Berdasarkan berita di atas apa masalah mendasar yang dihadapi maritim Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan,dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia .

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam
mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia:

LIMA PILAR POROS MARITIM DUNIA

Pilar pertama : pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
Pilar kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
Pilar ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
Pilar keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan
Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Cita-cita dan agenda pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Dalam mengawal visi Laut Masa Depan Bangsa
dan mendukung misi nawacita yang diamanatkan Presiden Joko WidodoKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kebijakan. Kebijakan KKP tersebut diterjemahkan ke dalam misi tiga pilar yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, yaitu:

KEDAULATAN. Mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
KEBERLANJUTAN. Mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.
KESEJAHTERAAN Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Dalam rangka memperkuat jatidiri sebagai negara maritim telah dilakukan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pemberantasan IUU fishing telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.Keberhasilan penanganan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalannya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang luar biasa, dari berbagai sektor seperti pertanian, pangan, energi, dan kemaritiman yang bisa dimanfaatkan. Sektor Kemaritiman pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan NKRI (Negara Kesatuan Republik
Indonesia).*

JAKARTA, KOMPAS.com - Potensi kelautan Indonesia begitu besar. 80 persen dari perdagangan di seluruh dunia bergantung pada pengiriman barang melalui laut. Sementara, 60 persen dari pengiriman melalui laut tersebut melewati perairan Indonesia.

Tidak hanya sebagai jalur strategis, perairan Indonesia juga mengandung kekayaan yang luar biasa. Karena itu, tidak heran jika presiden terpilih Joko Widodo, ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Hanya saja, Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI) Riza Damanik menemukan adanya tiga persoalan mendasar dalam dunia maritim Indonesia. Ketiga persoalan tersebut adalah ketimpangan agraria kelautan, kerentanan pencurian ikan, dan ketimpangan infrastruktur.

"70 persen infrastruktur ada di bagian barat Indonesia. Padahal, kekayaan sumber daya laut ada pula di timur Indonesia. Sayangnya, industri berpusat di Pulau Jawa,"ujar Riza di Jakarta, Sabtu (6/9/2014) petang.

Dia mengajukan jalan keluar yang bisa diambil oleh pemerintahan mendatang.

"Saya usulkan, sudah selayaknya pemerintah melakukan moratorium untuk penangkapan 12 mil laut. Harus lebih jauh. Di atas kepala burung di Papua, yang mengambil (ikan) bangsa lain. Kalau kita bisa berkonsentrasi mengurangi pengambilan ikan di 12 mil laut, kita sekaligus akan merestorasi pesisir," ujarnya.

Selain itu, Riza juga mengungkapkan bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan masalah yang kerap menimpa nelayan. Cara tersebut adalah mendorong sistem informasi sampai ke kampung-kampung pesisir.

Penguasaan nelayan terhadap informasi, misalnya informasi cuaca dan lokasi ikan akan membawa perubahan besar bagi nelayan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Suatu Kajian Teknis Menyambut Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) 10 Agustus 2021

Oleh

Dr. Ir. Wolter R Hetharia, M.App.Sc, FRINA

Dekan Fakultas Teknik Universitas Pattimura

Wilayah perairan (laut, sungai, danau) yang menempati 72 % dari luas permukaan bumi menunjukan peranan dan potensi SDA untuk pembangunan suatu bangsa yang terintegrasi dengan wilayah tersebut. Keberadaan wilayah ini mendukung aktifitas jalur perdagangan nasional dan internasional. Indonesia dengan status archipelago state dengan luas perairan 67% dan terletak pada posisi silang benua dan silang samudera mengambil keuntungan dari situasi ini. Berbagai aktifitas industri maritim memerlukan sapras teknik untuk menunjang eksploitasi SDA, energi dan berbagai aspek terkait lainnya. Berbagai permasalahan yang belum terselesaikan dalam kegiatan industry maritime yang memerlukan kajian lebih lanjut. Berbagai inovasi iptek sangat dibutuhkan dari kalangan ilmuan dan teknolog untuk untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Industri maritim merupakan suatu kegiatan industri berskala besar dengan berbagai aspek teknis terkait. Colton (2003) membagikan struktur industri maritim terdiri atas sektor: desain kapal, konstruksi kapal, manufaktur bidang kelautan, operasional kapal dan reparasi kapal. Sektor ini ini ditunjang oleh industry kecil berupa jasa SDM dan servis teknik lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja kalangan swasta, pemerintah dan perguruan tinggi terkait. Bahwa pengembangan industri maritim di Indonesia perlu ditindaklanjuti secara jelas pada era Revolusi Industri 4.0 yang menekankan pada proses revolusi teknologi manufaktur yang berpengaruh signifikan pada pola hidup dan kerja manusia. Konsep ini adalah implementasi dari berbagai operasi industri lintas bidang ilmu yang ditopang oleh teknologi informasi (TI) untuk peningkatan produktifitas dan kualitas (Plinta, 2016).

Sektor Transportasi Laut yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui program Tol Laut dan Poros Maritim Dunia sangat membantu terhadap distribusi barang dan penumpang ke berbagai wilayah di Indonesia. Namun, kebanyakan kapal kembali (return) dengan muatan (payload) yang minim yang berpengaruh pada tingginya tariff barang. Adanya peranan pemda setempat untuk menyediakan komoditi lokal untuk dieksport ke luar daerah. Masalah lain ialah minimnya peran kapal-kapal penunjang (feeder vessels) untuk mendistribusikan barang ke pelosok terpencil. Peranan kapal-kapal pelayaran rakyat (perla) harus dikembangkan oleh pihak otoritas dengan memperhatikan aspek kenyamanan dan keselamatan pelayarannya. Kapal-kapal penyeberangan (Ferry ro-ro) perlu dikaji secara cermat terkait payload dan dimensi sehingga tidak perlu subsidi pemerintah atau kapal terbengkalai yang terlihat di beberapa lokasi di Indonesia.

Exploitasi Sumberdaya Laut adalah merupakan sektor yang menjamin devisa bangsa Indonesia selama ini. Exploitasi migas di perairan Propinsi Aceh, Kaltim, Sumsel, Laut Jawa, Kepri dan Papua Barat telah berlangsung selama ini dengan melibatkan berbagai kapal dan peralatan teknis. Temuan ladang migas baru di beberapa lokasi perairan menjamin devisa masa depan Bangsa Indonsia, misalnya Blok Masela. Ironisnya sejak ditemukan beberapa tahun lalu tahapan exploitasinya belum dimulai juga. Akibat tekanan politik dengan peralihan status pengelolaan dari off-shore ke in-shore maka terjadi proses re-design dengan jalur pipeline yang memerlukan waktu, peralatan tambahan serta biaya yang besar. Kondisi perairan Blok Masela ialah rawan gempa, cekungan laut dan lokasi yang jauh dari in-shore memerlukan investasi yang sangat besar. Kondisi perairan ini berbeda dengan perairan Indonesia lainnya, mengapa tidak off-shore? Sudah terlanjur! Ketika pemakaian enersi fosil dunia sudah mulai beralih ke enersi terbarukan maka kawasan Perairan Indonesia menyediakan potensi di masa depan. Sebut saja enersi thermal, arus, gelombang laut, pasang surut, angin serta enersi surya yang melimpah memberikan jaminan untuk dieksploitasi dimana diperlukan inovasi teknologi untuk pengembangannya.

Industri Perikanan Nasional

Jenis ikan yang ditemui di Perairan Indonesia ialah ikan pelagis (besar dan kecil) dan ikan demersal. Target program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk konsumsi ikan nasional 62,5 kg/kapita/tahun, produk olahan dan eksport nasional perlu ditindak lanjuti dengan secara terpadu. Ironisnya bahwa menurut KKP 90% armada perikanan RI (544.000) didominasi oleh kapal-kapal berukuran < 30 GT di seluruh fishing ground yang diklasifikasikan menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Beberapa permasalahan perikanan mencakup: siklus hidup ikan pelagis, periode migrasi, posisi bulan, kondisi laut, penanganan pasca-panen, ketersedian pasar dan harga jual, dimensi dan konfigurasi kapal, penggunaan alat tangkap tunggal dan manual, aspek keselamatan kapal serta masalah wabah menular belakangan ini. Solusi yang ditawarkan berupa: Penggunaan alat tangkap ganda dan mekanis untuk beberapa jenis kapal, pengalihan fishing ground, sistim deteksi jalur migrasi ikan, penanganan ikan di kapal, redesain dimensi dan konfigurasi kapal ikan, optimasi alat tangkap serta network jaringan penampungan dan pemasaran (Hetharia, 2020). Selain itu kegiatan budidaya perlu ditingkatkan untuk beberapa jenis ikan.

Issue lumbung ikan nasional (LIN) yang sedang dibahas belakangan ini belum menghasilkan ouput yang dapat diimplementasikan. Ironisnya propinsi dengan status LIN namun pada musim paceklik harga ikan yang melangit. Peningkatan jumlah armada tangkap merupakan solusi yang keliru dan berdampak pada overcatching dan pengangguran armada pada musim tertentu. Sebaiknya masalah riil yang dihadapi oleh nelayan dipelajari secara seksama untuk memperoleh solusi yang tepat. Optimalisasi alat tangkap, penggunaan alat tangkap ganda, penanganan hasil tangkapan, jaringan pemasaran serta harga dasar ikan merupakan solusi terhadap issue LIN.

Aspek Safety dan Pandemi Covid-19 pada Industri Maritim

Operasional suatu kapal atau industry maritim tidak terlepas dari lingkungan laut yang dapat membahayakannya (Meadows, 2003). Faktor penyebab lainnya adalah: human error (operasional, desain, konstruksi), kebakaran dan sistim pencegah, sistim evakuasi dan penyelamat (Markle, 2003). Prosedur standart desain kapal dan bangunan laut dikemukakan oleh para pakar (Lamb, 1969; Gale, 2003; Watson, 1989; Parsons, 2003) dimana semua parameter desain dievaluasi secara cermat sebelum diputuskan untuk dibangun dan dioperasikan. Human faktor dalam desain dan operasional kapal (Calhoun, 2003) perlu dikaji untuk menghindari kesalahan dalam operasional l. Sistim kapal dan penyelamat harus mengikuti peraturan standart untuk menjamin operasional kapal dengan baik (Molland, 2008). Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga perlu memperkuat armada kapal perangnya yang canggih dan terintegrasi terkait issue geopolitik yang memanas belakangan ini serta berbagai masalah di wilayah perairannya. Issue Pandemi Covid-19 merambah sampai pada industry maritime dimana berbagai aktifitas maritime dibatasi, termasuk angkutan penumpang, barang dan industry perikanan. Hal ini dapat diatasi dengan penerapan standart protocol kesehatan Covid-19 di berbagai kegiatan industry maritime yang berdampak pada penurunan produksi/ pendapatan.

Kontribusi Fakultas Teknik Unpatti.

Sebagai bagian dari industri maritim maka perguruan tinggi terkait perlu memainkan peranan penting sesuai bidang kajiannya. Beberapa kontribusi yang disikapi oleh Fakultas Teknik Unpatti sedang berlangsung. Sebut saja, Max Rumaherang PhD dengan riset tentang enersi arus laut dan angin, Anthony Simanjuntak MT tentang enersi surya, Dr. Eliza de Fretes tentang hydrodynamika kapal-kapal cepat dan Prof. Dr. Max Tukan tentang transportasi laut. Riset tentang kapal kecil anti tenggelam dilakukan oleh penulis dan tim riset (Hetharia, 2008; Hetharia, 2017) dan riset tentang keselamatan kapal penumpang semi-displasemen (Hetharia, 2015). Sementara riset tentang inovasi kapal-kapal penumpang kecil monohull dan trimaran sedang dilakukan oleh penulis bersama tim riset mahasiswa. Riset terkait efek pandemic Covid-19 dan keselamatan kapal perikanan sedang dilaksanakan oleh penulis dan tim riset tahun 2021 yang dibiayai oleh British Council dengan dana riset Newton Fund untuk Kolaborasi riset University College London (UCL) – Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Fakultas Teknik Unpatti. Outcome dari kegiatan riset-riset ini akan diimplementasikan kepada para stakeholder dalam wilayah Indonesia.

Bahwa berbagai permasalahan di sekitar industri maritim di wilayah perairan Indonesia telah disampaikan beserta solusinya. Kajian-kajian riset yang sedang dibuat serta berbagai solusi yang telah dikemukakan memerlukan tindak lanjut di masa mendatang. Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan kajian serta kerjasama yang terintegrasi yang melibatkan pihak otoritas dalam mewujudkan outcome industri maritim yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Selamat Hari Teknologi Nasional ke-26 Tahun 2021

#UniversitasPattimura

#HumasUnpatti

# HAKTEKNAS2021

#UnpattiTerusBerkarya