Jelaskan salah satu peran serta Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif

Sebagai negara merdeka, Indonesia turut bergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Peran Indonesia dalam PBB untuk mewujudkan perdamaian dunia menjadi bukti penerapan Pembukaan UUD 1945 alinera keempat.

Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950 tepatnya tanggal 28 September. Walaupun pernah keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. Penyebab Indonesia keluar dari keanggotaan PBB yaitu sebagai protes diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Satu tahun kemudian tepatnya pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB hingga saat ini.

Dalam buku “PPKn Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK” diterangkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam organisasi dunia ini disepakati oleh seluruh negara anggota pada saat ini. PBB dan Indonesia memang memiliki kedekatan emosional dan sejarah yang cukup panjang.

PBB secara konsisten mendukung Indonesia menjadi negara merdeka, berdaulat, dan mandiri. PBB turut membantu Indonesia pada era revolusi fisik seperti saat Agresi Militer Belanda 1. PBB juga membentuk Komisi Tiga Negara yang berhasil membawa Indonesia – Belanda ke Perundingan Reville.

Saat terjadi Agresi Militer Belanda 2, PBB membentuk UNCI yang berhasil mempertemukan Indonesia – Belanda dalam Perundingan Roem Royen.

Peran Indonesia di PBB

Sebagai anggota PBB, Indonesia juga tergabung dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Diantaranya Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

Selain tergabung dalam beberapa organisasi dunia, peran Indonesia dalam PBB juga bisa dilihat dari aksi nyata bangsa ini dalam menegakkan perdamaian dunia. Menurut penjelasan di buku “Pengetahuan Sosial Sejarah”, berikut beberapa peran Indonesia sebagai anggota PBB.

1. Mengirimkan Pasukan Garuda

Indonesia diketahui sudah sejak lama mengirimkan kontingen Garuda untuk turut serta dalam perdamaian dunia. Pasukan Garuda mengembang misi perdamaian PBB di beberapa negara yang sedang mengalami konflik.

2. Pelopor Gerakan Non Blok (GBN)

Gerakan Non Blok adalah organisasi dunia yang di dalamnya berisikan negara-negara yang tidak beraliansi atau berpihak kepada kekuatan besar apapun. Dengan kata lain, Gerakan Non Blok merupakan perkumpulan negara yang bersikap netral.

Indonesia menjadi salah satu pelopor gerakan ini. Gerakan Non Blok berupaya meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian yang pada saat itu sedang terjadi perang dingin antara Blok Barat dan Timur.

3. Mensponsori Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting (JIM I) bulan Juli 1988

Peran Indonesia dalam PBB juga turut aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting (JIM I) ada bulan Juli 1988. Kegiatan ini berhasil menemukan penyelesaian konflik di Kamboja yaitu penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Dalam kegiatan ini juga mengupayakan pencegahan rezim Pol Pot yang sudah banyak membantai rakyat Kamboja.

4. Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Dalam buku “PPKn Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK” juga disebutkan peran Indonesia di PBB yaitu menjadi Dewan Keamanan (DK) PBB. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK sebanyak empat kali. Periode pertama pada 1974 – 1975. Periode kedua tahun 1995 – 1996. Dan periode ketiga pada tahun 2007 – 2009. Periode keempat pada 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

Selama menjadi anggota tidak tetap DK, Indonesia berperan menengahi, menjembatani, dan membentuk konsensus di antara para anggota Dewan Keamanan PBB dan negara anggota PBB lainnya.

5. Menjadi Anggota Dewan HAM

Selain menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya. Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM pada tahun 2006, kemudian terpilih lagi untuk periode 2007 – 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB.  

Dalam jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 37, Maret 2019, disebutkan ada empat fokus Indonesia dalam menjalankan tugas keanggotaannya. Berikut penjelasannya:

1. Berupaya memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan cara meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk kontribusi kaum wanita.
2. Berupaya meningkatkan sinergi antara DK PBB dan organisasi di kawasan Asia Pasifik dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.
3. Mendorong kemitraan global untuk mencapai sinergi penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Khusunya agenda Sustainable Development Goals (SDGs) PBB 2030
4. Mendorong terbentuknya pendekatan komprehensif global untuk mengurangi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme. Indonesia juga menekan fokus dan atensi pilitik luas negerinya terhadap isu Palestina.

Itulah beberapa peran Indonesia dalam PBB. Peran tersebut cukup strategis untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Apa peran Indonesia dalam GNB? Sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri bebas-aktif, kontribusi tersebut tergolong penting. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memelopori gerakan ini.

Salah satu keikutsertaan Indonesia dalam ranah politik luar negeri terwujud dalam Gerakan Non-Blok. Lantas, apa yang dimaksud dengan Gerakan Non-Blok? Lalu bagaimana sejarah gerakan non-blok dan apa saja peran Indonesia dalam GNB? Sebelum itu, simak latar belakang berdirinya GNB dan informasi lainnya di bawah ini terlebih dahulu.

Latar Belakang Berdirinya GNB

Mengutip dari buku 99% Sukses Menghadapi Ulangan Harian SD/MI Kelas 6 yang disusun oleh Tim Guru Eduka, Gerakan Non-Blok dibentuk karena dunia terbagi menjadi dua blok, yaitu blok barat yang menganut paham liberal dan blok timur yang berpaham komunis.

Pra-GNB terbentuk, ide tersebut sudah ada lima tahun sebelumnya. Saat itu, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dan mengundang para pemimpin negara-negara di Asia dan Afrika yang baru merdeka ke Bandung, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut melahirkan sebuah gagasan yang disebut dasasila. Ide ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya ide GNB. Pertemuan ini dikenal sebagai Konferensi Asia-Afrika (KAA).

Gerakan ini diprakarsai oleh lima tokoh dari tiap-tiap negara, yakni Ir. Soekarno (Presiden Indonesia), Pandit Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India), Gamal Abdel Nasser (Presiden Mesir), Josep Broz Tito (Presiden Yugoslavia), dan Kwame Nkrumah (Presiden Ghana).

Adapun blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Gerakan Non-Blok memiliki lima prinsip, di antaranya:

1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan.

2. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain.

3. Kesetaraan dan keuntungan bersama.

Gerakan Non-Blok bermula dari Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika pada 1955. Menurut sumber yang sama di atas, tujuan Gerakan Non-Blok antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan solidaritas antarnegara berkembang untuk mencapai kebersamaan, kemakmuran, dan kemerdekaan.

2. Meredakan ketegangan dunia akibat munculnya perseteruan antara blok barat dengan blok timur.

Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir 1960-an karena terpecahnya negara anggota yang memutuskan untuk bergabung bersama blok lain. Gerakan Non-Blok sepenuhnya terpecah pada akhir 1979, ketika terjadi invasi Soviet terhadap Afganistan.

Kemudian, berdasarkan Tim Presiden Eduka dalam buku Best Score Tes CPNS 2021, tujuan Gerakan Non-Blok selengkapnya adalah sebagai berikut:

• Turut meredakan ketegangan dunia lantaran perebutan pengaruh Amerika Serikat (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur) dalam Perang Dingin.

• Menggalang persatuan dan kerja sama dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

• Membendung pengaruh negatif dari Blok Barat atau Blok Timur ke negara-negara anggota Gerakan Non-Blok.

• Membantu bangsa-bangsa yang terjajah agar mendapatkan kemerdekaannya.

Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok

Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam GNB? Dalam buku Explore Sejarah Indonesia Jilid 3 untuk SMA/MA Kelas XII oleh Abdurrakhman dan Arif Pradono, peran Indonesia dalam GNB antara lain sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai pembentukan Gerakan Non-Blok.

2. Indonesia menjadi tuan rumah dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok di Jakarta pada 1992.

3. Indonesia turut meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan bekas Yugoslavia pada 1991.

4. Indonesia pernah menjadi Ketua Gerakan Non-Blok di pada 1992. Melalui kedudukannya, Indonesia berupaya menyelesaikan masalah utang luar negeri yang dialami oleh negara-negara berkembang miskin secara terpadu, berkesinambungan, dan komprehensif.

5. Indonesia bekerja sama dengan Brunei Darussalam mendirikan Pusat Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan GNB di Jakarta untuk memperkuat hubungan antarnegara anggota. Program tersebut difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan usaha kecil dan menengah, serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

Peran Lain Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia

1. Konferensi Asia-Afrika

Indonesia berkontribusi pada Konferensi Asia-Afrika. Dalam hal ini, Indonesia menjadi salah satu pionir terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika.

Tujuan diadakannya konferensi ini adalah untuk mempersatukan negara-negara Asia-Afrika yang saat itu baru saja merdeka. Selain itu, Konferensi Asia Afrika juga dapat meningkatkan kerja sama antar-negara dan menentang segala bentuk penjajahan.

Konferensi ini dipromotori oleh Menteri Luar Negeri RI saat itu, yaitu Ali Sastromidjojo dan empat tokoh lainnya. Di antaranya dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar yang kemudian disusul 24 negara Asia-Afrika lainnya.

Kontingen Garuda adalah pasukan perdamaian yang anggotanya adalah militer Indonesia. Mereka bertugas di bawah pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kontingen Garuda melaksanakan misi pertamanya pada 1957. Hingga saat ini kontingen ini masih aktif menjalankan berbagai misi perdamaian.

Adapun negara-negara yang telah menjadi tujuan dalam misi Kontingen Garuda, antara lain negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Palestina, dan Irak. Kemudian, ada juga negara di Asean seperti Filipina, Kamboja, dan Vietnam, serta negara-negara Eropa Timur seperti Georgia dan Bosnia.

3. Sengketa Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Terdapat beberapa bagian laut yang mengalami tumpang tindih yurisdiksi antar-negara claimant, sehingga membuat potensi konflik tinggi. Istilah claimant states mengacu pada negara yang mengklaim kepemilikan atas suatu pulau atau beberapa pulau.

Melalui Declaration of Conduct (DOC), Indonesia memiliki peran besar dalam menciptakan perdamaian di Laut Cina Selatan. Pada akhirnya, Indonesia menginginkan negara-negara yang terlibat untuk merumuskan Code of Conduct yang berisi kesepakatan bersama dan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wilayah yang disengketakan.

Indonesia dan Malaysia sempat mengalami konflik, tetapi pada akhirnya berdamai. Kedua negara ini bersama negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, Thailand, dan Filipina, merasa perlu untuk menciptakan perdamaian antar-negara di kawasan Asia Tenggara.

Akhirnya pada 1967 ASEAN terbentuk. Tujuan pendiriannya adalah untuk memperkuat hubungan politik, sosial, ekonomi dan keamanan di Asia Tenggara.