Tindakan konkret yang harus dilakukan pemerintah setelah kemerdekaan Indonesia yaitu

Top 1: 4 Hal yang dilakukan pemerintah RI sehari setelah merdeka - Hops Id

Pengarang: hops.id - Peringkat 167

Ringkasan: Page 2 Page 3Soekarno bersama Mohammad Hatta. Foto: ANRI Selain membahas sistem dan negara, PPKI juga memilih dan menetapkan langsung presiden dan wakil presiden. Pada mulanya, di antara anggota PPKI tak ada yang berminat dan mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Namun salah satu anggota PPKI, Raden Otto Iskandardinata menyarankan, agar jabatan itu ditunggangi oleh dua tokoh proklamator, Soekarno dan Mohammad Hatta.. Hasilnya, Soekarno dan Moh Hatta ditetapkan sebagai presiden

Hasil pencarian yang cocok: 18 Agu 2020 — Setelah pembacaan teks naskah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang artinya bangsa kita telah lahir secara mandiri, perjuangan para ... ...

Top 2: Sejarah Indonesia Pasca Kemerdekaan - Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Pengarang: cimahikota.go.id - Peringkat 179

Ringkasan: Proklamasi kemerdekaan Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat. keputusan seperti itu pada 16 Agustus,. Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai. proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer. Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah. Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat. mempertahankan kediaman Soekarno. Pada 18 Agustus 1945 Panitia. Persiapan Keme

Hasil pencarian yang cocok: Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik ... Pada saat perjuangan kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan ... ...

Top 3: ARAH PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - FH UMJ

Pengarang: fh.umj.ac.id - Peringkat 223

Ringkasan: . oleh: Dr. Patrialis Akbar, SH. MH.. Pendahuluan. Salah satu tuntutan yang paling mendasar dalam gerakan reformasi 1998 adalah pembenahan sistem hukum yang kemudian menghasilkan adanya 4 (empat) kali perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia pada saat itu merasakan bahwa faktor manusia bukanlah satu-satunya penyebab absolutisme kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Absolutisme telah d

Hasil pencarian yang cocok: Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia pada saat itu merasakan bahwa faktor ... materiil pra kemerdekaan dan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan. ...

Top 4: Orde Lama Soekarno - Sejarah Politik Sukarno | Indonesia Investments

Pengarang: indonesia-investments.com - Peringkat 151

Ringkasan: Soekarno (1901-1970), yang lahir di Surabaya pada masa pemerintahan kolonial Belanda, adalah pemimpin nasionalis dan pahlawan nasional yang mendedikasikan hidupnya kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun bertumbuh dalam lingkungan tradisional Jawa (dan dikombinasikan dengan pengaruh Bali dari sisi keluarga ibunya), Soekarno mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah modern kolonial Belanda. Sejak usia muda minat utamanya adalah membaca buku-buku dengan topik filosofi, politik dan sosia

Hasil pencarian yang cocok: Soekarno (1901-1970), yang lahir di Surabaya pada masa pemerintahan kolonial Belanda, adalah pemimpin nasionalis dan pahlawan nasional yang mendedikasikan ... ...

Top 5: Tabloid Reformata Edisi 130 Agustus 2010

Pengarang: books.google.com - Peringkat 320

Hasil pencarian yang cocok: Saat itu para pendiri negeri (founding fathers) telah sepakat bahwa negara ... darah, bahkan mempertaruhkan nyawa demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. ...

Top 6: LAPORAN PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PERAN DAN TANGGUNGJAWAB ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - BPHN

Pengarang: bphn.go.id - Peringkat 171

Hasil pencarian yang cocok: pemerintah harus segera tanggap dan bertindak cepat agar fenomena tindakan ... mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia,. ...

Top 7: Memperkuat Peradaban Hukum dan K etatanegaraan Indonesia - Komisi Yudisial

Pengarang: komisiyudisial.go.id - Peringkat 139

Hasil pencarian yang cocok: semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan. (ketentuan) yang bersifat umum; ... Pertama, Proklamasi adalah saat lahir Negara Indonesia. ...

Top 8: KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERPPU (PRESIDENT'S AUTHORITY TO ISSUE PERPPU) Mohammad Zamroni, S.H. Direktorat Jendera - Jurnal Legislasi Indonesia

Pengarang: e-jurnal.peraturan.go.id - Peringkat 226

Hasil pencarian yang cocok: oleh M Zamroni · 2018 · Dirujuk 7 kali — Kekuasaan Presiden sebelum Amandemen UUD Tahun 1945 meliputi: a) Kekuasaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan UUD. Tahun 1945 pasal 4 ayat ... ...

Top 9: BUKU MATERI UJIAN DINAS BAGI PNS GOLONGAN II KE GOLONGAN III KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

Pengarang: kemhan.go.id - Peringkat 168

Hasil pencarian yang cocok: Pemerintah Jepang memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, sebab ... Penanaman kepribadian yang baik harus dilakukan sejak dini. Terutama. ...

Selasa, 26 Juli 2022 | 12:44 WIB

Selasa, 26 Juli 2022 | 07:55 WIB

Selasa, 26 Juli 2022 | 06:55 WIB

Senin, 25 Juli 2022 | 19:35 WIB

Senin, 25 Juli 2022 | 15:06 WIB

Senin, 25 Juli 2022 | 14:27 WIB

Senin, 25 Juli 2022 | 11:09 WIB

Senin, 25 Juli 2022 | 08:27 WIB

Minggu, 24 Juli 2022 | 20:11 WIB

Minggu, 24 Juli 2022 | 12:54 WIB

Minggu, 24 Juli 2022 | 12:52 WIB

Minggu, 24 Juli 2022 | 09:32 WIB

Sabtu, 23 Juli 2022 | 14:55 WIB

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:10 WIB

Sabtu, 23 Juli 2022 | 09:16 WIB

Jumat, 22 Juli 2022 | 22:11 WIB

Jumat, 22 Juli 2022 | 16:13 WIB

Jumat, 22 Juli 2022 | 15:13 WIB

Jumat, 22 Juli 2022 | 14:34 WIB

Jumat, 22 Juli 2022 | 13:30 WIB


Page 2


Page 3


Tindakan konkret yang harus dilakukan pemerintah setelah kemerdekaan Indonesia yaitu

Soekarno bersama Mohammad Hatta. Foto: ANRI

Selain membahas sistem dan negara, PPKI juga memilih dan menetapkan langsung presiden dan wakil presiden.


Pada mulanya, di antara anggota PPKI tak ada yang berminat dan mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Namun salah satu anggota PPKI, Raden Otto Iskandardinata menyarankan, agar jabatan itu ditunggangi oleh dua tokoh proklamator, Soekarno dan Mohammad Hatta.


Hasilnya, Soekarno dan Moh Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia jalur aklamasi anggota PPKI.


Setelah kedua tokoh tersebut resmi terpilih, kemudian PPKI menyepakati fungsi dan tugas presiden dan wakil presiden.


Tindakan konkret yang harus dilakukan pemerintah setelah kemerdekaan Indonesia yaitu

Anggota KNIP. Foto: jakarta.go.id

Agar tugas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dapat berjalan dengan efektif, PPKI juga membentuk sebuah lembaga yang ditugaskan untuk membantu kinerja pemimpin negara.


Page 4


Page 5