Sebutkan kebijakan strategis Daendels yang menyangkut bidang sosial ekonomi

Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk Daendels melakukan beberapa kebijakan strategis. Herman Willem Daendels merupakan seorang revosulioner yang sangat mendukung adanya perubahan liberal.

Table of Contents Show

Oleh karena itu Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial.
Kebijakan Daendels di Indonesia
Video yang berhubungan

Perkembangan Kolonialisme Bangsa Eropa Di 2021 Pemerintah Ppt Presentasi

Oleh karena itu Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial.

Kebijakan ekonomi daendels di indonesia. Berikut merupakan kebijakan Daendels dalam bidang politik dan pemerintahan. Kebijakan Masa Pemerintahan Daendels Di Indonesia By Author Posted on July 15 2020 July 15 2020 Keijakan Deandels Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berhubungan dengan sejarah yaitu mengenai kebijakan Deandels saat memerintah di Indonesia untuk informasi lengkapnya langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara Algemene Rekenkaer dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.

Selanjutnya tahun 1811-1816 Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles di bawah kekuasaan Inggris Raffles dikenal berbeda dengan Daendels yaitu ia seorang pembaharu dan penentang. Sebutkan kebijakan ekonomi daendels di indonesia. Pemerintahan masa Daendels di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai 1811 ia memimpin Indonesia dengan cara yang kejam dan dictator sehingga ia digantika oleh Jan Willem Janssens.

Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1000 km. Kebijakan Daendels dam Bidang Sosial Ekonomi. Kebijakan tersebut fokus pada beberapa bidang yaitu bidang pertahanan-keamanan bidang administrasi pemerintahan bidang peradilan dan bidang sosial ekonomi.

Berikut adalah kebijakan-kebijakan Daendels. Herman William Daendels diutus ke Indonesia pada tahun 1808 dengan tujuan yakni mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan Daendels Bidang Ekonomi dan Keuangan yang mungkin manfaat tidak anda sadari Mengadakan monopoli perdagangan beras.

Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Menmbagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya. Dengan cita-citanya yaitu memperbaiki nasib rakyat dengan mengedepankan pertanian dan perdagangan meskipun saat beliau memerintah keadaan rakyat Indonesia kala itu.

Kebijakan Ekonomi Daendels di Indonesia. Kebijakan Daendels. Pasca Daendels peralihan kekuasaan Belanda beralih pada kekuasaan.

Membangun ketentaraan pendirian tangsi-tangsi benteng pabrik mesiusenjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara. Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Kebijakan Daendels Oleh Dosen Pendidikan 2 Diposting pada 11032021 Pengertian Daendels Herman Willem Daendels Merupakan seorang politikus dari Belanda yang pernah menjabat sebagai Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-36 ia dalam memerintah antara kisaran tahun 1808-1811 dimana saat itu Belanda.

Jawa Tengah Seiring dengan adanya perjanjian Gianti pada tahun 1755 yang mengakibatkan perpecahan Negara Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta menjadikan Daendels membuat sebuah kebijakan dengan merubah kekuasaan. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang. Pada tahun 1795 Belanda dikuasi oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis yang kemudian menunjuk adiknya yakni Lois Napoleon untuk berkuasa di Republik Bataaf.

Jawa bagi perusahaan perkebunan swasta6 Pada sisi-sisi inilah kebijakan Daendels di Hindia Belanda menjadi tidak sejalan dengan gagasan pembaruan yang diinstruksikan kepadanya untuk membuat perbedaan yang efisien daripada pemerintahan sebelumnya di era VOC. Dampak Kebijakan Pemerintahan Daendels di Indonesia 1808-1811 1. Kebijakan-kebijakan Daendels di Indonesia.

Pin Oleh Fradella Aghata Di S U M M A R Y Buku Pelajaran Buku Belajar

Kolonialisme Imprelialisme Barat Di Indonesia Pemberontak Indonesia Tempat Menanam

Rifky El Sorteo En Instagram Atinado Lunes De Cada Maaf Apuntes De Clase Libreta De Apuntes Titulos Bonitos Para Apuntes

Home » Sejarah » Kebijakan Daendels di Indonesia

Desember 11, 2020 1 min read

Herman Willem Daendels adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda dengan masa kekuasaan antara tahun 1808 – 1811. Daendels terkenal dengan sistem kerja paksanya (kerja rodi) di beberapa daerah di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Hasil dari kerja rodi tanpa di gaji dan diberi Imbalan di pulau Jawa adalah jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Adapun kebijakan Daendels selama di Indonesia adalah sebagai berikut.

Kebijakan Daendels di Indonesia

Tugas Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia, dan membereskan keuangan. Berikut adalah kebijakan pembaruan yang dilakukan Daendels selama menjabat di Indonesia.

1. Kebijakan Daendels di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang pertahanan dan keamanan adalah sebagai berikut:

Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan tersebut dinamakan Jalan De Grote Postweg yang sering disebut dengan Jalan Daendels.
Membangun benteng pertahanan seperti benteng Meester Cornelis.
Membangun pangkalan Angkatan Laut di Anyer dan Ujungkulon (pembangunan ini dapat dikatakan tidak berhasil).
Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang Pribumi karena pada waktu ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Peningkatan tersebut dari 4.000 menjadi 18.000 orang.

2. Kebijakan Daendels di Bidang Politik dan Pemerintahan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang politik dan pemerintahan adalah sebagai berikut:

Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat.
Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar (hoofdafdeeling) yang kemudian dikenal dengan keresidenan (residentie). Setiap keresidenan dapat dibagi menjadi beberapa kabupaten (regentschap).
Berdasarkan dekret tanggal 18 Agustus 1808, Daendels merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur (wilayah yang memiliki otoritas) dan 38 kabupaten. Terkait dengan hal tersebut, maka Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Meskipun demikian, para bupati tersebut masih memiliki hak-hak feodal tertentu.

3. Kebijakan Daendels di Bidang Ekonomi dan Keuangan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang ekonomi dan keuangan adalah sebagai berikut:

Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya.
Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia.
Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta.
Memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta (melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon).

4. Kebijakan Daendels di Bidang Hukum dan Peradilan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang hukum dan peradilan adalah sebagai berikut:

Dalam bidang hukum, Daendels membentuk tiga jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang Timur Asing.
Melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi, ternyata Daendels sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada pihak swasta.

5. Kebijakan Daendels di Bidang Sosial

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang sosial adalah sebagai berikut:

Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun Jalan Anyer–Panarukan.
Perbudakan dibiarkan berkembang.
Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan.
Membuat jaringan pos distrik menggunakan kuda pos.

Pemerintahan Daendels selama tiga tahun dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi yang merajalela.

Baca juga: Kebijakan Raffles di Indonesia

Oleh karena itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kembali ke negaranya dan digantikan Jan Wilem Janssens. Nah, itulah artikel sejarah kali ini tentang penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia dan semoga bermanfaat.