Show
Kamu pasti pernah mendengar istilah tentang lembaga penegak hukum dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga ini memiliki kekuatan yang berfungsi untuk menjaga agar hukum tetap tegak dan tidak dapat dicurangi oleh pihak-pihak tertentu. Lalu di Indonesia ini ada berapa sih lembaga penegak hukum? dan apa aja? Simak pembahasannya berikut ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia Siapa sih yang tidak mengetahui Kepolisian? Lembaga penegak hukum yang satu ini sudah populer dan selalu menjadi salah satu cita-cita yang diinginkan anak-anak. Lembaga ini selalu berinteraksi dengan masyarakat dan selalu dapat ditemukan dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya itu, Kepolisian juga memiliki banyak unit yang memegang peran tertentu dalam bertugas dengan tujuan yaitu melindungi masyarakat. Dalam hal ini, salah satu yang selalu dapat dijumpai adalah SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) yang berkaitan dengan berjalannya kepatuhan dalam berkendara. Dalam pasal Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia bahwa fungsi kepolisian untuk menjaga dan melindungi masyarakat sebagai penegak hukum dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini merupakan ketatapan dari Pemerintah yang keberadaannya juga telah dijamin oleh Pemerintah. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga memiliki fungsi untuk memberikan bantuan kepada lembaga pemerintahan lain dalam melaksanakan tugas. Adapun lembaga pemerintahan lain yang dibantu oleh Kepolisian adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Direktorat Jendral lainnya yang membutuhkan bantuan penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia ini telah tersebar di seluruh daerah lho guys. Di daerah sendiri terdapat satuan kepolisian yang disebut Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Satpol PP bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat agar aman. Mahkamah KonstitusiLembaga ini menangani kasus hukum yang telah berada di pengadilan. Pengadilan merupakan tempat dimana sebuah perkara akan ditindaklanjuti atau tidak. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting untuk menegakkan hukum secara obyektif. Pengesahan Mahkamah Konstitusi dilakukan pada tahun 2003 dengan poin yang terdapat dalam Undang-undang No. 24 tahun 2003 dalam bulan Agustus. Undang-undang tersebut berisi tentang subyek-subyek dalam Mahkamah Konstitusi. 1. Subyek Pertama Subyek pertama adalah hakim konstitusi yang memiliki wewenang untuk menghakimi suatu sengketa atau perkara yang dibahas dalam meja pengadilan. Hakim konstitusi ini memiliki jabatan selama dua periode yang dalam satu periodenya terdiri dari 5 tahun. Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yaitu masing-masing 3 pilihan dari Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden. 2. Subyek Kedua Subyek kedua adalah ketua mahkamah konstitusi yang merupakan kepala dalam institusi Mahkamah Konstitusi dan memiliki jabatan selama tiga tahun. Jabatan ketua ini akan dipilih secara langsung oleh para hakim konstitusi. Mahkamah AgungKamu pasti sudah tahu dong lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia? Yap, Mahkamah Agung merupakan tingkat peradilan tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Agung akan mengadili perkara pada tingkat kasasi dimana ketika seseorang tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, berhak untuk mengajukan kasasi. Untuk memudahkan kamu dalam memahami, terdapat tiga tingkatan dalam peradilan.
Terdapat berbagai lingkup peradilan di Mahkamah Agung ini, baik dari segi umum dan militer. Dalam pengadilan ini, Mahkamah Agung berhak memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi. Grasi merupakan,
Sedangkan rehabilitasi adalah,
Dalam Mahkamah Agung juga terdapat beberapa alur susunan, yaitu :
Pengadilan MiliterLembaga penegak hukum yang terakhir adalah Pengadilan Militer yang merupakan kekuatan di bidang keamanan Negara. Pengadilan Militer terdiri dari dua, yaitu tingkat A di KODAM, dan tingkat B di KOREM. Dalam kedua tingkat ini, Pengadilan Militer juga memiliki tingkatan seperti yang dijelaskan pada dua poin di bawah ini. 1. Pengadilan militer tinggiOrang yang terdakwa pada pengadilan ini merupakan orang yang memiliki pangkat di atas mayor. Hakim dari peradilan ini terdiri dari 5 orang, diantaranya 1 ketua, 2 anggota, 1 orang oditur militer tinggi yang memiliki fungsi sebagai penuntut, dan 1 orang panitera. 2. Pengadilan militer utamaSedangkan pada pengadilan militer utama ini merupakan hasil dari pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. Pengadilan yang dilakukan di bawah Mahkamah Agung merupakan lanjutan dari Pengadilan Tinggi Militer. Dalam pengadilan ini terdiri dari 4 orang, yaitu 1 orang ketua yang memiliki pangkat minimal Brigjen atau Marsekal dan Laksamana Pertama, 2 orang anggota yang memiliki pangkat minimal Kolonel, dan 1 orang panitera yang minimal memiliki pangkat Mayor sampai Kolonel. Gimana guys? Penjelasan di atas sudah melengkapi keingintahuanmu mengenai penegak hukum di Indonesia kan? Pastinya masing-masing lembaga yang telah dijelaskan di atas memiliki fungsi dan lingkup tersendiri yang bertujuan untuk kebaikan Indonesia. Semoga bermanfaat! Originally posted 2020-01-02 13:06:40.
adjarian – Adjarian tahukan bahwa Indonesia merupakan negara Hukum? Indonesia sebagai negara hukum, wajib menerapkan kehidupan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, diperlukan lembaga penegak hukum untuk menjamin kehidupan masyarakat. Peran lembaga penegak hukum yaitu melaksakaan tindakan-tindakan penegakan hukum untuk menegakkan aturan yang sudah ditetapkan. Menjalankan kehidupan berdasarkan hukum berarti menjamin keadilan dan kedamaian bagi maksyarakat di Indonesia. Baca Juga: Mengenal Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Nah, Adjarian, yuk, simak penjelasan mengenai macam-macam lembaga penegak hukum dan peran lembaga penegak hukum di Indonesia.
1. Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
Polisi merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Polisi memiliki peran yang berbeda-beda, ada yang mengatur lalu lintas, memberantas terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba dan lainnya. Nah, Adjarian Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Pengayom dan pelayan masyarakat. Selain itu polisi juga berperan menegakkan hukum yang bertujuan untuk memelihara keamanan dalam negeri. Baca Juga: Mengenal Lembaga Legislatif Negara Sesuai Undang Undang Dasar 1945 Dalam bidang penegakan hukum, polisi juga menangani tindak pidana sebagai penyidik utama yang menangani kejahatan secara umum. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia Adjarian tahu apakah Kejaksaan Republik Indonesia? Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya pada bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan juga berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberatasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Peran Hakim Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara hukum. Pemutusan perkara hukum tersebut didasari oleh asas bebas, jujur dan adil atau tidak memihak kepada siapapun di dalam sebuah sidang beradilan. Baca Juga: Perubahan Sosial Masyarakat: Inilah Definisi dan Bentuk-Bentuknya Hakim juga diberikan kekuasaan yang merdeka, lo, Adjarian. Kekuasaan merdeka maksudnya adalah hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan suatu perkara. 4. Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Advokat atau pengacara merupakan sebuah profesi yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bentuk pemberian jasa hukum tersebut berupa konsultasi, bantuan, membela, mendampingi dan melakukan tindakan hukum.
Advokat berperan menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan. Selain itu, advokat juga berperan menyadari masyarakat tentang hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Secara khusus Adjarian, tugas advokat adalah membuat dan mengajukan gugutan, jawaban, sangkalan, memberi bukti dan sebagainya. Baca Juga: Prinsip dan Tujuan Kerja Sama Antarnegara di Bidang Politik 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adjarian pasti tidak asing lagi kan dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini. KPK merupakan komisi yang dibentuk tahun 2002 yang bertunjuan mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Peran KPK, yaitu: a. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. b. Melakukan tindakan pencegahan korupsi. c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap korupsi. Adjarian itu tadi beberapa peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, sekarang jawab pertanyaan berikut, yuk!
|
Tuliskanlah 5 lembaga penegak hukum di indonesia beserta fungsinya
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketiadaan Inc.
