Apa yang dimaksud dengan aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara?

Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu penyelenggaraan negara harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Lima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan utuh dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Mengabaikan satu sila saja berarti mencabik tujuan negara Indonesia.

Anda mungkin telah memahami perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia:

Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini mengandung nilai bahwa negara Indonesia adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan tersebut meliputi penegakan nilai-nilai kemanusian, menjadikan agama sebagai basis untuk membangun persatuan dan kedamaian, menghargai perbedaan secara demokratis, dan berupaya mensejahterakan kehidupan sesama.

Melansir dari bahan ajar Kemdikbud, nilai-nilai penyelenggaraan sila pertama dalam pemerintahan meliputi:

• Pengakuan adanya kausa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

• Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.

• Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.

• Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.

• Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama dan toleransi antarumat dalam beragama.

• Negara memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara, serta menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua memuat amanat bahwa seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, dan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan.

Berikut adalah nilai-nilai penyelenggaraannya:

• Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan.

• Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.

• Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menjadi satu kebulatan.

Nilai-nilai penyelenggaraan sila ketiga dalam pemerintahan meliputi:

• Cinta bangsa dan tanah air

• Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa

• Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.

• Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Berikut adalah nilai-nilai penyelenggaraannya:

• Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

• Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama.

• Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.

• Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.

Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia di segala bidang kehidupan. Nilai-nilai penyelenggaraan sila kelima dalam pemerintahan yaitu:

• Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.

• Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kesejahteraan bersama menurut potensi masing-masing.

• Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.