Jelaskan tentang perkembangan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal brainly

Nama ibu umar bin Khattab adalah​

biografi pahlawan bali made picadibutuhkan cepat kak cari di gogle ga ada :)​

1. Jua beli terbagi berapa? Sebutkan dan jelaskan sah dan tidaknya? Sebutkan syarat2 penjual dan pembeli dan syarat2 harta yg dijual dan harganya? ​

Masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia membawa perubahan yaitu .... A. Indonesia mengenal huruf hieroglif B. Indonesia memasuki zam … an sejarah C. Masyarakat Indonesia mulai mengenal masa bercocok tanam dan perdagangan D. Masyarakat Indonesia mengenal sistem kepemimpinan E. Bangsa Indonesia meninggalkan kebudayaan lampau​

tuliskan 6 faktor penyebab terjadinya perlawanan rakyat indonesia terhadap koloalisme belanda​

Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia telah mengalami banyak perubahan baik secara konstitusi maupun sistem pemerintahan. Dimana, pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang dirasa sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia adalah sistem Demokrasi Liberal. Demokrasi Liberal sendiri merupakan sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.

Berawal dari pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia mulai mengadakan penataan kehidupan politik dan ekonomi. Masa demokrasi liberal adalah masa dimana sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950.

Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Dimana, pada masa itu Indonesia sebagai “negara baru” harus banyak belajar dalam berbagai hal, sehingga negara semakin kuat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yang akibat sering terjadinya perubahan kabinet berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi Indonesia.

(Baca juga: Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin)

Demi memperbaiki kondisi tersebut, beberapa kebijakan ekonomi pun dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun program-program di masa demokrasi liberal itu meliputi Gunting Starifudi, Program Banteng, Nasionalisasi De Javasche Bank dan Kebijakan Ekonomi Ali-Baba.,

Gunting Syarifudin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau senering yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai Rp.2,50 keatas dipotong nilainya hingga setengahnya. Hal ini bertujuan guna menanggulangi deficit anggaran sebesar Rp.5,1 miliar dan bisa mengurangi jumlah uang yang beredar.

Program Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional, dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya, program ini gagal karena pengusaha tak mampu bersaing dan malah berdampak negative terhadap deficit anggaran yang membengkak menjadi 3 miliar pada tahun 1952.

• Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menaikan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Dengan nasionalisasi bank yang semula milik Belanda ini maka pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.

• Kebijakan Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali Baba ini melibatkan pengusaha pribumi (Ali) dan pengusaha keturunan Tionghoa (Baba). Lewat program ini, pengusaha keturuanan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi, dan imbalannya mereka akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah.

Pemilihan Umum Pertama

Pada masa demokrasi liberal ini tahun 1955, pemerintah untuk pertama kalinya melakukan pemilihan umum nasional. Pada bulan September rakyat memilih wakil untuk DPR dan pada bulan Desember pemilih kembali memilih wakil-wakil yang lebih banyak lagi yang akan bekerja di sebuah institusi yang dikenal dengan konstituante.

Disamping itu, terjadi beberapa krisis politik dimana banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa itu yaitu, kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951), Kabinet Sukiman-Suwirjo (26 April 1951-3 April 1952), Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953-12 Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957), Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959).

Masa Demokrasi Terpimpin

Berdasarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, bangsa Indonesia kembali pada UUD 1945 dan Indonesia memasuki fase baru yang disebut fase demokrasi terpimpin. Ada beberapa perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin serta perkembangan ekonomi.

Adapun perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin antara lain, pembentukan badan perancang pembangunan nasional, penurunan nilai uang (devaluasi), deklarasi ekonomi, dan pencetakan uang baru.

Jakarta -

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara, dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, demokratisasi diartikan sebagai proses menuju demokrasi. Dalam pemerintahan demokratis telah diterapkan asas-asas demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan mengenai harkat dan martabat manusia.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi didefinisikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan, dengan pola gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban serta perlakuan bagi semua warga negara.

Berikut adalah penjelasan mengenai masa demokrasi liberal di Indonesia yang dilansir berdasarkan modul Sejarah Indonesia Kelas XII yang disusun oleh Mariana, M.Pd., dan modul PPKN bertajuk "Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia" karya Rizanu, M.Pd.

Sejarah Demokrasi Liberal

Pelaksanaan pemerintahan pada masa demokrasi liberal Indonesia berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, keadaan politik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, dengan pemerintahan parlementer.

Sistem parlementer Indonesia masih berpedoman sistem parlementer Barat, yang dibentuk setelah dibubarkannya pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Perubahan bentuk pemerintahan mengakibatkan perubahan pula pada undang-undang dasarnya, dari konstitusi RIS menjadi UUD sementara 1950.

Nama lain demokrasi liberal adalah demokrasi parlemanter. Dinamakan parlementer, karena pada masanya para kebinet memiliki tanggung jawab dan peran penting sebagai parlemen (DPR) di pemerintahan. Dalam sistem demokrasi liberal pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, dan presiden hanya sebagai kepala negara.

Perkembangan Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal sangat mengedepankan kebebasan. Ciri khas kekuasaan demokrasi ini adalah pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi. Artinya, kekuasaan pemerintahannya terbatas, sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

Pada era demokrasi liberal juga, Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilu pertama dilaksanakan bertujuan untuk memilih para anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituante ditugaskan untuk membentuk UUD baru, sehingga mampu menggantikan UUD sementara.

Sistem politik masa demokrasi liberal banyak mendorong berkembangnya partai-partai politik, karena demokrasi liberal menganut sistem multi partai. Keberadaan partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia sedang menduduki masa panas-panasnya. Partai besar pada masa demokrasi liber antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada masa ini, telah terjadi pergantian kabinet di mana partai-partai politik terkuat yang mengambil alih kekuasaan. Partai terkuat dalam parlemen saat itu adalah PNI dan Masyumi.

Terjadi tujuh kali pergantian kabinet dalam masa demokrasi liberal. Susunan kabinet pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut:

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 3 - Juni 1953)4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)6. Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957)

7. Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)

Masa kabinet kebanyakan hanya bertahan kurang lebih satu tahun. Mengapa pada era ini sering kali terjadi pergantian kabinet? Alasan utamanya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antar partai yang ada. Sayangnya, perbedaan di antara partai-partai tersebut tidaklah pernah dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir Masa dan Kegagalan Demokrasi Liberal

Kekacauan politik yang ada pada masa demokrasi liberal membuat, kabinet telah mengalami jatuh bangun, karena munculnya mosi tidak percaya dari partai relawan. Sehingga banyak terjadi perdebatan dalam konstituante, yang sering menimbulkan suatu konflik berkepanjangan, yang menghambat upaya pembangunan.

Penetapan dasar negara merupakan masalah utama yang dihadapi konstituante. Atas kondisi tersebut, kemudian pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit.

Dekrit Presiden yang dilekuarkan pada 5 Juli 1959, mengungkapkan bahwa tidak diberlakukannya lagi UUDS tahun 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal berakhir di Indonesia.

Berakhirnya masa ini merupakan awal mula sistem Presidensil, dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Diberlakukannya pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik di Indonesia, setelah keadaan pemerintahan yang tidak stabil pada saat demokrasi liberal.

(nwy/nwy)