Sikap pemerintah pendudukan jepang terhadap organisasi pergerakan yang sudah ada adalah

KOMPAS.com - Setelah Gerakan Tiga A dan Putera dibubarkan, Jepang perlu membentuk organisasi sosial lainnya. Organisasi ini dibutuhkan untuk menguatkan dukungan rakyat pribumi.

Apalagi, pada 1944, Jepang mulai terhimpit dalam perang melawan negara-negara Barat. Sebagai pengganti Gerakan Tiga A dan Putera, Jepang membentuk Jawa Hokokai.

Berikut penjelasan Jawa Hokokai seperti dikutip dari buku Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (2019):

Dipegang Jepang

Panglima Tentara ke-16 Jepang, Jenderal Kumaikici Harada membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 8 Januari 1944. Jawa Hokokai dibentuk untuk menumbuhkan persatuan dan semangat rakyat.

Baca juga: Kedatangan Jepang di Indonesia, Mengapa Disambut Gembira?

Untuk menghadapi perang Jepang, rakyat diharapkan memberi darma baktinya. Kebaktian yang dimaksud berupa:

1. Mengorbankan diri
2. Mempertebal persaudaraan
3. Melaksanakan suatu tindakan dengan bukti

Berbeda dengan Putera yang digerakkan oleh tokoh pergerakan nasional, Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah.

Pimpinan pusat, Gunseikan, dan dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan daerah dari daerah syu (dipimpin syukocan), desa (ku dipimpin kuco), hingga tingkat rukun tetangga gumi, dipegang orang Jepang.

Soekarno dan Hasyim Asy'ari hanya berperan sebagai penasihat.

Baca juga: Gerakan Tiga A dan Propaganda Jepang

Jawa Hokokai dibentuk sampai rukun tetangga untuk mengorganisasikan 10 hingga 20 keluaga.

 Baca juga: Kerja Rodi dan Romusha, Kerja Paksa Zaman Penjajahan

Pengerahan tenaga rakyat

Program-program Jawa Hokokai yakni: