Cita-cita bangsa Indonesia yang belum tercapai

freepik

UUD 1945 mengandung cita-cita dan tujuan negara, berikut ini penjelasannya.

Bobo.id - Dalam sistem perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi yang tertinggi di Indonesia. 

Sebab, UUD 1945 digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan yang lainnya. 

Sejak 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini. 

Baik dari bagian pembukaan hingga bagian pasal-pasal, UUD 1945 mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. 

Baca Juga: Contoh-Contoh Hak Dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Tidak hanya itu, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Apa saja cita-cita dan tujuan negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Simak penjelasan berikut ini. 

Tujuan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Tujuan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pembukaan alinea keempat. Berikut penjelasannya. 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah berhasil merdeka. 

Cara yang dapat dilakukan yaitu melakukan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. 

Sehingga, secara bertahap, dapat mewujudkan cita-cita nasional yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 

Baca Juga: Tata Urutan Perundang-undangan Nasional, Ada UUD 1945 hingga Peraturan Daerah

Cara Indonesia Mewujudkan Tujuan Negara

Terdapat 4 tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana cara Indonesia mewujudkannya? 

Indonesia memiliki sistem pertahanan dan keamanan nasional yang bertujuan untuk melindungi bangsa Indonesia dari bahaya. 

Berdasarkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Indonesia, pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara. 

Selain itu juga bertujuan untuk melindungi keutuhan wilayah NKRI, dan menjamin keselamatan segenap bangsa Indonesia. 

Untuk memajukan kesejahteraan umum, Indonesia terus melakukan perkembangan dalam bidang perekonomian agar sirkulasi ekonomi berjalan merata. 

Ini dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata pada seluruh rakyat Indonesia. 

Baca Juga: Pada Alinea Keberapa Rumusan Pancasila Tercantum dalam UUD 1945? Ini Penjelasan Lengkapnya

Tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan membangun sistem pendidikan yang terjamin kualitasnya untuk anak-anak Indonesia hingga tingkat perguruan tinggi. 

Terakhir, Indonesia memiliki tujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan bergabung bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan aktif dalam kegiatannya. 

Nah, itulah keempat tujuan negara berdasarkan pembukaan UUD 1945, teman-teman. 

Tonton video ini juga, yuk!

----

Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Elvyn G Masassya menyampaikan materi pada kegiatan BUMN Hadir di Kampus yang berlangsung di Gedung Hospitality Center UNP, Sabtu (28/10). f/Ermi

"Ketika suatu negara berdiri hanya memiliki satu cita-cita, yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan sentosa," ujar Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC), Elvyn G Masassya saat kegiatan BUMN Hadir di Kampus, Sabtu (28/10).

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kata Elvyn, Indonesia menghadapi lima tantangan besar. Pertama, inequality development, yakni pembangunan yang belum merata serta masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Kedua, ketahanan energi dan pangan. Hal ini dikarenakan tingginya ketergantungan terhadap impor migas dan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik sedangkan sumber energi lainnya melimpah, seperti pertanian dan perkebunan.

Ketiga, Infrastruktur dan industri dasar. Lemahnya daya saing infrastuktur dan manufaktur serta ketergantungan terhadap impor material coasts serta indeks infrastuktur Indonesia masih rendah.

Keempat, akses layanan keuangan masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain dikarenakan banyak nonbankable, yakni nasabah yang belum memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak bank. Elvyn mengatakan bahwa sebagian masyarakat di pedesaan belum tau akan e-money.

Kelima, sumber daya manusia. Elvyn menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja terdidik dan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah dibandingkan tenaga kerja regional sehingga perlu keterampilan tambahan.

Elvyn menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai 270 juta penduduk tetapi angkatan kerja produktif hanya 41% sedangkan 59% belum masuk ke angkatan kerja produktif.

Berdasarkan data dari Labor Productivity Level Per Worker GDP 2012, angkatan kerja produktif Indonesia di angka 20, Thailand 22.9, Malaysia 46.6, Amerika 102.6, Singapura 114.4. "Indonesia masih jauh dari Amerika dan Singapura," ujar Elvyn pada kegiatan yang berlangsung di Gedung Hospitality Center Universitas Negeri Padang Lantai 4.

Lebih lanjut, Elvyn menjelaskan bahwa dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia memiliki satu pola yang disebut dengan trisakti. Di mana negara harus berdaulat dengan artian tidak semua orang dari negara lain bisa masuk ke Indonesia.

KEMENKO PMK -- Indonesia saat ini tengah mengejar cita-cita menjadi negara maju dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Butuh kerja keras dan kolaborasi banyak pihak, mulai dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.

Bukan hal yang mustahil untuk meraih cita-cita Indonesia Maju. Satu awalan baik sudah digenggaman, yakni era bonus demografi yang tengah berjalan dan puncaknya akan tercapai pada 2030-2040. Berdasarkan Data BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2020 ini jumlahnya 270,20 juta jiwa. Dari jumlah itu, jumlah angkatan kerja produktif sebanyak 140 juta jiwa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berujar, kunci untuk mewujudkan negara maju adalah sumber daya manusia (SDM) unggul, berdaya saing, dan berkualitas, juga memiliki penghasilan yang mencukupi.

Akan tetapi, dia mengungkapkan, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan pemerintah untuk menciptakan SDM unggul demi Indonesia Maju. Salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya untuk seluruh angkatan kerja produktif.

Hal itu disampaikan Menko PMK saat menyampaikan orasi ilmiah dalam perayaan Dies Natalis Ke-55 dan Wisuda Universitas Pancasila Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, di Kampus Universitas Pancasila, pada Sabtu (23/10).

"Tantangan kita sekarang, menyiapkan lapangan kerja sebesar-besarnya. Kalau penduduk produktif ini tidak disiapkan lapangan kerja yang jumlahnya relatif sama dan kualifikasi yang sama. Maka yang dipanen bukan bonus demografi tetapi musibah demografi," ujarnya.

Menko Muhadjir mengatakan, apabila lapangan kerja tidak berhasil disiapkan, maka yang akan terjadi kemudian adalah musibah demografi.

"Karena akan terjadi angka peangguran yang meledak, dan setelah bonus demografi ini akan jadi ageing society," tuturnya.

Selain itu, Muhadjir menjelaskan, Indonesia akan gagal menjadi negara maju dan akan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah atau "middle income trap".

Karena itu, dia mengutarakan, perlu kerja keras untuk untuk menciptakan lapangan kerja besar-besaran di Indonesia.

Termasuk oleh para alumni Universitas Pancasila. Menurut Muhadjir, para lulusan kampus bukan hanya menjadi pencari kerja saja. Tetapi, bisa menjadi pelopor lapangan pekerjaan.

"Saya kira Universitas Pancasila akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemungkinan ancaman kelangkaan lapangan kerja ketika kita menghadapi limpahan angkatan kerja yang begitu besar," jelasnya.

"Bukan hanya menjadi employee yang mencari pekerjaan tetapi menjadi pencipta lapangan pekerjaan," imbuh Menko PMK.

Karena itu, dia meminta petinggi kampus Universitas Pancasila unthk memberi dorongan agar para lulusan juga memiliki keberanian untuk memasuki dunia usaha, baik yang berskala kecil, mikro, menengah, industri kreatif, sampai bisnis start-up.

"Kalau kalian hanya mengandalkan indsutri sebagai pencari kerja itu tidak mungkin. Yang paling memungkinkan adalah sektor usaha, sektor yang paling memungkinkan adalah UMKM," terangnya.

Mantan Mendikbud itu  juga meminta para lulusan Universitas Pancasila untuk berani menghadapi tantangan dan resiko yang ada di era Industri 4.0 saat ini. Serta pandai memanfaatkan berbagai peluang yang ada.

"Jangan takut mengambil resiko. Jadilah kalian semua 'risk taker', pengambil resiko. Siapa yang bisa memanfaatkan peluang maka dia akan menjadi pemenang," pungkasnya. (*)