Sebutkan faktor faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi menjadi kacau dan sulit di awal kemerdekaan

Jakarta -

Pada awal kemerdekaan, Republik Indonesia mewarisi kondisi ekonomi yang amat memprihatinkan. Sebetulnya, sejak awal kemerdekaan pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk keluar dari himpitan ekonomi.

Kendati demikian, menangani berbagai masalah ekonomi yang ada tidaklah semudah membalik telapak tangan. Ada berbagai faktor penyebab kekacauan perekonomian bangsa Indonesia pada waktu itu.

Kenapa Perekonomian Indonesia Kacau pada Awal Kemerdekaan?

Faktor penyebab kekacauan ekonomi pada awal kemerdekaan ada beberapa, di antaranya adalah pendudukan Jepang yang memeras sumber daya alam, romusha, perubahan dan perusakan lahan demi kepentingan perang, taktik bumi hangus, dan inflasi yang hebat.

Mengutip dari IPS Terpadu SMP Kelas IX oleh Anwar Kurnia, inflasi ini diakibatkan oleh mata uang Jepang yang beredar secara tidak terkendali. Pada waktu itu, pemerintah belum dapat menyatakan bahwa uang Jepang sudah tidak berlaku karena belum punya uang sendiri untuk menggantikannya.

Pemerintah RI pun mengakui tiga macam uang untuk sementara waktu, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang Jepang, dan mata uang pemerintah Hindia Belanda.

Cara Pemerintah Atasi Kekacauan Ekonomi pada Awal Kemerdekaan

Kondisi ekonomi waktu itu diperparah dengan blokade laut yang dilakukan Belanda sejak kedatangannya kembali ke Indonesia bersama Sekutu. Tujuan blokadenya pun jelas, yakni menghancurkan Indonesia melalui jalan perekonomian.

Oleh sebab itu, Menteri Keuangan saat itu, Ir. Soerachman mengeluarkan kebijakan pinjaman nasional yang disetujui BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat). Pinjaman ini direncanakan mencapai Rp 1 miliar dan dibagi ke dalam dua tahap.

Pinjaman tersebut direncanakan dikembalikan maksimal dalam waktu 40 tahun. Rupanya, rakyat menyambut baik kebijakan itu. Pemerintah berhasil mengumpulkan Rp 500 juta dari uang yang disetor rakyat melalui Bank Tabungan Pos dan pegadaian-pegadaian.

Namun, pada 6 Maret 1946 Belanda mengumumkan pemberlakuan uang NICA. Hal ini dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya amat menurun.

Mengatasi akal-akalan Belanda itu, pemerintah mengingatkan rakyat bahwa hanya berlaku tiga mata uang di RI, sebagaimana sudah diumumkan pada 1 Oktober 1945.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah mengeluarkan uang kertas baru yang dinamakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Sejak itu, maka dilakukan penukaran mata uang Jepang dengan ORI.

Setiap 1.000 mata uang Jepang bisa ditukar dengan Rp 1 mata uang ORI. Kebijakan ini cukup memperbaiki situasi ekonomi, meski belum sepenuhnya.

Di samping mengeluarkan ORI, pemerintah juga membentuk BNI (Bank Negara Indonesia) pada 5 Juli 1946 dan kemudian mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC).

BTC berhasil melakukan kesepakatan perdagangan dengan perusahaan swasta Amerika Serikat, Isbrantsen Inc. Mereka membeli barang-barang ekspor Indonesia. Sebaliknya, BTC juga memesan barang-barang Amerika Serikat.

Selanjutnya, pada Februari 1946, pemerintah berusaha mengatasi masalah ekonomi secara konseptual melalui Konferensi Ekonomi pertama. Kemudian, Konferensi Ekonomi kedua berlangsung pada 6 Mei 1946 yang diadakan di Solo.

Beberapa kebijakan Konferensi Ekonomi adalah mendirikan Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM) yang menjadi cikal bakal Bulog dan pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Tak hanya itu, Menteri Kemakmuran A.K. Gani juga membentuk Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947.

Simak Video "Ekonomi Digital Indonesia Diprediksi Capai USD 77 Miliar Akhir Tahun"

KOMPAS.com - Indonesia telah dinyatakan merdeka berkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 silam. 

Namun meskipun sudah merdeka, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masihlah belum stabil. 

Faktor utama penyebab kesulitan ekonomi di awal kemerdekaan adalah sebagai berikut:

Baca juga: Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Inflasi

Pada masa pasca kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. 

Terjadi hiperinflasi atau kenaikan harga-harga barang secara ekstrem. Salah satu penyebab inflasi yakni beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. 

Saat itu, pemerintah RI menyatakan terdapat tiga mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Mata uang De Javasche Bank (DJB), mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang diakui dan digunakan bersamaan. 

Belum selesai di situ, pada tanggal 6 Maret 1946, panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya mata uang NICA di daerah yang ditempati Sekutu. 

Munculnya uang NICA ini sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat merosot. 

Begitu pemerintah RI mengetahui hal tersebut, melalui Perdana Menteri Syahrir, mereka memproses tindakan Jepang yang dianggap sudah melanggar persetujuan.

Persetujuan tersebut berisikan bahwa tidak akan muncul mata uang baru apabila belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia.

Baca juga: Keuangan Negara: Definisi dan Mekanisme Pengelolaan

Republik Indonesia yang baru berjalan selama beberapa bulan terkena hiperinflasi, karena beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. 

Pemerintah RI pun tidak bisa mengatasi mata uang asing yang sudah beredar, terutama mata uang Jepang dan Belanda. 

Akibatnya keadaan kas negara dan bea cukai berada dalam keadaan nihil, begitu pula dengan pajak, kas pemerintah kosong, pajak dan bea cukai lainnya juga mengalami kemerosotan. 

Belum selesai dengan masalah inflasi, Belanda juga ikut menutup pintu perdagangan RI sehingga barang-barang dagangan pemerintah RI tidak dapat diekspor. 

Alasan Belanda melakukan blokade terhadap RI adalah:

1. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. 
3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. 

Blokade yang dilakukan Belanda terhadap Republik Indonesia ini menimbulan keadaan sosial ekonomi yang semakin memburuk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan.

Baca juga: Pengertian Laporan Keuangan, Tujuan dan Jenisnya

Upaya Penanggulangan Inflasi

Pinjaman Nasional

Kekosongan kas negara yang terjadi menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. 

Demi mengatasi hal tersebut, pemerintah RI pun melakukan pinjaman nasional.

Pinjaman nasional ini merupakan salah satu kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dan dilaksanakan atas persetujuan BP-KNIP. 

Program tersebut juga didukung dengan adanya Bank Tabungan Pos yang dibentuk pemerintah yang berguna untuk menyalurkan pinjaman.

Pada waktu Indonesia telah merdeka, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sampai akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama.

Uang kertas tersebut dinamakan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Mata uang ORI ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus sebagai mata uang pengganti mata uang Jepang dengan kurs sejumlah satu per seribu. 

Seribu mata uang Jepang bernilai satu rupiah ORI. 

Namun pengedaran mata uang ORI ini mulai mengalami permasalahan semenjak Agresi Militer Belanda I dan II terjadi. 

Dalam agresi tersebut setiap daerah di Indonesia harus mengeluarkan banyak biaya untuk perang. 

Sejak itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mulai mengalami kesulitan. 

Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah pusat kemudian berinisiatif untuk mengeluarkan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). 

Membentuk Bank Negara Indonesia (BNI)

Munculnya ORI ternyata memberikan masalah baru dalam perekonomian Indonesia. 

Masalah tersebut terjadi lantaran peredaran ORI dalam masyarakat mulai tidak terkendali. 

Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia. 

Terbentuklah Bank Negara Indonesia sebagai bank induk pada tanggal 1 November 1946. 

Bank Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam bidang ekonomi keuangan dan juga bertugas untuk mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing. 

Baca juga: Apa Itu Inflasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Perhitungannya

Upaya Penanggulangan Blokade Belanda

Melakukan diplomasi beras

Demi menembus blokade ekonomi dari Belanda, Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi beras ke India. 

Tindakan ini dilakukan atas inisiatif dari Perdana Menteri Sutan Syahrir, saat tahun 1946 Pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda masalah kelaparan. 

Pada waktu yang sama, pemerintah Indonesia juga mengalami surplus beras sekitar 200.000 - 400.000 ton. 

Sehingga pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengirim bantuan beras sebanyak 500.000 ton untuk India. 

Dengan adanya bantuan yang diberikan Indonesia kepada India, India menjadi salah satu negara Asia paling aktif dalam membantu perjuangan diplomasi RI dalam forum internasional.

Membentuk Lembaga Banking and Trading Company (BTC)

Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi blokade ekonomi Belanda adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. 

Upaya tersebut dilakukan dengan BTC atau yang dikenal disebut Badan Pusat Jual Beli.

Organisasi tersebut diketuai oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo.

Peran BTC di sini adalah untuk mengawasi seluruh kegiatan perdagangan ke luar atau masuk daerah Republik Indonesia. 

Tugas BTC yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan ekspor impor. 

Melalui BTC ini, hubungan dagang Indonesia mulai meluas. Indonesia berhasil melakukan hubungan dagang dengan salah satu perusahaan Amerika Serikat yaitu Isbranten Inc.

Di mana perusahaan tersebut mengirim kapal Matin Behrmann untuk mengangkut barang dari pelabuhan Cirebon. 

Membentuk Indonesia Office (Indoff)

Indonesia Office (Indoff) dipimpin oleh Mr. Oetojo Ramelan yang dibantu dengan Soerjono Darusman, Mr. Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, dan Dr. Soeroso. 

Dibentuknya Indoff ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri Indonesia. 

Selain itu, Indoff juga memiliki fungsi rahasia yaitu sebagai pengendali upaya menembus blokade Belanda serta melakukan perdagangan barter dengan dibantu Angkatan Laut RI.

Salah satu upaya yang Indoff lakukan adalah mengirim karet secara diam-diam dari pelabuhan Belawan, Medan menuju ke Singapura. 

Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN)

KPULN dipimpin oleh Aji Jayengprawiro. 

Tugas dari KPULN sendiri adalah membeli senjata dan perlengkapan perang. Di mana senjata tersebut akan digunakan oleh para tokoh yang tergabung dalam organisasi tersebut. 

Tokoh-tokoh tersebut adalah:

1. John Lie
2. O.P. Koesno
3. Ibrahim Saleh
4. Chris Tampenawas

Keempat tokoh tersebut turut berperan besar dalam upaya menembus blokade laut yang dilakukan Belanda. 

Referensi:

• Widodo, T.(2006). From Dutch Mercantilism to Liberalism Indonesian Historical Perspective. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia vol.21.