Mengapa pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet?

Mengapa pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet? Demokrasi liberal merupakan salah satu sistem pemerintahan yang digunakan oleh suatu negara dengan mengedepankan kebebasan individu.

Indonesia menggunakan sistem demokrasi ini selama kurang lebih 9 tahun, yakni pada tahun 1950 hingga 1959.

Demokrasi Liberal di Indonesia

Berlakunya demokrasi liberal di Indonesia membuat negara menjalankan sistem parlementer. Sistem ini berarti sebuah kabinet dipimpin seorang perdana menteri dari pilihan parlemen.

Namun, saat memberlakukan sistem demokrasi liberal, pemerintah sering melakukan pergantian kabinet. Mengapa?

Alasan Seringnya Pergantian Kabinet di Masa Demokrasi Liberal

Sebenarnya terjadinya pergantian kabinet sangatlah wajar dalam sebuah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Tetapi, ketika Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal, kabinet pemerintahannya sering mengalami pergantian. Penyebab seringnya pergantian kabinet karena:

Tidak Adanya Dominasi Partai di Parlemen

Susunan parlemen saat demokrasi liberal terdiri dari beberapa partai politik tanpa ada dominasi. Artinya, mereka hanya punya satu suara dan harus mendukung pemerintahan secara penuh. Hal ini membuat pembentukan kabinet hanya dari koalisi beberapa partai.

Ketika ada partai yang tidak mendukung koalisinya, maka keberlangsungan kabinet dalam pemerintahan diserahkan kepada perdana menteri dan mandatnya kembali kepada presiden. Hal inilah yang membuat kabinet selalu berubah-ubah di masa demokrasi liberal.

Munculnya Mosi Tidak Percaya

Tidak adanya dominasi partai politik dalam pemerintahan Indonesia, muncullah berbagai pertentangan antar partai-partai di parlemen. Setiap partai memiliki tujuan masing-masing dan pemikiran yang berbeda, sehingga menimbulkan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Akibat dari mosi tidak percaya ini membuat kinerja kabinet pemerintah tidak maksimal, sehingga program-program yang dijalankan tidak tuntas dan berakhir pada kekecewaan masyarakat. Kesejahteraan dan pembangunan menjadi terbengkalai dan tidak bisa dicapai.

Kebijakan yang Dibuat Tidak Sesuai Tujuan

Demokrasi liberal berfokus pada kebebasan individu, tetapi kendali kekuasaan tetap dipegang pemerintah secara penuh. Setiap kabinet yang dibentuk pada masa ini memberikan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan hanya menguntungkan pihak penguasa saja.

Hampir semua kebijakan, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial dianggap telah disalahgunakan oleh oknum dan partai koalisi saja. Hal ini membuat presiden dan perdana menteri terus melakukan pergantian kabinet agar pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan awal.

Semoga artikel ini dapat menjawab pertanyaan Anda mengapa pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet.

Jakarta -

Selama kurang lebih 9 tahun masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal (1950-1959), Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Apa dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal?

Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), Indonesia menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem parlementer, pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri, sementara presiden berkedudukan sebagai kepala negara.

Masa Demokrasi Liberal ditandai dengan munculnya banyak partai politik dan penerapan Kabinet Parlementer, seperti dikutip dari buku Sejarah SMP/MTs Kelas IX oleh Dr. Nana Nurliana Soeyono, MA dan Dra. Sudarini Suhartono, MA.

Kabinet Parlementer adalah sistem kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), sementara Kabinet Presidensial adalah kabinet yang bertanggung jawab pada presiden.

Dampak Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

Kelemahan dari sistem kabinet parlementer di Indonesia adalah sering terjadi pergantian kabinet dalam pemerintahan.

Daftar kabinet di masa Demokrasi Liberal Indonesia adalah sebagai berikut:1. Kabinet Natsir (September 1950 - April 1951)2. Kabinet Soekiman (April 1951 - 1952)3. Kabinet Wilopo (April 1952 - Juli 1953)4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 - Agustus 1955)5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956)6. Kabinet Alisastro Amidjojo II (Maret 1956 - April 1957)

7. Kabinet Djuanda (April 1957 - Juli 1959)

Pergantian kabinet tersebut terjadi karena beberapa partai tertentu cenderung berusaha saling menjatuhkan partai lain yang sedang berkuasa di parlemen dan mencari keuntungan untuk partainya.

Pergantian kabinet yang terlalu cepat tersebut juga didorong dengan adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet yang dikeluarkan oposisi dalam parlemen.

Dampaknya, kabinet yang kebijaksanaannya tidak selaras dengan kehendak mayoritas anggota parlemen lalu dapat dijatuhkan, meskipun belum menjalankan program-programnya, seperti dikutip dari buku IPS Terpadu Sosiologi, Geografi, Ekonomi, dan Sejarah untuk Kelas IX SMP oleh Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim.

Tindakan memperebutkan kursi dalam kabinet di masa Demokrasi Liberal dikenal dengan sindiran "politik dagang sapi", seperti dikutip dari buku Sejarah 3: SMP Kelas IX oleh Drs. Anwar Kurnia dan Drs. H. Moh. Suryana.

Dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal sebagai berikut:

1. Setiap kabinet hampir tidak sempat menjalankan program yang direncanakan

2. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin memudar

3. Kondisi negara menjadi tidak stabil karena pergolakan sosial politik di berbagai daerah belum sempat tertangani sepenuhnya

Nah, jadi dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal menyentuh hingga pudarnya kepercayaan rakyat pada pemerintah dan tidak tertanganinya program pemerintah dan ketidakstabilan negara ya, detikers. Selamat belajar ya detikers!

Simak Video "Beredar Isu PKS Digoda Masuk Kabinet, NasDem: Yang Nawarin Gila!"

Dalam periodisasi Sejarah Indonesia, pada tahun 1950-1959 mengalami suatu masa yang disebut dengan Masa Demokrasi Liberal. Ketika pada masa ini, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada 17 Agustus 1950 sesuai kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), bentuk negara Indonesia yang semula Republik Indonesia Serikat (RIS), resmi dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seiring dengan itu, sistem pemerintahan pun berubah menjadi Demokrasi Parlementer dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. 

Adapun konsekuensi politik dan pemerintahan yang muncul sebagai akibat berubahnya sistem kenegaraan tersebut adalah sistem multipartai yang bebas bersuara dan menyuarakan kritikan kepada pemerintah. Meski demikian, semangat revolusi yang dibawa justru tidak semanis yang diharapkan. Kemunculan partai-partai politik dengan kepentingan dan ideologi yang berbeda-beda justru membawa instabilitas dalam pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya pergantian kabinet sebanyak 7 kali selama rentang waktu 9 tahun. 

Dengan demikian, pada masa Demokrasi Liberal terdapat perdana menteri yang hanya dalam kurun waktu 9 tahun. Ini menunjukan adanya pergantian kabinet yang singkat, terjadi karena persaingan partai politik yang tidak sehat dan merupakan konsekuensi dari sistem parlementer.

Karena pada tahun 1950 -1953 indonesia belum melakukan pemilu dan pada saat itu hanya terpimpin oleh presiden saja..  kemudian pada 1954 dilakukan lah pemilu agar dapat menjadi kabinet yang kuat, pemilunya berbentuk liberal.. hingga akhirnya Ir. Juanda menjabat dan terjadinya percobaan pembunuhan presiden 30 oktober 1957. dari situlah dapat disimpulkan bahwa pada saat demokrasi liberal digunakan indonesia masih dalam keadaan belum seimbang dan masih goyah perpolitikannya.

Penyebab kabinet mengalami jatuh bangun pada masa demokrasi liberal adalah akibat kebijkaan-kebijakan yang dalam pandangan parlemen tidak menguntungkan Indonesia ataupun dianggap tidak mampu meredam pemberontakan-pemberontakan di daerah. Sementara keberlangsungan pemerintah sangat ditentukan oleh dukungan di parlemen.