Bagaimana usaha PBB untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda?

Sebagai negara merdeka, Indonesia turut bergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Peran Indonesia dalam PBB untuk mewujudkan perdamaian dunia menjadi bukti penerapan Pembukaan UUD 1945 alinera keempat.

Table of Contents Show

1. Mengirimkan Pasukan Garuda
2. Pelopor Gerakan Non Blok (GBN)
4. Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Video yang berhubungan

Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950 tepatnya tanggal 28 September. Walaupun pernah keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. Penyebab Indonesia keluar dari keanggotaan PBB yaitu sebagai protes diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Satu tahun kemudian tepatnya pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB hingga saat ini.

Dalam buku “PPKn Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK” diterangkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam organisasi dunia ini disepakati oleh seluruh negara anggota pada saat ini. PBB dan Indonesia memang memiliki kedekatan emosional dan sejarah yang cukup panjang.

PBB secara konsisten mendukung Indonesia menjadi negara merdeka, berdaulat, dan mandiri. PBB turut membantu Indonesia pada era revolusi fisik seperti saat Agresi Militer Belanda 1. PBB juga membentuk Komisi Tiga Negara yang berhasil membawa Indonesia – Belanda ke Perundingan Reville.

Saat terjadi Agresi Militer Belanda 2, PBB membentuk UNCI yang berhasil mempertemukan Indonesia – Belanda dalam Perundingan Roem Royen.

1. Mengirimkan Pasukan Garuda

Indonesia diketahui sudah sejak lama mengirimkan kontingen Garuda untuk turut serta dalam perdamaian dunia. Pasukan Garuda mengembang misi perdamaian PBB di beberapa negara yang sedang mengalami konflik.

2. Pelopor Gerakan Non Blok (GBN)

Gerakan Non Blok adalah organisasi dunia yang di dalamnya berisikan negara-negara yang tidak beraliansi atau berpihak kepada kekuatan besar apapun. Dengan kata lain, Gerakan Non Blok merupakan perkumpulan negara yang bersikap netral.

Indonesia menjadi salah satu pelopor gerakan ini. Gerakan Non Blok berupaya meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian yang pada saat itu sedang terjadi perang dingin antara Blok Barat dan Timur.

4. Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Dalam buku “PPKn Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK” juga disebutkan peran Indonesia di PBB yaitu menjadi Dewan Keamanan (DK) PBB. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK sebanyak empat kali. Periode pertama pada 1974 – 1975. Periode kedua tahun 1995 – 1996. Dan periode ketiga pada tahun 2007 – 2009. Periode keempat pada 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

Selama menjadi anggota tidak tetap DK, Indonesia berperan menengahi, menjembatani, dan membentuk konsensus di antara para anggota Dewan Keamanan PBB dan negara anggota PBB lainnya.

Baca Juga

Selain menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya. Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM pada tahun 2006, kemudian terpilih lagi untuk periode 2007 – 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB.

Dalam jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 37, Maret 2019, disebutkan ada empat fokus Indonesia dalam menjalankan tugas keanggotaannya. Berikut penjelasannya:

Berupaya memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan cara meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk kontribusi kaum wanita.
Berupaya meningkatkan sinergi antara DK PBB dan organisasi di kawasan Asia Pasifik dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.
Mendorong kemitraan global untuk mencapai sinergi penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Khusunya agenda Sustainable Development Goals (SDGs) PBB 2030
Mendorong terbentuknya pendekatan komprehensif global untuk mengurangi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme. Indonesia juga menekan fokus dan atensi pilitik luas negerinya terhadap isu Palestina.

Itulah beberapa peran Indonesia dalam PBB. Peran tersebut cukup strategis untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Konflik yang terjadi antara Indonesia-Belanda setelah kemerdekaan RI, ternyata memunculkan simpati dari negara luar. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk setelah Perang Dunia II berakhir, juga berperan penting dalam penyelesaian konflik tsb. PBB merupakan badan yang dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia, karena itu sudah menjadi kewajiban PBB untuk menjadi penengah dalam konflik-konflik antar negara.

Terlebih lagi dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan Belanda. Beberapa diantaranya misalnya : melancarkan agresi militer I padahal masih terkait dengan perjanjian Linggarjati, dan agresi militer II yang dilakukan pada saat masih terikat perjanjian Renville.

31 Juli 1947 India & Australia ajukan masalah RI-Belanda ke DK-PBB. Tindakan tsb dampak dari agresi militer Belanda yang dilancarkan pada tgl 21 juli 1947. PBB menyikapi nya dengan mengeluarkan resolusi. 1 Agustus 1947 Resolusi DK-PBB keluar, berisi seruan menghentikan tembak menembak antara Indonesia-Belanda dan penyelesaian secara damai melalui Arbitrase (perwasitan). 25 Agustus 1947 DK-PBB menerima usul AS dan membentuk Komisi Jasa-jasa Baik (Committee of Good Offices), yang kemudian kita kenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN).
8 Desember 1947 s/d 17 jan 1948 diselenggarakan Perundingan Renville antara Indonesia dan Belanda, dengan KTN sebagai mediatornya. Disebut sebagai perundingan Renville karena perundingan ini dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat bernama “ Renville” yang ketika itu bertabuh di teluk Jakarta. Akibat dari perundingan Renville, wilayah Indonesia semakin sempit.
Membentuk UNCI. Hasil kerja UNCI yaitu diadakannya Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.

KTN dibentuk oleh PBB, menyikapi Agresi Militer I yang dilancarkan oleh Belanda pada tahun 1947. Anggota KTN terdiri dari : 1) Belgia, atas tunjukkan Belanda, 2) Australia, atas tunjukkan Indonesia, 3) Amerika Serikat, atas tunjukkan Belgia dan Australia. Perwakilan Amerika Serikat yaitu Frank G raham, Richard Kirby dari Australia, dan Paul van Zeeland dari Belgia.

Tugas-tugas Komisi Tiga Negara yaitu :

a. Mengaw asi secara langsung penghentian tembak-menembak antara Indonesia-Belanda sesuai dengan Resolusi PBB.

b. Memasang patok-patok wi layah status quo yang dibantu oleh Tentara nasional Indonesia.

PBB membentuk UNCI setelah Belanda melancarkan Agresi Militer II. UNCI merupakan Komisi PBB untuk Indonesia dengan kekuasaan yang lebih besar dan dengan hak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar mayoritas. Tugas UNCI adalah sebagai berikut :

a. Melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan kepada pemerintah republik.

b. Mengajukan usul-usul yang dapat mempercepat terjadinya penyelesaian.

Sesaat setelah Belanda melakukan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta, Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Birma (Myanmar) U Aung San, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia. Konferensi ini diselanggarakan di New Delhi dari tanggal 20 - 23 Januari 1949 dan diwakili oleh 21 negara.

Hasil dari konferensi Asia, antara lain sebagai berikut.

Meminta pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
Pembentukan perintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949;
Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat pada tanggal 1 Januari 1950.

Menyikapi hasil konferensi Asia tsb, pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB

mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda sebagai berikut.

Mendesak Belanda untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka.
Mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera tanpa syarat Presiden dan Wakil Presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak 17 Desember1948 di wilayah RI;
Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas.
Menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintah ad interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949,
Pemilihan untuk Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-Iambatnya pada tanggal l Juli 1949.
Sebagai tambahan dari putusan Dewan Keamanan, Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI.

Baca Juga : Faktor Penyebab Konflik Indonesia - Belanda

Dukungan dari negara lain kepada Indonesia, tidak terbatas pada dukungan dari PBB dan konferensi Asia saja. Beberapa dukungan lainnya antara lain : dukungan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. kedudukan RI di kawasan timur tengah menguat setelah Liga Arab sejak 18 November 1946 mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan pemerintah Arab Saudi kemudian menyatakan pengakuannya atas kemerdekaan Indonesia.

Kesimpulan.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, akhirnya dapat diselesaikan dengan bantuan dunia Internasional, seperti dengan diadakannya konferensi Asia, beberapa negara yang menyatakan dukungan kepada Indonesia, dan terutama adalah peran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dua negara yang sangat aktif mendukung Indonesia ketika itu yaitu : Australia dan Asia.

Semoga bermanfaat, dan Terimakasih sudah membaca tulisan sederhana ini tentang peran dunia Internasional dalam penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda.