Apa dampak positif terhadap otonomi daerah

pernyataan dari Susunan UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen atau sesudah amendementolong plisezzztolong di jelaskan makasih kalo udah di jawab plus d … i jelaskan ​

Tuliskan sikap sikap yang menunjukkan peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan ​

kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah?

bagaimana seharusnya HAM ditegakkan di indonesia (jangan singkat)​

sidang pertama BPUPKI membahas​

Tolong bantu jawab ya kakini tugas buat besokTerima kasih kak ​Tolong di jawab dengan benar

Tolong bantu jawab ya kakini buat besokterima kasih ​tolong di jawab dengan benar

bukti bukti alenia 1plisss​

Perubahan BPUPKI menjadi PPKI memperhatikan ….*a. Tokoh proklamasi mengkhianati perjanjian dengan Jepangb. Keinginan bangsa Indonesia untuk terlepas d … ari pengaruh Jepangc. Kepentingan politik yang menguntungkan sekelompok orangd. Bangsa Indonesia mempersiapkan diri menerima hadiah kemerdekaan​

3.A. MahabarataB. SutasomaC. NegarakertagamaD. ArjunawiwahaE. Bharatayudatolong bantu kaka :)​

Dampak positif dan negatif otonomi daerah – Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa dampak positif otonomi daerah yang ditimbulkan bagi masyarakat dan pemerintahan secara umum.

Penerapan otonomi daerah telah diatur dalam undang-undang. Dasar hukum otonomi daerah di Indonesia adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 12 Tahun 2008 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang revisi undang-undang sebelumnya.

Otonomi daerah menerapkan asas-asas tertentu yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penerapan asas otonomi daerah tersebut bertujuan untuk memberi wewenang dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Adapun prinsip otonomi daerah antara lain adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata, serta prinsip otonomi yang bertanggungjawab. Tiga prinsip tersebut diterapkan pada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan dampak-dampak tertentu, baik dampak positif maupun dampak negatif juga. Berikut akan dijelaskan apa saja dampak positif dan negatif otonomi daerah di Indonesia.

Dampak Positif Otonomi Daerah

Di bawah ini adalah beberapa dampak positif pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bagi masyarakat dan pemerintahan.

• Pemerintah derah lebih mudah untuk dapat mengembangkan kebudayaan daerah yang dimiliki.
• Perekonomian rakyat daerah jadi lebih meningkat.
• Pembangunan daerah menjadi lebih efisien dalam segi waktu dan biaya.
• Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah bisa menjadi lebih maksimal.
• Sumber daya manusia di daerah-daerah dapat dikembangkan dan dioptimalkan lagi oleh pemerintah daerah.
• Terdapat desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah.
• Kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat daerah jadi meningkat.
• Memiliki kewenangan daerah kebijakan tertentu sesuai kondisi wilayahnya.

Dampak Negatif Otonomi Daerah

Di bawah ini adalah beberapa dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bagi masyarakat dan pemerintahan.

• Koordinasi antar daerah jadi berkurang, karena tiap daerah sibuk mengurusi daerah masing-masing.
• Kepentingan daerah bisa jadi lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan nasional.
• Daerah yang miskin atau kurang mampu menjadi lebih lambat untuk dapat berkembang.
• Terjadi kesenjangan sosial antar satu daerah dengan daerah lainnya.
• Konflik antar daerah bisa saja terjadi karena faktor pengembangan wilayah.
• Resiko pejabat daerah yang bertindak sewenang-wenang jadi meningkat.
• Kurangnya pengawasan dari pusat terkait dana yang digunakan pemerintah daerah.

Nah itulah sedikit penjelasan mengenai dampak otonomi daerah di Indonesia, baik dampak positif atau negatif. Pelaksanaan otonomi daerah memang bagus untuk memberi wewenang pada tiap daerah, namun ada beberapa dampak yang harus diperhatikan dan diatasi juga,

tirto.id - Dampak positif otonomi daerah paling terlihat pada efisiensi pemerintahan. Mengapa bisa begitu? Berikut ini alasannya disertai dengan penjelasan tujuan pelaksanaan otonomi daerah.

Indonesia dalam menjalankan pemerintahan menganut sistem otonomi daerah. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangganya atau desentralisasi.

Pengertian Otonomi Daerah

Menurut modul PPKn terbitan Kemendikbud, kata otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "autonomia" atau "autonomos." Kata "auto" artinya sendiri dan "nomos" artinya peraturan atau undang-undang.

Sehingga otonomi daerah dimaknai sebagai hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan juga masyarakat sesuai dengan undang-undang. Dalam menjalankan pemerintahannya, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan memerintah daerahnya atas inisiatif dan kemampuannya sendiri.

Pemerintah yang berwenang dalam menjalankan otonomi daerah dipilih secara demokratis. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Baca juga: Kedudukan & Peran Pemerintah Pusat dalam Penerapan Otonomi Daerah

Faktor yang Memengaruhi Dibentuknya Daerah Otonom

Sistem otonomi daerah dibutuhkan oleh Indonesia mengingat wilayahnya yang begitu luas. Tentu sulit mengatur begitu banyak wilayah yang terdiri atas ribuan pulau dengan sistem terpusat.

Selain karena wilayahnya yang luas, dibentuknya daerah otonom di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

• Pertambahan penduduk Indonesia pesat;
• Kemampuan ekonomi setiap daerah di Indonesia berbeda-beda;
• Adat istiadat, budaya, dan kehidupan sosial setiap daerah berbeda;
• Perkembangan politik setiap daerah berbeda-beda.

Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dikutip dari modul PPKN Kelas X (2020:10), pelaksanaan otonomi daerah memiliki sejumlah tujuan, yaitu:

• Terlaksananya pendidikan politik;
• Menciptakan stabilitas politik;
• Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah;
• Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal;
• Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya;
• Pemerintah daerah akan mengetahui lebih banyak masalah yang dihadapi masyarakatnya.

Dikutip dari Buku Sekolah Elektronik (BSE) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki beberapa fungsi seperti: fungsi layanan (servicing function), fungsi pengaturan (regulating function), dan fungsi pemberdayaan.

Otonomi daerah sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dan kekurangan tersebut akan menimbulkan dampak sosial, politik, hingga ekonomi.

Baca juga: Materi Kewarganegaraan: Kenali Otonomi Daerah, Tujuan & Prinsipnya

Dampak Positif Otonomi Daerah

Disebut dampak positif paling terlihat pada efisiensi pemerintahan karena daerah diberi hak untuk mengatur. Sehingga, daerah berkesempatan membentuk sebuah sistem dan aturan yang cocok dengan wilayahnya tersebut tanpa perlu menunggu arahan pemerintah pusat.

Menurut buku elektronik "Pendidikan Kewarganegaraan" terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, berikut merupakan dampak positif dari otonomi daerah.

• Kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, karena kewenangan berada di tangan daerah;
• Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien;
• Daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat;
• Dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol;
• Laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol;
• Kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi.

Dampak Negatif Otonomi Daerah

Namun, meskipun memiliki banyak dampak positif, otonomi daerah tidak terlepas dari dampak negatif. Adapun beberapa dampak negatif yang bisa terjadi akibat otonomi daerah, yaitu:

• Munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah;
• Munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain, karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam, maupun faktor lainnya;
• Munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang;
• Pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah;
• Masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada kerja sama, koordinasi, atau bahkan interaksi.

Baca juga: Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pengertian serta Tujuannya

Subscribe for updates Unsubscribe from updates