Sejak UU Cipta kerja efektif berlaku pada 2 November 2020, pemerintah juga perlu mengatur implementasi terhadap ketentuan UU Cipta kerja. Peraturan Presiden No. 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (“Perpres No. 10/2021”) diberlakukan oleh pemerintah sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, peraturan mana telah berlaku sejak 4 Maret 2021. Perpres ini membuat tidak berlakunya bidang usaha penanaman modal dan negative list sebelumnya yang diatur pada Peraturan Presiden No. 76 tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016. Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong lebih banyak penanaman modal asing, Perpres No. 10/2021 akan berkontribusi menciptakan dampak besar dalam membuka ekonomi penanaman modal asing di Indonesia. Seperti yang kita dapat cermati, angka sektor yang dilarang sebagai subjek penanaman modal asing berkurang secara signifikan. Meskipun Perpres No. 10/2021 secara signifikan telah membebaskan pembatasan penanaman modal asing pada banyak bidang usaha, masih tetap ada beberapa larangan. UU Penanaman Modal sebagaimana telah diamandemen dengan UU Cipta Kerja dan Perpres No.10/2021 menyajikan seluruh bidang usaha kecuali bidang usaha yang terbuka untuk seluruh penanam modal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) butir d Perpres 10/2021. Untuk dapat memahami dengan tepat bidang usaha mana yang terbuka untuk penanaman modal asing atau yang dibatasi kepemilikannya, hal tersebut harus dibaca dalam hubungannya dengan UU Penanaman Modal, UU Cipta Kerja, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, and juga peraturan perundang-undangan relefan yang terkait. Perubahan Bidang Usaha Penanaman Modal Secara Umum Secara umum perubahan dari daftar bidang usaha penanaman modal adalah sebagai berikut:
Ketentuan-Ketentuan Penting Berdasarkan Perpres No. 10/2021 Secara luas daftar bidang usaha penanaman modal sebagaimana diatur dalam Perpres No.10/2021 bukan-lah perubahan yang ektrim dari rezim penanaman modal sebelumnya, namun ada beberapa ketentuan baru, termasuk:
Ada 245 kegiatan usaha yang termasuk bidang usaha prioritas pada daftar di dalam lampiran I Perpres No. 10/2021. Kegiatan usaha yang memenuhi kriteria-kriteria diatas berhak atas:
Pembebasan Kegiatan Usaha Penting Berikut adalah pembebasan kegiatan usaha penting:
RelatedMenko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan perwakilan OJK Nurhaida saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekomomi XVI, Jakarta, Jumat (16/11). Paket ini diharap mendorong kenaikan investasi. (Liputan6.com/AnggaYuniar) Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Meski begitu, hanya 25 diantaranya yang bisa menerima Penanaman Modal Asing (PMA) secara penuh 100 persen. Lalu, apa saja 25 bidang usaha tersebut? Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, terdapat beberapa bidang usaha yang selama ini sudah membuka diri untuk menerima dana asing, namun sampai hari ini tak juga mendapatkannya. "Apa yang disampaikan oleh pak Menko (Darmin Nasution) pada dasarnya yang kami buka adalah kami ketergantungan impor semakin meningkat. Dan bidang usaha tersebut peminat investasinya tidak ada alias nol," jelasnya saat menggelar sesi konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (19/11/2018). Adapun dalam kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa dari 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari daftar DNI kemudian dapat dikategorikan menjadi 5 kelompok. Dimana hanya 25 bidang usaha yang bisa meraup pundi asing 100 persen. Grup pertama yakni Kelompok A, yang terdiri dari 4 bidang usaha yang dikeluarkan dari kelompok Dicadangkan Untuk UMKM-K. Sebanyak dua di antaranya yakni sektor pengupasan umbi-umbian dan bidang jasa warung internet. Selanjutnya, Kelompok B, yang hanya terdiri dari satu bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan kemitraan. Untuk Kelompok C, terdapat 7 bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) 100 persen, dengan ketentuan dibuka untuk UMKM-K, PMDN, dan PMA. Sementara Kelompok D yakni 17 bidang usaha yang sebelumnya dibuka untuk PMA tetapi memerlukan rekomendasi. Sebagai catatan, 17 bidang usaha ini juga dibuka untuk UMKM-K, PMDN dan PMA. Terkait Kelompok E atau grup terakhir yang terdiri dari 25 bidang usaha, nantinya bisa merogoh PMA dengan besaran minimal di atas Rp 10 miliar. Adapun kelompok ini kemudian dibagi lagi menjadi enam sektor, yakni Kominfo, ESDM, Perhubungan, Pariwisata, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan. Pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid ke-16 tanggal 31 Agustus 2017 di Bursa Efek Indonesia Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekomomi XVI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11). Peluncuran ini juga dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menkeu Sri Mulyani. (Liputan6.com/AnggaYuniar) Sektor Kominfo sendiri melingkupi delapan bidang usaha, antara lain jasa sistem komunikasi data, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap, penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan konten, pusat layanan informasi (call center) dan jasa nilai tambah telepon lainnya, jasa akses internet, jasa internet telepon untuk kepentingan publik, dan jasa interkoneksi internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya. Sedangkan pada sektor ESDM ada sebanyak tujuh bidang usaha, di antaranya jasa konstruksi migas, jasa survei panas bumi, jasa pemboran migas di laut, jasa pembotan panas bumi, jasa pengoperasiab dan pemeliharaan panas bumi, pembangkit listrik diatas 10 megawatt, serta pemeriksaan dan pengajuan instalasi tenaga listrik atas instalasi pendidikan tenaga listrik. Sebanyak 8 bidang usaha sisa selanjutnya berada dibawah 4 sektor lain. Semisal sektor pariwisata yang membawahi bidang usaha galeri seni, dan galeri pertunjukan seni. Lalu dua bidang usaha di sektor perhubungan yakni angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan pariwisata dan angkutan jurusan tertentu sektor perhubungan, serta angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang. Terdapat tiga bidang usaha dalam sektor kesehatan, yaitu industri farmasi obat jadi, fasilitas pelayanan akupuntur, dan pelayanan pest control. Sedangkan untuk sektor ketenagakerjaan hanya membawahi satu bidang usaha, yakni pelatihan kerja.  |
Bidang usaha yang dapat dimasuki oleh penanaman modal asing adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketiadaan Inc.
