Jelaskan bagaimana kondisi pendidikan masyarakat indonesia pada masa kemerdekaan

Dalam kabinet pertama RI, Ki Hadjar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK). Jabatan ini dipegangnya sampai dengan tanggal 14 November 1945, selama kurang lebih dari 3 bulan.

Kabinet Sjahrir 1 yang menggantikan Kabinet Presidensial, jabatan Menteri PPK dipegang oleh Mr. T.S.G Mulia (14 November 1945 sampai 12 Maret 1946) lalu dalam Kabinet Sjahrir II yang mulai bekerja dari tanggal 12 Maret 1946.

Foto: llustrasi Indonesia Awal Kemerdekaan | www.flickr.com by Boobook48

Pada mulanya jabatan Menteri PPK masih kosong. Barulah pada tanggal 19 Juni 1946 ditunjuklah M. Sjafei sebagai Menteri PPK baru. Tapi ia tidak pernah menduduki jabatannya karena ia tidak mungkin meninggalkan Sumatera Barat. Praktis yang memegang jabatan adalah T.S.G Mulia yang sebenarnya menjabat sebagai wakil menteri pendidikan.

Dalam Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 sampai 26 Juni 1947) jabatan Menteri PPK dipegang oleh Mr Suwandi. Pada masa Suwandi inilah dibentuk panitia untuk meneliti dan merumuskan masalah-masalah pengajaran, yakni Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara, yang diresmikan pada tanggal 12 Mei 1947.

Foto: llustrasi Indonesia Awal Kemerdekaan | www.flickr.com by Raymond Ginting

Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari usia tiga tahun hingga dewasa dengan segala macam coraknya.

Tugas panitia seperti yang diarahkan Suwandi adalah :

• Merencanakan susunan baru untuk tiap-tiap macam sekolah (schooltype)

• Menetapkan bahan-bahan pengajaran dan menimbang keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat

• Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas, termasuk fakultas dengan disertai daftar dan keterangan-keterangan yang langsung

Setelah bekerja beberapa bulan, panitia ini menghasilkan saran-saran untuk disampaikan pada pemerintah tentang pelbagai hal yang menyangkut bidang teoretis, praktis, teknis, serta arah dan tujuan pendidikan. Pokok-pokok saran itu adalah:

1. Pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar

2. Khusus mengenai pembelajaran diharapkan agar bisa mendapat tempat yang teratur dan saksama

3. Mengenai pengajaran tinggi disarankan supaya diadakan seluas-luasnya dan tenaga pengajarnya jika perlu menggunakan tenaga bangsa asing sebagai guru besar.

4. Disarankan agar diusahakan pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri

5. “Paham perseorangan” yang masih dianut harus diganti dengan “paham susila dan rasa perikemanusiaaan yang tinggi” sebab tujuan pendidikan dan pengajaran diarahkan kepada usaha membimbing murid-murid agar menjadi warga nergara yang mempunyai rasa tanggung jawab

6. Tentang kewajiban bersekolah, panitia menyarankan agar wajb sekolah dilaksanakan secara bertahap, sesingkat-singkatnya selama 10 tahun

7. Bidang – bidang pengajaran kejurusan, seperti pertanian, industri pelayanan, dan perikanan diharapkan mendapat perhatian istimewa sedangkan pengajaran kesehatan dan olahraga hendaknya diatur dengan baik, sehingga dapat dihasilkan kecerdasan rakyat yang harmonis.

8. Tentang masalah pembiayaan. Panitia menyarankan agar untuk sekolah dasar tidak dipungut biaya sekolah, sedangkan untuk pendidikan setelah sekolah dasar dan perguruan tinggi diadakan aturan pembayaran dan tunjangan yang luas sehingga soal keuangan tidak menjadi halangan bagi pembayar-pembayar yang kurang mampu1.

Memang Pendidikan di Indonesia tidak berjalan secara sepenuhnya, karena pada saat itu Indonesia dalam masa agresi dari Belanda, sehingga para pengajar pun ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.

Murid-murid sekolah pun ikut mengungsi ke tempat lain dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Sekolah sekolah pun turut ditutup. Saat Indonesia sudah mulai aman kembali, sekolah yang tutup berangsur-angsur dibuka kembali. Sekolah-sekolah di Indonesia kembali normal kembali setelah perang kemerdekaan berakhir pada akhir 1949.

Abdullah, Taufik dan A.B. Lapian, ed. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah. Jilid 8 Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Lubis, Nina.H, dkk. 2003. Sejarah Tatar Sunda Jilid 2. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Universitas Padjadjaran.

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 2009. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M.C. 2011. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.