Jelaskan apa saja kebijakan Daendels di Nusantara di bidang sosial ekonomi?

Merupakan seorang politikus dari Belanda yang pernah menjabat sebagai Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, ia dalam memerintah antara kisaran tahun 1808-1811, dimana saat itu Belanda sedang dikuasai oleh Perancis. Tugas utama Daendels pada saat itu ialah mempertahankan Pulau Jawa supaya tidak dapat dikuasai oleh Inggris.

Sebagai pemimpin yang telah ditunjuk oleh pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan social ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Pulau Jawa.

Kebijakan Pemerintahan Herman W. Daendel

Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya beliau bersikap diktator sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam tiga tahun masa jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut.

Usaha-Usaha Daendels Pada Masa Pemerintahannya

Ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan Daensdels yang diantaranya yaitu:

Dengan melakukan banyak campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat pada kerajaan-kerajaan di Jawa. Untuk memperkuat kedudukannya, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan (Legiun Mangkunegara) dengan kekuatan sekitar 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi perang.

Melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan local, seperti saat terjadi pergantian Raja, serta membatasi secara ketat kekuasaan Raja-raja di Nusantara. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten, yang setiap prefektur dikepalai oleh seorang Residen “Prefek” yang langsung di bawah pemerintahan Wali Negara, yang setiap Residen membawahi beberapa Bupati.

Para Bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintahan Belanda, mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislative pendamping Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat.

Salah seorang penasihatnya yang cakap ialah Mr. Muntinghe. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

Daendels membentuk 3 jenis pengadilan yakni pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang Pribumi dan pengadilan untuk orang Timur Asing. Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektur dengan Prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota, yang dimana hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayah Prefektur seperti Batavia, Semarang dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.

Pemberantasan korupsi tanpa padang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun, akan tetapi Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada Swasta.

Dengan membangun jalan antara Anyer-Penarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian. Menambah jumlah pasukan dalam angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang. Membangun pabrik senjata didaerah Gresik dan Semarang, hal itu dilakukan karena Daendels tidak dapat mengharapkan lagi bantuan dari Eropa akibat blockade Inggris di lautan. Dan membangun pangkalan angkatan kaut di Ujung Kulon dan Suarabaya.

• Dengan membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara “Algemene Rekenkaer” dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.
• Mengekuarkan uang kertas.
• Memperbaiki gaji pegawai.
• Pajak In Natura “Contingenten” dan system penyerahan wajib “Verplichte Leveranties” yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
• Dengan mengadakan monopoli perdagangan beras.

Mengadakan Prianger Stelsel yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi.

• Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa “rodi” untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.
• Perbudakan dibiarkan berkembang.
• Menghapus upacara penghormatan kepada Residen, Sunan atau Sultan.
• Dan dengan membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Kebijakan Daendels : Pengertian, Pemerintah, Usaha Yang Dilakukan, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Butuhkan

Daendels atau yang bernama lengkap Herman Willem Daendels merupakan gubernur jenderal pada masa penjajahan Belanda. Tugas utama Daendels pada saat itu adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.

Dituliskan dalam buku GEGER SEPOY Sejarah Kelam Perseteruan Inggris dengan Keraton Yogyakarta (1812-1815) oleh Lilik Suharmaji, Daendels menjabat sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda pada 1808-1811 dan diangkat oleh adik Napoleon Bonaparte, Lous I.

Daendels lahir di Hattem, Gelderland, Belanda, 21 Oktober 1762. Pada masa pemerintahannya di Jawa, Daendels dikenal sangat keras kepala, kejam, gigih, berkemauan teguh, dan sering menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Itu mengapa ia dikenal dengan sebutan gubernur jenderal guntur atau gubernur jenderal yang gemuruh.

Sebagai ahli hukum dan politikus yang revolusioner, kebijakan-kebijakan yang dibuatnya sangat berpengaruh pada masa itu. Tanggung jawab yang diembannya bukan hanya di bidang militer, tapi juga di bidang pemerintahan, hukum, sosial, dan ekonomi.

Kebijakan Daendels di Bidang Pertahanan dan Ekonomi

Sebagai sosok yang revolusioner, Daendels sangat mendukung pada perubahan-perubahan liberal. Ia bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan cara memajukan perdagangan dan pertanian. Tapi, karena kediktatorannya dan masa pemerintahannya yang singkat, rakyat pun hanya mengingat kekejamannya.

Berikut kebijakan Daendels di bidang pertahanan dan ekonomi seperti yang dikutip dari buku Sejarah: Untuk kelas 2 SMA karangan M. Habib Mustopo.

1. Kebijakan Daendels di Bidang Pertahanan

Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels membuat beberapa kebijakan sebagai berikut:

• Membangun jalan Anyer-Panarukan dengan tujuan memperlancar lalu lintas pertahanan dan perekonomian.

• Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 menjadi 20.000 orang.

• Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang.

• Membangun pangkalan angkatan laut di Surabaya dan Ujung Kulon.

• Mendirikan benteng-benteng pertahanan.

• Meningkatkan kesejahteraan prajurit perang.

2. Kebijakan Daendels di Bidang Ekonomi

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daendels membuat kebijakan sebagai berikut:

• Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara dan melakukan pemberantasan korupsi dengan keras.

• Meningkatkan gaji pegawai menjadi lebih baik.

• Mengeluarkan uang kertas.

• Membuat kebijakan monopoli perdagangan beras.

• Mengadakan pinjaman paksa kepada orang yang dianggap mampu.

• Menjual tanah kepada pihak swasta, seperti di Batavia dan beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat.

• Pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib yang diterapkan pada masa VOC dilanjutkan, bahkan diperberat.

• Mengadakan Preanger Stelsel, yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).