Prinsip kerjasama APEC yang menjamin transparansi peraturan agar terwujud

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. Abstrak:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 menyatakan frasa pada Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU sebagai konstitusional bersyarat. Penjelasan tersebut menafsirkan frasa “penyidik tindak pidana asal”, harus dimaknai sebagai “pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”. Artikel ini mengkaji pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU, dan implikasinya terhadap penegakan hukum TPPU. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat memberi masukan terkait kesiapan PPNS dalam mengemban wewenang penyidikan TPPU. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif, dengan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil pembahasan bahwa perumusan terhadap penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU memang telah menimbulkan ketidakjelasan norma, yaitu terjadi ketidakselarasan antara Penjelasan Pasal 74 dengan ketentuan norma pokoknya, hal itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan konstitusional bersyarat oleh MK. Selain itu, Putusan MK berimplikasi pada terbukanya keran penegakan hukum TPPU yang kini menjadi bersifat multi-investigators. Tugas dan kewenangan penyidikan TPPU yang diatur dalam UU PPTPPU kini juga diberikan kepada seluruh penyidik tindak pidana asal (termasuk PPNS). Artikel ini merekomendasikan agar pembenahan PPNS perlu terus diupayakan agar kuantitas, kualitas dan profesionalitas PPNS terus meningkat, sehingga dapat melaksanakan fungsi penegakan hukum TPPU secara efektif.

Penulis: R. Muhamad Ibnu Mazjah Abstrak:

Kemudahan masyarakat dalam mengakses dan menjadikan media sosial sebagai alat berkomunikasi termasuk untuk menyatakan pikiran dan sikap, mengeluarkan pendapat, mengolah dan menyampaikan informasi telah melahirkan sebuah aktivitas baru di tengah masyarakat yang dikenal dengan istilah pendengungan (buzzing) informasi elektronik, beserta subjeknya yang disebut buzzer. Pelaksanaan aktivitas buzzing itu berlandaskan pada pada hak atas kebebasan berekspresi dan menyebarkan informasi yang mendapatkan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, pada kenyataannya aktivitas tersebut mendapat celaan dari masyarakat karena dianggap sebagai alat penebar rasa kebencian dan permusuhan, akibat pelanggaran dari sisi kesusilaan karena menyalahgunakan arti kebebasan itu sendiri. Pada sisi lain, ketentuan hukum tidak secara spesifik dan komprehensif mengatur aktivitas buzzing. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas mengenai redefinisi buzzing dari perspektif hukum sebagai sumbangan pemikiran guna mengetahui sejauh mana hukum mengatur kebebasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas buzzing tersebut berikut dengan perumusan unsurunsur tindak pidananya. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang pada bagian akhir merekomendasikan perlunya undang-undang tersendiri yang mengatur aktivitas buzzing sebagai suatu pekerjaan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat hingga mencakup pengaturan tentang pemberlakuan sistem norma etika kepada buzzer sebagai sarana untuk mencegah kejahatan berbasis pengendalian perilaku.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. Abstrak:

Penanganan pandemi Covid-19 sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Pandemi Covid-19 ditangani dengan kerangka hukum beragam oleh beberapa negara. Artikel ini mengevaluasi kerangka hukum tersebut dari perspektif hukum tata negara darurat dengan membahas kerangka hukum yang digunakan serta evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangannya. Tujuannya untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum tata negara darurat dan mengevaluasi kerangka hukum tersebut. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif melalui analisis yuridis dan perbandingan. Berdasarkan hasil analisis, Indonesia masuk dalam kategori menggunakan undang-undang yang ada (existing law) dalam penanganan pandemi Covid-19. Penggunaan existing law sebagai tindakan darurat tidak sama dengan menerapkan hukum tata negara darurat, karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi, misalnya kapan penggunaan undang-undang tersebut akan berakhir. Apabila dibandingkan antara penggunaan existing law dan membentuk undang-undang baru khusus untuk penanganan pandemi Covid 19, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penggunaan existing law akan menjadi kekurangan pembentukan undang-undang baru, dan sebaliknya. Salah satunya, dengan undang-undang baru, penanganan akan lebih fokus dibandingkan dengan menggunakan tiga undang-undang yang ada dengan leading sector yang berbeda. Kerangka hukum penanganan pandemi Covid-19 saat ini memiliki kelemahan, namun tidak gagal. Apabila situasi kembali normal, penetapan kedaruratan dan beberapa aturan terkait perlu dicabut.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn. Abstrak:

Aturan pelindungan data pribadi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan pengawasan atas pelaksanaan pelindungan data pribadi bersifat sektoral, pemerintah belum optimal melakukan pelindungan data pribadi masyarakat, dan lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi juga masih belum terintegrasi. Artikel ini mengkaji urgensi pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi dan bagaimana bentuk ideal lembaga tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan bentuk ideal lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Dalam penulisan artikel yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif, disebutkan urgensi pembentukan lembaga pelindungan data pribadi, yaitu kesatu, untuk memastikan aturan pelindungan data pribadi diimplementasikan; kedua berbagai negara membentuk lembaga pengawas pelindungan data pribadi; ketiga, pengawasan dan penegakan hukum pelindungan data pribadi saat ini masih lemah; keempat, banyaknya subjek hukum pelindungan data pribadi; kelima, pengendali atau prosesor data pribadi yang banyak; dan keenam, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pelindungan data pribadi. Bentuk ideal lembaga pengawas pelindungan data pribadi sebaiknya berupa lembaga negara independen yang dibentuk dengan undang-undang dan bersifat auxalari state’s organ, yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi ini perlu diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi.

Penulis: Novianti, S.H., M.H. Abstrak:

Masuknya ratusan orang asing pasca diterbitkannya pemberlakuan pemberian bebas visa kunjungan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak akan terjadi peningkatan penyebaran Covid-19. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan selektif yang dilakukan oleh keimigrasian terkait pembatasan pemberian bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan pengaturan pembatasan pemberian bebas visa kunjungan dan izin tinggal bagi orang asing pada masa pandemi Covid-19 dilakukan melalui beberapa penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) yakni Permenkumham Nomor 3, 7, 8, 11, dan 26 Tahun 2020, serta Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021. Beberapa Permenkumham tersebut telah dilakukan beberapa kali penggantian dan terakhir diberlakukan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021. Kebijakan selektif keimigrasian pada masa pandemi Covid-19 yakni melakukan pembatasan pemberian bebas visa kunjungan dengan beberapa pengecualian dan memberikan izin masuk kepada orang asing pada saat pemberlakuan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Untuk itu pemerintah perlu melakukan kebijakan yang ketat dengan melakukan skrining dan karantina terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Penulis: Gurnita Ning Kusumawati Abstrak:

Perlindungan terhadap pemanfaatan kekayaan laut serta peningkatan ekonomi maritim dan perikanan Indonesia dilakukan melalui pencegahan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) di zona Fishing ground. Hal ini diejawantahkan dalam berbagai instrumen internasional, salah satunya the 2009 Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, Eliminate IUU Fishing (PSMA 2009). Ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi dalam menyiapkan sarana dan penegakan hukum di wilayah laut zona ekonomi, menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia dalam upaya mewujudkan instrumen internasional PSMA 2009. Fokus pembahasan dalam penulisan ini adalah: Pertama, upaya Indonesia dalam memaksimalkan PSMA 2009 dengan dilakukannya penelitian terutama berkenaan dengan masalah unregulated Fishing di Pelabuhan Samudera Nizam Zachman. Kedua, kepentingan dilakukannya reformulasi hukum positif Indonesia mengenai PSMA untuk menanggulangi kegiatan IUU Fishing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan perbandingan (comparative approach). Upaya Indonesia dalam menerapkan PSMA 2009 secara konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dinilai dari beberapa indikator seperti fasilitasi Pelabuhan Perikanan, penegakan hukum, dan sumber daya manusia pra dan pasca diberlakukannya PSMA 2009. Namun, masih diperlukan adanya reformulasi kebijakan dalam hal penegakan hukum dan strategi optimalisasi sarana prasarana di Pelabuhan Perikanan Indonesia.

Penulis: Rahmadi Indra Tektona Abstrak:

Penggunaan sistem artificial intelligence (AI) dalam produksi merupakan hal biasa di era teknologi yang serba canggih. Namun, ada keprihatinan yang mendalam bahwa teknologi AI akan menjadi tidak terkendali. Dengan teknologi canggih, hanya masalah waktu sistem ini mulai menghasilkan penemuan yang luar biasa tanpa campur tangan manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait hak kekayaan intelektual karena tidak hanya mendisrupsi konsep hak cipta, tetapi juga mengarah pada munculnya pertanyaan terkait relevansi UU Hak Cipta yang bagaimanapun dinilai tertinggal dalam merespon perkembangan AI ini. Melalui pendekatan konseptual dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, doktrinal, dan studi perbandingan, serta menggunakan teknik analisis kualitatif, artikel ini berpendapat bahwa dibutuhkan sebuah konseptualisasi dan redefinisi terhadap regulasi dan kerangka hukum terkait hak cipta serta menghadirkan alat sosial dan hukum untuk mengontrol fungsi dan hasil sistem AI. Saran dalam artikel ini, Pemerintah harus sadar akan urgensi besar pemberian insentif yang dibutuhkan oleh pemrogram dan pemilik AI untuk merangsang pengembangan dan investasi masa depan di bidang AI. Untuk mengakomodasi karya yang dihasilkan AI, Pemerintah perlu mendesain ulang UU Hak Cipta Indonesia agar mampu mengakomodasi masalah hak cipta, hak moral dan ekonomi, dan jangka waktu perlindungan terhadap karya kreasi AI; serta mempertimbangkan untuk mengadopsi penggunaan konsep work made for hire.

Penulis: Fajar Sugianto Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konstelasi perkembangan hermeneutika sebagai metode penafsiran hukum dalam memberikan hasil interpretasi teks hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan filsafat, pendekatan undang-undang, dan pendekatan perbandingan dengan menggunakan data sekunder. Filsafat hermeneutika tidak hanya mempersoalkan pemahaman suatu aturan hukum, tetapi apakah yang terjadi dengan memahami suatu aturan hukum. Proses bagaimana memahami hukum dan proses intepretasi hukum menjadi fokus utama karena keduanya akan membentuk pemahaman hukum yang menentukan langkah dan tindak lanjut seseorang setelah memahami hukum. Penafsiran hukum terhadap teks undang-undang berbasis filsafat hermeneutika memungkinkan hakim menggunakan kewenangannya untuk menambah makna teks undang-undang sebagai wujud pembentukan dan penciptaan hukum. Hasilnya menunjukkan hermeneutika adalah benar sebagai metode penafsiran hukum dalam memberikan hasil interpretasi teks hukum yang hakikatnya sebagai sarana dan cara manusia untuk menafsirkan persoalan; dalam hal ini hakim membangun pemahaman dan memperoleh hasil yang sahih dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Pengetahuan tentang adanya hermeneutika yang telah terujui kebenarannya sehingga hasil penafsiran tersebut terukur dan teruji, sementara sebagai penggunaan hermeneutika sebagai penafsiran sebagai suatu metode penafsiran hukum. Penguasaan hermeneutika sebaiknya satu jenis dimana hal itu akan menghasilkan hasil yang baik.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak. Abstrak:

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan kewenangan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di pemerintah kabupaten/kota, diambil alih oleh pemerintah provinsi. Serah terima ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2016, dan harus tuntas pada awal tahun 2017. Hasil audit BPK menemukan adanya selisih nilai aset sebesar Rp26 miliar dalam proses serah terima aset ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengalihan aset yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta perlakuan akuntansi terhadap aset yang dialihkan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data empiris yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses ini dimulai dari data catatan aset yang dimiliki oleh dindikbud kabupaten/kota. Data tersebut diserahkan oleh dindikbud kabupaten/kota kepada BPKAD kabupaten/kota. Selanjutnya tanpa melakukan konfirmasi dan pengecekan fisik terlebih dahulu catatan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan penghitungan jumlah aset yang akan diserahterimakan kepada pihak BPKAD provinsi pada bulan Oktober 2016. Nilai total aset yang dialihkan sebesar Rp1.738.599.434.341,84., selisih nilai yang ditemukan BPK disebabkan oleh tidak lengkapnya pelaporan hibah ke SMA/SMK yang bersumber dari APBN. Permasalahan yang cukup rumit terdapat pada kepemilikan tanah sekolah, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai, pencatatan aset ganda, kurang lengkapnya pelaporan, serta berbagai permasalahan administratif dan akuntansi lainnya. Kata kunci: aset, pemerintahan daerah, akuntansi pemerintahan, pendidikan menengah, pendidikan

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. Abstrak:

Desa wisata merupakan salah satu bentuk wisata yang menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat menjadi komponen terpenting dalam pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengembangan Desa Wisata Pentingsari dalam perspektif partisipasi masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Pentingsari mendapat dukungan penuh dari masyarakat Pentingsari dan pemerintah daerah melalui partisipasinya dalam kegiatan wisata. Pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, masyarakat berpartisipasi mulai dari perencanaan, sosialisasi ke masyarakat dan pemerintah desa hingga pengambilan keputusan tentang pembentukan desa wisata. Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi dilakukan dengan memberikan pemikiran, materi, dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan pengembangan desa wisata serta berupaya menciptakan desa wisata yang siap bersaing di industri pariwisata. Partisipasi dalam tahap menikmati hasil ditunjukkan dengan peningkatan kondisi kehidupan masyarakat Pentingsari akibat kegiatan wisata. Hal ini berarti bahwa masyarakat menikmati hasil dari kegiatan wisata baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ditunjukkan melalui keterlibatannya dalam pertemuan rutin antarpengelola desa wisata, pemerintah desa, dan pemerintah daerah setempat. Kata kunci:partisipasi masyarakat, pengembangan desa, desa wisata

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M. Abstrak:

Perbaikan terhadap sanitasi, lingkungan dan air bersih, secara substansial akan mengurangi tingkat kesakitan dan tingkat keparahan berbagai penyakit sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, Indonesia masih dihadapi masalah sanitasi yaitu perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang mencemari lingkungan. Indonesia berada di urutan kedua setelah India (626 juta orang) sebagai negara dengan perilaku BABS terbanyak yaitu 63 juta orang. Begitu pun dengan Kota Serang, masih terdapat 27,2% masyarakat melakukan BABS seperti di sungai, sawah dan lainnya. Penyebab utamanya adalah faktor kebiasaan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui strategi promosi kesehatan yang terdiri dari upaya advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sanitasi di Kota Serang. Data dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian kelompok bersama Tim Peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Penelitian kualitatif dilakukan di Kota Serang pada bulan Maret 2019. Selain masalah kebiasaan, penyebab masih banyaknya masyarakat BABS adalah tidak tersedianya sarana jamban sehat di rumah dan tidak efektifnya program jamban komunal. Sulitnya mendapatkan air bersih di Kota Serang membuat masyarakat lebih enggan membuat dan menggunakan jamban sehat. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat melakukan strategi promosi kesehatan yang meliputi advokasi kepada anggota DPR dan DPRD agar memprioritaskan masalah sanitasi lingkungan di Kota Serang; meningkatkan dukungan sosial dari tokoh masyarakat serta melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk tidak BABS. Kata kunci:promosi kesehatan, sanitasi, BABS

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi. Abstrak:

Surabaya merupakan salah satu kota dengan timbulan sampah terbesar. Pemilahan sampah dari sumber merupakan kunci untuk mengelola sampah dengan efektif. Penelitian kualitatif ini bercorak studi kasus bertujuan mengetahui perilaku pemilahan sampah di Kota Surabaya. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, LSM Pemerhati Sampah, Bank Sampah Induk Surabaya. Pengamatan dilakukan di Pusat Daur Ulang Jambangan, taman kota dan jalan-jalan untuk mengetahui bagaimana masyarakat memilah sampah di tempat umum. Meskipun Surabaya memiliki program kebersihan yang diakui dunia, tidak serta merta menjadikan masyarakatnya peduli kebersihan dan melakukan pemilahan sampah. Pengetahuan tidak selalu menghasilkan perilaku pemilahan sampah. Perilaku pemilahan sampah masih berkaitan dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial masyarakat (faktor eksternal). Oleh karena itu, perilaku pemilahan sampah perlu dibentuk dengan 3 strategi: (1) penguatan kebijakan; (2) penyediaan sarana yang ergonomis; dan (3) pelibatan masyarakat dalam mengubah perilaku. Kata kunci:pemilahan sampah, perilaku, Surabay

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. Abstrak:

Banyak penelitian membuktikan bahwa religiositas terkait dengan kesehatan mental. Pesantren dianggap mampu memperkuat religiositas pada remaja. Banyak orang tua memasukkan anak-anak mereka ke pesantren dengan harapan anak-anak mereka akan menjadi orang dewasa yang positif. Masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah: apakah ada hubungan antara religiositas dan kesehatan mental remaja di pondok pesantren remaja? dan apakah ada hubungan antara dimensi religiositas dan kesehatan mental? Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai korelasi antara skor religiositas dan skor kesehatan mental pada partisipan, yaitu r = 0.31, p < 0.01, two tailed. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara skor religiositas dan skor kesehatan mental pada remaja pesantren dengan 9,61% variansi kesehatan mental dapat dijelaskan oleh religiositas, sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Sementara hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa di antara dimensi kesehatan mental, religiositas memiliki hubungan positif dan signifikan hanya dengan kesejahteraan sosial, yaitu r = 0.3, p < 0.01, two tailed. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat religiositas yang dirasakan oleh remaja pesantren, maka semakin tinggi pula dimensi kesejahteraan sosial mereka, begitu pun sebaliknya. Kata kunci:kesehatan mental, religiositas, pesantren, remaja

Penulis: Asri Christiyani Abstrak:

Artikel ini membahas mengenai pembangunan sosial oleh masyarakat yang dilakukan oleh Paguyuban Jamu Gendong Lestari di Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan melalui budaya dan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa Paguyuban Jamu Gendong Lestari sebagai komunitas yang menjalankan usaha di bidang ekonomi kreatif yaitu jamu sebagai warisan budaya Indonesia telah berhasil melakukan proses pembangunan sosial berdasarkan tujuh karakteristik pembangunan sosial. Strategi pembangunan sosial yang dijalankan adalah strategi pembangunan sosial oleh masyarakat melalui wadah Paguyuban Jamu Gendong Lestari. Masyarakat yang menjadi anggota saling bekerja sama secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan mereka, memecahkan masalah mereka dan berupaya menciptakan kesempatan guna memperbaiki hidup melalui pengelolaan usaha jamu gendong. Kata kunci:pembangunan sosial, kesejahteraan sosial, ekonomi kreatif, jamu

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T. Abstrak:

Pengelolaan pesisir dan pantai sangat penting di Indonesia yang merupakan daerah kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia. Terlebih kondisi di sebagian pesisir di Indonesia kualitas lingkungannya menurun seperti di Kawasan Benoa Badung Bali. Tulisan ini bertujuan untuk menghitung pengaruh kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap kualitas lingkungan pesisir di Kawasan Benoa Badung Bali. Metode kuantitatif dengan instrumen kuesioner dilakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa besaran indeks untuk kebijakan pemerintah di Kawasan Benoa adalah 67,45 (cukup), indeks peran serta masyarakat 78,06 (baik), indeks kondisi perairan 72,78 (baik) dan indeks kondisi daratan 74,62 (baik). Analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap kualitas lingkungan pesisir dan pantai (r=0,541). Kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat berpengaruh positif terhadap kondisi kualitas lingkungan pesisir dan pantai. Berbagai kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah di Kawasan Benoa misalnya adanya kelompok Pokmaswas Yasa Segara, pengembangan wisata konservasi di Badung, pengembangan usaha perikanan telah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Kata kunci:kebijakan pemerintah, peran serta masyarakat, Kawasan Benoa, kualitas lingkungan, pembangunan pesisir terpadu dan berkelanjutan

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. Abstrak:

Prinsip portabilitas merupakan salah satu dari sembilan prinsip dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Prinsip ini mengamanatkan agar setiap peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bisa mengakses layanan kesehatan di manapun mereka berada, di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip portabilitas sebenarnya sangat bagus, namun pelaksanaannya di lapangan tidak mudah. Penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis mengapa prinsip portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional belum dapat dilaksanakan secara optimal dan bagaimana strategi agar prinsip portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilaksanakan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip portabilitas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena sarana/prasarana kesehatan belum memadai. Keterbatasan sarana/prasarana mengakibatkan adanya aturan yang membatasi sehingga peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional hanya bisa mengakses layanan di luar wilayah tempat tinggalnya sebanyak 3 kali dan selebihnya harus memutuskan untuk pindah fasilitas kesehatan atau tidak. Adapun strategi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan prinsip portabilitas adalah peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan. Kata kunci: prinsip portabilitas, Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN), implementasi

Penulis: Fini Fajrini Abstrak:

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Hasil pemetaan Komnas Perempuan tahun 2017 di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa persebaran kekerasan terhadap perempuan semakin luas, bentuknya semakin beragam, bekas traumanya mendalam, dan jumlahnya terus berkembang mencapai 348.446 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Banten tergolong tinggi terhitung dari tahun 2010 hingga September 2017 mencapai 442 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor individu, keluarga, dan masyarakat dengan sikap setuju terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Analisis data dilakukan pada responden laki-laki dan perempuan menikah sebanyak 1.876 orang di Provinsi Banten pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan analisis statistik menggunakan regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap setuju lebih diterima secara luas pada faktor individu (perempuan, orang berusia lebih muda, orang berpendidikan rendah, menikah muda, status ekonomi rendah, dan tinggal di pedesaan) dan faktor keluarga (pengambilan keputusan tunggal). Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sikap setuju, regresi logistik, faktor individu, faktor keluarga, faktor masyarakat.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi. Abstrak:

Kompetensi merupakan landasan untuk mengetahui gambaran kualitas guru. Berbeda dengan tes potensi, penilaian kompetensi harus memotret sampel perilaku yang ditampilkan pada situasi kerja. Undang-Undang Guru dan Dosen mensyaratkan 4 kompetensi yang perlu dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Namun, pemerintah hanya mampu menguji kompetensi pedagogik dan profesional. Penulis menemukan bahwa (1) konsep kompetensi yang digunakan dalam kebijakan saat ini tidak sesuai dengan kasus nyata; dan (2) metode pengukuran saat ini yang tidak tepat. Penelitian ini menantang konsep kompetensi yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen untuk mencocokkan kebutuhan yang sebenarnya. Data diperoleh dari wawancara dan diskusi dengan pemerintah, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dan guru selama penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang guru. Dengan menganalisis tugas guru sebagai pendidik dan administrator, maka penulis mengusulkan 3 kompetensi yang dibutuhkan dalam kebijakan berikutnya yaitu kompetensi: (1) individu; (2) kolektif; dan (3) organisasional. Kata kunci: kompetensi, kompetensi guru, pengukuran.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si. Abstrak:

Lokasi geografis, wilayah kepulauan, populasi yang besar, dan kondisi iklim tropis telah menempatkan Indonesia sebagai daerah dengan risiko bencana tinggi. Bagaimana Indonesia mengantisipasi dan menangani bencana-bencana alam tersebut menjadi masalah yang sangat penting untuk dipelajari, khususnya terkait dengan proses kesadaran masyarakat terhadap bencana dari dua studi kasus Letusan Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara dan tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi pustaka, penelitian ini menemukan fakta bahwa strategi yang digunakan dalam mengelola bencana alam di Indonesia, terutama dari sisi sadar bencana, selama ini masih bersifat reaktif. Meskipun kebanyakan orang masih hidup dan mencari kehidupan di tengah-tengah daerah berisiko tinggi, sebenarnya mereka tidak benar-benar siap menghadapi bencana. Pada kasus bencana Sinabung tampak tidak ada tradisi kesiapsiagaan masyarakat Karo dalam menghadapi bencana setelah sekian lama Gunung Sinabung tidak aktif. Sebaliknya, pada kasus bencana di Banjarnegara, telah tumbuh kesadaran tersebut walau belum seideal pada masyarakat Jepang. Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan korban masih menggunakan pandangan fatalistik dalam menghadapi bencana. Mayoritas korban tidak takut untuk kembali ke tempat asal mereka yang dulunya merupakan daerah bencana. Kurangnya kesadaran ini dipengaruhi oleh perspektif masyarakat kebanyakan yang menerima apa yang diberikan alam dan melihat kejadian bencana alam sebagai takdir yang tak terelakkan. Kata kunci: masyarakat sadar bencana, adaptasi; pembangunan kapasitas, Sinabung, Banjarnegara.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si. Abstrak:

Pariwisata telah menjadi backbone perekonomian Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional meningkat menjadi 15% pada tahun 2019. Target tersebut mendorong dikembangkannya pariwisata di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata, seperti Karimunjawa. Karimunjawa erupakan daerah kepulauan dengan 27 pulau kecil di dalamnya dengan 22 pulau di antaranya berada dalam kawasan konservasi (Taman Nasional Karimunjawa). Pemerintah telah menyusun kebijakan untuk pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil agar berkelanjutan. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam pengembangan pariwisata di Karimunjawa dilihat dari sudut pandang penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target group (masyarakat Karimunjawa). Penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap pengembangan pariwisata di Karimunjawa memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata di Karimunjawa belum berkelanjutan. Karena meskipun secara ekonomi telah membuka lapangan kerja baru dan menambah penghasilan di masyarakat, namun secara sosial telah terjadi perubahan nilai dalam masyarakat dan secara ekologis telah terjadi kerusakan lingkungan. Perlu ada satu perencanaan yang terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor dan stakeholders. Perencanaan tersebut memuat penataan ruangnya, perhitungan daya dukungnya (daya dukung ekologis, daya dukung fisik, dan daya dukung sosial), studi AMDAL atau UKL/UPL nya, pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan, serta peran dan tanggung jawab dari setiap stakeholders yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, perlu ada penetapan kuota pengunjung didasarkan perhitungan daya dukung dan menambah atraksi untuk meningkatkan lama kunjungan wisata. Kata kunci: implementasi kebijakan, pariwisata berkelanjutan, pulau-pulau kecil, kawasan konservasi, perencanaan terintegrasi.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M. Abstrak:

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Permasalahannya, berbagai kebijakan pusat maupun daerah telah dibuat untuk merespons KLB tersebut, namun belum efektif menekan laju prevalensi penyakit DBD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui KLB penyakit DBD di Kabupaten Tangerang; kebijakan penanggulangan KLB di Kabupaten Tangerang; dan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta kendalanya. Dari tahun 2013 hingga 2015, tercatat sebanyak 373, 412, dan 371 kasus DBD. Jumlah tersebut mengalami peningkatan drastis pada tahun 2016 menjadi 1.253 kasus DBD dengan kejadian meninggal sebanyak 22 orang. Peningkatan yang drastis tersebut membuat Kabupaten Tangerang dinyatakan dengan status KLB oleh Menteri Kesehatan. Upaya penanggulangan difokuskan pada kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, penyelidikan epidemiologi, fogging, dan penanganan penderita DBD. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya epidemiolog kesehatan di tingkat puskesmas dan kedinasan setempat. Hal ini berdampak pada belum maksimal pelaksanaan kegiatan penyelidikan epidemiologi dalam mendeteksi KLB penyakit DBD di Kabupaten Tangerang. Selain itu, upaya penanggulangan KLB DBD terhambat oleh kesadaran masyarakat yang belum mengutamakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dibanding upaya fogging. Kata Kunci: demam berdarah, Demam Berdarah Dengue, Kejadian Luar Biasa, wabah, fogging.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. Abstrak:

Sekolah asrama memiliki kekhasan tersendiri. Siswa yang berada di sekolah asrama akan menghabiskan seluruh waktunya di sekolah dan asrama, sementara siswa pada sekolah bukan asrama masih memiliki pengalaman dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Perbedaan pengalaman ini akan menimbulkan perbedaan penilaian sehingga diasumsikan terjadi perbedaan kesejahteraan siswa pada kedua model sekolah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kesejahteraan siswa yang berada di SMA Negeri (SMAN) asrama dengan SMA Negeri (SMAN) bukan asrama di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif di Kota Malang pada tanggal 19 hingga 26 Juli 2018. Total partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 186 orang, terdiri dari 89 siswa dari SMAN bukan asrama dan 97 siswa dari SMAN asrama. Hasil penelitian dengan menggunakan t-test menunjukkan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada variabel kesejahteraan siswa di sekolah antara siswa SMAN asrama dengan siswa SMAN bukan asrama (t = 5,29; p < 0,05). Rata-rata skor kesejahteraan siswa di SMAN asrama lebih tinggi dibanding SMAN bukan asrama. Dilihat dari aspeknya, ditemukan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada aspek kondisi sekolah, tidak ditemukan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada aspek hubungan sosial, ditemukan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada aspek pemenuhan diri. Dilihat dari rata-rata skor tiap aspeknya, siswa SMAN asrama memiliki rata-rata skor aspek kesejahteraan siswa di sekolah lebih tinggi dibanding siswa SMAN bukan asrama. Artinya, jika dilihat secara per aspek kesejahteraan siswa di sekolah, siswa SMAN asrama merasa lebih baik dibanding siswa SMAN bukan asrama. Kata kunci: kesejahteraan siswa di sekolah, sekolah asrama, sekolah nonasrama, sekolah negeri, siswa SMA

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. Abstrak:

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pelaksanaan hak angket diatur dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR (UU Angket) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Melalui permohonan pengujian undang-undang, MK membatalkan keberlakuan UU Angket karena sudah tidak sesuai dengan sistem presidensial yang dianut dalam UUD 1945. Pelaksanaan hak angket saat ini hanya berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penggantian UU No. 27 Tahun 2009 menjadi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ternyata tidak mengakomodasi beberapa substansi UU Angket yang telah dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat urgensi untuk membentuk Undang-Undang tentang Hak Angket DPR RI. Urgensi tersebut, selain sebagai tindak lanjut putusan MK, juga untuk menutup celah kekosongan hukum pada pengaturan saat ini dan untuk menghindari multi-interpretasi norma, misalnya terhadap subjek dan objek hak angket. Pengaturan mengenai hak angket perlu diatur di dalam undang-undang yang terpisah dari UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dengan materi muatan yang berisi tentang pengertian-pengertian, mekanisme, dan hukum acara. Pembentukan Undang-Undang tentang Hak Angket diperlukan guna memenuhi amanat Pasal 20A ayat (4) UUD 1945.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn. Abstrak:

Penguasaan negara terhadap tanah merupakan amanat yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Negara diamanatkan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang didasari oleh semangat mensejahterakan masyarakat. Pembaruan agraria di bidang pertanahan merupakan salah satu bentuk perombakan atau penataan ulang terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Penguasaan negara terhadap tanah dapat berupa pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Bentuk penguasaan negara terhadap tanah ini perlu diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang yang mengatur tentang pertanahan. Salah satu bentuk penguasaan negara yaitu dengan melakukan redistribusi tanah. Redistribusi tanah untuk rakyat dilakukan dengan mengidentifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk kemudian dikelola sebagai bagian dari Reforma Agraria. Selain itu, dalam rangka mendukung program redistribusi tanah, pemerintah dapat melakukan moratorium penggunaan tanah untuk pembangunan yang berorientasi pada bisnis, membatasi kepemilikan dan penguasaan tanah, pengendalian harga tanah, dan mencabut hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. Abstrak:

In 2017, Constitutional Court has received three calls for judicial reviews regarding treachery (makar) article in the Criminal Code. These articles deemed to be contradicting with the principle of legal certainty and freedom of expression. This study analyzes the important issue that is being debate in those judicial reviews. One of those is about the argument which says that the absence of the definition of treachery in the Criminal Code has caused a violation of legal certainty. Besides, the rule of treachery in the Criminal Code has also considered to have caused a violation of freedom of expression which has been guaranteed by Constitution. Analysis shows that the absence of treachery definition in the Criminal Code is not something that instantly becomes a problem in its application that causing the loss of legal certainty. Law enforcer, especially judge, in enforcing the rule of law must always use the method of law interpretation which appropriate with legal norm. With systematic interpretation, treachery can be interpreted according to the sentence of the rule as a unity of the legal system. In this case, the term treachery as regulated in Article 87 of the Criminal Code can be systematically interpreted as the basis for Article 104-Article 108 of the Criminal Code, Article 130 of the Criminal Code, and Article 140 of the Criminal Code which regulates various types of treason and their respective legal sanctions for the perpetrators. Further, on the argument that the articles of treachery in the Criminal Code also can not necessarily be said to limit the freedom of expression, because every citizen’s freedom has limitation, including the limitation of law and human rights.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. Abstrak:

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak dengan tujuan menyelesaikan masalah secara singkat murah dan transparan. Mekanisme kepailitan diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Namun dalam praktiknya UU Kepailitan memiliki banyak permasalahan terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tulisan ini akan membahas pengaturan kedudukan konsumen terkait kepailitan dan implementasinya. Penulis menemukan bahwa yang mengatur kedudukan konsumen dalam kepailitan tidak hanya UU Kepailitan akan tetapi juga KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengaturan tersebut memiliki beberapa permasalah yaitu adanya ketidakjelasan dan ketidaksingkronan pengaturan serta pelanggaran asas peraturan perundang-undangan. Akibatnya dalam pelaksanaanya kedudukan konsumen menjadi sangat lemah. Konsumen kerap dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang akan menerima ganti kerugian setelah kreditor separatis dan preferen. Sebaliknya, kedudukan kurator, pengurus, hakim pengawas sangat kuat sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan seperti praktik mafia kepailitan yang merugikan konsumen. Berkaitan dengan budaya hukum, penegak hukum telah mengakui kedudukan konsumen sebagai kreditor dalam kepailitan hanya saja putusan hakim belum berpihak terhadap konsumen. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui cara di luar kepailitan. Oleh sebab itu UU Kepailitan perlu mengatur kedudukan konsumen secara jelas; aturan tentang pengawasan juga perlu diperketat; dan sanksi yang tegas terhadap penegak hukum yang melanggar juga perlu diatur. Sedangkan UU lain perlu menyesuaikan aturan dengan UU Kepailitan supaya dapat dilaksanakan.

Penulis: Adi Haryono Abstrak:

Berbagai skema PMA industri pertahanan di berbagai negara mengalami tahapan reformasi demi tercapainya revitalisasi industri dalam negeri maupun terciptanya industri yang berkesinambungan. Reformasi yang dilakukan meliputi peraturan penanaman modal dan tata kelola industri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi PMA di industri pertahanan, dan bagaimana pemerintah membentuk Joint Venture (JV) yang berkesinambungan. Pemerintah telah mengatur tingkat partisipasi PMA di industri pertahanan berdasarkan tingkat nilai strategis suatu klaster industri pertahanan, melalui derajat pengendalian pihak asing di suatu perseroan pertahanan, dari sektor tertutup atau 0%, bersyarat di bawah BUMN hingga 49%, dan sektor terbuka hingga 100%. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengatur bahwa Industri Alat Utama merupakan Industri yang tertutup bagi partisipasi asing, sementara UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa industri senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang tertutup bagi asing, sehingga harmonisasi peraturan diperlukan. Untuk membentuk JV yang berkesinambungan, perencanaan Pemerintah dan pengendalian JV memegang peranan penting. Penentuan sektor industri pertahanan yang berdaya saing dan ekonomis dilakukan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), termasuk penentuan BUMN dan Mitra PMA yang akan menjalankan organ perseroan JV. Pengendalian JV yang 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN, akan dilakukan sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penulis: Novianti, S.H., M.H. Abstrak:

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan munculnya invensi-invensi baru, menyebabkan batasan ruang dan waktu semakin menipis. Dalam kaitannya dengan IPR, perkembangan tersebut menjadi tantangan untuk mewujudkan perlindungan HKI khususnya paten, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Akan tetapi, persoalannya selama ini, sangat sulit melakukan penyeragaman pengaturan perlindungan paten antara satu negara dan negara-negara lainnya. Tiap-tiap negara menerapkan aturan pengelolaan dan pelindungan patennya sendiri dengan alasan bahwa paten merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara dan karenanya segala hal yang terkait dengan pengelolaannya tidak bisa tidak menyentuh masalah kedaulatan suatu negara. Perkembangan global, terutama perkembangan iptek, memudahkan penyeragaman pengaturan paten secara internasional sekaligus memberikan pelindungan hukum terhadapnya. Hal itu tampak pada tersedianya suatu sistem yang terintegrasi, yang dapat diberlakukan secara seragam di semua negara yang meratifikasinya, yaitu Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under the PCT. Masalah yang menjadi fokus tulisan ini adalah bagaimana pengaturan pelindungan paten melalui PCT dan bagaimana penerapan pelindungan paten melalui PCT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan pelindungan paten melalui PCT terdapat dalam beberapa konvensi internasional, antara lain pengaturan Trip’s, PCT, dan WIPO. Dalam hukum nasional, PCT telah diratifikasi dengan Keppres No. 16 Tahun 1997 dan diatur dalam Pasal 33 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan bahwa permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten. Dalam penerapannya, permohonan dan pelindungan paten melalui PCT belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan masih banyak ditemukan kendala.

Penulis: Novita Erlinda Abstrak:

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi suatu keniscayaan agenda pembangunan, baik pada tatanan nasional maupun regional. Capaian indikator pembangunan berkelanjutan yang meliputi tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan sangat penting untuk dilakukan, karena pembangunan dengan pola business as usual akan menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang cukup mahal. Namun demikian, pengukuran keberlanjutan sering terkendala dengan kompleksitas indikator keberlanjutan itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional di Provinsi Jambi dengan menggunakan metode multi-criteria analysis melalui pendekatan model FLAG. Tingkat keberlanjutan pembangunan daerah akan dianalisis dengan menentukan Critical Threshold Value (CTV) dari pembangunan, yang ditetapkan oleh tujuan kebijakan atau kendala eksogen. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menyangkut nilai CTV diperoleh melalui Focus Group Discussion, sementara data sekunder terkait dengan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan diperoleh dari berbagai sumber. Data aktual capaian pembangunan di Provinsi Jambi digunakan sebagai informasi untuk mengetahui bagaimana pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi saat ini. Tingkat keberlanjutan pembangunan akan ditunjukkan oleh warna bendera, di mana bendera hijau menunjukkan pembangunan yang berkelanjutan, sedangkan bendera kuning, merah, dan hitam menunjukkan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Hasil analisis dengan FLAG menunjukkan bahwa skenario pembangunan eksisting cenderung menghasilkan bendera merah dan kuning dengan melewati batas ambang kritis. Strategi pembangunan baru berbasis sumber daya lokal dan ekonomi nonekstraktif diperlukan untuk menghasilkan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penulis: Bambang Juanda Abstrak:

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif. Permasalahan kemiskinan, kesenjangan antardaerah dan individu yang memburuk, rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur masih mendominasi masalah daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong terwujudnya belanja daerah yang berkualitas dalam rangka konsolidasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mendefinisikan belanja pemerintah daerah yang berkualitas, mengidentifikasi regulasi yang bermasalah, dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang mendorong terwujudnya belanja berkualitas. Kebijakan belanja daerah yang berkualitas merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar belanja daerah dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, yang digunakan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Namun masih terdapat berbagai regulasi saat ini yang cenderung belum sinkron dan menghambat terwujudnya belanja daerah yang berkualitas. Agenda reformasi kebijakan yang mendukung terwujudnya belanja daerah yang berkualitas perlu ditekankan pada aspek penguatan daerah dalam menyusun dan melaksanakan prioritas anggaran, penyederhanaan mekanisme pembahasan anggaran, penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, alokasi DAK berdasarkan proposal kegiatan untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal dan prioritas nasional, penganggaran hibah dan bansos yang lebih transparan dan akuntabel, serta penyederhanaan dan pengintegrasian sistem pelaporan pemerintah daerah.

Penulis: La Ode Alwi Abstrak:

Pengelolaan pertambangan pada suatu daerah sejatinya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya pada daerah penghasil tambang itu sendiri. Namun yang terjadi justru daerah penghasil tambang terjebak dalam natural resource curse dan dutch disease. Pendapatan daerah dari mineral fund merupakan instrumen cash transfer yang cenderung gagal menyejahterakan masyarakat yang disebabkan adanya bias sasaran, bias program, dan bias koordinasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah (1) menentukan indikator kunci tata kelola kelembagaan mineral fund dan (2) menentukan alternatif terbaik dalam pemanfaatan mineral fund. Hasil penelitian menunjukkan (i) indikator kunci yang mempunyai tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam tata kelola kelembagaan mineral fund adalah adanya ketersediaan regulasi, program yang tepat sasaran, adanya pengawasan terhadap biaya produksi tambang yang digunakan perusahaan, pengawasan hasil produksi tambang yang dihasilkan perusahaan, dan adanya badan pengelola mineral fund yaitu institusi multi pihak (ii) alternatif terbaik pemanfaatan mineral fund yang menunjang pembangunan daerah berkelanjutan, yakni (a) aspek sosial, meliputi peningkatan sarana kesehatan, pendidikan dan ibadah, peningkatan peran masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, kualitas SDM yang tinggi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, (b) aspek ekonomi, meliputi pengembangan lembaga ekonomi dan keuangan, diversifikasi ekonomi perdesaan, pembangunan investasi primer, peningkatan iklim investasi dan pengembangan produk lokal, dan (c) aspek ekologi/lingkungan, meliputi: penanganan pencemaran, proteksi dan keselamatan ekologi dan manusia, penanganan munculnya bencana alam dan penanganan lahan akhir sebagai sektor primer.

Penulis: Davy Hendri Abstrak:

Studi ini membahas faktor-faktor penentu margin suku bunga (NIM) di Indonesia dengan menggunakan dataset panel bank periode tahun 2004-2012 yang mencakup sampel 42 bank umum komersial dari keseluruhan bank yang beroperasi. Studi ini menggunakan pengembangan teori dealership model dalam analisis guna menentukan variabel dominan penentu NIM. Hal ini dilakukan dengan memasukkan variabel kondisi makroekonomi, kelembagaan, dan regulasi dalam dunia perbankan. Dengan data perbankan yang mencakup kategori perbankan menurut kepemilikan saham terbesar (BUMN, asing, dan campuran) dan lingkup pelayanan (devisa), analisis regresi panel fixed effect dilakukan dengan mengkomparasikan determinan karakteristik khusus (time-variant) masing-masing bank tersebut. Hasil analisis studi ini menemukan fakta bahwa memang karakteristik spesifik perbankan, seperti ukuran, likuiditas, dan kekuatan pasar, serta struktur pasar di mana bank beroperasi, menjelaskan sebagian besar variasi NIM. Namun regulasi dan kualitas institusi ternyata tidak cukup membantu menjelaskan variasi biaya intermediasi keuangan ini. Temuan ini memang berbeda jauh dengan temuan pada studi perbankan pada negara maju. Hal ini setidaknya bisa dijelaskan oleh kemungkinan level regulasi perbankan Indonesia yang justru sudah pada standar maksimum dan kemungkinan indikator regulasi tidak bisa dipandang terisolasi dari struktur hak kepemilikan dan kompetisi yang sudah terbangun dalam dunia perbankan sebelumnya. Namun secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa ada potensi besar kebijakan untuk mendorong persaingan perbankan dan memperkuat kerangka kerja institusional guna lebih mengurangi biaya intermediasi sistem perbankan.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si. Abstrak:

Melalui implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, kewenangan pemungutan pajak dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Kondisi tersebut akan menstimulasi pemerintah daerah untuk berupaya lebih keras mencari potensi pendapatan PAD dari sektor PBB-P2 pada wilayah kewenangannya, termasuk di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah di Kota Makassar dan (2) mengetahui faktor penghambat efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pemungutan PBB-P2 oleh Dispenda Makassar meliputi wilayah perkotaan. Data mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lembaga terkait dan data sekunder dari berbagai terbitan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan pemungutan Pajak Bumi Bangunan P2 dilaksanakan oleh Dispenda Pemerintah Kota Makassar dengan membentuk lembaga khusus yang berbentuk unit pelaksana tugas (UPT), yang kewenangan pemungutan mencakup daerah perkotaan. Beberapa upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB-P2, antara lain dengan merevisi basis data yang diperoleh dari KPP, merevitalisasi pemungutan, meningkatkan pengawasan hasil pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan lembaga yang terkait, untuk pembayaran PBB. Efektivitas pemungutan PBB-P2 yang telah dilaksanakan oleh Dispenda melalui UPT khusus PBB Kota Makassar menunjukkan kriteria “sangat efektif”, namun demikian proporsi dari sisi penerimaan masih rendah. Kenaikan penerimaan tersebut semata-mata adanya kebijakan menaikkan tarif PBB yang diberlakukan oleh Pemkot. Sedangkan sumbangan PBB tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD Kota Makassar termasuk dalam kriteria masih rendah.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si. Abstrak:

Penyelenggaraan rumah dan perumahan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah karena setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, serasi, dan teratur sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain pengadaan perumahan secara fisik, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap masalah fasilitas pembiayaan perumahan tersebut karena tidak semua anggota masyarakat mampu memenuhi kebutuhan rumah secara tunai. Data sensus penduduk BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa angka backlog mencapai 13,5 juta unit. Oleh karena itu, melalui program FLPP pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang terjangkau. Sementara itu, tujuan penulisan kajian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana program FLPP telah berjalan selama ini dan mencoba menyajikan alternatif kebijakan lain untuk memperbaiki kualitas FLPP khususnya terkait dengan permasalahan pembiayaan perumahan. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mendasarkan pada sumber data sekunder dari jurnal, literatur, dan media daring serta sumber resmi lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa FLPP yang bersumber APBN sejauh ini telah sesuai dengan yang direncanakan. Sementara itu, dua alternatif kebijakan dinilai akan dapat melengkapi program FLPP, yaitu Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM). Alternatif pilihan ini khususnya diharapkan mampu mengatasi kendala masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses kredit pemilikan rumah.

Penulis: Arman Abstrak:

Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia masih terus berlangsung, di mana Pulau Jawa menguasai +60 persen aktivitas ekonomi. Penelitian ini menganalisis dampak keterkaitan ekonomi antarwilayah Pulau Sulawesi, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo diagregasi menjadi satu unit wilayah menjadi Sulawesi Lain. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat diagregasi menjadi satu unit wilayah menjadi Sulawesi Selatan. Data dasar tahun 2005 di-upgrade ke tahun 2011 dengan menggunakan teknik RAS. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi aliran barang antara wilayah Sulawesi Lain dengan Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Kebutuhan input antara Sulawesi Lain dan Sulawesi Selatan lebih banyak dipasok dari wilayah Jawa Timur. Kedua wilayah tersebut lebih banyak bergantung pasokan aliran barang dari wilayah Jawa Timur. Keterkaitan ekonomi antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Lain terhadap Kalimantan Timur dipengaruhi aliran komoditas pertanian dan energi. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Lain banyak memasok kebutuhan pangan, sedangkan wilayah Kalimantan memasok kebutuhan energi ke Sulawesi. Wilayah Jawa Timur memperoleh manfaat ekonomi yang paling besar akibat interaksi ekonomi dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Lain, dan Kalimantan Timur. Hasil interaksi memberikan pengaruh spillover yang sangat besar terhadap wilayah Jawa Timur. Pengaruh spillover mengindikasikan kinerja ekonomi wilayah Jawa Timur meningkat bila keterkaitan ekonomi (aliran barang) dengan Pulau Sulawesi dan Kalimantan Timur semakin kuat. Dampak keterkaitan ekonomi pada keempat wilayah menunjukkan Jawa Timur memperoleh manfaat yang lebih besar. Namun kinerja dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memberikan pengaruh spillover yang masih sangat kecil terhadap wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

Penulis: Ebed Hamri Abstrak:

Penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya sebagai kota hasil pemekaran tahun 2001 dan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat. Penelitian bertujuan menganalisis perkembangan struktur perekonomian wilayah dan sektor unggulan yang menjadi daya saing perekonomian wilayah Kota Tasikmalaya dibandingkan daerah sekitarnya (hinterland). Penelitian menggunakan analisis tipologi Klassen, Indeks Diversitas Entropi (IDE), dan Location Quotient (LQ). Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis tipologi Klassen, Kota Tasikmalaya termasuk klasifikasi daerah berkembang cepat, dibandingkan wilayah hinterland-nya Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran, masuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal. Analisis IDE menunjukkan sektor-sektor perekonomian Kota Tasikmalaya lebih berkembang dibandingkan daerah hinterland-nya. Terlihat rata-rata indeks diversitas entropi Kota Tasikmalaya (0,85) lebih besar dibandingkan rata-rata nilai entropi wilayah sekitarnya (hinterland), yaitu Kabupaten Tasikmalaya (0,71), Kabupaten Garut (0,67), Kabupaten Ciamis (0,81), Kota Banjar (0,83), dan Kabupaten Pangandaran (0,74). Besarnya nilai entropi menunjukkan perekonomian wilayah Kota Tasikmalaya lebih maju dan berkembang. Sedangkan dari hasil analisis LQ menunjukkan rata-rata LQ Kota Tasikmalaya (12,80) lebih besar dibandingkan rata-rata LQ wilayah hinterland-nya, yaitu Kabupaten Tasikmalaya (9,73), Kabupaten Garut (9,25), Kabupaten Ciamis (11,23), Kota Banjar (10,91), dan Kabupaten Pangandaran (10,20). Sektor-sektor unggulan yang menjadi sektor basis ekonomi Kota Tasikmalaya adalah bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa keuangan, serta jasa-jasa.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M. Abstrak:

ABSTRACT In order to achieve the national health developments goals, we need health workforce who are competent, responsible, uphold ethical standards and spread evently all over Indonesia. But in fact, health workforce in Indonesia still face a lot of problem. Therefore the parliament and the government formed health workforce act as a legal reference to handle the problems. This research was conducted to determine health policy triangle in forming health workforce act. With qualitative approach, the study concluded that the actors come from the government, the president, the legislators, interest groups and political party. The content include aspects of professionalism and the relationship between the health workforce. The context includes aspects of cultural, social, political, economic, and legal. The process began in 2010 until 2014. This study recommended that in order to get common perspective, the public and the stakeholders should get involved more intensely. Keywords: Health policy, health workforce act, policy triangle. ABSTRAK Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional, diperlukan tenaga kesehatan yang berkompeten, bertanggung jawab, menjunjung tinggi kode etik, dan tersebar merata di seluruh Indonesia. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan masalah tenaga kesehatan di Indonesia. Kenyataan ini mendorong DPR bersama-sama dengan pemerintah untuk membentuk RUU Tenaga Kesehatan sebagai payung hukum dalam menangani masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterlibatan segitiga kebijakan kesehatan dalam pembentukan UU Tenaga Kesehatan. Dengan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa aktor berasal dari pemerintah, presiden, anggota legislatif, kelompok kepentingan dan partai politik; konten meliputi aspek keprofesian dan hubungan antarsesama profesi; konteks meliputi aspek budaya, sosial, politik, ekonomi, dan hukum; proses dimulai tahun 2010 hingga tahun 2014. Penelitian merekomendasikan agar masyarakat ataupun kelompok kepentingan lebih aktif terlibat, sehingga dapat memeroleh kesamaan pandangan terhadap suatu pembentukan kebijakan. Kata Kunci: Kebijakan kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, segitiga kebijakan.

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si. Abstrak:

ABSTRACT The background of this review is the fact that today’s society marginalize Pancasila as the values and moral insocial interaction. By using contemporary sociological perspectives that develops relationships between individual and structures the writer concludes that pancasila as the vision of social change, see the reciprocal relation between individual and structure. It has greatly affect the quality of social change in the society. The consequence of this view is that Pancasila materialized in values and morality embodied in individual and collective level. Therefore it has become our collective duty to contextualized and implement Pancasila in a variety of direction of life in national and state levels. Keywords: Pancasila, social interaction, individu, structure. ABSTRAK Tinjauan ini dilatarbelakangi dengan adanya fakta dalam masyarakat dewasa ini, yang memarginalkan Pancasila sebagai nilai dan moral dalam interaksi sosial. Dengan menggunakan perspektif sosiologi kontemporer yang mengembangkan relasi individu dan struktur, diperoleh kesimpulan bahwa sebagai visi perubahan sosial, Pancasila memandang relasi individu dan struktur secara timbal balik. Hal ini sangat memengaruhi kualitas perubahan sosial di tengah masyarakat. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa Pancasila terwujud dalam nilai dan moralitas pada tataran individual sekaligus tataran kolektif. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk melalui upaya kontekstualisasi dan implementasi Pancasila dalam berbagai aras kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata kunci: Pancasila, interaksi sosial, individu, struktur.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi. Abstrak:

ABSTRACT The rising number of violence and bullying cases between studentis worrying. Some people accused violence anime as the cause. However, violence anime shows not only aggression acts, but also delivering positive values needed by children. Data from anime forums suggests such animes deliver ideas kind of like: hard working, never give up, altruism, and solidarity. This means violence acts among school age children may derive from other variables. Keywords: anime, violence, school age children. ABSTRAK Meningkatnya kasus kekerasan dan bullying sesama murid sekolah menimbulkan kekhawatiran. Ada pihak yang mengganggap terpaparnya anak-anak usia sekolah dengan tayangan kekerasan seperti anime yang menjadi penyebab. Akan tetapi, anime kekerasan tidak saja menampilkan adegan agresi namun menyisipkan nilai-nilai positif yang perlu ditiru anak-anak. Hasil pengumpulan data terhadap forum anime menemukan ide-ide seperti kerja keras, pantang menyerah, senang membantu dan setia kawan merupakan hal yang menonjol dari anime. Oleh karena itu, perilaku kekerasan anak usia sekolah dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain. Kata kunci: anime, kekerasan, anak usia sekolah.

Penulis: Imam Subkhan Abstrak:

ABSTRACT After more than a decade Indonesia entered the Reform era, there is now a desire among some politicians and intellectuals to revive the concept of the Guidelines (GBHN) to guide development planning as it was once used under the New Order regime. The desire was based on the view that the current development planning has led to much turmoil, collision and no sustainability. This paper describes the Guidelines used for development planning in the reform era called Long Term Development Plan (RPJPN) is somewhat similar to the Guidelines (GBHN) in the perspective of theory of modernization development. Therefore, chaos, development planning collision is actually not caused by the absence of the Guidelines itself, but rather on the changes of the state power system into more horizontal system so that no state agency is able to fully control the development planning from the center down to regions, something which was done well in the era of the New Order. Keywords: GBHN, RPJPN, Modernist, Development. ABSTRAK Setelah lebih dari satu dasawarsa Indonesia memasuki era reformasi, ada keinginan dari sebagian kalangan politisi dan intelektual untuk menghidupkan kembali konsep GBHN sebagai panduan perencanaan pembangunan sebagaimana pernah digunakan oleh rezim Orde Baru. Keinginan itu didasari oleh pandangan bahwa perencanaan pembangunan saat ini banyak mengalami kekacauan, benturan dan tidak ada kesinambungan. Tulisan ini ingin memperlihatkan bahwa dalam era reformasi panduan perencanaan pembangunan tetap ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) yang memiliki kemiripan dengan GBHN dalam perspektif teori modernisasi pembangunan. Oleh karena itu kekacauaan, benturan perencanaan pembangunan itu bukanlah disebabkan oleh ketiadaan panduan, namun lebih pada perubahan sistem kekuasaan negara yang semakin horisontal sehingga tidak ada lembaga negara yang mampu mengontrol secara penuh perencanaan pembangunan dari pusat sampai daerah sebagaimana terjadi pada era Orde Baru. Kata Kunci: GBHN, RPJPN, Modernis, Pembangunan.

Penulis: Herlina Astri Abstrak:

ABSTRACT Becoming street children is not a desirable option to everyone, especially for security issues. Street children often seen as a problem, and there are no regulations yet to overcome this phenomenon. This paper uses the study of literature, to explore the causes, way of life, and the vulnerabilities faced by street childrencaused them tend to behave deviantly. Results of the study indicates that the presence of street children mostly caused by poverty, personality disorder, and external factors of the child. They have their own way of life and are oftenly regarded as the dregs of society. Unfavorable streetlife conditions and the lack of supervision from the family makes street children are particularly vulnerable to various forms of violence. To solve the problems of street children, a comprehensive change is needed so that they will not live and workin the street again. Keywords: Street children, way of life, deviant behavior. ABSTRAK Menjadi anak jalanan bukan pilihan yang diinginkan setiap orang, terutama untuk masalah keamanan. Anak jalanan sering dianggap sebagai sebuah masalah, dan belum ada peraturan yang dapat untuk mengatasi fenomena ini. Tulisan ini menggunakan studi literatur untuk mengeksplorasi penyebab, tatanan hidup, dan kerentanan yang dihadapi anak jalanan sehingga cenderung berperilaku menyimpang. Hasil kajian menunjukkan keberadaan anak jalanan disebabkan oleh kemiskinan, penyimpangan kepribadian, dan faktor luar dari anak tersebut. Mereka memiliki tatanan hidup sendiri dan seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat. Kehidupan jalanan yang tidak kondusif dan kurangnya pengawasan dari keluarga menjadikan anak jalanan sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan. Oleh karenanya, untuk menanggulangi masalah anak jalanan diperlukan perubahan menyeluruh agar mereka tidak kembali hidup dan bekerja di jalanan lagi. Kata kunci: Anak jalanan, tatanan hidup, perilaku menyimpang.

Penulis: M.J. Maspaitella Abstrak:

ABSTRACT Empowerment constitutes one of the ways to increase society’s ability to meet their need. The goal of empowerment is to develop the potency and strength of the poor or the vulnerable group and transform them into a strong group. Effort to identify the potency of the society can be done with various approach and strategy. One of the approach or strategy is by the social work approach. Social worker as professional helper have the task to revamp the socially dysfunction society through empowerment activity. Key words: Empowerment, community, social work approach. ABSTRAK Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Efek pemberdayaan adalah mengembangkan potensi atau kekuatan kelompok miskin atau rentan sebagai kelompok yang kuat. Pengakuan akan potensi diri dalam masyarakat diperoleh melalui berbagai pendekatan dan strategi. salah satu pendekatan atau strategi yang digunakan secara tertulis adalah pendekatan pekerja sosial. Pekerja sosial sebagai pembantu profesional memiliki tugas untuk merubah masyarakat yang tidak berfungsi secara sosial menjadi berfungsi melalui kegiatan pemberdayaan. Kata kunci: Pemberdayaan, komunitas, pendekatan pekerja sosial.

Penulis: Miftachul Chusnah Abstrak:

Judul Buku : Deradikalisasi Pemahaman al-Quran dan Hadis Penulis : Nasaruddin Umar Penerbit : PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Tahun : 2014 Tebal : 436 halaman

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat. Abstrak:

Struktur perekonomian suatu negara antara lain tercermin dari struktur ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur ekonomi dan pergeseran peranan sektor ekonomi terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor industri namun tenaga kerja yang terserap ke sektor pertanian semakin berkurang sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor industri semakin bertambah selama tahun 2010-2013. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis Multidimensional Scaling (MDS) yang merupakan suatu teknik untuk menggali informasi tentang suatu kemiripan (similarity) sehingga terlihat kemampuan masing-masing sektor ekonomi dalam menyerap tenaga. Hasil analisis MDS menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Babel, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua, sedangkan manufaktur adalah sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun dapat disimpulkan hal tersebut merupakan sinyal kemajuan pembangunan, yang didukung dengan jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa yang meningkat, serta tren pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E. Abstrak:

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan untuk memberikan peran dan kemandirian daerah lebih dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu instrumen transfer daerah yang mengatasi kesenjangan fiskal daerah. Semakin meningkatnya DAK sebagai tindakan afirmatif bagi daerah tertinggal seyogyanya memberikan pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan daerah tertinggal. Tujuan dari studi ini adalah mengetahui karakteristik keuangan dan kondisi desentralisasi fiskal daerah tertinggal di Indonesia, serta hubungan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal pada periode tahun 2010-2012. Dalam studi ini akan digunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah rasio kemampuan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggal, serta membandingkan pertumbuhan alokasi DAK per kapita dan pertumbuhan ekonomi per kapita daerah tertinggal. Populasi yang digunakan dalam studi ini adalah 183 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia pada tahun 2010-2012. Hasil studi menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal pada daerah tertinggal sangat rendah, dan meningkatnya alokasi DAK pada daerah tertinggal tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E. Abstrak:

Perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan di tengah krisis yang melanda dunia di mana sektor yang tumbuh adalah non-tradable sector. Disamping itu, kredit tahun 2013 mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti kredit ke sektor pertanian, sektor listrik, air dan gas, dan sektor konstruksi sehingga sumbangan pertumbuhan kredit ke sektor-sektor tersebut mengalami penurunan. Di lain pihak, angka kredit macet atau non-performing loan (NPL) masih menunjukkan peningkatan. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dengan menekan terjadinya NPL di sektor-sektor ekonomi. Tujuan utama tulisan ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi NPL sektor-sektor ekonomi di Indonesia selama periode tahun 2005-2013. Kami menggunakan Dynamic Panel Data (DPD) meliputi estimasi difference generalized method of moments (GMM) dan system GMM. Hasil estimasi menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara NPL periode sekarang dan NPL periode sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa NPL tersebut bersifat persisten. Hasil empiris lainnya yang ditemukan dalam studi ini adalah adanya hubungan positif antara NPL dengan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi sektoral tetapi efek dari pertumbuhan ekonomi sektoral tidak signifikan. Selain itu, studi ini juga menemukan hubungan negatif antara NPL dan pertumbuhan kredit.

Penulis: Gusti Azis Abstrak:

Pada tahun 2010 pemerintah merealokasi tujuan pemanfaatan gas bumi Indonesia, dari untuk memenuhi kebutuhan perolehan devisa ekspor menjadi untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri guna mendorong pertumbuhan produksi nasional dan menciptakan efek pengganda yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menciptakan situasi yang dilematis bagi pemerintah karena keberhasilan realokasi gas bumi belum teruji namun akan terjadi pengurangan devisa. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini untuk (1) menganalisis perkembangan dan dinamika industri gas bumi, (2) menganalisis faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap penawaran, dan permintaan gas bumi, dan (3) menganalisis dampak dari kebijakan ekonomi dan faktor-faktor ekonomi lainnya terhadap pemanfaatan gas bumi. Dalam rangka menjawab tujuan penelitian maka digunakan (1) analisis deskriptif untuk menjawab tujuan pertama dengan hasil berupa gambaran umum kodisi perkembangan dan dinamika pasar gas bumi Indonesia dan rencana pemanfaatan gas bumi ke depan serta kendala-kendala peraturan dan regulasi pemerintah daerah yang dirasakan sekarang, dan (2) pendekatan ekonometrika dalam bentuk persamaan simultan untuk menjawab tujuan penelitian kedua dan ketiga. Pendekatan ekonometrika menggunakan metode Two Stage Least Squares (2SLS) dengan data runtun waktu tahun 2000-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perilaku produksi gas bumi adalah harga gas bumi Indonesia dan harga gas bumi dunia. Respon ekspor gas bumi Indonesia terhadap produksi gas bumi yang elastis dalam jangka panjang menunjukkan potensi pengembangan sumber daya gas bumi dalam mendorong ekspor gas bumi Indonesia. Di sisi lain faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gas bumi oleh PLN dan industri pupuk urea berbeda-beda. Namun demikian subsidi menjadi kebijakan yang berpengaruh nyata dalam meningkatkan permintaan gas bumi oleh kedua industri tersebut. Berdasarkan hasil simulasi maka kebijakan realokasi gas bumi Indonesia mampu meningkatkan permintaan gas bumi domestik dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebijakan lainnya, namun demikian kondisi ini menjadi disinsentif bagi pengembangan produksi gas bumi Indonesia.

Penulis: Edi Suharto Abstrak:

ABSTRACT In addition to describing the progress and challenges faced by the Family Hope Program (PKH), this paper also aims to explain the theoretical basis of social protection programs that underlie PKH. This paper was based on a series of direct observation combined with a desk review of the CCT implementation unit level and regional centers as well as a focus group discussion with partners/facilitator in the field, experts of PKH, are a coordinator, regional coordinator and RTSM beneficiaries. This study showed that the CCT provide significant support for the poorest households, rumah tangga sangat miskin (RTSM) in order not to “produce” the next generation who were malnourished and uneducated. The program also gave an opportunity for scholars working in the area to engage in these activities. Until2012, PKH absorbed nearly 10,000 young work force as mentors, operators, area coordinators from higher education graduates. Keywords: The free market, the role of the state, social security, the welfare state. ABSTRAK Di samping untuk mendeskripsikan kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), tulisan ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan landasan teoretis program perlindungan sosial yang melatari PKH. Tulisan ini disusun berdasarkan rangkaian pengamatan langsung dan dikombinasikan dengan desk review dari Unit Pelaksana PKH di tingkat pusat dan daerah serta serangkaian focus group discussion (FGD) dengan para pendamping/ fasilitator di lapangan, tenaga ahli PKH, koordinator wilayah, koordinator regional, dan rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima manfaat.Kajian ini menunjukkan bahwa PKH memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi RTSM agar tidak “memproduksi” generasi penerus yang kekurangan gizi dan tidak berpendidikan.Program ini juga memberikan kesempatan kerja bagi para sarjana di daerah untuk terlibat dalam kegiatan ini.Sampai tahun 2012, PKH menyerap hampir 10.000 tenaga kerja sarana sebagai pendamping, operator, koordinator wilayah, yang telah diisi oleh tenaga muda lulusan berbagai perguruan tinggi. Kata Kunci: Pasar bebas, peran negara, perlindungan sosial, dan negara kesejahteraan

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi. Abstrak:

ABSTRACT The increase in juvenile brawl aggressively alarming. As it occurred not only in big cities, but also in rural, the acts have become major concern in psychological work. This qualitative study collects data from various mass media reports from 2011 to 2012 in order to determine two major themes that encourage the brawl. There are two reasons to start a brawl: the state of idleness and the feeling of helplessness. The root of aggressive act is suspected to be an indicator for mental disorder. That’s why any intervention is needed to prevent the acts to transform in to serious illness. Character building is believed to be the tool to help students developing resilience and self-control for mentally health self. Students paired in character education are hoped to maintain positive behavior. DPR RI must pull out the Mental Health Act to support the system. Keywords: Brawl, aggressiveness, mental disorders, character education. ABSTRAK Peningkatan perkelahian remaja menunjukkan peningkatan agresivitas, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga dipedesaan. Hal ini telah menjadi perhatian utama dalam bidang psikologis. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara mengumpulkan data dari laporan media massa pada tahun 2011 dan 2012 untuk menentukan tema utama yang mendorong terjadinya perkelahian. Terdapat dua alasan dimulainya sebuah perkelahian, yaitu kemalasan dan perasaan tidak berdaya. Akar dari tindakan agresif diduga menjadi indikator untuk gangguan mental. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah intervensi untuk mencegah perilaku tersebut berubah kearah penyakit yang lebih serius. Character building diyakini menjadi alat untuk membantu siswa mengembangkan ketahanan dan kontrol diri untuk kesehatan mentalnya. Siswa yang diberi pendidikan karakter diharapkan dapat menjaga perilaku agar lebih positif. Di samping itu, DPR RI juga harus segera mengesahkan RUU Kesehatan mental untuk mendukung penanganan kasus tersebut. Kata Kunci: Tawuran, agresivitas, gangguan mental, pendidikan karakter.

Penulis: Reni Marlinawati Abstrak:

ABSTRACT This paper is interpreting the provision of Article 31 paragraph (2), ‘the government shall establish and conduct a national education system’. Method of interpreting Article 31 paragraph (2) is by using the method of socio-historical interpretation. This method is very suitable to the method used in excavating Pancasila by the President Soekarno. The main system in the national education system should be an Islamic education system (Pesantren) and not educational system which brought by colonizers. For a system that brought by the colonizers are not intended for the people of Indonesia, but for the colonizers. Therefore, the founding fathers passed a mandate ofArticle 31 paragraphs (2) that the government shall establish and conduct a national education system which is not discriminatory. Keywords: Educational system, pancasila-the five principles of Indonesia’s national ideology, boarding Schools of Islamic. ABSTRAK Tulisan ini menafsirkan pasal 31 ayat (2) UUD 1945, pada kalimat, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”. Metode penafsiran pasal 31 ayat (2) dengan menggunakan metode interpretasi sosio-historis. Metode ini sangat cocok dengan metode yang digunakan dalam penggalian Pancasila oleh Presiden Soekarno. Seharusnya sistem utama dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan sistem Islam (Pesantren) dan bukan sistem pendidikan yang dibawa oleh penjajah. Untuk sistem yang dibawa oleh para penjajah tidak dimaksudkan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk penjajah. Oleh karena itu, para founding fathers mengamanatkan Pasal 31 ayat (2): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang tidak diskriminatif. Kata Kunci: Sistem pendidikan, pancasila, pesantren.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A. Abstrak:

ABSTRACT Islamic Religious Education in Public Schools aims at providing an understanding of religion to students and at the same time instilling the noble values of religion and mold them into a person who believes and fear Allah, as well as noble, critical, independent, innovative, tolerant, and responsible. However, the instructional practices of Islamic religious education in schools are likely more important for the mastery of the teachings of Islam and ignore the cultivation of cognitive values and habituation of students to run the Islam religion. The practice is often judged by the observer of education as a form of fundamental weakness of Islamic religious education in schools, because of Islamic religious education instructional practices for students only produce a “good faith” rather than learners who “righteous and noble.” To overcome the weakness of such Islamic religious education instructional practices, the city of Yogyakarta apply affection-based Islamic religious learning in elementary school, junior high schools, and high school. Affection-Based Islamic Religious Education aims at forming students who believe and fear Allah, as well as with morality in school life, family, community, and the State. Keywords: Affection, role model, internalization, habituation. ABSTRAK Pendidikan Agama Islam di sekolah umum bertujuan untuk memberikan pemahaman agama kepada siswa dan pada saat yang sama menanamkan nilai-nilai luhur agama, serta membentuk mereka menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan mulia, kritis, mandiri, inovatif, toleran, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah mungkin lebih menekankan pada penguasaan pengajaran ajaran Islam dan mengabaikan penanaman nilai kognitif dan pembiasaan siswa untuk menjalankan agama Islam. Praktik tersebut sering dinilai oleh pengamat pendidikan sebagai kelemahan mendasar dari pendidikan agama Islam di sekolah, karena praktik pembelajaran hanya menghasilkan “peserta didik yang cerdas” daripada peserta didik yang “berakhlak mulia.” Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Kota Yogyakarta menerapkan pendidikan agama Islam berbasis afeksi di jenjang SD, SMP, dan SMA. Pendidikan Agama Islam berbasis afeksi bertujuan untuk membentuk sisway ang beriman, bertakwa, bermoral, di lingkup sekolah, keluarga, masyarakat, dan Negara. Kata Kunci: Afeksi, keteladanan, internalisasi, habituasi.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T. Abstrak:

ABSTRACT Forest firesthat had occurred in Indonesia often caused smoke hazewhich had a negative impact not only in Indonesia but also in neighboring countries.The negative impact of the smoke haze occurred in the health sector and the environmental, economic, and transportation sectors, as well ascross-border pollution. Strategic policies to reduce these impacts were discussed with an alytical descriptive approach. The study results showed that what has been done is still a forest fire prevention efforts, not much shaped prevention.Thus the efforts and policies were still needed, including preventive conservation efforts, strengthening legal protection an dactive participation of the local government. Keywords:Forest firesand smokehaze, border regions ABSTRAK Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan asap kabut yang berdampak buruk tidak saja di wilayah Indonesia tetapi juga sampai ke negara tetangga. Dampak buruk dari asap kabuttersebut terjadi pada sektor kesehatan dan lingkungan, sektor ekonomi dan transportasi, serta menyebabkan pencemaran lintas batas. Kebijakan strategis untuk memininalisir dampak tersebut dikaji dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hal yang telah dilakukan masih berupa upaya penanggulangan kebakaran hutan, belum banyak berbentuk pencegahannya. Dengan demikian upaya dan kebijakan yang bersifat preventif masih harus ditingkatkan termasuk upaya pelestarian lingkungan, penguatan payung hukum, dan peran serta aktif dari pemerintah daerah. Kata kunci: Kebakaran hutan, asap kabut, wilayah perbatasan.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si. Abstrak:

Judul Buku : Celebrity Culture and the American Dream: Stardom and Social Mobility Penulis : Karen Sternheimer Penerbit : Routledge Tahun : 2011, Cetakan I Tebal : 304 halaman

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M. Abstrak:

In 2009, Indonesia is a country with the highest level of corruption in Southeast Asia. It shows that eradication of corruption in Indonesia is less effective. Proof upside down, is expected to be one solution to increase the eradication of corruption. Evidence has been poured upside down in the Act No.31 of 1999. However, until now has not be applied as a system of evidence in solving criminal cases of corruption. This paper discusses the obstacles in the implementation of proof reversed in the completion of corruption.
Obstacles in the implementation of evidence found on the reverse inequality formulation of proof upside down in Act No. 31 of 1999. Proof inversely regulated without being accompanied by formal law regulating the implementation mechanism of proof is reversed. The importance of these mechanisms is that the arrangement of proof reversed a lex specialist of the Penal Code. In addition, law enforcement officials, not knowing the substance and how the application of proof upside down so that it also inhibits the implementation of proof reversed in the completion of corruption.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn. Abstrak:

The State control of the land does not mean that the State owns the land, but rather the State regulate land use through the development of which is directed to achieve prosperity for all citizens. Land acqusition for development is one way to increase prosperity for the people, but the available land is extremely limited. Government policies as legal foundation to acquire the land has not been effective and no longer appropriate to solve the problem for the implementation of land acquisition for development. These problems include the concept of public interest and the basic for calculating compensation in land acquisition process for development. The concept of public interest must clearly type that devoted to the interests of the people and the market value of land should be the basic for calculating damages in the process of land acquisition for development. It is time our country has a higher legal foundation for regulating the provision of land for development to improve people's welfare. The author recommends that these issues be taken into consideration in the process of the Draft Law on Land Acquisition for Development Interest

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H. Abstrak:

The intelligence body is the foremost line in national security system by conducting early detection and early warning system in preventing and overcoming any threat to national security. The confidential character of the intelligence body equipped with special authority has made possible it becomes a subject of human right violation. However, the acknowledgement and protection of the human right have been regulated in our constitution and the human right law number 39 year 1999. This essay attempts to examine the complexion problems between the implementation of intelligence function to ensure the national security and the necessity of human right’s protection. In solving the problem, it is important to have the national intelligence law. The law must regulate the consideration of human right’s protection in the implementation of intelligence task and authority; in its profesional etic code and sworn; penalty sanction given in the event any violation; and the multilayered oversight to intelligence bodies.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. Abstrak:

Cooperatives as a form of business entities need capital to run its business. This paper discussed about the issues and the legal aspect of capital, which was related in the act of cooperation No. 25/1992. The results of this study showed that the unclear about rules on reserve funds and the ineffectiveness of rules on bond. In addition there were problem related to the usage of the term “saving”, the distribution of reserve funds, the existence of grants and the lack of private sector role in order to promote the cooperatives effort. So, I recommended that the act of cooperatives should regulate clearly about the reserve fund. Also the abolishing rules regarding grants because it was in conflict with the principle of self-reliance in cooperative. Beside that, the involvement of private sector was highly needed to optimize the cooperatives through loans and equity capital.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn. Abstrak:

The Constitutional Court verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/ 2009, dated March 31st, 2010, related to judicial review of Law Number 9 in 2009 on Educational Legal Entity, granted the request of the applicant for the most part. One of the ruling of the Constitutional Court stated that Law Number 9 of 2009 on Educational Legal Entity contrary to the State Constitution of the Indonesia Republic 1945 and has no binding legal force. The Constitutional Court verdict brings implications on education in Indonesia. This essay analyzes the juridical implications of The Constitutional Court Verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. Juridical implications of the verdict related to the existence of a legal vacuum (rechtvacuum) and the implementation levels of education. The juridical implications influence legislation governing the management and implementation of education, especially the education unit of governance. Therefore, it is necessary immediately to establish a law as a substitute for The Law of Educational Legal Entity and do a redesign for the conductor of the educational unit.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn. Abstrak:

Road infrastructure is one that must be constructed in Indonesia. Road construction requires huge capital. Government in order to build roads, make a joint venture with infrastructure financing institution. Financing institutions is one important institution in Indonesia. Financial institution regulated in Presidential Regulation No. 9 of 2009 on Financing Institutions. Juridical arrangements regarding financing institutions have been inadequate. This is because the arrangement of financing institutions are regulated in the presidential and ministerial decrees. The importance of these financial institutions need a clear arrangement and can also be a "legal foundation" in the regulation of financial institutions. This paper will analyze the legal aspects of infrastructure financing in Indonesia.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. Abstrak:

The economic globalization has influenced natural resources legislation. It happens because the basic values of neo economic-liberalism has slipped into the current of globalization, which causing the natural resources legislation can be cancelled by the constitutional court because is not incompatible with the spirit nationalism of our nation. This is what truly happended in Indonesia if an economic constitutional policy is controlled by the constitution of 1945, so the impact is our constitutional wont allow the market mechanism walking freely without a state interference. To overcome this situation, the constitution must collaborate with market mechanism.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. Abstrak:

The robbery cases which being occurred in Indonesia currently are not just usual type such as house robbery with sharp weapon, but armed robbery with bank as target, jewelry stores, vehicle dealers, and pawnshop. There are many kind of robberies, each typology has a different approch how to overcome it. Therefore, to find a strategy which more responsif and accurate, demand a good comprehension concerning the typology of robbery. The purpose of this study is to find out about typology of robbery in Indonesia. This is a library research, which means more more deeply analyze secondary data collected. The data which being search is about general typologies of robbery as well as news and information concerning robbery cases that taken place in Indonesia. Based on the result of the research which had been done, researcher concluding that: First, Typologi Based on the Occasion, namely robbery based on the target and robbery based on the tactics of the execution all things occurred in Indonesia. Second, Typologi Based on the Offender, namely four general typologi of robbery (professional robbers, opportunist robbers, addict robbers, and alcoholic robbers), all types of the robbers are exist in Indonesia. From the investigation concerning robbery cases in Indonesia, researcher discover another classifications which is not exist in general typologies of robbery, namely: recidivist robbers type, amateur robbers type, aggravated robbers type, and impostor robbers type.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M. Abstrak:

Transformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial diulas tentang persoalan lembaga-lembaga penyelenggara jaminan sosial selama ini yang ternyata memiliki karakteristik yang sangat berbeda sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA. Abstrak:

Tulisan ini mengulas potensi panas bumi sebagai energi alternatif pembangkit tenaga listrik di Indonesia dalam rangka menopang kebijakan ekologis dan penghematan subsidi listrik ke depan. Hasil kajiannya menunjukkan potensi energi panas bumi Indonesia mencapai 28.000 MW (sekitar 40% dari cadangan dunia). Untuk itu, pemerintah untuk mengambil kebijakan yang kondusif untuk menindaklanjuti UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan roadmap pengembangan panas bumi tahun 2004-2025.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak. Abstrak:

Tulisan ini mengulas politik pajak negara, khususnya pajak penghasilan (PPh). Dari serangkaian revisi UU terkait, penulis menemukan tidak adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah penerimaan PPh sebagai akibat masih kuatnya berbagai faktor dan kepentingan yang mendasarinya.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E. Abstrak:

Tulisan ini mengulas faktor fundamental ekonomi yang mempengaruhi resiko pinjaman luar negeri. Dalam kajiannya, penulis mengajukan argumen rekomendatif bahwa pemerintah harus senantiasa meningkatkan kemampuan untuk membayar utang dalam jangka pendek dalam rangka menurunkan resiko gagal bayar (default) dan menjaga stabilitas variabel-variabel makroekonomi