caturwarna sama dengan Kasta yang memberikan seseorang sebuah status dalam masyarakat semenjak beliau lahir. Namun dalam kenyataannya, status dalam sistem Warna didapat setelah seseorang menekuni suatu bidang/profesi tertentu. Sistem Warna juga diasumsikan membeda-bedakan letak seseorang. Namun dalam ajarannya, sistem Warna menginginkan agar seseorang menerapkan kewajiban sebaik-baiknya.

Kadangkala seseorang lahir dalam keluarga yang mempunyai status sosial yang tinggi dan membuat anaknya semakin bangga dengan status sosial daripada pelaksanaan kewajibannya. Sistem Warna mengajarkan seseorang agar tidak membanggakan ataupun memikirkan status sosialnya, melainkan diharapkan mereka melaksanakan kewajiban sesuai dengan status yang disandang karena status tersebut tidak didapat sejak lahir, melainkan berlandaskan keahlian mereka. Jadi, mereka dituntut untuk semakin bertanggung jawab dengan status yang disandang daripada membanggakannya.

Di Indonesia (khususnya di Bali) sendiri pun terjadi kesalahpahaman terhadap sistem Catur Warna. Catur Warna harus secara tegas dipisahkan dari pengertian kasta. Pandangan tersebut diketengahkan oleh Drs. I Gusti Agung Gde Putera, kala itu Dekan Fakultas Agama dan Norma budaya istiadat Institut Hindu Dharma Denpasar pada rapat Desa Norma budaya se-kabupaten Badung tahun 1974. Gde Putera yang sekarang Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama mengemukakan[2]:

Menurut I Gusti Agung Gede Putera, kebanggaan terhadap sebuah gelar walaupun posisi tersebut sudah tidak dipegang lagi merupakan kesalahpahaman masyarakat Bali turun-temurun. Menurutnya, agama Hindu tidak pernah mengajarkan sistem kasta melainkan yang dipakai yaitu sistem Warna.

Catatan

1. ^ "Manawa Dharmasastra".
2. ^ Sebuah Kutipan dari buku "Kasta dalam Hindu – kesalahpahaman berabad-abad". Oleh: Ketut Wiana dan Raka Santeri

Referensi

• Ketut Wiana dan Raka Santeri, Kasta dalam Hindu – kesalahpahaman selama berabad-abad. Penerbit: Yayasan Dharma Naradha. ISBN 979-8357-03-5
• I Gusti Agung Oka, Slokantara. Penerbit: Hanumān Sakti, Jakarta.

Page 5

Republik Suriname (Surinam), dahulu bernama Guyana Belanda atau Guiana Belanda merupakan sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik.

Di Suriname tinggal sekitar 75.000 orang Jawa dan dibawa ke sana dari Hindia Belanda selang tahun 1890-1939. Suriname merupakan salah satu anggota Organisasi Konferensi Islam.

Sejarah

Wilayah Suriname mulai diketahui lapang sejak ratus tahun ke-15, adalah ketika bangsa-bangsa imperialis Eropa bersaing menguasai Guyana, suatu dataran lapang yang terletak di selang Samudera Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, Sungai Cassiquiare dan Sungai Orinoco. Semula dataran ini oleh para pakar kartografi diberi nama Guyana Karibania (Guyana yang gunanya dataran lapang yang dialiri oleh banyak sungai dan Karibania dari kata Caribs adalah nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut).

Dalam suatu kisah fiktif "El Dorado", Guyana digambarkan sebagai suatu wilayah yang kaya akan kandungan emas. Para pakar sejarah memperkirakan bahwa kisah fiktif tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong orang-orang Eropa untuk berkompetisi menguasai Guyana.

Masa penjajahan

Pada tahun 1449 pelaut Spanyol, Alonzo de Ojeda dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan, yang saat itu mereka sebut Wild Coast, dan mendarat di wilayah Guyana. Vincent Juan Pinzon kesudahan menguasai Guyana atas nama Raja Spanyol. Selama ratus tahun ke-16 dan ke-17, Guyana direbut silih beralih oleh Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis dan Portugal.

Pada tahun 1530 Belanda membangun pusat perdagangan pertama di dataran tersebut. Pada tahun 1593 raja Spanyol mengambil alih dan menguasai Guyana sampai tahun 1595, adalah ketika para bangsawan Inggris datang dan mulai mengusai daerah-daerah pantai. Sementara itu, Belanda mulai mengembangkan perdagangannya secara bertahap di daerah pedalaman. Daerah Guyana sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris sejak tahun 1630 sampai tahun 1639.

Pada tahun yang sama Belanda sukses menguasai kembali sebagian luhur Guyana sedangkan Perancis menguasai daerah-daerah di samping sungai Suriname. Kesudahan suatu peristiwa dari persaingan tersebut, wilayah Guyana saat ini terbagi diwujudkan menjadi lima anggota adalah Guyana Espanola (bagian dari Venezuela sekarang); Inglesa (Guyana sekarang); Holandesa (Suriname); Francesa (Cayenne) dan Portuguesa (bagian dari wilayah Brasil). Suriname terletak di anggota tengah dari wilayah Guyana yang telah terbagi-bagi tersebut, terbentang selang dua derajat sampai enam derajat Lintang Utara, dan selang 54 derajat sampai 58 derajat Bujur Barat dengan lapang wilayah kurang bertambah 163.265 kilometer persegi. Ketentuan yang tidak boleh dilampaui anggota timur wilayah Suriname merupakan Sungai Marowijne yang memisahkan Suriname dengan Cayenne; di anggota selatan terdapat deretan pegunungan Acarai dan Toemoe hoemak yang memisahkan Suriname dengan wilayah Brasil. Di anggota barat berbatasan dengan wilayah Guyana yang ditandai oleh saluran Sungai Corantijne, sementara di anggota utara dibatasi oleh garis pantai Samudera Atlantik.

Pada tahun 1651 Suriname diserang oleh Inggris dan sejak saat itu, diwujudkan menjadi wilayah kekuasaan Inggris sampai penandatanganan akad perdamaian Breda tahun 1667. Berdasarkan akad itu, Suriname diwujudkan menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Namun Inggris kembali memasuki Suriname pada tahun 1781 sampai 1783 dan Suriname kesudahan diwujudkan menjadi daerah protektorat Inggris dari tahun 1799 sampai 1802. Melalui akad Amiens, 27 Maret 1802, Suriname, Barbice, Demerara dan Essquibo berada di bawah kekuasaan Belanda, namun setahun kesudahan Inggris kembali merebut wilayah-wilayah itu dan sejak tahun 1804 Suriname diwujudkan menjadi koloni Inggris dengan sebutan the British Interregnum.

Selama Suriname berada di bawah kekuasaan Inggris, situasi ekonomi Suriname mengalami kemunduran. Penyebab utama merupakan pelarangan perdagangan budak, sementara kebun-kebun masih sangat memerlukan tenaga buruh untuk dikendalikan. Selanjutnya melalui akad London pada tanggal 13 Agustus 1814 dan diratifikasi dalam akad Wina, Suriname dikembalikan lagi kepada pihak Belanda. Pemerintahan Suriname dipimpin langsung oleh seorang gubernur dengan disertai oleh sebuah dewan kepolisian yang bekerja sebagai penasihat gubernur.

Dengan dihapusnya perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863, kehidupan ekonomi semakin tidak menentu. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda menandatangani sebuah akad dengan Inggris untuk mendatangkan imigran asing ke Suriname. Akad ini diimplementasikan secara resmi pada tahun 1873 sampai 1917, di mana rombongan imigran Hindustan pertama dari India didatangkan. Kedatangan rombongan berikutnya merupakan para imigran dari Jawa pada tahun 1890 - 1939. Seiring dengan diletakkannya para imigran di sektor perkebunan, Suriname mengalami kemajuan pula dalam beberapa aspek lainnya. Telekomunikasi, pembuatan jalan raya dan pembukaan jalur hubungan laut langsung selang Suriname dan Belanda merupakan contoh.

Pecahnya Perang Dunia Pertama tidak memengaruhi situasi ekonomi-politik Suriname. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda bersama beberapa wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang intinya rencana pengakhiran penjajahan. Dalam sebuah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Perdana Menteri Johan Adolf Pengel menuntut diwujudkan wujudnya sebuah pemerintahan sendiri. Tuntutan itu semakin diwujudkan menjadi setelah didirikannya beberapa partai politik yang diwujudkan wujud pada dasawarsa itu, semakin gencar menyampaikan tuntutan supaya Suriname diberikan kebebasan penuh secepatnya.

Tuntutan ini ditanggapi secara serius dengan disediakannya sebuah konferensi di Belanda pada tahun 1970. Konferensi ini disediakan untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai. Suriname selanjutnya diwujudkan menjadi negara merdeka sejak tanggal 25 November 1975. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung pada bantuan pembangunan Belanda.

Upaya-upaya penggulingan kekuasaan

Pada tanggal 25 Februari 1980, lima tahun setelah kemerdekaannya, Suriname diguncang oleh kudeta yang dilancarkan pihak militer yang dilakukan oleh para Sersan yang dipimpin Sersan Mayor Desiree Delano Bouterse dan Sersan Roy Dennis Horb. Peristiwa kudeta ini telah berakibat jatuhnya Pemerintah Demokrasi Parlementer pertama sejak kemerdekaan Suriname.

Setelah Rezim Militer Berkuasa, timbullah gerakan-gerakan kontra-revolusi yang bertujuan untuk mengembalikan demokrasi di Suriname dengan kudeta. Namun beberapa usaha kudeta itu gagal untuk menggulingkan rezim militer Bouterse. Kudeta tersebut di antaranya: kudeta oleh Sersan Fred Ormskerk pada 30 Maret 1980, kudeta oleh Sersan Wilfred Hawker pada 15 March 1981, dan terakhir oleh Letnan Surendre Rambocus dan Sersan Djiewansingh Sheombar yang dibantu oleh kelompokan sayap kanan, kaum Buruh, dan politisi Hindustani dan Jawa, tetapi kudeta ini pun gagal.

Sebagai reaksi terhadap pemberontakan tersebut, pada tanggal 8 Desember 1982 pihak militer melakukan penembakan terhadap 15 tokoh oposisi demonstran. Peristiwa ini telah diwujudkan menjadi penyebab untuk ditiadakannya bantuan pembangunan Belanda kepada Suriname, yang berakibat pada semakin buruknya kondisi perekonomian Suriname. Namun hal ini tidak membuat upaya menggulingkan rezim militer berakhir, justru ini memicu muncul perlawanan lainnya dan kali datang dari Etnis Bushnegro dan Amerindian di Pedalaman Suriname. Mereka tampil sebagai penentang utama kekuasaan militer. Kelompok-kelompok militan dari kedua golongan itu merupakan kelompokan Mandela (Bushnegro) di bawah pimpinan mantan anggota militer Ronnie Brunswijk dan kelompokan Tukayana Amazones (Amerindian) dibawah pimpinan Alex Jubitana dan Thomas Sabajo.

Sekitar 35.000 penduduk Bushnegro dan 6.500 Amerindian telah diwujudkan menjadi pelaku utama pemberontakan terhadap penguasa militer. Puncak dari konflik bersenjata tersebut terjadi pada tahun 1986, adalah ketika Pihak Militer terpaksa harus berhadapan dengan pemberontak Bushnegro yang telah bersatu dan menamakan dirinya Jungle Commando, dan satu peleton Tentara yang gagal menangkap Ronnie Brunswijk kesudahan melakukan pembantaian terhadap 35 orang Bushnegro di Desa Moiwana (Moiwana Massacre). Sementara itu, dalam tahun yang sama kelompokan Amerindian juga meningkatkan gerak-gerak yang dibuat pemberontakannya. Kemelut ini telah berakibat sekitar 7000 orang Bushnegro melarikan diri ke Cayenne (Guyana Perancis) dan berkeinginan suaka politik kepada pemerintah setempat.

Kembali ke demokrasi

Pemerintah militer diakhiri dengan penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan November 1987, yang telah mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada golongan sipil. Namun demikian, pemerintahan hasil pemilu ini tidak berjalan lama. Pada bulan Desember 1990, pihak militer kembali melancarkan kudeta tidak berdarah yang diketahui dengan sebutan Kudeta Telepon. Hasilnya pemerintah yang demokratis kembali lumpuh. Pihak militer kesudahan membentuk Pemerintah Sementara yang salah satu tugasnya merupakan mempersiapkan pemilihan umum yang demokratis.

Pada bulan Mei 1991, Pemerintah Sementara telah sukses menyelesaikan tugasnya, adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum, namun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan militer, karena kemenangan berada di tangan golongan sipil. Pada bulan September tahun yang sama, telah terbentuk pemerintah yang baru, dan Drs. R.R. Venetiaan terpilih sebagai presiden dan dengan demikian, maka berakhirlah kekuasaan militer.

Langkah terpenting yang segera diupayakan oleh Pemerintah Venetiaan merupakan melanjutkan usaha-usaha ke arah perdamaian yang telah dirintis oleh pemerintah sipil sebelumnya. Hal ini tentunya merupakan tugas berat untuk pemerintah yang baru terbentuk tersebut, terutama karena kondisi ekonomi dan keuangan Suriname yang sangat memprihatinkan, sebagai kesudahan suatu peristiwa dari kemelut politik yang berkepanjangan. Dalam melaksanakan upaya perdamaian tersebut, Presiden R.R. Venetiaan telah membentuk suatu Komisi Khusus yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi terkait lainnya.

Dalam Pemilu bulan Mei 1996 koalisi penguasa New Front (NF) dan Presiden Venetiaan mengalami kekalahan dan pemerintahannya ditukarkan oleh yang akan menjadi dari oposisi Drs. Jules Wijdenbosch Nationale Demokratische Partij (NDP) dan Radakishun Vooruitstrevende Hervorming Partij (VHP), yang terpilih diwujudkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Kesudahan pada pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2000, kekuasaan sukses diraih kembali oleh kombinasi pengusa New Front yang terdiri dari parpol Nationale Partij Suriname (NPS), VHP, Pertjajah Luhur dan Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA). Kemenangan New Front ini mengantarkan kembali R.R. Venetiaan (NPS) ke tampuk kursi kepresidenan dan memimpin Suriname untuk masa 5 tahun (tahun 2000-2005). Sebagai Wakil Presiden telah terpilih Jules Rattankoemar Ajodhia dari partai VHP.

Demografi

Populasi

Populasi Suriname terdiri dari beberapa kelompokan minoritas. Kelompokan terbesarnya merupakan Hindustani.

Berdasarkan Sensus Tahun 1990, sekitar 143.640 orang (34,2%) merupakan keturunan Hindustani, 132.300 orang (31,5%) merupakan Kreol, 95.740 orang (22,8%) merupakan orang Jawa, 35.700 orang (8,5%) merupakan keturunan Bushnegro, dan 7.560 orang (1,8%) merupakan Amerindian. Sisanya 5.040 orang (1,2%) merupakan keturunan Tionghoa, Eropa (Portugis, Belanda, Inggris), Yahudi Sefardim, Brasil, dan Libanon.

Berdasarkan data statistik dari Biro Pusat Administrasi Kependudukan Suriname, banyak penduduk Suriname pada sensus tahun 2003 tercatat 481.146 warga negara Suriname dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,3 %. Selain itu terdapat pula warga asing, di antaranya: orang Brasil (45.000), orang Guyana (40.000), dan lain sebagainya (orang Karibia, orang Venezuela, orang Kolombia dan lain sebagainya mencapai 10.000 jiwa).

Populasi Suriname berdasarkan sensus tahun 2004 merupakan sebagai berikut:

• Hindu (27,4%)
• Kreol (17,7%)
• Bushnengro dan Marun (14,7%)
• Jawa (14,6%)
• Kelompokan lain (6,5%):
  • India
  • Cina
  • Boeroes (putih, petani)
  • Yahudi Sefardim dan Yahudi Ashkenaz
  • Libanon
  • Brasil
• Aci 12,5% berasal dari campuran dan 6,6% tidak terdata

Agama

Pada sensus ketujuh, tahun 2007, rasio antar-agama merupakan sebagai berikut:

• 40,7% Kristen (Katolik Roma, Peerke Donders, Reformed, Protestan, Moravia)
• 19,9% Hindu
• 13,5% Islam
• 5,8% tradisional dan agama lainnya
• 4,4% tak beragama
• 15,7% tidak terdata

Bahasa

Bahasa Belanda merupakan bahasa resmi di Suriname. Orang Suriname juga bertutur bahasa mereka: Sranang Tongo, bahasa Hindustani, bahasa Jawa Suriname, dan lainnya. Dan juga bahasa asal bahasa Karibia dan bahasa Arawakan, orang India Suriname juga cakap bahasa mereka sendiri. Selain itu, bahasa Inggris juga digunakan lapang, terutama dalam sarana dan toko yang berarah pariwisata.

Simbol Negara

Simbol Suriname

Simbol negara Suriname digambarkan dalam wujud dua orang Amer-Indian yang memegang busur panah dan mengapit sebuah perisai bermodel oval, berdiri di atas pita dengan tulisan Justitia Pietas, Fides.

Tergambar dalam perisai tersebut, di sisi kiri sebuah kapal layar dan di sisi sebelah kanan sebuah pohon sejenis palma. Kedua gambar tersebut dipisahkan oleh garis vertikal mengikat sebuah segi empat belah ketupat tepat di tengah perisai, dan di dalam segi empat belah ketupat tersebut tergambar bintang segi lima.

Distrik dan resor

Peta distrik di suriname

Suriname dibagi lagi diwujudkan menjadi 62 resor (ressorten).

Topografi

Daratannya dibedakan diwujudkan menjadi tiga anggota, yaitu :

Daerah pesisir/pantai

Daerah pesisir / pantai muda, terbentuk dari tanah liat yang pekat, selang pasir pantai dan gugusan karang yang terletak di bawah permukaan laut. Sedangkan pantai tua sebagian luhur wilayahnya terletak di atas permukaan laut. Kedua daerah ini, sejak diperkenalkannya sistem “polder“ dan pompanisasi, mengembang diwujudkan menjadi daerah pertanian subur dan wilayah pemukiman penduduk. Namun 2 tahun belakang ini, lahan-lahan pertanian tersebut banyak yang terlantar kesudahan suatu peristiwa krisis keuangan untuk pengelolaan sistem irigasi yang bergantung kepada pompa.

Daerah sabana

Daerah Sabana merupakan daerah yang tertutup pasir dan sangat gersang. Di daerah ini hanya tumbuh jenis rumput-rumput tertentu.

Daerah dataran tinggi

Daerah dataran tinggi, terletak di sebelah selatan, sepanjang perbatasan dengan wilayah Brazil. Sebagian luhur daerah ini tertutup oleh hutan tropis yang berproduksi kayu berkualitas tinggi (kayu keras).

Flora dan fauna

Bertambah dari 80 % tanah Suriname masih berupa hutan belukar yang di dalamnya hidup berbagai jenis/species tumbuhan dan satwa. Suriname terkenal kaya akan jenis floranya. Di lain jenis tumbuhan yang terkenal merupakan jenis kayu keras seperti Bruinhard, Purplehard dan Zwartekabes. Kayu-kayu tersebut diekspor dan merupakan sumber devisa negara yang sangat penting. Di samping itu, Suriname juga terkenal dengan berbagai macam satwa, adun yang sudah diternakkan maupun yang masih merupakan binatang liar.

Galeria gambar

Lihat juga

Pustaka

1. ^ Kekeliruan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama cia
2. ^ Kekeliruan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Census
3. ^ Kekeliruan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama census
4. ^ a b "Suriname". International Monetary Fund. Diakses 22 April 2012. 

Pranala luar

Page 6

Republik Suriname (Surinam), dahulu bernama Guyana Belanda atau Guiana Belanda merupakan sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas yang dijajah Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik.

Di Suriname tinggal lebih kurang 75.000 orang Jawa dan dibawa ke sana dari Hindia Belanda selang tahun 1890-1939. Suriname merupakan salah satu anggota Organisasi Konferensi Islam.

Sejarah

Wilayah Suriname mulai diketahui lapang sejak ratus tahun ke-15, adalah ketika bangsa-bangsa imperialis Eropa bersaing menguasai Guyana, suatu dataran lapang yang terletak di selang Samudera Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, Sungai Cassiquiare dan Sungai Orinoco. Semula dataran ini oleh para pakar kartografi diberi nama Guyana Karibania (Guyana yang gunanya dataran lapang yang dialiri oleh banyak sungai dan Karibania dari kata Caribs adalah nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut).

Dalam suatu kisah fiktif "El Dorado", Guyana digambarkan sebagai suatu wilayah yang kaya akan kandungan emas. Para pakar sejarah memperkirakan bahwa kisah fiktif tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong orang-orang Eropa untuk berkompetisi menguasai Guyana.

Masa penjajahan

Pada tahun 1449 pelaut Spanyol, Alonzo de Ojeda dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan, yang masa itu mereka sebut Wild Coast, dan mendarat di wilayah Guyana. Vincent Juan Pinzon kesudahan menguasai Guyana atas nama Raja Spanyol. Selama ratus tahun ke-16 dan ke-17, Guyana direbut silih beralih oleh Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis dan Portugal.

Pada tahun 1530 Belanda membangun pusat perdagangan pertama di dataran tersebut. Pada tahun 1593 raja Spanyol mengambil alih dan menguasai Guyana sampai tahun 1595, adalah ketika para bangsawan Inggris datang dan mulai mengusai daerah-daerah pantai. Sementara itu, Belanda mulai mengembangkan perdagangannya secara bertahap di daerah pedalaman. Daerah Guyana sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris sejak tahun 1630 sampai tahun 1639.

Pada tahun yang sama Belanda sukses menguasai kembali sebagian luhur Guyana sedangkan Perancis menguasai daerah-daerah di samping sungai Suriname. Kesudahan suatu peristiwa dari persaingan tersebut, wilayah Guyana masa ini terbagi diwujudkan menjadi lima anggota adalah Guyana Espanola (bagian dari Venezuela sekarang); Inglesa (Guyana sekarang); Holandesa (Suriname); Francesa (Cayenne) dan Portuguesa (bagian dari wilayah Brasil). Suriname terletak di anggota tengah dari wilayah Guyana yang telah terbagi-bagi tersebut, terbentang selang dua derajat sampai enam derajat Lintang Utara, dan selang 54 derajat sampai 58 derajat Bujur Barat dengan lapang wilayah kurang bertambah 163.265 kilometer persegi. Ketentuan yang tidak boleh dilampaui anggota timur wilayah Suriname merupakan Sungai Marowijne yang memisahkan Suriname dengan Cayenne; di anggota selatan terdapat deretan pegunungan Acarai dan Toemoe hoemak yang memisahkan Suriname dengan wilayah Brasil. Di anggota barat berbatasan dengan wilayah Guyana yang ditandai oleh saluran Sungai Corantijne, sementara di anggota utara dibatasi oleh garis pantai Samudera Atlantik.

Pada tahun 1651 Suriname diserang oleh Inggris dan sejak masa itu, diwujudkan menjadi wilayah kekuasaan Inggris sampai penandatanganan akad perdamaian Breda tahun 1667. Berdasarkan akad itu, Suriname diwujudkan menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Namun Inggris kembali memasuki Suriname pada tahun 1781 sampai 1783 dan Suriname kesudahan diwujudkan menjadi daerah protektorat Inggris dari tahun 1799 sampai 1802. Melalui akad Amiens, 27 Maret 1802, Suriname, Barbice, Demerara dan Essquibo berada di bawah kekuasaan Belanda, namun setahun kesudahan Inggris kembali merebut wilayah-wilayah itu dan sejak tahun 1804 Suriname diwujudkan menjadi koloni Inggris dengan sebutan the British Interregnum.

Selama Suriname berada di bawah kekuasaan Inggris, situasi ekonomi Suriname mengalami kemunduran. Penyebab utama merupakan pelarangan perdagangan budak, sementara kebun-kebun masih sangat memerlukan tenaga buruh untuk dikendalikan. Selanjutnya melalui akad London pada tanggal 13 Agustus 1814 dan diratifikasi dalam akad Wina, Suriname dikembalikan lagi kepada pihak Belanda. Pemerintahan Suriname dipimpin langsung oleh seorang gubernur dengan disertai oleh sebuah dewan kepolisian yang bekerja sebagai penasihat gubernur.

Dengan dihapusnya perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863, kehidupan ekonomi lebih tidak menentu. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda menandatangani sebuah akad dengan Inggris untuk mendatangkan imigran asing ke Suriname. Akad ini diimplementasikan secara resmi pada tahun 1873 sampai 1917, di mana rombongan imigran Hindustan pertama dari India didatangkan. Kedatangan rombongan berikutnya merupakan para imigran dari Jawa pada tahun 1890 - 1939. Seiring dengan diletakkannya para imigran di sektor perkebunan, Suriname mengalami kemajuan pula dalam sebagian aspek lainnya. Telekomunikasi, pembuatan jalan raya dan pembukaan jalur hubungan laut langsung selang Suriname dan Belanda merupakan contoh.

Pecahnya Perang Dunia Pertama tidak memengaruhi situasi ekonomi-politik Suriname. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda bersama sebagian wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang intinya rencana pengakhiran penjajahan. Dalam sebuah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Perdana Menteri Johan Adolf Pengel menuntut diwujudkan wujudnya sebuah pemerintahan sendiri. Tuntutan itu lebih diwujudkan menjadi setelah didirikannya sebagian partai politik yang diwujudkan wujud pada dasawarsa itu, lebih gencar menyampaikan tuntutan supaya Suriname diberikan kebebasan penuh secepatnya.

Tuntutan ini ditanggapi secara serius dengan disediakannya sebuah konferensi di Belanda pada tahun 1970. Konferensi ini disediakan untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai. Suriname selanjutnya diwujudkan menjadi negara merdeka sejak tanggal 25 November 1975. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung pada pertolongan pembangunan Belanda.

Upaya-upaya penggulingan kekuasaan

Pada tanggal 25 Februari 1980, lima tahun setelah kemerdekaannya, Suriname diguncang oleh kudeta yang dilancarkan pihak militer yang dilakukan oleh para Sersan yang dipimpin Sersan Mayor Desiree Delano Bouterse dan Sersan Roy Dennis Horb. Peristiwa kudeta ini telah berakibat jatuhnya Pemerintah Demokrasi Parlementer pertama sejak kemerdekaan Suriname.

Setelah Rezim Militer Berkuasa, timbullah gerakan-gerakan kontra-revolusi yang bertujuan untuk mengembalikan demokrasi di Suriname dengan kudeta. Namun sebagian usaha kudeta itu gagal untuk menggulingkan rezim militer Bouterse. Kudeta tersebut di antaranya: kudeta oleh Sersan Fred Ormskerk pada 30 Maret 1980, kudeta oleh Sersan Wilfred Hawker pada 15 March 1981, dan terakhir oleh Letnan Surendre Rambocus dan Sersan Djiewansingh Sheombar yang ditolong oleh kelompokan sayap kanan, kaum Buruh, dan politisi Hindustani dan Jawa, tetapi kudeta ini pun gagal.

Sebagai reaksi terhadap pemberontakan tersebut, pada tanggal 8 Desember 1982 pihak militer melakukan penembakan terhadap 15 tokoh oposisi demonstran. Peristiwa ini telah diwujudkan menjadi penyebab untuk ditiadakannya pertolongan pembangunan Belanda kepada Suriname, yang berakibat pada lebih buruknya kondisi perekonomian Suriname. Namun hal ini tidak membuat upaya menggulingkan rezim militer berakhir, justru ini memicu muncul perlawanan lainnya dan kali datang dari Etnis Bushnegro dan Amerindian di Pedalaman Suriname. Mereka tampil sebagai penentang utama kekuasaan militer. Kelompok-kelompok militan dari kedua gugusan itu merupakan kelompokan Mandela (Bushnegro) di bawah pimpinan mantan anggota militer Ronnie Brunswijk dan kelompokan Tukayana Amazones (Amerindian) dibawah pimpinan Alex Jubitana dan Thomas Sabajo.

Lebih kurang 35.000 penduduk Bushnegro dan 6.500 Amerindian telah diwujudkan menjadi pelaku utama pemberontakan terhadap penguasa militer. Puncak dari konflik bersenjata tersebut terjadi pada tahun 1986, adalah ketika Pihak Militer terpaksa wajib berhadapan dengan pemberontak Bushnegro yang telah bersatu dan menamakan dirinya Jungle Commando, dan satu peleton Tentara yang gagal menangkap Ronnie Brunswijk kesudahan melakukan pembantaian terhadap 35 orang Bushnegro di Desa Moiwana (Moiwana Massacre). Sementara itu, dalam tahun yang sama kelompokan Amerindian juga meningkatkan gerak-gerak yang dibuat pemberontakannya. Kemelut ini telah berakibat lebih kurang 7000 orang Bushnegro melarikan diri ke Cayenne (Guyana Perancis) dan berkeinginan suaka politik kepada pemerintah setempat.

Kembali ke demokrasi

Pemerintah militer diakhiri dengan penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan November 1987, yang telah mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada gugusan sipil. Namun demikian, pemerintahan hasil pemilu ini tidak berjalan lama. Pada bulan Desember 1990, pihak militer kembali melancarkan kudeta tidak berdarah yang diketahui dengan sebutan Kudeta Telepon. Hasilnya pemerintah yang demokratis kembali lumpuh. Pihak militer kesudahan membentuk Pemerintah Sementara yang salah satu tugasnya merupakan mempersiapkan pemilihan umum yang demokratis.

Pada bulan Mei 1991, Pemerintah Sementara telah sukses menyelesaikan tugasnya, adalah dengan disediakannya pemilihan umum, namun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan militer, karena kemenangan berada di tangan gugusan sipil. Pada bulan September tahun yang sama, telah terbentuk pemerintah yang baru, dan Drs. R.R. Venetiaan terpilih sebagai presiden dan dengan demikian, karenanya berakhirlah kekuasaan militer.

Langkah terpenting yang segera diupayakan oleh Pemerintah Venetiaan merupakan melanjutkan usaha-usaha ke arah perdamaian yang telah dirintis oleh pemerintah sipil sebelumnya. Hal ini tentunya merupakan tugas berat untuk pemerintah yang baru terbentuk tersebut, terutama karena kondisi ekonomi dan keuangan Suriname yang sangat memprihatinkan, sebagai kesudahan suatu peristiwa dari kemelut politik yang berkepanjangan. Dalam melaksanakan upaya perdamaian tersebut, Presiden R.R. Venetiaan telah membentuk suatu Komisi Khusus yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi terkait lainnya.

Dalam Pemilu bulan Mei 1996 koalisi penguasa New Front (NF) dan Presiden Venetiaan mengalami kekalahan dan pemerintahannya ditukarkan oleh yang akan menjadi dari oposisi Drs. Jules Wijdenbosch Nationale Demokratische Partij (NDP) dan Radakishun Vooruitstrevende Hervorming Partij (VHP), yang terpilih diwujudkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Kesudahan pada pemilu yang disediakan pada tanggal 25 Mei 2000, kekuasaan sukses diraih kembali oleh kombinasi pengusa New Front yang terdiri dari parpol Nationale Partij Suriname (NPS), VHP, Pertjajah Luhur dan Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA). Kemenangan New Front ini mengantarkan kembali R.R. Venetiaan (NPS) ke tampuk kursi kepresidenan dan memimpin Suriname untuk masa 5 tahun (tahun 2000-2005). Sebagai Wakil Presiden telah terpilih Jules Rattankoemar Ajodhia dari partai VHP.

Demografi

Populasi

Populasi Suriname terdiri dari sebagian kelompokan minoritas. Kelompokan terbesarnya merupakan Hindustani.

Berdasarkan Sensus Tahun 1990, lebih kurang 143.640 orang (34,2%) merupakan keturunan Hindustani, 132.300 orang (31,5%) merupakan Kreol, 95.740 orang (22,8%) merupakan orang Jawa, 35.700 orang (8,5%) merupakan keturunan Bushnegro, dan 7.560 orang (1,8%) merupakan Amerindian. Sisanya 5.040 orang (1,2%) merupakan keturunan Tionghoa, Eropa (Portugis, Belanda, Inggris), Yahudi Sefardim, Brasil, dan Libanon.

Berdasarkan data statistik dari Biro Pusat Administrasi Kependudukan Suriname, banyak penduduk Suriname pada sensus tahun 2003 tercatat 481.146 warga negara Suriname dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,3 %. Selain itu terdapat pula warga asing, di antaranya: orang Brasil (45.000), orang Guyana (40.000), dan lain sebagainya (orang Karibia, orang Venezuela, orang Kolombia dan lain sebagainya mencapai 10.000 jiwa).

Populasi Suriname berdasarkan sensus tahun 2004 merupakan sebagai berikut:

• Hindu (27,4%)
• Kreol (17,7%)
• Bushnengro dan Marun (14,7%)
• Jawa (14,6%)
• Kelompokan lain (6,5%):
  • India
  • Cina
  • Boeroes (putih, petani)
  • Yahudi Sefardim dan Yahudi Ashkenaz
  • Libanon
  • Brasil
• Aci 12,5% berasal dari campuran dan 6,6% tidak terdata

Agama

Pada sensus ketujuh, tahun 2007, rasio antar-agama merupakan sebagai berikut:

• 40,7% Kristen (Katolik Roma, Peerke Donders, Reformed, Protestan, Moravia)
• 19,9% Hindu
• 13,5% Islam
• 5,8% tradisional dan agama lainnya
• 4,4% tak beragama
• 15,7% tidak terdata

Bahasa

Bahasa Belanda merupakan bahasa resmi di Suriname. Orang Suriname juga bertutur bahasa mereka: Sranang Tongo, bahasa Hindustani, bahasa Jawa Suriname, dan lainnya. Dan juga bahasa asal bahasa Karibia dan bahasa Arawakan, orang India Suriname juga cakap bahasa mereka sendiri. Selain itu, bahasa Inggris juga digunakan lapang, terutama dalam sarana dan toko yang berarah pariwisata.

Simbol Negara

Simbol Suriname

Simbol negara Suriname digambarkan dalam wujud dua orang Amer-Indian yang memegang busur panah dan mengapit sebuah perisai bermodel oval, berdiri di atas pita dengan tulisan Justitia Pietas, Fides.

Tergambar dalam perisai tersebut, di sisi kiri sebuah kapal layar dan di sisi sebelah kanan sebuah pohon sejenis palma. Kedua gambar tersebut dipisahkan oleh garis vertikal mengikat sebuah segi empat belah ketupat tepat di tengah perisai, dan di dalam segi empat belah ketupat tersebut tergambar bintang segi lima.

Distrik dan resor

Peta distrik di suriname

Suriname dibagi lagi diwujudkan menjadi 62 resor (ressorten).

Topografi

Daratannya dibedakan diwujudkan menjadi tiga anggota, yaitu :

Daerah pesisir/pantai

Daerah pesisir / pantai muda, terbentuk dari tanah liat yang pekat, selang pasir pantai dan gugusan karang yang terletak di bawah permukaan laut. Sedangkan pantai tua sebagian luhur wilayahnya terletak di atas permukaan laut. Kedua daerah ini, sejak diperkenalkannya sistem “polder“ dan pompanisasi, mengembang diwujudkan menjadi daerah pertanian subur dan wilayah pemukiman penduduk. Namun 2 tahun belakang ini, lahan-lahan pertanian tersebut banyak yang terlantar kesudahan suatu peristiwa krisis keuangan untuk pengelolaan sistem irigasi yang bergantung kepada pompa.

Daerah sabana

Daerah Sabana merupakan daerah yang tertutup pasir dan sangat gersang. Di daerah ini hanya tumbuh jenis rumput-rumput tertentu.

Daerah dataran tinggi

Daerah dataran tinggi, terletak di sebelah selatan, sepanjang perbatasan dengan wilayah Brazil. Sebagian luhur daerah ini tertutup oleh hutan tropis yang berproduksi kayu berkualitas tinggi (kayu keras).

Flora dan fauna

Bertambah dari 80 % tanah Suriname masih berupa hutan belukar yang di dalamnya hidup berbagai jenis/species tumbuhan dan satwa. Suriname terkenal kaya akan jenis floranya. Di lain jenis tumbuhan yang terkenal merupakan jenis kayu keras seperti Bruinhard, Purplehard dan Zwartekabes. Kayu-kayu tersebut diekspor dan merupakan sumber devisa negara yang sangat penting. Di samping itu, Suriname juga terkenal dengan berbagai jenis satwa, adun yang sudah diternakkan maupun yang masih merupakan binatang liar.

Galeria gambar

Lihat juga

Pustaka

1. ^ Kekeliruan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama cia
2. ^ Kekeliruan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Census
3. ^ Kekeliruan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama census
4. ^ a b "Suriname". International Monetary Fund. Diakses 22 April 2012. 

Pranala luar

Page 7

Republik Suriname (Surinam), dahulu bernama Guyana Belanda atau Guiana Belanda merupakan sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas yang dijajah Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik.

Di Suriname tinggal lebih kurang 75.000 orang Jawa dan dibawa ke sana dari Hindia Belanda selang tahun 1890-1939. Suriname merupakan salah satu anggota Organisasi Konferensi Islam.

Sejarah

Wilayah Suriname mulai diketahui lapang sejak ratus tahun ke-15, adalah ketika bangsa-bangsa imperialis Eropa bersaing menguasai Guyana, suatu dataran lapang yang terletak di selang Samudera Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, Sungai Cassiquiare dan Sungai Orinoco. Semula dataran ini oleh para pakar kartografi diberi nama Guyana Karibania (Guyana yang gunanya dataran lapang yang dialiri oleh banyak sungai dan Karibania dari kata Caribs adalah nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut).

Dalam suatu kisah fiktif "El Dorado", Guyana digambarkan sebagai suatu wilayah yang kaya akan kandungan emas. Para pakar sejarah memperkirakan bahwa kisah fiktif tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong orang-orang Eropa untuk berkompetisi menguasai Guyana.

Masa penjajahan

Pada tahun 1449 pelaut Spanyol, Alonzo de Ojeda dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan, yang masa itu mereka sebut Wild Coast, dan mendarat di wilayah Guyana. Vincent Juan Pinzon kesudahan menguasai Guyana atas nama Raja Spanyol. Selama ratus tahun ke-16 dan ke-17, Guyana direbut silih beralih oleh Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis dan Portugal.

Pada tahun 1530 Belanda membangun pusat perdagangan pertama di dataran tersebut. Pada tahun 1593 raja Spanyol mengambil alih dan menguasai Guyana sampai tahun 1595, adalah ketika para bangsawan Inggris datang dan mulai mengusai daerah-daerah pantai. Sementara itu, Belanda mulai mengembangkan perdagangannya secara bertahap di daerah pedalaman. Daerah Guyana sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris sejak tahun 1630 sampai tahun 1639.

Pada tahun yang sama Belanda sukses menguasai kembali sebagian luhur Guyana sedangkan Perancis menguasai daerah-daerah di samping sungai Suriname. Kesudahan suatu peristiwa dari persaingan tersebut, wilayah Guyana masa ini terbagi diwujudkan menjadi lima anggota adalah Guyana Espanola (bagian dari Venezuela sekarang); Inglesa (Guyana sekarang); Holandesa (Suriname); Francesa (Cayenne) dan Portuguesa (bagian dari wilayah Brasil). Suriname terletak di anggota tengah dari wilayah Guyana yang telah terbagi-bagi tersebut, terbentang selang dua derajat sampai enam derajat Lintang Utara, dan selang 54 derajat sampai 58 derajat Bujur Barat dengan lapang wilayah kurang bertambah 163.265 kilometer persegi. Ketentuan yang tidak boleh dilampaui anggota timur wilayah Suriname merupakan Sungai Marowijne yang memisahkan Suriname dengan Cayenne; di anggota selatan terdapat deretan pegunungan Acarai dan Toemoe hoemak yang memisahkan Suriname dengan wilayah Brasil. Di anggota barat berbatasan dengan wilayah Guyana yang ditandai oleh saluran Sungai Corantijne, sementara di anggota utara dibatasi oleh garis pantai Samudera Atlantik.

Pada tahun 1651 Suriname diserang oleh Inggris dan sejak masa itu, diwujudkan menjadi wilayah kekuasaan Inggris sampai penandatanganan akad perdamaian Breda tahun 1667. Berdasarkan akad itu, Suriname diwujudkan menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Namun Inggris kembali memasuki Suriname pada tahun 1781 sampai 1783 dan Suriname kesudahan diwujudkan menjadi daerah protektorat Inggris dari tahun 1799 sampai 1802. Melalui akad Amiens, 27 Maret 1802, Suriname, Barbice, Demerara dan Essquibo berada di bawah kekuasaan Belanda, namun setahun kesudahan Inggris kembali merebut wilayah-wilayah itu dan sejak tahun 1804 Suriname diwujudkan menjadi koloni Inggris dengan sebutan the British Interregnum.

Selama Suriname berada di bawah kekuasaan Inggris, situasi ekonomi Suriname mengalami kemunduran. Penyebab utama merupakan pelarangan perdagangan budak, sementara kebun-kebun masih sangat memerlukan tenaga buruh untuk dikendalikan. Selanjutnya melalui akad London pada tanggal 13 Agustus 1814 dan diratifikasi dalam akad Wina, Suriname dikembalikan lagi kepada pihak Belanda. Pemerintahan Suriname dipimpin langsung oleh seorang gubernur dengan disertai oleh sebuah dewan kepolisian yang bekerja sebagai penasihat gubernur.

Dengan dihapusnya perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863, kehidupan ekonomi lebih tidak menentu. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda menandatangani sebuah akad dengan Inggris untuk mendatangkan imigran asing ke Suriname. Akad ini diimplementasikan secara resmi pada tahun 1873 sampai 1917, di mana rombongan imigran Hindustan pertama dari India didatangkan. Kedatangan rombongan berikutnya merupakan para imigran dari Jawa pada tahun 1890 - 1939. Seiring dengan diletakkannya para imigran di sektor perkebunan, Suriname mengalami kemajuan pula dalam sebagian aspek lainnya. Telekomunikasi, pembuatan jalan raya dan pembukaan jalur hubungan laut langsung selang Suriname dan Belanda merupakan contoh.

Pecahnya Perang Dunia Pertama tidak memengaruhi situasi ekonomi-politik Suriname. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda bersama sebagian wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang intinya rencana pengakhiran penjajahan. Dalam sebuah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Perdana Menteri Johan Adolf Pengel menuntut diwujudkan wujudnya sebuah pemerintahan sendiri. Tuntutan itu lebih diwujudkan menjadi setelah didirikannya sebagian partai politik yang diwujudkan wujud pada dasawarsa itu, lebih gencar menyampaikan tuntutan supaya Suriname diberikan kebebasan penuh secepatnya.

Tuntutan ini ditanggapi secara serius dengan disediakannya sebuah konferensi di Belanda pada tahun 1970. Konferensi ini disediakan untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai. Suriname selanjutnya diwujudkan menjadi negara merdeka sejak tanggal 25 November 1975. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung pada pertolongan pembangunan Belanda.

Upaya-upaya penggulingan kekuasaan

Pada tanggal 25 Februari 1980, lima tahun setelah kemerdekaannya, Suriname diguncang oleh kudeta yang dilancarkan pihak militer yang dilakukan oleh para Sersan yang dipimpin Sersan Mayor Desiree Delano Bouterse dan Sersan Roy Dennis Horb. Peristiwa kudeta ini telah berakibat jatuhnya Pemerintah Demokrasi Parlementer pertama sejak kemerdekaan Suriname.

Setelah Rezim Militer Berkuasa, timbullah gerakan-gerakan kontra-revolusi yang bertujuan untuk mengembalikan demokrasi di Suriname dengan kudeta. Namun sebagian usaha kudeta itu gagal untuk menggulingkan rezim militer Bouterse. Kudeta tersebut di antaranya: kudeta oleh Sersan Fred Ormskerk pada 30 Maret 1980, kudeta oleh Sersan Wilfred Hawker pada 15 March 1981, dan terakhir oleh Letnan Surendre Rambocus dan Sersan Djiewansingh Sheombar yang ditolong oleh kelompokan sayap kanan, kaum Buruh, dan politisi Hindustani dan Jawa, tetapi kudeta ini pun gagal.

Sebagai reaksi terhadap pemberontakan tersebut, pada tanggal 8 Desember 1982 pihak militer melakukan penembakan terhadap 15 tokoh oposisi demonstran. Peristiwa ini telah diwujudkan menjadi penyebab untuk ditiadakannya pertolongan pembangunan Belanda kepada Suriname, yang berakibat pada lebih buruknya kondisi perekonomian Suriname. Namun hal ini tidak membuat upaya menggulingkan rezim militer berakhir, justru ini memicu muncul perlawanan lainnya dan kali datang dari Etnis Bushnegro dan Amerindian di Pedalaman Suriname. Mereka tampil sebagai penentang utama kekuasaan militer. Kelompok-kelompok militan dari kedua gugusan itu merupakan kelompokan Mandela (Bushnegro) di bawah pimpinan mantan anggota militer Ronnie Brunswijk dan kelompokan Tukayana Amazones (Amerindian) dibawah pimpinan Alex Jubitana dan Thomas Sabajo.

Lebih kurang 35.000 penduduk Bushnegro dan 6.500 Amerindian telah diwujudkan menjadi pelaku utama pemberontakan terhadap penguasa militer. Puncak dari konflik bersenjata tersebut terjadi pada tahun 1986, adalah ketika Pihak Militer terpaksa wajib berhadapan dengan pemberontak Bushnegro yang telah bersatu dan menamakan dirinya Jungle Commando, dan satu peleton Tentara yang gagal menangkap Ronnie Brunswijk kesudahan melakukan pembantaian terhadap 35 orang Bushnegro di Desa Moiwana (Moiwana Massacre). Sementara itu, dalam tahun yang sama kelompokan Amerindian juga meningkatkan gerak-gerak yang dibuat pemberontakannya. Kemelut ini telah berakibat lebih kurang 7000 orang Bushnegro melarikan diri ke Cayenne (Guyana Perancis) dan berkeinginan suaka politik kepada pemerintah setempat.

Kembali ke demokrasi

Pemerintah militer diakhiri dengan penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan November 1987, yang telah mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada gugusan sipil. Namun demikian, pemerintahan hasil pemilu ini tidak berjalan lama. Pada bulan Desember 1990, pihak militer kembali melancarkan kudeta tidak berdarah yang diketahui dengan sebutan Kudeta Telepon. Hasilnya pemerintah yang demokratis kembali lumpuh. Pihak militer kesudahan membentuk Pemerintah Sementara yang salah satu tugasnya merupakan mempersiapkan pemilihan umum yang demokratis.

Pada bulan Mei 1991, Pemerintah Sementara telah sukses menyelesaikan tugasnya, adalah dengan disediakannya pemilihan umum, namun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan militer, karena kemenangan berada di tangan gugusan sipil. Pada bulan September tahun yang sama, telah terbentuk pemerintah yang baru, dan Drs. R.R. Venetiaan terpilih sebagai presiden dan dengan demikian, karenanya berakhirlah kekuasaan militer.

Langkah terpenting yang segera diupayakan oleh Pemerintah Venetiaan merupakan melanjutkan usaha-usaha ke arah perdamaian yang telah dirintis oleh pemerintah sipil sebelumnya. Hal ini tentunya merupakan tugas berat untuk pemerintah yang baru terbentuk tersebut, terutama karena kondisi ekonomi dan keuangan Suriname yang sangat memprihatinkan, sebagai kesudahan suatu peristiwa dari kemelut politik yang berkepanjangan. Dalam melaksanakan upaya perdamaian tersebut, Presiden R.R. Venetiaan telah membentuk suatu Komisi Khusus yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi terkait lainnya.

Dalam Pemilu bulan Mei 1996 koalisi penguasa New Front (NF) dan Presiden Venetiaan mengalami kekalahan dan pemerintahannya ditukarkan oleh yang akan menjadi dari oposisi Drs. Jules Wijdenbosch Nationale Demokratische Partij (NDP) dan Radakishun Vooruitstrevende Hervorming Partij (VHP), yang terpilih diwujudkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Kesudahan pada pemilu yang disediakan pada tanggal 25 Mei 2000, kekuasaan sukses diraih kembali oleh kombinasi pengusa New Front yang terdiri dari parpol Nationale Partij Suriname (NPS), VHP, Pertjajah Luhur dan Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA). Kemenangan New Front ini mengantarkan kembali R.R. Venetiaan (NPS) ke tampuk kursi kepresidenan dan memimpin Suriname untuk masa 5 tahun (tahun 2000-2005). Sebagai Wakil Presiden telah terpilih Jules Rattankoemar Ajodhia dari partai VHP.

Demografi

Populasi

Populasi Suriname terdiri dari sebagian kelompokan minoritas. Kelompokan terbesarnya merupakan Hindustani.

Berdasarkan Sensus Tahun 1990, lebih kurang 143.640 orang (34,2%) merupakan keturunan Hindustani, 132.300 orang (31,5%) merupakan Kreol, 95.740 orang (22,8%) merupakan orang Jawa, 35.700 orang (8,5%) merupakan keturunan Bushnegro, dan 7.560 orang (1,8%) merupakan Amerindian. Sisanya 5.040 orang (1,2%) merupakan keturunan Tionghoa, Eropa (Portugis, Belanda, Inggris), Yahudi Sefardim, Brasil, dan Libanon.

Berdasarkan data statistik dari Biro Pusat Administrasi Kependudukan Suriname, banyak penduduk Suriname pada sensus tahun 2003 tercatat 481.146 warga negara Suriname dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,3 %. Selain itu terdapat pula warga asing, di antaranya: orang Brasil (45.000), orang Guyana (40.000), dan lain sebagainya (orang Karibia, orang Venezuela, orang Kolombia dan lain sebagainya mencapai 10.000 jiwa).

Populasi Suriname berdasarkan sensus tahun 2004 merupakan sebagai berikut:

• Hindu (27,4%)
• Kreol (17,7%)
• Bushnengro dan Marun (14,7%)
• Jawa (14,6%)
• Kelompokan lain (6,5%):
  • India
  • Cina
  • Boeroes (putih, petani)
  • Yahudi Sefardim dan Yahudi Ashkenaz
  • Libanon
  • Brasil
• Aci 12,5% berasal dari campuran dan 6,6% tidak terdata

Agama

Pada sensus ketujuh, tahun 2007, rasio antar-agama merupakan sebagai berikut:

• 40,7% Kristen (Katolik Roma, Peerke Donders, Reformed, Protestan, Moravia)
• 19,9% Hindu
• 13,5% Islam
• 5,8% tradisional dan agama lainnya
• 4,4% tak beragama
• 15,7% tidak terdata

Bahasa

Bahasa Belanda merupakan bahasa resmi di Suriname. Orang Suriname juga bertutur bahasa mereka: Sranang Tongo, bahasa Hindustani, bahasa Jawa Suriname, dan lainnya. Dan juga bahasa asal bahasa Karibia dan bahasa Arawakan, orang India Suriname juga cakap bahasa mereka sendiri. Selain itu, bahasa Inggris juga digunakan lapang, terutama dalam sarana dan toko yang berarah pariwisata.

Simbol Negara

Simbol Suriname

Simbol negara Suriname digambarkan dalam wujud dua orang Amer-Indian yang memegang busur panah dan mengapit sebuah perisai bermodel oval, berdiri di atas pita dengan tulisan Justitia Pietas, Fides.

Tergambar dalam perisai tersebut, di sisi kiri sebuah kapal layar dan di sisi sebelah kanan sebuah pohon sejenis palma. Kedua gambar tersebut dipisahkan oleh garis vertikal mengikat sebuah segi empat belah ketupat tepat di tengah perisai, dan di dalam segi empat belah ketupat tersebut tergambar bintang segi lima.

Distrik dan resor

Peta distrik di suriname

Suriname dibagi lagi diwujudkan menjadi 62 resor (ressorten).

Topografi

Daratannya dibedakan diwujudkan menjadi tiga anggota, yaitu :

Daerah pesisir/pantai

Daerah pesisir / pantai muda, terbentuk dari tanah liat yang pekat, selang pasir pantai dan gugusan karang yang terletak di bawah permukaan laut. Sedangkan pantai tua sebagian luhur wilayahnya terletak di atas permukaan laut. Kedua daerah ini, sejak diperkenalkannya sistem “polder“ dan pompanisasi, mengembang diwujudkan menjadi daerah pertanian subur dan wilayah pemukiman penduduk. Namun 2 tahun belakang ini, lahan-lahan pertanian tersebut banyak yang terlantar kesudahan suatu peristiwa krisis keuangan untuk pengelolaan sistem irigasi yang bergantung kepada pompa.

Daerah sabana

Daerah Sabana merupakan daerah yang tertutup pasir dan sangat gersang. Di daerah ini hanya tumbuh jenis rumput-rumput tertentu.

Daerah dataran tinggi

Daerah dataran tinggi, terletak di sebelah selatan, sepanjang perbatasan dengan wilayah Brazil. Sebagian luhur daerah ini tertutup oleh hutan tropis yang berproduksi kayu berkualitas tinggi (kayu keras).

Flora dan fauna

Bertambah dari 80 % tanah Suriname masih berupa hutan belukar yang di dalamnya hidup berbagai jenis/species tumbuhan dan satwa. Suriname terkenal kaya akan jenis floranya. Di lain jenis tumbuhan yang terkenal merupakan jenis kayu keras seperti Bruinhard, Purplehard dan Zwartekabes. Kayu-kayu tersebut diekspor dan merupakan sumber devisa negara yang sangat penting. Di samping itu, Suriname juga terkenal dengan berbagai jenis satwa, adun yang sudah diternakkan maupun yang masih merupakan binatang liar.

Galeria gambar

Lihat juga

Pustaka

1. ^ Kekeliruan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama cia
2. ^ Kekeliruan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Census
3. ^ Kekeliruan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama census
4. ^ a b "Suriname". International Monetary Fund. Diakses 22 April 2012. 

Pranala luar

Page 8

Republik Suriname (Surinam), dahulu bernama Guyana Belanda atau Guiana Belanda merupakan sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik.

Di Suriname tinggal sekitar 75.000 orang Jawa dan dibawa ke sana dari Hindia Belanda selang tahun 1890-1939. Suriname merupakan salah satu anggota Organisasi Konferensi Islam.

Sejarah

Wilayah Suriname mulai diketahui lapang sejak ratus tahun ke-15, adalah ketika bangsa-bangsa imperialis Eropa bersaing menguasai Guyana, suatu dataran lapang yang terletak di selang Samudera Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, Sungai Cassiquiare dan Sungai Orinoco. Semula dataran ini oleh para pakar kartografi diberi nama Guyana Karibania (Guyana yang gunanya dataran lapang yang dialiri oleh banyak sungai dan Karibania dari kata Caribs adalah nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut).

Dalam suatu kisah fiktif "El Dorado", Guyana digambarkan sebagai suatu wilayah yang kaya akan kandungan emas. Para pakar sejarah memperkirakan bahwa kisah fiktif tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong orang-orang Eropa untuk berkompetisi menguasai Guyana.

Masa penjajahan

Pada tahun 1449 pelaut Spanyol, Alonzo de Ojeda dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan, yang saat itu mereka sebut Wild Coast, dan mendarat di wilayah Guyana. Vincent Juan Pinzon kesudahan menguasai Guyana atas nama Raja Spanyol. Selama ratus tahun ke-16 dan ke-17, Guyana direbut silih beralih oleh Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis dan Portugal.

Pada tahun 1530 Belanda membangun pusat perdagangan pertama di dataran tersebut. Pada tahun 1593 raja Spanyol mengambil alih dan menguasai Guyana sampai tahun 1595, adalah ketika para bangsawan Inggris datang dan mulai mengusai daerah-daerah pantai. Sementara itu, Belanda mulai mengembangkan perdagangannya secara bertahap di daerah pedalaman. Daerah Guyana sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris sejak tahun 1630 sampai tahun 1639.

Pada tahun yang sama Belanda sukses menguasai kembali sebagian luhur Guyana sedangkan Perancis menguasai daerah-daerah di samping sungai Suriname. Kesudahan suatu peristiwa dari persaingan tersebut, wilayah Guyana saat ini terbagi diwujudkan menjadi lima anggota adalah Guyana Espanola (bagian dari Venezuela sekarang); Inglesa (Guyana sekarang); Holandesa (Suriname); Francesa (Cayenne) dan Portuguesa (bagian dari wilayah Brasil). Suriname terletak di anggota tengah dari wilayah Guyana yang telah terbagi-bagi tersebut, terbentang selang dua derajat sampai enam derajat Lintang Utara, dan selang 54 derajat sampai 58 derajat Bujur Barat dengan lapang wilayah kurang bertambah 163.265 kilometer persegi. Ketentuan yang tidak boleh dilampaui anggota timur wilayah Suriname merupakan Sungai Marowijne yang memisahkan Suriname dengan Cayenne; di anggota selatan terdapat deretan pegunungan Acarai dan Toemoe hoemak yang memisahkan Suriname dengan wilayah Brasil. Di anggota barat berbatasan dengan wilayah Guyana yang ditandai oleh saluran Sungai Corantijne, sementara di anggota utara dibatasi oleh garis pantai Samudera Atlantik.

Pada tahun 1651 Suriname diserang oleh Inggris dan sejak saat itu, diwujudkan menjadi wilayah kekuasaan Inggris sampai penandatanganan akad perdamaian Breda tahun 1667. Berdasarkan akad itu, Suriname diwujudkan menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Namun Inggris kembali memasuki Suriname pada tahun 1781 sampai 1783 dan Suriname kesudahan diwujudkan menjadi daerah protektorat Inggris dari tahun 1799 sampai 1802. Melalui akad Amiens, 27 Maret 1802, Suriname, Barbice, Demerara dan Essquibo berada di bawah kekuasaan Belanda, namun setahun kesudahan Inggris kembali merebut wilayah-wilayah itu dan sejak tahun 1804 Suriname diwujudkan menjadi koloni Inggris dengan sebutan the British Interregnum.

Selama Suriname berada di bawah kekuasaan Inggris, situasi ekonomi Suriname mengalami kemunduran. Penyebab utama merupakan pelarangan perdagangan budak, sementara kebun-kebun masih sangat memerlukan tenaga buruh untuk dikendalikan. Selanjutnya melalui akad London pada tanggal 13 Agustus 1814 dan diratifikasi dalam akad Wina, Suriname dikembalikan lagi kepada pihak Belanda. Pemerintahan Suriname dipimpin langsung oleh seorang gubernur dengan disertai oleh sebuah dewan kepolisian yang bekerja sebagai penasihat gubernur.

Dengan dihapusnya perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863, kehidupan ekonomi lebih tidak menentu. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda menandatangani sebuah akad dengan Inggris untuk mendatangkan imigran asing ke Suriname. Akad ini diimplementasikan secara resmi pada tahun 1873 sampai 1917, di mana rombongan imigran Hindustan pertama dari India didatangkan. Kedatangan rombongan berikutnya merupakan para imigran dari Jawa pada tahun 1890 - 1939. Seiring dengan diletakkannya para imigran di sektor perkebunan, Suriname mengalami kemajuan pula dalam beberapa aspek lainnya. Telekomunikasi, pembuatan jalan raya dan pembukaan jalur hubungan laut langsung selang Suriname dan Belanda merupakan contoh.

Pecahnya Perang Dunia Pertama tidak memengaruhi situasi ekonomi-politik Suriname. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda bersama beberapa wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang intinya rencana pengakhiran penjajahan. Dalam sebuah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Perdana Menteri Johan Adolf Pengel menuntut diwujudkan wujudnya sebuah pemerintahan sendiri. Tuntutan itu lebih diwujudkan menjadi setelah didirikannya beberapa partai politik yang diwujudkan wujud pada dasawarsa itu, lebih gencar menyampaikan tuntutan supaya Suriname diberikan kebebasan penuh secepatnya.

Tuntutan ini ditanggapi secara serius dengan disediakannya sebuah konferensi di Belanda pada tahun 1970. Konferensi ini disediakan untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai. Suriname selanjutnya diwujudkan menjadi negara merdeka sejak tanggal 25 November 1975. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung pada bantuan pembangunan Belanda.

Upaya-upaya penggulingan kekuasaan

Pada tanggal 25 Februari 1980, lima tahun setelah kemerdekaannya, Suriname diguncang oleh kudeta yang dilancarkan pihak militer yang dilakukan oleh para Sersan yang dipimpin Sersan Mayor Desiree Delano Bouterse dan Sersan Roy Dennis Horb. Peristiwa kudeta ini telah berakibat jatuhnya Pemerintah Demokrasi Parlementer pertama sejak kemerdekaan Suriname.

Setelah Rezim Militer Berkuasa, timbullah gerakan-gerakan kontra-revolusi yang bertujuan untuk mengembalikan demokrasi di Suriname dengan kudeta. Namun beberapa usaha kudeta itu gagal untuk menggulingkan rezim militer Bouterse. Kudeta tersebut di antaranya: kudeta oleh Sersan Fred Ormskerk pada 30 Maret 1980, kudeta oleh Sersan Wilfred Hawker pada 15 March 1981, dan terakhir oleh Letnan Surendre Rambocus dan Sersan Djiewansingh Sheombar yang dibantu oleh kelompokan sayap kanan, kaum Buruh, dan politisi Hindustani dan Jawa, tetapi kudeta ini pun gagal.

Sebagai reaksi terhadap pemberontakan tersebut, pada tanggal 8 Desember 1982 pihak militer melakukan penembakan terhadap 15 tokoh oposisi demonstran. Peristiwa ini telah diwujudkan menjadi penyebab untuk ditiadakannya bantuan pembangunan Belanda kepada Suriname, yang berakibat pada lebih buruknya kondisi perekonomian Suriname. Namun hal ini tidak membuat upaya menggulingkan rezim militer berakhir, justru ini memicu muncul perlawanan lainnya dan kali datang dari Etnis Bushnegro dan Amerindian di Pedalaman Suriname. Mereka tampil sebagai penentang utama kekuasaan militer. Kelompok-kelompok militan dari kedua golongan itu merupakan kelompokan Mandela (Bushnegro) di bawah pimpinan mantan anggota militer Ronnie Brunswijk dan kelompokan Tukayana Amazones (Amerindian) dibawah pimpinan Alex Jubitana dan Thomas Sabajo.

Sekitar 35.000 penduduk Bushnegro dan 6.500 Amerindian telah diwujudkan menjadi pelaku utama pemberontakan terhadap penguasa militer. Puncak dari konflik bersenjata tersebut terjadi pada tahun 1986, adalah ketika Pihak Militer terpaksa harus berhadapan dengan pemberontak Bushnegro yang telah bersatu dan menamakan dirinya Jungle Commando, dan satu peleton Tentara yang gagal menangkap Ronnie Brunswijk kesudahan melakukan pembantaian terhadap 35 orang Bushnegro di Desa Moiwana (Moiwana Massacre). Sementara itu, dalam tahun yang sama kelompokan Amerindian juga meningkatkan gerak-gerak yang dibuat pemberontakannya. Kemelut ini telah berakibat sekitar 7000 orang Bushnegro melarikan diri ke Cayenne (Guyana Perancis) dan berkeinginan suaka politik kepada pemerintah setempat.

Kembali ke demokrasi

Pemerintah militer diakhiri dengan penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan November 1987, yang telah mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada golongan sipil. Namun demikian, pemerintahan hasil pemilu ini tidak berjalan lama. Pada bulan Desember 1990, pihak militer kembali melancarkan kudeta tidak berdarah yang diketahui dengan sebutan Kudeta Telepon. Hasilnya pemerintah yang demokratis kembali lumpuh. Pihak militer kesudahan membentuk Pemerintah Sementara yang salah satu tugasnya merupakan mempersiapkan pemilihan umum yang demokratis.

Pada bulan Mei 1991, Pemerintah Sementara telah sukses menyelesaikan tugasnya, adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum, namun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan militer, karena kemenangan berada di tangan golongan sipil. Pada bulan September tahun yang sama, telah terbentuk pemerintah yang baru, dan Drs. R.R. Venetiaan terpilih sebagai presiden dan dengan demikian, maka berakhirlah kekuasaan militer.

Langkah terpenting yang segera diupayakan oleh Pemerintah Venetiaan merupakan melanjutkan usaha-usaha ke arah perdamaian yang telah dirintis oleh pemerintah sipil sebelumnya. Hal ini tentunya merupakan tugas berat untuk pemerintah yang baru terbentuk tersebut, terutama karena kondisi ekonomi dan keuangan Suriname yang sangat memprihatinkan, sebagai kesudahan suatu peristiwa dari kemelut politik yang berkepanjangan. Dalam melaksanakan upaya perdamaian tersebut, Presiden R.R. Venetiaan telah membentuk suatu Komisi Khusus yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi terkait lainnya.

Dalam Pemilu bulan Mei 1996 koalisi penguasa New Front (NF) dan Presiden Venetiaan mengalami kekalahan dan pemerintahannya ditukarkan oleh yang akan menjadi dari oposisi Drs. Jules Wijdenbosch Nationale Demokratische Partij (NDP) dan Radakishun Vooruitstrevende Hervorming Partij (VHP), yang terpilih diwujudkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Kesudahan pada pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2000, kekuasaan sukses diraih kembali oleh kombinasi pengusa New Front yang terdiri dari parpol Nationale Partij Suriname (NPS), VHP, Pertjajah Luhur dan Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA). Kemenangan New Front ini mengantarkan kembali R.R. Venetiaan (NPS) ke tampuk kursi kepresidenan dan memimpin Suriname untuk masa 5 tahun (tahun 2000-2005). Sebagai Wakil Presiden telah terpilih Jules Rattankoemar Ajodhia dari partai VHP.

Demografi

Populasi

Populasi Suriname terdiri dari beberapa kelompokan minoritas. Kelompokan terbesarnya merupakan Hindustani.

Berdasarkan Sensus Tahun 1990, sekitar 143.640 orang (34,2%) merupakan keturunan Hindustani, 132.300 orang (31,5%) merupakan Kreol, 95.740 orang (22,8%) merupakan orang Jawa, 35.700 orang (8,5%) merupakan keturunan Bushnegro, dan 7.560 orang (1,8%) merupakan Amerindian. Sisanya 5.040 orang (1,2%) merupakan keturunan Tionghoa, Eropa (Portugis, Belanda, Inggris), Yahudi Sefardim, Brasil, dan Libanon.

Berdasarkan data statistik dari Biro Pusat Administrasi Kependudukan Suriname, banyak penduduk Suriname pada sensus tahun 2003 tercatat 481.146 warga negara Suriname dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,3 %. Selain itu terdapat pula warga asing, di antaranya: orang Brasil (45.000), orang Guyana (40.000), dan lain sebagainya (orang Karibia, orang Venezuela, orang Kolombia dan lain sebagainya mencapai 10.000 jiwa).

Populasi Suriname berdasarkan sensus tahun 2004 merupakan sebagai berikut:

• Hindu (27,4%)
• Kreol (17,7%)
• Bushnengro dan Marun (14,7%)
• Jawa (14,6%)
• Kelompokan lain (6,5%):
  • India
  • Cina
  • Boeroes (putih, petani)
  • Yahudi Sefardim dan Yahudi Ashkenaz
  • Libanon
  • Brasil
• Aci 12,5% berasal dari campuran dan 6,6% tidak terdata

Agama

Pada sensus ketujuh, tahun 2007, rasio antar-agama merupakan sebagai berikut:

• 40,7% Kristen (Katolik Roma, Peerke Donders, Reformed, Protestan, Moravia)
• 19,9% Hindu
• 13,5% Islam
• 5,8% tradisional dan agama lainnya
• 4,4% tak beragama
• 15,7% tidak terdata

Bahasa

Bahasa Belanda merupakan bahasa resmi di Suriname. Orang Suriname juga bertutur bahasa mereka: Sranang Tongo, bahasa Hindustani, bahasa Jawa Suriname, dan lainnya. Dan juga bahasa asal bahasa Karibia dan bahasa Arawakan, orang India Suriname juga cakap bahasa mereka sendiri. Selain itu, bahasa Inggris juga digunakan lapang, terutama dalam sarana dan toko yang berarah pariwisata.

Simbol Negara

Simbol Suriname

Simbol negara Suriname digambarkan dalam wujud dua orang Amer-Indian yang memegang busur panah dan mengapit sebuah perisai bermodel oval, berdiri di atas pita dengan tulisan Justitia Pietas, Fides.

Tergambar dalam perisai tersebut, di sisi kiri sebuah kapal layar dan di sisi sebelah kanan sebuah pohon sejenis palma. Kedua gambar tersebut dipisahkan oleh garis vertikal mengikat sebuah segi empat belah ketupat tepat di tengah perisai, dan di dalam segi empat belah ketupat tersebut tergambar bintang segi lima.

Distrik dan resor

Peta distrik di suriname

Suriname dibagi lagi diwujudkan menjadi 62 resor (ressorten).

Topografi

Daratannya dibedakan diwujudkan menjadi tiga anggota, yaitu :

Daerah pesisir/pantai

Daerah pesisir / pantai muda, terbentuk dari tanah liat yang pekat, selang pasir pantai dan gugusan karang yang terletak di bawah permukaan laut. Sedangkan pantai tua sebagian luhur wilayahnya terletak di atas permukaan laut. Kedua daerah ini, sejak diperkenalkannya sistem “polder“ dan pompanisasi, mengembang diwujudkan menjadi daerah pertanian subur dan wilayah pemukiman penduduk. Namun 2 tahun belakang ini, lahan-lahan pertanian tersebut banyak yang terlantar kesudahan suatu peristiwa krisis keuangan untuk pengelolaan sistem irigasi yang bergantung kepada pompa.

Daerah sabana

Daerah Sabana merupakan daerah yang tertutup pasir dan sangat gersang. Di daerah ini hanya tumbuh jenis rumput-rumput tertentu.

Daerah dataran tinggi

Daerah dataran tinggi, terletak di sebelah selatan, sepanjang perbatasan dengan wilayah Brazil. Sebagian luhur daerah ini tertutup oleh hutan tropis yang berproduksi kayu berkualitas tinggi (kayu keras).

Flora dan fauna

Bertambah dari 80 % tanah Suriname masih berupa hutan belukar yang di dalamnya hidup berbagai jenis/species tumbuhan dan satwa. Suriname terkenal kaya akan jenis floranya. Di lain jenis tumbuhan yang terkenal merupakan jenis kayu keras seperti Bruinhard, Purplehard dan Zwartekabes. Kayu-kayu tersebut diekspor dan merupakan sumber devisa negara yang sangat penting. Di samping itu, Suriname juga terkenal dengan berbagai macam satwa, adun yang sudah diternakkan maupun yang masih merupakan binatang liar.

Galeria gambar

Lihat juga

Pustaka

1. ^ Kekeliruan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama cia
2. ^ Kekeliruan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Census
3. ^ Kekeliruan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama census
4. ^ a b "Suriname". International Monetary Fund. Diakses 22 April 2012. 

Pranala luar

Page 9

Tags / tagged: mauritania, moulaye, ould, mohamed, laghdaf, kemerdekaan, dari, perancis, 28, merupakan, kedua, negara, tidak, menggunakan, sistem, mauritius, mesir, mozambik, namibia, niger, nigeria, pantai, guinea, bissau, guyana, indonesia, irak, iran, kamerun, buku, ensiklopedi, pendiri, pemantau, brasil, eritrea, india, venezuela, sumber, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, p2kp, stiki, ac, id, eksekutif, bahasa, ensiklopedia

Page 10

Tags / tagged: mauritania, moulaye, ould, mohamed, laghdaf, kemerdekaan, dari, perancis, 28, merupakan, kedua, negara, tidak, menggunakan, sistem, mauritius, mesir, mozambik, namibia, niger, nigeria, pantai, guinea, bissau, guyana, indonesia, irak, iran, kamerun, buku, ensiklopedi, pendiri, pemantau, brasil, eritrea, india, venezuela, sumber, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, p2kp, stiki, ac, id, eksekutif, bahasa, ensiklopedia

Page 11

Tags / tagged: mauritania, moulaye, ould, mohamed, laghdaf, kemerdekaan, dari, perancis, 28, merupakan, kedua, negara, tidak, menggunakan, sistem, mauritius, mesir, mozambik, namibia, niger, nigeria, pantai, guinea, bissau, guyana, indonesia, irak, iran, kamerun, set, of, special, encyclopedia, pendiri, pemantau, brasil, eritrea, india, venezuela, sumber, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, p2kp, stiki, ac, id, eksekutif, indonesian

Page 12

Tags / tagged: mauritania, moulaye, ould, mohamed, laghdaf, kemerdekaan, dari, perancis, 28, merupakan, kedua, negara, tidak, menggunakan, sistem, mauritius, mesir, mozambik, namibia, niger, nigeria, pantai, guinea, bissau, guyana, indonesia, irak, iran, kamerun, set, of, special, encyclopedia, pendiri, pemantau, brasil, eritrea, india, venezuela, sumber, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, p2kp, stiki, ac, id, eksekutif, indonesian

Page 13

Mauritius adalah sebuah negara kepulauan di barat kekuatan Samudra Hindia, sekitar 900 kilometer sebelah timur Madagaskar. Selain Pulau Mauritius, negara ini juga mencakup Kepulauan Cargados Carajos, Rodrigues dan Kepulauan Agalega. Mauritius termasuk dalam Kepulauan Mascarene, beserta Pulau Reunion milik Perancis 200 kilometer sebelah barat kekuatan Mauritius.

Geografi

Bersama dengan Reunion dan Rodrigues, Mauritius adalah anggota dari Kepulauan Mascarene. Kepulauan ini terbentuk oleh ledakan vulkanis bawah laut ketika Lempeng Afrika memainkan usaha menuju titik panas (hotspot) Reunion. Mauritius dan Rodrigues terbentuk 8-10 juta tahun lalu. Kedua gunung itu tidak lagi aktif dan titik panas tersebut sekarang berdiam di bawah Reunion. Pulau Mauritius sendiri terbentuk di sekeliling plato tengah, dengan puncak tertinggi Piton de la Riviere Noire (828 m). Di sekeliling plato, krater yang asli masih mampu dibedakan dari gunung-gunung lainnya Cuaca tropis di Mauritius dipengaruhi oleh angin dari arah tenggara; musim dingin dari Mei-November dan musim panas dari November-Mei. Angin siklon kebanyakan terjadi selama November-April. Ibu kota dan juga kota terbesarnya adalah Port Louis di anggota barat laut. Kota-kota penting lainnya adalah Curepipe, Vacoas, Phoenix, Quatre Bornes, Rose-Hill dan Beau-Bassin.

Sejarah

Pulau Mauritius ditemukan oleh bangsa Portugal tahun 1505, dan pertama kali dijajah oleh Belanda tahun 1638. Belanda menamakannya "Mauritius" untuk mengenang Pangeran Maurice dari Nassau. Perancis menguasai pulau itu sepanjang masa waktu seratus tahun ke-18 lalu menamakannya Ile de France. Mauritius kemudian ditinggali oleh Britania Raya tahun 1810 dan dikembalikan ke nama semula.

Kemerdekaan diraih tahun 1968 dengan pemerintahan republik yang masuk dalam kumpulan Persemakmuran tahun 1992. Mauritius adalah negara demokrasi yang relatif stabil dengan pemilihan umum reguler dan catatan hak asasi manusia yang patut. Arus investasi asing ke Mauritus yang cukup banyak menjadikannya salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Afrika.

Politik

Kepala negara Mauritius adalah seorang Presiden dengan masa kedudukan lima tahun yang dipilih dengan Majelis Nasional, parlemen unikameral Mauritius. Dari total 66 anggota parlemen, 62 orang dipilih melalui hasil suara terbanyak dan 4 lainnya dipilih untuk mewakili etnik minoritas, tergantung untuk hasil pemilu. Parlemen dipimpin oleh Perdana Menteri dan beberapa menteri.

Pembagian administratif

Pulau Mauritius terbagi untuk 9 distrik:

• Black River
• Flacq
• Grand Port
• Moka
• Pamplemousses
• Plaines Wilhems
• Distrik Port Louis
• Riviere du Rempart
• Savanne

Ketiga pulau berikut ini adalah dependensi milik Mauritius:

• Kepulauan Agalega
• Cargados Carajos
• Rodrigues

Ekonomi

Selama kemerdekaan pada 1968, Mauritius telah mengembang dari ekonomi berbasis agraris yang pendapatannya rendah hingga dijadikan ekonomi dengan pendapatan sedang yang bervariasi sektor pertumbuhannya seperti industri, finansial dan pariwisata. Pada kebanyakan periode, pertumbuhan tahunan sampai 5%-6%. Oleh karenanya, perhitungan usia penduduk meningkat, tingkat kematian balita menurun dan infrastruktur membaik.

Gula tebu ditanam di 90% area pertanian dan dia mencakup 25% dari pendapatan ekspor. Namun pada 1999, suatu rekor kemarau merusakkan area tebu. Strategi pembangunan berpusat pada masuknya investasi asing. Mauritius telah menarik sedikitnya 9.000 bidang usaha offshore, kebanyakannya adalah usaha di India dan Afrika Selatan. Investasi di sektor perbankan telah sampai semakin dari US$ 1 miliar. Tingkat pengangguran sampai level 7,6% pada 2004.

Demografi

Dua bahasa resmi Mauritius adalah bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Walaupun Perancis tidak lagi menguasai negara itu sejak 200 tahun lalu, bahasa Perancis masih sering dituturkan. Bahasa Kreol yang berasal dari bahasa Perancis dengan pengaruh bahasa-bahasa Inggris, Portugis dan Hindi juga sering dituturkan oleh warga Mauritius. Bahasa Kreol tertulis telah mengembang sejak kesudahan 1960-an dan tidak benar kemiripan dengan bahasa Perancis. Beberapa bahasa Asia Selatan seperti Hindi, Urdu dan Telugu juga dituturkan.

Bahasa Urdu dipakai oleh pekerja keturunan India yang dibawa ke sana oleh Britania Raya. Ras Indo-Mauritius mencakup sekitar 70% dari total penduduk. Populasi lainnya adalah ras Afrika, Prancis, Tionghoa atau ras campuran.

Mayoritas penduduk Mauritius beragama Hindu (50%), sedangkan lainnyanya Kristen (28%) dan Islam (17%).

Kebiasaan

Sejarah kolonial Mauritius yang beragam tercermin dalam norma budaya istiadatnya. Misalnya, masakan khas Mauritius adalah campuran dari resep Belanda, Perancis, India dan Kreol.

Pada 1847, Mauritius dijadikan negara kelima di dunia yang mengeluarkan perangko. Dua tipe perangko yang dikeluarkan waktu itu, yakni Red Penny dan Blue Penny, kemungkinan sangat terkenal di dunia karena jarang ditemukan sehingga harganya mahal.

Ketika ditemukan, Pulau Mauritius adalah habitat untuk spesies burung yang dahulunya tidak dikenal. Bangsa Portugal menamakannya dodo (simpleton) karena dodo tidak kelihatan terlalu terang. Namun, pada kesudahan 1681, semua burung dodo telah dibunuh oleh penghuni pulau atau binatang peliharaan mereka. Burung dodo masih disuguhkan sebagai suporter lambang negara.

Pranala luar

Page 14

Mauritius adalah sebuah negara kepulauan di barat kekuatan Samudra Hindia, sekitar 900 kilometer sebelah timur Madagaskar. Selain Pulau Mauritius, negara ini juga mencakup Kepulauan Cargados Carajos, Rodrigues dan Kepulauan Agalega. Mauritius termasuk dalam Kepulauan Mascarene, beserta Pulau Reunion milik Perancis 200 kilometer sebelah barat kekuatan Mauritius.

Geografi

Bersama dengan Reunion dan Rodrigues, Mauritius adalah anggota dari Kepulauan Mascarene. Kepulauan ini terbentuk oleh ledakan vulkanis bawah laut ketika Lempeng Afrika memainkan usaha menuju titik panas (hotspot) Reunion. Mauritius dan Rodrigues terbentuk 8-10 juta tahun lalu. Kedua gunung itu tidak lagi aktif dan titik panas tersebut sekarang berdiam di bawah Reunion. Pulau Mauritius sendiri terbentuk di sekeliling plato tengah, dengan puncak tertinggi Piton de la Riviere Noire (828 m). Di sekeliling plato, krater yang asli masih mampu dibedakan dari gunung-gunung lainnya Cuaca tropis di Mauritius dipengaruhi oleh angin dari arah tenggara; musim dingin dari Mei-November dan musim panas dari November-Mei. Angin siklon kebanyakan terjadi selama November-April. Ibu kota dan juga kota terbesarnya adalah Port Louis di anggota barat laut. Kota-kota penting lainnya adalah Curepipe, Vacoas, Phoenix, Quatre Bornes, Rose-Hill dan Beau-Bassin.

Sejarah

Pulau Mauritius ditemukan oleh bangsa Portugal tahun 1505, dan pertama kali dijajah oleh Belanda tahun 1638. Belanda menamakannya "Mauritius" untuk mengenang Pangeran Maurice dari Nassau. Perancis menguasai pulau itu sepanjang masa waktu seratus tahun ke-18 lalu menamakannya Ile de France. Mauritius kemudian ditinggali oleh Britania Raya tahun 1810 dan dikembalikan ke nama semula.

Kemerdekaan diraih tahun 1968 dengan pemerintahan republik yang masuk dalam kumpulan Persemakmuran tahun 1992. Mauritius adalah negara demokrasi yang relatif stabil dengan pemilihan umum reguler dan catatan hak asasi manusia yang patut. Arus investasi asing ke Mauritus yang cukup banyak menjadikannya salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Afrika.

Politik

Kepala negara Mauritius adalah seorang Presiden dengan masa kedudukan lima tahun yang dipilih dengan Majelis Nasional, parlemen unikameral Mauritius. Dari total 66 anggota parlemen, 62 orang dipilih melalui hasil suara paling banyak dan 4 lainnya dipilih untuk mewakili etnik minoritas, tergantung untuk hasil pemilu. Parlemen dipimpin oleh Perdana Menteri dan beberapa menteri.

Pembagian administratif

Pulau Mauritius terbagi untuk 9 distrik:

• Black River
• Flacq
• Grand Port
• Moka
• Pamplemousses
• Plaines Wilhems
• Distrik Port Louis
• Riviere du Rempart
• Savanne

Ketiga pulau berikut ini adalah dependensi milik Mauritius:

• Kepulauan Agalega
• Cargados Carajos
• Rodrigues

Ekonomi

Selama kemerdekaan pada 1968, Mauritius telah mengembang dari ekonomi berbasis agraris yang pendapatannya rendah hingga dijadikan ekonomi dengan pendapatan sedang yang bervariasi sektor pertumbuhannya seperti industri, finansial dan pariwisata. Pada kebanyakan periode, pertumbuhan tahunan sampai 5%-6%. Oleh karenanya, perhitungan usia penduduk meningkat, tingkat kematian balita menurun dan infrastruktur membaik.

Gula tebu ditanam di 90% area pertanian dan dia mencakup 25% dari pendapatan ekspor. Namun pada 1999, suatu rekor kemarau merusakkan area tebu. Strategi pembangunan berpusat pada masuknya investasi asing. Mauritius telah menarik sedikitnya 9.000 bidang usaha offshore, kebanyakannya adalah usaha di India dan Afrika Selatan. Investasi di sektor perbankan telah sampai semakin dari US$ 1 miliar. Tingkat pengangguran sampai level 7,6% pada 2004.

Demografi

Dua bahasa resmi Mauritius adalah bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Walaupun Perancis tidak lagi menguasai negara itu sejak 200 tahun lalu, bahasa Perancis masih sering dituturkan. Bahasa Kreol yang berasal dari bahasa Perancis dengan pengaruh bahasa-bahasa Inggris, Portugis dan Hindi juga sering dituturkan oleh warga Mauritius. Bahasa Kreol tertulis telah mengembang sejak kesudahan 1960-an dan tidak benar kemiripan dengan bahasa Perancis. Beberapa bahasa Asia Selatan seperti Hindi, Urdu dan Telugu juga dituturkan.

Bahasa Urdu dipakai oleh pekerja keturunan India yang dibawa ke sana oleh Britania Raya. Ras Indo-Mauritius mencakup sekitar 70% dari total penduduk. Populasi lainnya adalah ras Afrika, Prancis, Tionghoa atau ras campuran.

Mayoritas penduduk Mauritius beragama Hindu (50%), sedangkan lainnyanya Kristen (28%) dan Islam (17%).

Kebiasaan

Sejarah kolonial Mauritius yang beragam tercermin dalam norma budaya istiadatnya. Misalnya, masakan khas Mauritius adalah campuran dari resep Belanda, Perancis, India dan Kreol.

Pada 1847, Mauritius dijadikan negara kelima di dunia yang mengeluarkan perangko. Dua tipe perangko yang dikeluarkan waktu itu, yakni Red Penny dan Blue Penny, probabilitas sangat terkenal di dunia karena jarang ditemukan sehingga harganya mahal.

Ketika ditemukan, Pulau Mauritius adalah habitat untuk spesies burung yang dahulunya tidak dikenal. Bangsa Portugal menamakannya dodo (simpleton) karena dodo tidak kelihatan terlalu terang. Namun, pada kesudahan 1681, semua burung dodo telah dibunuh oleh penghuni pulau atau binatang peliharaan mereka. Burung dodo masih disuguhkan sebagai suporter lambang negara.

Pranala luar

Page 15

Mayotte (bahasa Perancis: Mayotte, diucapkan [majɔt]; Shimaore: Maore, [maore]; Kibushi: Mahori), secara formal Departemen Mayotte (Perancis: Départementale de Mayotte), merupakan sebuah departemen seberang laut Perancis yang terdiri dari sebuah pulau utama, Grande-Terre (atau Mahoré), satu pulau kecil, Petite-Terre (atau Pamanzi), dan beberapa kepulauan kecil di sekitar dua pulau tersebut.

Mayotte terletak di ujung utara Selat Mozambik di Samudera Hindia, antara utara Madagaskar dan utara Mozambik. Teritorinya secara geografi anggota dari Kepulauan Komoro, tetapi terpisah secara politik sejak 1970-an. Teritori ini juga dikenal sebagai Mahoré, nama asli pulau utama, khususnya oleh pendukung pembentukannya dalam Uni Komoro.

Geografi

Peta Komoro dengan Mayotte

Pulau utama, Grande-Terre (atau Mahoré), secara geografi merupakan yang tertua dari Kepulauan Komoro, 39 kilometer (24 mil) panjangnya dan 22 kilometer (13½ mil) lapangnya, dan titik tertingginya adalah Gunung Benara (Perancis: Mont Bénara; Shimaore: Mlima Bénara) dengan 660 meter (2.165 kaki) di atas permukaan laut. Karena terdapat gunung berapi, tanahnya subur di beberapa kawasan. Karang koral yang mengelilingi kebanyakan pulau menjamin perlindungan kapal dan tempat tinggal binatang laut.

Dzaoudzi adalah ibukota Kepulauan Komoro sampai 1977. Terletak di Petite-Terre (atau Pamanzi), seluas 10 kilometer persegi (3.9 mil persegi), pulau ini diproduksi menjadi yang terbesar dari beberapa pulau kecil tidak jauh Mahoré. Mayotte adalah anggota Komisi Samudera Hindia, dengan keanggotaan terpisah dari Kepulauan Komoro.

Sejarah

Tahun 1500, kesultanan Maore atau Mawuti (berdasarkan جزيرة الموت dalam Bahasa Arab (berarti pulau para orang mati/kematian) dan berubah diproduksi menjadi Mayotte dalam Bahasa Perancis) didirikan di pulau itu.

Tahun 1503, Mayotte ditemukan oleh penjelajah Portugis, tetapi tidak diproduksi menjadi koloni.

Tahun 1832, pulau ini dikuasai oleh Andriantsoly, bekas raja Iboina di Madagaskar; tahun 1833 dikuasai kesultanan tetangganya, Mwali (Mohéli dalam Bahasa Perancis); tanggal 19 November 1935 dikuasai kembali oleh kesultanan Ndzuwani (Anjouan dalam Bahasa Perancis; pemerintahan dikuatkan dalam wujud Qadi (dari bahasa Arab قاض yang berfaedah hakim), sejenis 'Magistrat Penghuni' dalam sebutan Britania), tapi tahun 1836 kemerdekaan diraih dibawah Sultan setempat terakhir.

Mayotte diberikan kepada Perancis bersama Kepulauan Komoro lainnya tahun 1843. Merupakan pulau satu-satunya dalam golongan itu yang memasuki pemilihan referendum tahun 1974 dan 1976 untuk memperketat hubungannya dengan Perancis dan membatalkan kemerdekaan (dengan 63.8% dan 99.4%). Kepulauan Komoro terus mengklaim pulau itu, dan draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1976 didukung oleh 11 dari 15 anggota Dewan dalam mengakui kedaulatan Komoro atas Mayotte, tetapi Perancis melaksanakan veto atas resolusi itu (terakhir, tahun 2004, Perancis mengeluarkan veto dalam Dewan). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan berbagai resolusi mengenai masalah itu, yang diangkat dari judul: "Pertanyaan Pulau Mayotte di Komoro" tahun 1995. Sejak 1995, Mayotte tidak lagi dibicarakan oleh Majelis Umum.

Laut tidak jauh Mamoudzou

Situasi Mayotte sangat tidak menentu untuk Perancis: sementara penduduk lokal tidak berhasrat merdeka dari Perancis dan bergabung dengan Komoro, beberapa kritik internasional dari rezim bekas koloni menginginkan Mayotte melanjutkan hubungannya dengan Perancis. Semakin jauh, administrasi lokal Mayotte, yang diatur oleh hukum Islam, akan semakin sulit untuk menggabungkannya dengan struktur hukum Perancis, tidak menyamakan biaya hidup sama dengan Perancis Metropolitan. Dalam hal ini, hukum yang disahkan parlemen nasional mesti menyatakan bahwa hukum tersebut berlangsung di Mayotte dan ditujukan kepada Mayotte

Status Mayotte berubah tahun 2001 diproduksi menjadi sangat tidak jauh dengan status departemen di Perancis Metropolitan, dengan pembentukan yang dijajah departemen, meskipun pulau ini masih diklaim oleh Kepulauan Komoro. Perubahan ini disetujui 73% pada referendum di Mayotte. Setelah reformasi konstitusional tahun 2003, statusnya diproduksi menjadi yang dijajah seberang laut sementara masih memegang status yang dijajah departemen Mayotte.

Mayotte yang belakang sekali diproduksi menjadi sebuah departemen seberang laut Perancis pada Maret 2011, hasil dari referendum 29 Maret 2009.[2] Hasil referendum tersebut adalah 95,5 persen memilih untuk mengubah status pulau tersebut dari "jajahan seberang laut" diproduksi menjadi departemen ke-101 Perancis.[3] Hukum islam tradisional tidak formalnya, yang diterapkan di dalam beberapa bidang dalam kehidupan sehari-hari, secara bertahap akan dihilangkan dan dialihkan oleh hukum Perancis.[4] Selain itu, kesejahteraan sosial dan perpajakan Perancis juga berlangsung di Mayotte, walaupun beberapa baru akan diterapkan secara bertahap.[5]

Politik

Templat:Politik Mayotte

Politik Mayotte berlangsung dalam perkumpulan seberang laut Perancis demokrasi perwakilan parlementer, dimana Presiden Dewan Umum adalah kepala pemerintahan, dan pada sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah.

Mayotte juga mengirim seorang deputi ke Majelis Nasional Perancis dan dua senator ke Senat Perancis.

Pembagian administratif

Mayotte terbagi diproduksi menjadi 17 komune. Juga terdapat 19 kanton (tidak ditampilkan) masing-masing dimiliki oleh salah satu komune, kecuali komune Mamoudzou yang dibagi diproduksi menjadi tiga kanton. Tidak terdapat arondisemen.

Angkutan

Ekonomi

Mata uang formal Mayotte adalah euro.

INSEE memperkirakan bahwa banyak GDP Mayotte mencapai 610 juta euro tahun 2001 (US$547 juta pada nilai ganti tahun 2001; US$903 juta pada nilai ganti Jan. 2008).[6] Pada tahun yang sama GDP per kapita Mayotte 3.960 euro (US$3.550 pada nilai ganti tahun 2001; US$5.859 pada nilai ganti Jan. 2008),[6] yang 9 kali semakin tinggi dari GDP per kapita Komoro tahun itu, tetapi hanya sepertiga GDP per kapita Réunion dan 16% GDP per kapita Perancis Metropolitan.[6]

Demografi

Sensus Juli 2007 menunjukkan 186.452 orang menetap di Mayotte.[1] Pada sensus 2002 64.7% orang yang menetap di Mayotte lahir di Mayotte, 3.9% lahir di seluruh Republik Perancis (Perancis Metropolitan atau Perancis seberang laut kecuali Mayotte), 28.1% imigran dari Komoro, 2.8% imigran dari Madagaskar, dan 0.5% sisanya dari negara lain.[7]

CIA World Factbook tidak menulis golongan etnis di Mayotte.

Yang dijajah Teritorial Mayotte adalah teritori pulau kekuasaan Perancis di lepas pantai timur Afrika. Terdiri dari satu pulau agung (Mayotte) dan beberapa pulau kecil. Meskipun sumber daya lingkungan kehidupan dan komoditi ekspornya terbatas, Mayotte semakin makmur dari semuanya Kepulauan Komoro melewati bantuan Perancis dan sebuah basis militer Perancis.

Banyak penduduk bersejarah

Bahasa

Bahasa asli Mayotte adalah:

Kibushi dituturkan di selatan dan baratlaut Mayotte, sementara Shimaore di kawasan lainnya.

Bahasa tidak asli juga dituturkan di Mayotte:

• Perancis, bahasa yang dibawa oleh koloni Perancis
• berbagai dialek bahasa Komoro yang dibawa oleh imigran yang tiba di Mayotte sejak 1974: Shindzwani (dialek Anjouan), Shingazidza (dialek Grande Comore), dan Shimwali (dialek Mohéli).

Shingazidza dan Shimwali pada satu sisi dan Shimaore di sisi lainnya sangat sulit dipahami satu sama lain. Shindzwani dan Shimaore mudah dipahami.

Sebuah survei yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Perancis tahun 2006 di antara murid CM2 (sama dengan kelas lima di AS dan Tahun 6 di Inggris dan Wales). Pertanyaan yang diajukan mengenai bahasa yang dituturkan murid dan orang tua mereka. Menurut survei, peringkat bahasa ibu adalah (menurut banyak penutur bahasa pertama dalam banyak penduduk seluruhnya; persentase mencapai semakin dari 100% karena beberapa orang menuturkan dua bahasa):[8]

• Shimaore: 55.1%
• Shindzwani: 22.3%
• Kibushi: 13.6%
• Shingazidza: 7.9%
• Perancis: 1.4%
• Shimwali: 0.8%
• Arab: 0.4%
• Kiantalaotsi: 0.2%
• Lainnya: 0.4%

Tetapi, ketika penghitungan termasuk penutur bahasa kedua (contohnya seseorang yang bahasa ibunya Shimaore tetapi juga menuturkan Perancis sebagai bahasa kedua) peringkatnya menjadi:

• Shimaore: 88.3%
• Perancis: 56.9%
• Shindzwani: 35.2%
• Kibushi: 28.8%
• Shingazidza: 13.9%
• Arab: 10.8%
• Shimwali: 2.6%
• Kiantalaotsi: 0.9%
• Creole: 0.1%
• Lainnya: 1.1%

Bahasa Perancis merupakan satu-satunya bahasa formal Mayotte. Diproduksi menjadi bahasa yang digunakan oleh badan pemerintah dan sekolah. Juga digunakan oleh televisi dan radio juga pengumuman komersial dan papan iklan. Mayotte adalah salah satu teritori seberanglaut Perancis dimana ilmu bahasa Perancisnya sedikit mengembang, seperti peringkat di atas. Pada sensus 2002, hanya 55% penduduk di atas 15 tahun menyatakan mereka dapat membaca dan menulis dalam bahasa Perancis, meskipun banyak ini semakin banyak dari Shimaore (41%) atau Arab (33%).

Dengan sekolah wajib terhadap anak-anak dan pembangunan ekonomi yang dikuatkan oleh pemerintah pusat Perancis, bahasa Perancis telah mengembang cepat di Mayotte beberapa tahun belakangan ini. Survei yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional memperlihatkan bahwa penutur bahasa Perancis sebagai bahasa pertama dan kedua 56.9% dari seluruh populasi, figur ini hanya 37.7% untuk orang tua murid CM2, tetapi mencapai 97.0% untuk murid CM2 itu sendiri (berusia antara 10 dan 14 tahun).

Telah terdapat beberapa keluarga yang hanya berucap bahasa Perancis kepada anaknya untuk membantu kemajuan sosialnya. Dengan sekolah Perancis dan televisi berbahasa Perancis, banyak remaja menggunakan bahasa Perancis atau beberapa kata Perancis ketika berucap bahasa Shimaore dan Kibushi, sementara terdapat kekhawatiran bahasa asli Mayotte dapat punah atau diproduksi menjadi bahasa creole berbasis Perancis.[9]

Lihat pula

Catatan kaki

Pranala luar

Panduan wisata Mayotte di Wikivoyage.

Page 16

Mayotte (bahasa Perancis: Mayotte, diucapkan [majɔt]; Shimaore: Maore, [maore]; Kibushi: Mahori), secara formal Departemen Mayotte (Perancis: Départementale de Mayotte), adalah sebuah departemen seberang laut Perancis yang terdiri dari sebuah pulau utama, Grande-Terre (atau Mahoré), satu pulau kecil, Petite-Terre (atau Pamanzi), dan beberapa kepulauan kecil di sekitar dua pulau tersebut.

Mayotte terletak di ujung utara Selat Mozambik di Samudera Hindia, antara utara Madagaskar dan utara Mozambik. Teritorinya secara geografi anggota dari Kepulauan Komoro, tetapi terpisah secara politik sejak 1970-an. Teritori ini juga dikenal sebagai Mahoré, nama asli pulau utama, khususnya oleh pendukung pembentukannya dalam Uni Komoro.

Geografi

Peta Komoro dengan Mayotte

Pulau utama, Grande-Terre (atau Mahoré), secara geografi adalah yang tertua dari Kepulauan Komoro, 39 kilometer (24 mil) panjangnya dan 22 kilometer (13½ mil) lapangnya, dan titik tertingginya adalah Gunung Benara (Perancis: Mont Bénara; Shimaore: Mlima Bénara) dengan 660 meter (2.165 kaki) di atas permukaan laut. Karena terdapat gunung berapi, tanahnya subur di beberapa kawasan. Karang koral yang mengelilingi kebanyakan pulau menjamin perlindungan kapal dan tempat tinggal binatang laut.

Dzaoudzi adalah ibukota Kepulauan Komoro sampai 1977. Terletak di Petite-Terre (atau Pamanzi), seluas 10 kilometer persegi (3.9 mil persegi), pulau ini diproduksi menjadi yang terbesar dari beberapa pulau kecil tidak jauh Mahoré. Mayotte adalah anggota Komisi Samudera Hindia, dengan keanggotaan terpisah dari Kepulauan Komoro.

Sejarah

Tahun 1500, kesultanan Maore atau Mawuti (berdasarkan جزيرة الموت dalam Bahasa Arab (berarti pulau para orang mati/kematian) dan berubah diproduksi menjadi Mayotte dalam Bahasa Perancis) didirikan di pulau itu.

Tahun 1503, Mayotte ditemukan oleh penjelajah Portugis, tetapi tidak diproduksi menjadi koloni.

Tahun 1832, pulau ini dikuasai oleh Andriantsoly, bekas raja Iboina di Madagaskar; tahun 1833 dikuasai kesultanan tetangganya, Mwali (Mohéli dalam Bahasa Perancis); tanggal 19 November 1935 dikuasai kembali oleh kesultanan Ndzuwani (Anjouan dalam Bahasa Perancis; pemerintahan dikuatkan dalam wujud Qadi (dari bahasa Arab قاض yang berfaedah hakim), sejenis 'Magistrat Penghuni' dalam sebutan Britania), tapi tahun 1836 kemerdekaan diraih dibawah Sultan setempat terakhir.

Mayotte diberikan kepada Perancis bersama Kepulauan Komoro lainnya tahun 1843. Adalah pulau satu-satunya dalam golongan itu yang memasuki pemilihan referendum tahun 1974 dan 1976 untuk memperketat hubungannya dengan Perancis dan membatalkan kemerdekaan (dengan 63.8% dan 99.4%). Kepulauan Komoro terus mengklaim pulau itu, dan draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1976 didukung oleh 11 dari 15 anggota Dewan dalam mengakui kedaulatan Komoro atas Mayotte, tetapi Perancis melaksanakan veto atas resolusi itu (terakhir, tahun 2004, Perancis mengeluarkan veto dalam Dewan). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan bermacam resolusi mengenai masalah itu, yang diangkat dari judul: "Pertanyaan Pulau Mayotte di Komoro" tahun 1995. Sejak 1995, Mayotte tidak lagi dibicarakan oleh Majelis Umum.

Laut tidak jauh Mamoudzou

Situasi Mayotte sangat tidak menentu untuk Perancis: sementara penduduk lokal tidak berhasrat merdeka dari Perancis dan bergabung dengan Komoro, beberapa kritik internasional dari rezim bekas koloni menginginkan Mayotte melanjutkan hubungannya dengan Perancis. Semakin jauh, administrasi lokal Mayotte, yang diatur oleh hukum Islam, akan semakin sulit untuk menggabungkannya dengan struktur hukum Perancis, tidak menyamakan biaya hidup sama dengan Perancis Metropolitan. Dalam hal ini, hukum yang disahkan parlemen nasional mesti menyatakan bahwa hukum tersebut berlangsung di Mayotte dan ditujukan kepada Mayotte

Status Mayotte berubah tahun 2001 diproduksi menjadi sangat tidak jauh dengan status departemen di Perancis Metropolitan, dengan pembentukan yang dijajah departemen, walaupun pulau ini masih diklaim oleh Kepulauan Komoro. Perubahan ini disetujui 73% pada referendum di Mayotte. Setelah reformasi konstitusional tahun 2003, statusnya diproduksi menjadi yang dijajah seberang laut sementara masih memegang status yang dijajah departemen Mayotte.

Mayotte yang belakang sekali diproduksi menjadi sebuah departemen seberang laut Perancis pada Maret 2011, hasil dari referendum 29 Maret 2009.[2] Hasil referendum tersebut adalah 95,5 persen memilih untuk mengubah status pulau tersebut dari "jajahan seberang laut" diproduksi menjadi departemen ke-101 Perancis.[3] Hukum islam tradisional tidak formalnya, yang dilaksanakan di dalam beberapa bidang dalam kehidupan sehari-hari, secara bertahap akan dihilangkan dan dialihkan oleh hukum Perancis.[4] Selain itu, kesejahteraan sosial dan perpajakan Perancis juga berlangsung di Mayotte, walaupun beberapa baru akan dilaksanakan secara bertahap.[5]

Politik

Templat:Politik Mayotte

Politik Mayotte berlangsung dalam perkumpulan seberang laut Perancis demokrasi perwakilan parlementer, dimana Presiden Dewan Umum adalah kepala pemerintahan, dan pada sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah.

Mayotte juga mengirim seorang deputi ke Majelis Nasional Perancis dan dua senator ke Senat Perancis.

Pembagian administratif

Mayotte terbagi diproduksi menjadi 17 komune. Juga terdapat 19 kanton (tidak ditampilkan) masing-masing dimiliki oleh salah satu komune, kecuali komune Mamoudzou yang dibagi diproduksi menjadi tiga kanton. Tidak terdapat arondisemen.

Angkutan

Ekonomi

Mata uang formal Mayotte adalah euro.

INSEE memperkirakan bahwa banyak GDP Mayotte mencapai 610 juta euro tahun 2001 (US$547 juta pada nilai ganti tahun 2001; US$903 juta pada nilai ganti Jan. 2008).[6] Pada tahun yang sama GDP per kapita Mayotte 3.960 euro (US$3.550 pada nilai ganti tahun 2001; US$5.859 pada nilai ganti Jan. 2008),[6] yang 9 kali semakin tinggi dari GDP per kapita Komoro tahun itu, tetapi hanya sepertiga GDP per kapita Réunion dan 16% GDP per kapita Perancis Metropolitan.[6]

Demografi

Sensus Juli 2007 menunjukkan 186.452 orang menetap di Mayotte.[1] Pada sensus 2002 64.7% orang yang menetap di Mayotte lahir di Mayotte, 3.9% lahir di seluruh Republik Perancis (Perancis Metropolitan atau Perancis seberang laut kecuali Mayotte), 28.1% imigran dari Komoro, 2.8% imigran dari Madagaskar, dan 0.5% sisanya dari negara lain.[7]

CIA World Factbook tidak menulis golongan etnis di Mayotte.

Yang dijajah Teritorial Mayotte adalah teritori pulau kekuasaan Perancis di lepas pantai timur Afrika. Terdiri dari satu pulau agung (Mayotte) dan beberapa pulau kecil. Walaupun sumber daya lingkungan kehidupan dan komoditi ekspornya terbatas, Mayotte semakin makmur dari semuanya Kepulauan Komoro melewati bantuan Perancis dan sebuah basis militer Perancis.

Banyak penduduk bersejarah

Bahasa

Bahasa asli Mayotte adalah:

Kibushi dituturkan di selatan dan baratlaut Mayotte, sementara Shimaore di kawasan lainnya.

Bahasa tidak asli juga dituturkan di Mayotte:

• Perancis, bahasa yang dibawa oleh koloni Perancis
• bermacam dialek bahasa Komoro yang dibawa oleh imigran yang tiba di Mayotte sejak 1974: Shindzwani (dialek Anjouan), Shingazidza (dialek Grande Comore), dan Shimwali (dialek Mohéli).

Shingazidza dan Shimwali pada satu sisi dan Shimaore di sisi lainnya sangat sulit dipahami satu sama lain. Shindzwani dan Shimaore gampang dipahami.

Sebuah survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Perancis tahun 2006 di antara murid CM2 (sama dengan kelas lima di AS dan Tahun 6 di Inggris dan Wales). Pertanyaan yang diajukan mengenai bahasa yang dituturkan murid dan orang tua mereka. Menurut survei, peringkat bahasa ibu adalah (menurut banyak penutur bahasa pertama dalam banyak penduduk seluruhnya; persentase mencapai semakin dari 100% karena beberapa orang menuturkan dua bahasa):[8]

• Shimaore: 55.1%
• Shindzwani: 22.3%
• Kibushi: 13.6%
• Shingazidza: 7.9%
• Perancis: 1.4%
• Shimwali: 0.8%
• Arab: 0.4%
• Kiantalaotsi: 0.2%
• Lainnya: 0.4%

Tetapi, ketika penghitungan termasuk penutur bahasa kedua (contohnya seseorang yang bahasa ibunya Shimaore tetapi juga menuturkan Perancis sebagai bahasa kedua) peringkatnya menjadi:

• Shimaore: 88.3%
• Perancis: 56.9%
• Shindzwani: 35.2%
• Kibushi: 28.8%
• Shingazidza: 13.9%
• Arab: 10.8%
• Shimwali: 2.6%
• Kiantalaotsi: 0.9%
• Creole: 0.1%
• Lainnya: 1.1%

Bahasa Perancis adalah satu-satunya bahasa formal Mayotte. Diproduksi menjadi bahasa yang digunakan oleh badan pemerintah dan sekolah. Juga digunakan oleh televisi dan radio juga pengumuman komersial dan papan iklan. Mayotte adalah salah satu teritori seberanglaut Perancis dimana ilmu bahasa Perancisnya sedikit mengembang, seperti peringkat di atas. Pada sensus 2002, hanya 55% penduduk di atas 15 tahun menyatakan mereka dapat membaca dan menulis dalam bahasa Perancis, walaupun banyak ini semakin banyak dari Shimaore (41%) atau Arab (33%).

Dengan sekolah wajib terhadap anak-anak dan pembangunan ekonomi yang dikuatkan oleh pemerintah pusat Perancis, bahasa Perancis telah mengembang cepat di Mayotte beberapa tahun belakangan ini. Survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional memperlihatkan bahwa penutur bahasa Perancis sebagai bahasa pertama dan kedua 56.9% dari seluruh populasi, figur ini hanya 37.7% untuk orang tua murid CM2, tetapi mencapai 97.0% untuk murid CM2 itu sendiri (berusia antara 10 dan 14 tahun).

Telah terdapat beberapa keluarga yang hanya berucap bahasa Perancis kepada anaknya untuk menolong kemajuan sosialnya. Dengan sekolah Perancis dan televisi berbahasa Perancis, banyak remaja menggunakan bahasa Perancis atau beberapa kata Perancis ketika berucap bahasa Shimaore dan Kibushi, sementara terdapat kekhawatiran bahasa asli Mayotte dapat punah atau diproduksi menjadi bahasa creole berbasis Perancis.[9]

Lihat pula

Catatan kaki

Tautan luar

Panduan wisata Mayotte di Wikivoyage.

Page 17

Mayotte (bahasa Perancis: Mayotte, diucapkan [majɔt]; Shimaore: Maore, [maore]; Kibushi: Mahori), secara formal Departemen Mayotte (Perancis: Départementale de Mayotte), adalah sebuah departemen seberang laut Perancis yang terdiri dari sebuah pulau utama, Grande-Terre (atau Mahoré), satu pulau kecil, Petite-Terre (atau Pamanzi), dan beberapa kepulauan kecil di sekitar dua pulau tersebut.

Mayotte terletak di ujung utara Selat Mozambik di Samudera Hindia, antara utara Madagaskar dan utara Mozambik. Teritorinya secara geografi anggota dari Kepulauan Komoro, tetapi terpisah secara politik sejak 1970-an. Teritori ini juga dikenal sebagai Mahoré, nama asli pulau utama, khususnya oleh pendukung pembentukannya dalam Uni Komoro.

Geografi

Peta Komoro dengan Mayotte

Pulau utama, Grande-Terre (atau Mahoré), secara geografi adalah yang tertua dari Kepulauan Komoro, 39 kilometer (24 mil) panjangnya dan 22 kilometer (13½ mil) lapangnya, dan titik tertingginya adalah Gunung Benara (Perancis: Mont Bénara; Shimaore: Mlima Bénara) dengan 660 meter (2.165 kaki) di atas permukaan laut. Karena terdapat gunung berapi, tanahnya subur di beberapa kawasan. Karang koral yang mengelilingi kebanyakan pulau menjamin perlindungan kapal dan tempat tinggal binatang laut.

Dzaoudzi adalah ibukota Kepulauan Komoro sampai 1977. Terletak di Petite-Terre (atau Pamanzi), seluas 10 kilometer persegi (3.9 mil persegi), pulau ini diproduksi menjadi yang terbesar dari beberapa pulau kecil tidak jauh Mahoré. Mayotte adalah anggota Komisi Samudera Hindia, dengan keanggotaan terpisah dari Kepulauan Komoro.

Sejarah

Tahun 1500, kesultanan Maore atau Mawuti (berdasarkan جزيرة الموت dalam Bahasa Arab (berarti pulau para orang mati/kematian) dan berubah diproduksi menjadi Mayotte dalam Bahasa Perancis) didirikan di pulau itu.

Tahun 1503, Mayotte ditemukan oleh penjelajah Portugis, tetapi tidak diproduksi menjadi koloni.

Tahun 1832, pulau ini dikuasai oleh Andriantsoly, bekas raja Iboina di Madagaskar; tahun 1833 dikuasai kesultanan tetangganya, Mwali (Mohéli dalam Bahasa Perancis); tanggal 19 November 1935 dikuasai kembali oleh kesultanan Ndzuwani (Anjouan dalam Bahasa Perancis; pemerintahan dikuatkan dalam wujud Qadi (dari bahasa Arab قاض yang berfaedah hakim), sejenis 'Magistrat Penghuni' dalam sebutan Britania), tapi tahun 1836 kemerdekaan diraih dibawah Sultan setempat terakhir.

Mayotte diberikan kepada Perancis bersama Kepulauan Komoro lainnya tahun 1843. Adalah pulau satu-satunya dalam golongan itu yang memasuki pemilihan referendum tahun 1974 dan 1976 untuk memperketat hubungannya dengan Perancis dan membatalkan kemerdekaan (dengan 63.8% dan 99.4%). Kepulauan Komoro terus mengklaim pulau itu, dan draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1976 didukung oleh 11 dari 15 anggota Dewan dalam mengakui kedaulatan Komoro atas Mayotte, tetapi Perancis melaksanakan veto atas resolusi itu (terakhir, tahun 2004, Perancis mengeluarkan veto dalam Dewan). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan bermacam resolusi mengenai masalah itu, yang diangkat dari judul: "Pertanyaan Pulau Mayotte di Komoro" tahun 1995. Sejak 1995, Mayotte tidak lagi dibicarakan oleh Majelis Umum.

Laut tidak jauh Mamoudzou

Situasi Mayotte sangat tidak menentu untuk Perancis: sementara penduduk lokal tidak berhasrat merdeka dari Perancis dan bergabung dengan Komoro, beberapa kritik internasional dari rezim bekas koloni menginginkan Mayotte melanjutkan hubungannya dengan Perancis. Semakin jauh, administrasi lokal Mayotte, yang diatur oleh hukum Islam, akan semakin sulit untuk menggabungkannya dengan struktur hukum Perancis, tidak menyamakan biaya hidup sama dengan Perancis Metropolitan. Dalam hal ini, hukum yang disahkan parlemen nasional mesti menyatakan bahwa hukum tersebut berlangsung di Mayotte dan ditujukan kepada Mayotte

Status Mayotte berubah tahun 2001 diproduksi menjadi sangat tidak jauh dengan status departemen di Perancis Metropolitan, dengan pembentukan yang dijajah departemen, walaupun pulau ini masih diklaim oleh Kepulauan Komoro. Perubahan ini disetujui 73% pada referendum di Mayotte. Setelah reformasi konstitusional tahun 2003, statusnya diproduksi menjadi yang dijajah seberang laut sementara masih memegang status yang dijajah departemen Mayotte.

Mayotte yang belakang sekali diproduksi menjadi sebuah departemen seberang laut Perancis pada Maret 2011, hasil dari referendum 29 Maret 2009.[2] Hasil referendum tersebut adalah 95,5 persen memilih untuk mengubah status pulau tersebut dari "jajahan seberang laut" diproduksi menjadi departemen ke-101 Perancis.[3] Hukum islam tradisional tidak formalnya, yang dilaksanakan di dalam beberapa bidang dalam kehidupan sehari-hari, secara bertahap akan dihilangkan dan dialihkan oleh hukum Perancis.[4] Selain itu, kesejahteraan sosial dan perpajakan Perancis juga berlangsung di Mayotte, walaupun beberapa baru akan dilaksanakan secara bertahap.[5]

Politik

Templat:Politik Mayotte

Politik Mayotte berlangsung dalam perkumpulan seberang laut Perancis demokrasi perwakilan parlementer, dimana Presiden Dewan Umum adalah kepala pemerintahan, dan pada sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah.

Mayotte juga mengirim seorang deputi ke Majelis Nasional Perancis dan dua senator ke Senat Perancis.

Pembagian administratif

Mayotte terbagi diproduksi menjadi 17 komune. Juga terdapat 19 kanton (tidak ditampilkan) masing-masing dimiliki oleh salah satu komune, kecuali komune Mamoudzou yang dibagi diproduksi menjadi tiga kanton. Tidak terdapat arondisemen.

Angkutan

Ekonomi

Mata uang formal Mayotte adalah euro.

INSEE memperkirakan bahwa banyak GDP Mayotte mencapai 610 juta euro tahun 2001 (US$547 juta pada nilai ganti tahun 2001; US$903 juta pada nilai ganti Jan. 2008).[6] Pada tahun yang sama GDP per kapita Mayotte 3.960 euro (US$3.550 pada nilai ganti tahun 2001; US$5.859 pada nilai ganti Jan. 2008),[6] yang 9 kali semakin tinggi dari GDP per kapita Komoro tahun itu, tetapi hanya sepertiga GDP per kapita Réunion dan 16% GDP per kapita Perancis Metropolitan.[6]

Demografi

Sensus Juli 2007 menunjukkan 186.452 orang menetap di Mayotte.[1] Pada sensus 2002 64.7% orang yang menetap di Mayotte lahir di Mayotte, 3.9% lahir di seluruh Republik Perancis (Perancis Metropolitan atau Perancis seberang laut kecuali Mayotte), 28.1% imigran dari Komoro, 2.8% imigran dari Madagaskar, dan 0.5% sisanya dari negara lain.[7]

CIA World Factbook tidak menulis golongan etnis di Mayotte.

Yang dijajah Teritorial Mayotte adalah teritori pulau kekuasaan Perancis di lepas pantai timur Afrika. Terdiri dari satu pulau agung (Mayotte) dan beberapa pulau kecil. Walaupun sumber daya lingkungan kehidupan dan komoditi ekspornya terbatas, Mayotte semakin makmur dari semuanya Kepulauan Komoro melewati bantuan Perancis dan sebuah basis militer Perancis.

Banyak penduduk bersejarah

Bahasa

Bahasa asli Mayotte adalah:

Kibushi dituturkan di selatan dan baratlaut Mayotte, sementara Shimaore di kawasan lainnya.

Bahasa tidak asli juga dituturkan di Mayotte:

• Perancis, bahasa yang dibawa oleh koloni Perancis
• bermacam dialek bahasa Komoro yang dibawa oleh imigran yang tiba di Mayotte sejak 1974: Shindzwani (dialek Anjouan), Shingazidza (dialek Grande Comore), dan Shimwali (dialek Mohéli).

Shingazidza dan Shimwali pada satu sisi dan Shimaore di sisi lainnya sangat sulit dipahami satu sama lain. Shindzwani dan Shimaore gampang dipahami.

Sebuah survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Perancis tahun 2006 di antara murid CM2 (sama dengan kelas lima di AS dan Tahun 6 di Inggris dan Wales). Pertanyaan yang diajukan mengenai bahasa yang dituturkan murid dan orang tua mereka. Menurut survei, peringkat bahasa ibu adalah (menurut banyak penutur bahasa pertama dalam banyak penduduk seluruhnya; persentase mencapai semakin dari 100% karena beberapa orang menuturkan dua bahasa):[8]

• Shimaore: 55.1%
• Shindzwani: 22.3%
• Kibushi: 13.6%
• Shingazidza: 7.9%
• Perancis: 1.4%
• Shimwali: 0.8%
• Arab: 0.4%
• Kiantalaotsi: 0.2%
• Lainnya: 0.4%

Tetapi, ketika penghitungan termasuk penutur bahasa kedua (contohnya seseorang yang bahasa ibunya Shimaore tetapi juga menuturkan Perancis sebagai bahasa kedua) peringkatnya menjadi:

• Shimaore: 88.3%
• Perancis: 56.9%
• Shindzwani: 35.2%
• Kibushi: 28.8%
• Shingazidza: 13.9%
• Arab: 10.8%
• Shimwali: 2.6%
• Kiantalaotsi: 0.9%
• Creole: 0.1%
• Lainnya: 1.1%

Bahasa Perancis adalah satu-satunya bahasa formal Mayotte. Diproduksi menjadi bahasa yang digunakan oleh badan pemerintah dan sekolah. Juga digunakan oleh televisi dan radio juga pengumuman komersial dan papan iklan. Mayotte adalah salah satu teritori seberanglaut Perancis dimana ilmu bahasa Perancisnya sedikit mengembang, seperti peringkat di atas. Pada sensus 2002, hanya 55% penduduk di atas 15 tahun menyatakan mereka dapat membaca dan menulis dalam bahasa Perancis, walaupun banyak ini semakin banyak dari Shimaore (41%) atau Arab (33%).

Dengan sekolah wajib terhadap anak-anak dan pembangunan ekonomi yang dikuatkan oleh pemerintah pusat Perancis, bahasa Perancis telah mengembang cepat di Mayotte beberapa tahun belakangan ini. Survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional memperlihatkan bahwa penutur bahasa Perancis sebagai bahasa pertama dan kedua 56.9% dari seluruh populasi, figur ini hanya 37.7% untuk orang tua murid CM2, tetapi mencapai 97.0% untuk murid CM2 itu sendiri (berusia antara 10 dan 14 tahun).

Telah terdapat beberapa keluarga yang hanya berucap bahasa Perancis kepada anaknya untuk menolong kemajuan sosialnya. Dengan sekolah Perancis dan televisi berbahasa Perancis, banyak remaja menggunakan bahasa Perancis atau beberapa kata Perancis ketika berucap bahasa Shimaore dan Kibushi, sementara terdapat kekhawatiran bahasa asli Mayotte dapat punah atau diproduksi menjadi bahasa creole berbasis Perancis.[9]

Lihat pula

Catatan kaki

Tautan luar

Panduan wisata Mayotte di Wikivoyage.

Page 18

Mayotte (bahasa Perancis: Mayotte, diucapkan [majɔt]; Shimaore: Maore, [maore]; Kibushi: Mahori), secara formal Departemen Mayotte (Perancis: Départementale de Mayotte), merupakan sebuah departemen seberang laut Perancis yang terdiri dari sebuah pulau utama, Grande-Terre (atau Mahoré), satu pulau kecil, Petite-Terre (atau Pamanzi), dan beberapa kepulauan kecil di sekitar dua pulau tersebut.

Mayotte terletak di ujung utara Selat Mozambik di Samudera Hindia, antara utara Madagaskar dan utara Mozambik. Teritorinya secara geografi anggota dari Kepulauan Komoro, tetapi terpisah secara politik sejak 1970-an. Teritori ini juga dikenal sebagai Mahoré, nama asli pulau utama, khususnya oleh pendukung pembentukannya dalam Uni Komoro.

Geografi

Peta Komoro dengan Mayotte

Pulau utama, Grande-Terre (atau Mahoré), secara geografi merupakan yang tertua dari Kepulauan Komoro, 39 kilometer (24 mil) panjangnya dan 22 kilometer (13½ mil) lapangnya, dan titik tertingginya adalah Gunung Benara (Perancis: Mont Bénara; Shimaore: Mlima Bénara) dengan 660 meter (2.165 kaki) di atas permukaan laut. Karena terdapat gunung berapi, tanahnya subur di beberapa kawasan. Karang koral yang mengelilingi kebanyakan pulau menjamin perlindungan kapal dan tempat tinggal binatang laut.

Dzaoudzi adalah ibukota Kepulauan Komoro sampai 1977. Terletak di Petite-Terre (atau Pamanzi), seluas 10 kilometer persegi (3.9 mil persegi), pulau ini diproduksi menjadi yang terbesar dari beberapa pulau kecil tidak jauh Mahoré. Mayotte adalah anggota Komisi Samudera Hindia, dengan keanggotaan terpisah dari Kepulauan Komoro.

Sejarah

Tahun 1500, kesultanan Maore atau Mawuti (berdasarkan جزيرة الموت dalam Bahasa Arab (berarti pulau para orang mati/kematian) dan berubah diproduksi menjadi Mayotte dalam Bahasa Perancis) didirikan di pulau itu.

Tahun 1503, Mayotte ditemukan oleh penjelajah Portugis, tetapi tidak diproduksi menjadi koloni.

Tahun 1832, pulau ini dikuasai oleh Andriantsoly, bekas raja Iboina di Madagaskar; tahun 1833 dikuasai kesultanan tetangganya, Mwali (Mohéli dalam Bahasa Perancis); tanggal 19 November 1935 dikuasai kembali oleh kesultanan Ndzuwani (Anjouan dalam Bahasa Perancis; pemerintahan dikuatkan dalam wujud Qadi (dari bahasa Arab قاض yang berfaedah hakim), sejenis 'Magistrat Penghuni' dalam sebutan Britania), tapi tahun 1836 kemerdekaan diraih dibawah Sultan setempat terakhir.

Mayotte diberikan kepada Perancis bersama Kepulauan Komoro lainnya tahun 1843. Merupakan pulau satu-satunya dalam golongan itu yang memasuki pemilihan referendum tahun 1974 dan 1976 untuk memperketat hubungannya dengan Perancis dan membatalkan kemerdekaan (dengan 63.8% dan 99.4%). Kepulauan Komoro terus mengklaim pulau itu, dan draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1976 didukung oleh 11 dari 15 anggota Dewan dalam mengakui kedaulatan Komoro atas Mayotte, tetapi Perancis melaksanakan veto atas resolusi itu (terakhir, tahun 2004, Perancis mengeluarkan veto dalam Dewan). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan bermacam resolusi mengenai masalah itu, yang diangkat dari judul: "Pertanyaan Pulau Mayotte di Komoro" tahun 1995. Sejak 1995, Mayotte tidak lagi dibicarakan oleh Majelis Umum.

Laut tidak jauh Mamoudzou

Situasi Mayotte sangat tidak menentu untuk Perancis: sementara penduduk lokal tidak berhasrat merdeka dari Perancis dan bergabung dengan Komoro, beberapa kritik internasional dari rezim bekas koloni menginginkan Mayotte melanjutkan hubungannya dengan Perancis. Semakin jauh, administrasi lokal Mayotte, yang diatur oleh hukum Islam, akan semakin sulit untuk menggabungkannya dengan struktur hukum Perancis, tidak menyamakan biaya hidup sama dengan Perancis Metropolitan. Dalam hal ini, hukum yang disahkan parlemen nasional mesti menyatakan bahwa hukum tersebut berlangsung di Mayotte dan ditujukan kepada Mayotte

Status Mayotte berubah tahun 2001 diproduksi menjadi sangat tidak jauh dengan status departemen di Perancis Metropolitan, dengan pembentukan yang dijajah departemen, meskipun pulau ini masih diklaim oleh Kepulauan Komoro. Perubahan ini disetujui 73% pada referendum di Mayotte. Setelah reformasi konstitusional tahun 2003, statusnya diproduksi menjadi yang dijajah seberang laut sementara masih memegang status yang dijajah departemen Mayotte.

Mayotte yang belakang sekali diproduksi menjadi sebuah departemen seberang laut Perancis pada Maret 2011, hasil dari referendum 29 Maret 2009.[2] Hasil referendum tersebut adalah 95,5 persen memilih untuk mengubah status pulau tersebut dari "jajahan seberang laut" diproduksi menjadi departemen ke-101 Perancis.[3] Hukum islam tradisional tidak formalnya, yang diterapkan di dalam beberapa bidang dalam kehidupan sehari-hari, secara bertahap akan dihilangkan dan dialihkan oleh hukum Perancis.[4] Selain itu, kesejahteraan sosial dan perpajakan Perancis juga berlangsung di Mayotte, walaupun beberapa baru akan diterapkan secara bertahap.[5]

Politik

Templat:Politik Mayotte

Politik Mayotte berlangsung dalam perkumpulan seberang laut Perancis demokrasi perwakilan parlementer, dimana Presiden Dewan Umum adalah kepala pemerintahan, dan pada sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah.

Mayotte juga mengirim seorang deputi ke Majelis Nasional Perancis dan dua senator ke Senat Perancis.

Pembagian administratif

Mayotte terbagi diproduksi menjadi 17 komune. Juga terdapat 19 kanton (tidak ditampilkan) masing-masing dimiliki oleh salah satu komune, kecuali komune Mamoudzou yang dibagi diproduksi menjadi tiga kanton. Tidak terdapat arondisemen.

Angkutan

Ekonomi

Mata uang formal Mayotte adalah euro.

INSEE memperkirakan bahwa banyak GDP Mayotte mencapai 610 juta euro tahun 2001 (US$547 juta pada nilai ganti tahun 2001; US$903 juta pada nilai ganti Jan. 2008).[6] Pada tahun yang sama GDP per kapita Mayotte 3.960 euro (US$3.550 pada nilai ganti tahun 2001; US$5.859 pada nilai ganti Jan. 2008),[6] yang 9 kali semakin tinggi dari GDP per kapita Komoro tahun itu, tetapi hanya sepertiga GDP per kapita Réunion dan 16% GDP per kapita Perancis Metropolitan.[6]

Demografi

Sensus Juli 2007 menunjukkan 186.452 orang menetap di Mayotte.[1] Pada sensus 2002 64.7% orang yang menetap di Mayotte lahir di Mayotte, 3.9% lahir di seluruh Republik Perancis (Perancis Metropolitan atau Perancis seberang laut kecuali Mayotte), 28.1% imigran dari Komoro, 2.8% imigran dari Madagaskar, dan 0.5% sisanya dari negara lain.[7]

CIA World Factbook tidak menulis golongan etnis di Mayotte.

Yang dijajah Teritorial Mayotte adalah teritori pulau kekuasaan Perancis di lepas pantai timur Afrika. Terdiri dari satu pulau agung (Mayotte) dan beberapa pulau kecil. Meskipun sumber daya lingkungan kehidupan dan komoditi ekspornya terbatas, Mayotte semakin makmur dari semuanya Kepulauan Komoro melewati bantuan Perancis dan sebuah basis militer Perancis.

Banyak penduduk bersejarah

Bahasa

Bahasa asli Mayotte adalah:

Kibushi dituturkan di selatan dan baratlaut Mayotte, sementara Shimaore di kawasan lainnya.

Bahasa tidak asli juga dituturkan di Mayotte:

• Perancis, bahasa yang dibawa oleh koloni Perancis
• bermacam dialek bahasa Komoro yang dibawa oleh imigran yang tiba di Mayotte sejak 1974: Shindzwani (dialek Anjouan), Shingazidza (dialek Grande Comore), dan Shimwali (dialek Mohéli).

Shingazidza dan Shimwali pada satu sisi dan Shimaore di sisi lainnya sangat sulit dipahami satu sama lain. Shindzwani dan Shimaore mudah dipahami.

Sebuah survei yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Perancis tahun 2006 di antara murid CM2 (sama dengan kelas lima di AS dan Tahun 6 di Inggris dan Wales). Pertanyaan yang diajukan mengenai bahasa yang dituturkan murid dan orang tua mereka. Menurut survei, peringkat bahasa ibu adalah (menurut banyak penutur bahasa pertama dalam banyak penduduk seluruhnya; persentase mencapai semakin dari 100% karena beberapa orang menuturkan dua bahasa):[8]

• Shimaore: 55.1%
• Shindzwani: 22.3%
• Kibushi: 13.6%
• Shingazidza: 7.9%
• Perancis: 1.4%
• Shimwali: 0.8%
• Arab: 0.4%
• Kiantalaotsi: 0.2%
• Lainnya: 0.4%

Tetapi, ketika penghitungan termasuk penutur bahasa kedua (contohnya seseorang yang bahasa ibunya Shimaore tetapi juga menuturkan Perancis sebagai bahasa kedua) peringkatnya menjadi:

• Shimaore: 88.3%
• Perancis: 56.9%
• Shindzwani: 35.2%
• Kibushi: 28.8%
• Shingazidza: 13.9%
• Arab: 10.8%
• Shimwali: 2.6%
• Kiantalaotsi: 0.9%
• Creole: 0.1%
• Lainnya: 1.1%

Bahasa Perancis merupakan satu-satunya bahasa formal Mayotte. Diproduksi menjadi bahasa yang digunakan oleh badan pemerintah dan sekolah. Juga digunakan oleh televisi dan radio juga pengumuman komersial dan papan iklan. Mayotte adalah salah satu teritori seberanglaut Perancis dimana ilmu bahasa Perancisnya sedikit mengembang, seperti peringkat di atas. Pada sensus 2002, hanya 55% penduduk di atas 15 tahun menyatakan mereka dapat membaca dan menulis dalam bahasa Perancis, meskipun banyak ini semakin banyak dari Shimaore (41%) atau Arab (33%).

Dengan sekolah wajib terhadap anak-anak dan pembangunan ekonomi yang dikuatkan oleh pemerintah pusat Perancis, bahasa Perancis telah mengembang cepat di Mayotte beberapa tahun belakangan ini. Survei yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional memperlihatkan bahwa penutur bahasa Perancis sebagai bahasa pertama dan kedua 56.9% dari seluruh populasi, figur ini hanya 37.7% untuk orang tua murid CM2, tetapi mencapai 97.0% untuk murid CM2 itu sendiri (berusia antara 10 dan 14 tahun).

Telah terdapat beberapa keluarga yang hanya berucap bahasa Perancis kepada anaknya untuk membantu kemajuan sosialnya. Dengan sekolah Perancis dan televisi berbahasa Perancis, banyak remaja menggunakan bahasa Perancis atau beberapa kata Perancis ketika berucap bahasa Shimaore dan Kibushi, sementara terdapat kekhawatiran bahasa asli Mayotte dapat punah atau diproduksi menjadi bahasa creole berbasis Perancis.[9]

Lihat pula

Catatan kaki

Pranala luar

Panduan wisata Mayotte di Wikivoyage.

Page 19

Kerajaan Maroko (bahasa Arab: المملكة المغربية - al Mamlakatu l-Maghribiyati, bahasa Berber ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - Tagldit N Lmaɣrib) adalah sebuah negara di barat laut Afrika yang memiliki garis pantai yang panjang dekat Samudra Atlantik yang memanjang melewati Selat Gibraltar hingga ke Laut Tengah. Maroko menduduki Sahara Barat pada 1975, namun peristiwa tersebut belum diakui secara global.

Lihat pula

• Republik Maroko
• Daftar negara-negara di dunia

Tautan luar

Page 20

Kerajaan Maroko (bahasa Arab: المملكة المغربية - al Mamlakatu l-Maghribiyati, bahasa Berber ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - Tagldit N Lmaɣrib) adalah sebuah negara di barat laut Afrika yang memiliki garis pantai yang panjang dekat Samudra Atlantik yang memanjang melewati Selat Gibraltar hingga ke Laut Tengah. Maroko menduduki Sahara Barat pada 1975, namun peristiwa tersebut belum diakui secara global.

Lihat pula

• Republik Maroko
• Daftar negara-negara di dunia

Tautan luar

Page 21

Kerajaan Maroko (bahasa Arab: المملكة المغربية - al Mamlakatu l-Maghribiyati, bahasa Berber ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - Tagldit N Lmaɣrib) adalah sebuah negara di barat laut Afrika yang memiliki garis pantai yang panjang dekat Samudra Atlantik yang memanjang melewati Selat Gibraltar hingga ke Laut Tengah. Maroko menduduki Sahara Barat pada 1975, namun peristiwa tersebut belum diakui secara global.

Lihat pula

• Republik Maroko
• Daftar negara-negara di dunia

Tautan luar

Page 22

Kerajaan Maroko (bahasa Arab: المملكة المغربية - al Mamlakatu l-Maghribiyati, bahasa Berber ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - Tagldit N Lmaɣrib) adalah sebuah negara di barat laut Afrika yang memiliki garis pantai yang panjang dekat Samudra Atlantik yang memanjang melewati Selat Gibraltar hingga ke Laut Tengah. Maroko menduduki Sahara Barat pada 1975, namun peristiwa tersebut belum diakui secara global.

Lihat pula

• Republik Maroko
• Daftar negara-negara di dunia

Tautan luar

Page 23

Marrakesh (bahasa Arab: مراكش Marrākish), dikenal sebagai "Mutiara dari Selatan," ialah kota di barat kekuatan Maroko di kaki Pegunungan Atlas. Marrakesh ialah kata Berber; berfaedah negeri Tuhan (murt 'n akush). Marrakesh terletak di 31° 37′ 60″ N 8° 0′ 0″ W Marrakesh benar pasar berber terbesar (souk) di Maroko dan juga tuan rumah alun-alun terbesar di seluruh Afrika, dinamakan Djemaa el Fna.

Marrakesh benar sekitar 1,460,000 jiwa, kota sangat terkenal di Maroko dan kota perdagangan terbesar kedua setelah Casablanca. Seperti banyak kota-kota Afrika Utara, Marrakesh benar 2 anggota utama: médina dan kota modern. Marrakesh dilayani oleh Bandara Internasional Ménara.

Demografi

Jumlah resmi penduduk ialah 450.000; bagaimanapun penduduk diperkirakan berjumlah sejuta. Penduduk terbesar di Marrakesh ialah Berber.

Sejarah

Yusuf bin Tasyfin, anggota kesultanan Almorawida, mendirikan kota ini pada 1062.

Sebelum naik tahtanya Moulay Ismail Haus Darah, Marrakesh adalah ibukota Maroko. Setelah dia naik tahta, cucunya memindahkan ibukota kembali ke Marrakesh dari Meknès.

Tempat-tempat

Kawasan dan Lingkungan

• Médina
• Kota modern
  • Guéliz
  • Hivernage
  • Semlalia
  • Daudiate

Masjid, madrasah, dan sinagoga

• Masjid Kutubiah
• Madrasah Bin Yusuf, Masjid Bin Yusuf
• Masjid Kasbah/Masjid Mansuriah
• Masjid Bab Dukkalah
• Masjid Mouassin
• Zauiah Sidi Bel Abbès, Zauiah Sidi Ben Slimane al-Jazuli
• Zauiah Sidi Yusuf Bin Âli
• Masjid Sidi Moulay el-Ksour
• Sinagoga Beth-El
• Sinagoga Salat el Azama
• Sinagoga Salat Rabi Pinhasse

Tempat, dar, dan desa

• Istana El Badi
• Istana Kerajaan (Dar el Makhzen) dan méchouars
• Istana Bahia
• Museum Dar Si Saïd
• Maison Tiskiwin
• Dar el Glaoui
• Vila Majorelle di Taman Majorelle

Pemakaman, kubah, dan mausoleum

• Makam Saad
  • Mausoleum Ahmed el-Mansour
  • Mausoleum kedua
• Kubah Fatimah Zohra dan pemakaman masjid Kutubiah
• Kubah el Baâdiyin
• Kubah Cadi Ayyad
• Pemakaman Yahudi
• Sidi Abd el Aziz
• Sidi es Souheyli

Kerajinan tangan dan bisnis

• Souk
  • Souk Kimakhin (peralatan tali)
  • Souk el Bradiia (kendi)
  • Souk Hadaddine (kerajinan besi)
    • Souk Nahhassine (kuningan, tembaga)
  • Souk Chouari (penganyaman keranjang, pengolahankayu)
  • Souk tukang celup, Souk Wol
  • Souk Smarine (pakaian)
  • Rahba Quedima ("Lapnagn Tua")
  • Souk el Kebir (kerajinan kulit)
    • Kissarias
    • Souk el Batna (kulit)
    • Souk el Maazi (kulit kambing)
  • Souk Zrabia (Criée Berbère, Souk karpet)
  • Souk Fakharina
  • Souk Siyyaghin (perhiasan)
  • Souk Smata (sandal, ikat pinggang)
  • Souk aux tenturiers
  • Souk Cherratine
  • Souk Attarine
• Taneri
• Hôtel la Mamounia
• Pusat kerajinan
• Gedung Gidel
• Kafe Renaissance
• Société Générale
• Hipermarket Marjan

Museum

• Museum Dar Si Saïd
• Museum Marrakesh
• Museum Bert Flint di Maison Tiskiwin
• Museum Seni Islam di Majorelle Garden

Benteng dan gerbang

• Benteng
• Gerbang
  • Bab Debbagh
  • Bab Agnaou
  • Bab el Khémis
  • Bab er Robb
  • Bab el Jédid
  • Bab Doukkala
  • Bab Aghmat
  • Bab Nkob
  • Bab er Raha
  • Bab Aylen
  • Bab Ahmar
  • Bab Ighli
  • Bab Ksiba
  • Bab ech Charia
  • Bab el Makhzen
  • Bab Berrima
  • Bab Taghzout
  • Bab er Rharaza
  • Bab Fteuh

Tempat dan Lapangan

• Tempat Djemaâ el Fna
• Place de Charles Foucauld
• Place de la Liberté
• Place du 16 Novembre
• Place des Ferblantiers
• Place Youssef Ben Tachfine
• Place Mourabiten

Kebun dan taman

• Palmery
• Taman Majorelle
• Taman Ménara
• Kebun Agdal
• Taman masjid Kutubiah di Square de Foucauld

Kontruksi lainnya

• Chrob ou Chouf Fountain
• Pusat Pertemuan (Palais des Congres)
• Gedung Opera
• Universitas Cadi Ayyad

Karya fiksi

• Marrakesh Express Crosby Stills and Nash
• Marrakech oleh Andre Tanneberger

Kota kembar

Kota mitra

Pranala luar

Page 24

Page 25

Page 26