Pemerintah pusat di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurusi

Pemerintah pusat di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurusi berbagai urusan rumah tangga daerahnya masing-masing. Namun mengenai hal agama, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, dan fiskal moneter tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal tersebut sejalan dengan pengertian?

Demokrasi
Sentralisasi
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Semua jawaban benar

Jawaban: C. Desentralisasi

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pemerintah pusat di indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurusi berbagai urusan rumah tangga daerahnya masing-masing. namun mengenai hal agama, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, dan fiskal moneter tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. hal tersebut sejalan dengan pengertian desentralisasi.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Dengan adanya otonomi daerah, potensi sumber daya alam dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah setempat supaya daerah dapat berkembang maju. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

1. Perubahan butir pertama dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas usul .....Tolong bantu jawab

jika sila pertama tidak diganti apa yang akan terjadi kepada Indonesia jelaskan dampaknya

Kerjakan kegiatan berikut secara kelompok1. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri empat siswa2. Amatilah lingkungan sekitar berkaitan dengan norma-nor … ma yang berlaku dalam 3 Carilah contoh norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitarmu 4. Buatlah rangkuman contoh norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat berdasarkan hasil pengamatan 5 Kumpulkan hasilnya kepada gurumu Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kela

Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia antara lain

idntifikasilah informasi mengenai sikap yg sesuai dengan nilai nilai ideologi pancasila apakah sikap sikap ter sebut memprioritaskan persatuan dan ke … satuan?jelaskan.

permasalahan yang tidak muncul dalam keberagaman ekonomi adalah

menurut pembukaan UUD 1945 18-agustus 1945tolong kak..

sanksi hukum terhadap adat-istiadat dapat berupa sanksi hukum formal dan sanksi hukum informal. Jelaskan masing-masing sanksi hukum tersebut!

Carilah pasal pasal perubahan sebelum dn sesudah pembukaan -uud 1945 -proklamasi kemerdekaan Tolong Bantuin bg

contoh dari sulit mewujudkan cita cita nasional

Oleh : Edward UP Nainggolan

Salah satu hasil reformasi tahun 1998, adalah otonomi daerah. Otonomi tersebut memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan otonomi antara lain, meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia, dimulai sejak tahun 2009 dengan ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Esensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kemandirian Pemerintah Daerah (kepala daerah dan DPRD) dalam menjalankan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Pusat menyerahkan wewenangnya (desentralisasi) kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI.

Penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah meliputi berbagai aspek pemerintahan. Namun terdapat 5 (lima) kewenangan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Disamping pemberian kewenangan di atas, pemerintah otonom diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya yang dicantumkan dalam APBD sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Profil Kabupaten/Kota

Sejak digulirkan otonomi daerah, jumlah daerah otonom telah berkembang pesat dari 319 daerah otonom pada tahun 1999 menjadi 524 daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota) pada tahun 2010. Rata-rata per tahun, dalam kurun waktu 10 tahun, muncul lebih dari 20 daerah otonom baru. Dan pada tahun 2019, jumlah daerah otonom menjadi 548 yang terdiri dari 416 Kabupaten, 98 Kota dan 34 Provinsi.

Konsekuensi bertambahnya daerah otonom tersebut adalah meningkatkannya pengeluaran APBN untuk daerah otonom berupa Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dll). Hal ini terjadi karena daerah otonom masih mengandalkan pendanaan dari Pemerintah Pusat bahkan ada yang diatas 95%.

Isu lain dari munculnya daerah otonom yang baru adalah adanya ketimpangan antara jumlah dana yang dialokasikan dengan hasil yang dicapai dalam pembangunan daerah otonom baru, dan munculnya konflik horizontal. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya aturan persyaratan dan pentahapan pembentukan daerah otonom baru. Oleh sebab itu, Pemerintah mengambil kebijakan moratorium pemekaran daerah dan menyempurnakan persyaratan pemekaran daerah otonom baru.

Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 131 tahun 2015 menetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal 2015-2019. Daerah tertinggal dimaksud adalah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan 6 (enam) kriteria yaitu perekonomian masyarakat, SDM, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Peraturan Menteri Desa, PDT No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, menetapkan 5 (lima) kategori desa yaitu: Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Desember 2018, jumlah desa tertinggal sebanyak 14.461 atau 19,17% dari total desa di Indonesia yang berjumlah 75.436. Sementara Desa mandiri hanya sekitar 5.606 desa atau 7,43%.

Kepala Daerah dan Kemajuan Daerah

Kepala daerah memegang posisi sentral dalam memajukan daerah pada era otonomi daerah. Otonomi daerah yang diikuti dengan pemilihan langsung kepala daerah, membuat kewenangan yang besar bagi kepala daerah (terutama Bupati dan Walikota) dalam mengambil keputusan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Kepala daerah terpilih mendapat legitimasi lebih kuat, dibanding saat dipilih oleh anggota DPRD. Hal ini memberikan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Disamping itu, beberapa instrumen yang dimiliki oleh kepala daerah untuk meningkatkan kemajuan daerah antara lain:

1. Kewenangan/Otoritas. Dalam menjalankan otonomi daerah, kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam memajukan daerahnya sesuai ketentuan.

2. Mengelola anggaran. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, Kepala Daerah mengelola pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dari APBN dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Disamping itu, terdapat program pendanaan dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat misalnya pemberian pinjaman melalui PT (Persero) Sarana Multi Infrstruktur Indonesia, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro.

3. Mengelola SDM. Kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengelola SDM untuk melaksanakan pembangunan daerah.

4. Instrumen lain berupa kerjasama dalam membangun daerah. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN/BUMD dan Swasta.

Dengan kewenangan yang besar dan berbagai instrumen di atas, seharusnya Kabupaten/Kota akan lebih maju dari kondisi saat ini, tidak ada lagi kabupaten dan desa tertinggal. Oleh sebab itu, dalam menjalankan otonomi daerah dibutuhkan kepala daerah yang mempunyai strong leadership, berintegritas termasuk bersih dari KKN, inovatif dan kreatif, berpikir out of the box dan bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Jika kepala daerah mau, rakyat akan maju. There is a will, there is a way.

Penulis adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat