Pendidikan zaman Penjajahan Belanda bisa dikatakan adalah salah satu pondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia. Dari sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satu adalah pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan pendidikan bisa dikatakan salah satu poin penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sistem pendidikan yang baik sedikit banyak akan dapat meningkatkan, apalagi jika dijalankan dengan semestinya. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis (Etische Politiek) pada tahun 1899 dengan motto “de Eereschuld” (hutang kehormatan) Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan. (2) Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan. (3) Pendidikan tinggi. Mereka yang hanya sekolah sampai di Volkschool atau Sekolah Rakyat juga cukup beruntung. Ketika Indonesia Merdeka di tahun 1945, seperti tercatat dalam buku Haji Agus Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme (2004), angka buta huruf masih 90 persen. Sekolah hanya bisa dinikmati 10 persen penduduk saja. Sedangkan lulusan HIS biasanya melanjutkan sekolah ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang setara SMP, lalu dari MULO yang masa belajar tiga tahun akan berlanjut ke Algemeene Middelbare School (AMS) atau setara SMA selama tiga tahun. Lulusan sekolah ELS boleh lanjut ke HBS, di mana masarakat menjalani sekolah menengah selama lima tahun, hanya butuh waktu 12 tahun sekolah dan Jika melalui HIS, MULO lalu AMS, butuh waktu 13 tahun. Setelah lulus SMA baik AMS maupun HBS, mereka boleh masuk universitas di Belanda atau melanjutkan ke sekolah tinggi kedokteran bernama School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) yang dikenal juga sebagai Sekolah Dokter Jawa di Kwitang yang kemudian berubah jadi Geeneskundig Hoge School di Salemba. Selain sekolah kedokteran, di Betawi ada sekolah hukum bernama Recht Hoge School. Kampus hukum dan kedokteran kolonial itu belakangan menjadi fakultas-fakultas dari Universitas Indonesia. Ada juga sekolah pertanian atau Landbouw School di Bogor yang belakangan jadi Institut Pertanian Bogor (IPB). Di bidang teknik ada Technik Hoge School di Bandung yang sekarang adalah Institut Teknologi Bandung (ITB). Sedangkan dalam hal karier orang pribumi dihambat ketika masuk dunia kerja, baik di swasta maupun pemerintahan. Karena banyak pribumi yang masuk HIS atau ELS di usia lebih dari 7 tahun alias telat sekolah, maka kesempatan kerja lulusan SMA pribumi berkurang.
Daftar Pustaka
- Wawan Darmawan “Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) Sebagai Wadah Organisasi Guru Bumi Putera Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1911-1933” artikel departemen pendidikan sejarah UPI.
- Darsiti Soeratman.”Politik Pendidikan Belanda dan Masyarakat Djawa Pada Akhir Abad 19,” makalah disampaikan pada Seminar Sejarah Nasional II. Yogyakarta, 1970.
- Sartono Kartodirdjo. “Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial”, Lembaran Sejarah, Universitas Gadjah Mada, 1969
Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Dahulu saat masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda hanya orang-orang dari kalangan atas saja yang dapat menikmati pendidikan, tetapi saat masa pendudukan Jepang semua kalangan dapat mengakses pendidikan. Meskipun demikian, pendidikan yang difokuskan oleh pemerintah Jepang adalah pendidikan untuk kebutuhan perang.
Seperti apa kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang? Simak informasi lengkapnya di artikel ini!
--
Kamu tahu berapa lama bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang? Ya! Selama 3,5 tahun bangsa kita ini dijajah oleh bangsa Jepang. Kalau kamu sudah membaca artikel-artikel sejarah lainnya di blog ini, pastinya sudah tahu kalau bangsa Jepang itu sangat licik dan sangat kejam memperlakukan penduduk bangsa Indonesia. Kira-kira seperti apa ya kehidupan bangsa Indonesia masa pendudukan Jepang?
Pada artikel ini, akan dibahas bagaimana situasi dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, militer, dan juga pendidikan.
ASPEK SOSIAL
Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja romusha. Mungkin kamu sudah sering dengar kalau romusha adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Tetapi, pada awalnya pembentukan romusha ini mendapat sambutan baik lho dari rakyat Indonesia, justru banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat.
Pengerahan romusha menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Kamu bayangin aja, rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dikerjapaksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma (sekarang Myanmar), Muangthai (Thailand), dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari, tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia.
Kerja paksa Romusha di Indonesia (Sumber: www.omucu.com)
Selain romusha, Jepang juga membentuk Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai Negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan korea. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jugun Ianfu.
ASPEK BUDAYA
Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia lho! Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi, karena diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa mana mungkin setuju memberi hormat dengan membungkukkan punggung dalam-dalam (seikerei) ke arah matahari terbit.
Potongan gambar pada film Sang Kiyai, menggambarkan kondisi saat tentara Jepang menangkap ulama-ulama yang menolak 'Seikerei' (Sumber: berdikarionline.com)
Dahulu, para seniman dan media pers kita tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang.
Baca Juga: Bentuk Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Jepang
ASPEK PENDIDIKAN
Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia-Belanda, hanya kalangan atas (bangsawan) saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolahnya menurun sangat drastis, dari semulanya 21.500 menjadi 13.500.
ASPEK EKONOMI
Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu, untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya, Squad. Nah, wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang.
Kalau di bidang moneter, pemerintah Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal itu dilakukan agar harga barang-barang dapat dipertahankan sebelum perang.
ASPEK POLITIK dan MILITER
Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Hal ini jelas berbeda dibandingkan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Saat itu golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional Indonesia dari penjara, seperti Soekarno, Hatta, dan juga Sjahrir.
Kenapa Jepang mengajak kerja sama golongan nasionalis Indonesia? Karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Saat itu, Wakil Kepala Staf Tentara Keenam Belas, Jenderal Harada Yosyikazu, bertemu dengan Hatta untuk menyatakan bahwa Jepang tidak ingin menjajah Indonesia, melainkan ingin membebaskan bangsa Asia. Karena itulah Hatta mererima ajakan kerja sama Jepang. Akan tetapi, Sjahrir dan dr. Tjipto Mangunkusumo tidak mererima tawaran kerja sama Jepang.
Namun, kemudian Jepang mengeluarkan undang-undang yang terkait pada bidang politik yang justru banyak merugikan bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya:
Jadi begitulah gambaran bagaimana kondisi bangsa kita dulu saat berada di bawah penjajahan Jepang. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Jepang justru menyengsarakan rakyat kita. Selain itu, Jepang juga memiliki cara-cara yang licik untuk menguasai sumber daya alam serta sumber daya manusia bangsa kita.
Kalau kamu mau tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang, kamu bisa belajar lewat video belajar animasi di ruangbelajar. Belajar dengan cara yang efektif dan juga menyenangkan.
Referensi:
AM, Sardiman. (2017) Sejarah Indonesia Kelas XI Semester 2. Jakarta: Kemendikbud RI.
Artikel terakhir diperbarui pada 19 November 2021.