Bagaimana pelaksanaan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan di indonesia

Profil Menteri

Tentang Kami

Struktur Organisasi

AKIP

Kinerja

Lembar Informasi

Perwakilan

Apakah di sekolah atau kelas kalian memberlakukan piket kebersihan sebagai kegiatan rutinitas? Jika ya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kerjasama sendiri bisa diartikan sebagai bentuk kegiatan yang telah dilakukan secara turun temurun dan menjadi budaya khas bangsa Indonesia, sehingga pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan cepat terselesaikan.

Kerjasama merupakan inti dari pembangunan masyarakat bermoral dan bentuk kesadaran akan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Selain kegiatan sederhana dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, ada beberapa bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan manusia dalam berbagai bidang kehidupan secara luas. Meliputi bidang sosial-politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, maupun agama.

Nah, untuk lebih jelasnya, berikut sedikit penjelasan mengenai kesemua bentuk kerjasama di berbagai bidang kehidupan.

Bidang Sosial-Politik

Dalam kehidupan sosial-politik, landasan masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila tersebut menegaskan bangsa Indonesia memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan dan kehidupan berdemokrasi.

Dengan penanaman sikap tersebut, bangsa Indonesia terus berupaya menghadirkan Negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan. Sistem perwakilan dalam pemerintahan Indonesia adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang sosial-politik.

Bidang Ekonomi

Dalam kehidupan ekonomi, bentuk kerjasama tergambar dalam pasal 23A UUD 1945 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang.” Pajak digunakan Negara untuk membiayai pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

(Baca juga: Pentingnya Kerjasama Dalam Berbagai Bidang Kehidupan)

Oleh karena itu, setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Disamping itu, perekonomian juga disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan, salah satu wujud konkretnya adalah berdirinya Koperasi.

Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.” Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 “setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.” Berdasarkan 2 pasal tersebut maka setiap warga Negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan Negara, salah satunya adalah melalui bela Negara.

Bidang Agama

Indonesia adalah Negara yang majemuk dalam berbagai bidang salah satunya agama dan kepercayaan. Keberagaman tersebut selain menjadi kekayaan juga menyimpan potensi konflik dan perpecahan.

Oleh karena itu, kerukunan hidup antar umat beragama perlu diwujudkan dalam berbagai sikap dan tindakan. Dimana kegiatan kerjasama dalam bidang agama akan tercipta kerukunan dan sikap saling menghormati serta tolerasi antar umat beragama.

1. Tuliskan 10 contoh perilaku penerapan nilai-nilai sila pertama2. Tuliskan 10 contoh perilaku penerapan nilai-nilai sila ke kedua

Alsan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

Anda mendapatkan pesanan ayam dan nasi. tetapi stok nasi putih tidak cukup untuk menyediakan pesanan tersebut. apa yang akan anda lakukan?

Ancaman dan gangguan terhadap pancasila sebagai dasar negara pada periode 1950-1959 adalah…

Apa kira kira yang dapat kalian berikan jika salah satu /kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan

Apa saja asas aktif yang di gunakakn indonesia dalam politik luar negerinya

Apa saja hal yang dapat di teladeni dari semangat musyawarah mufakat para para tokoh perumus dasar negara

Apa saja pekerjaan seorang karyawan di sebuah perkantorran.

Apa saja solusi yang dapat kalian berikan untuk menumbuhkan nilai kesadaran berpancasila pada saat ini jika masyarakat lebih peduli pada diri sendiri

Apa saja penyimpangan penafsiran pancasila yg terjadi pada masa 1959-1966

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden

Kementerian pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi :

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan;

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Kementerian Pertahanan terdiri dari :



SEKRETARIAT JENDERALKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

(1)	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Setjen adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

(2)	Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal selanjutnya disebut Sekjen.

Setjen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Setjen menyelenggarakan fungsi :

a.	koordinasi kegiatan Kementerian Pertahanan;

b.	koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertahanan;

c.	pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertahanan;

d.	pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama,dan hubungan masyarakat;

e.	koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

f.	penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Pertahanan.

« kembali



STAF AHLI MENTERI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


Staf Ahli Menteri terdiri dari :

a.	Staf Ahli Bidang Teknologi dan Industri;


b.	Staf Ahli Bidang Politik;

c.	Staf Ahli Bidang Ekonomi;

d.	Staf Ahli Bidang Sosial; dan

e.	Staf Ahli Bidang Keamanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Staf Ahli Menteri menyelenggarakan fungsi :

a.	pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek industri dan teknologi;

b.	pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek politik;

c.	pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek ekonomi;

d.	pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek sosial; dan

e.	pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek keamanan.

(1)	Staf Ahli Menteri dikoordinir oleh Koordinator Staf Ahli Mentri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2)	Koordinator Staf Ahli ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3)	Staf Ahli Menteri dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Staf Ahli Bidang Teknologi dan Industri selanjutnya disebut Sahli Bidang Tekin mempunyai tugas memberikan telahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek teknologi dan industri.

Staf Ahli Bidang Politik selanjutnya disebut Sahli Bidang Pol mempunyai tugas memberikan telahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek politk.

Staf Ahli Bidang Ekonomi selanjutnya disebut Sahli Bidang Ekon mempunyai tugas memberikan telahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek ekonomi.

Staf Ahli Bidang Sosial selanjutnya disebut Sahli Bidang Sos mempunyai tugas memberikan telahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek sosial.

Staf Ahli Bidang Keamanan selanjutnya disebut Sahli Bidang Kam mempunyai tugas memberikan telahan Staf kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek keamanan nasional.

« kembali



INSPEKTORAT JENDERAL KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Itjen adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.


(2)	Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang selanjutnya disebut Irjen.


Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Itjen menyelenggarakan fungsi :


a.	penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian;


b.	pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;


c.	pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertahanan;


d.	penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian; dan


e.	pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

« kembali



DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Strahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.


(2)	Ditjen Strahan dipimpin oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan disebut Dirjen Strahan.


Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ditjen Strahan menyelenggarakan fungsi :


a.	perumusan kebijakan Kementerian di bidang strategi pertahanan negara;


b.	pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara meliputi perumusan kebijakan strategis, pengerahan komponen pertahanan, analisa lingkungan strategis, kerjasama internasional, wilayah pertahanan dan hukum strategi pertahanan;


c.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara;


d.	pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara; dan

e.	pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.

« kembali



DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Renhan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.


(2)	Ditjen Renhan dipimpin oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan selanjutnya disebut Dirjen Renhan.


Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ditjen Renhan menyelenggarakan fungsi :


a.	perumusan kebijakaan Kementerian di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;


b.	pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara meliputi perencanaan pembangunan pertahanan, perencanaan program dan anggaran, administrasi pelaksanaan anggaran, pengendalian program dan anggaran;


c.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;


d.	pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara; dan


e.	pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.

« kembali



DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Pothan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.


(2)	Ditjen Pothan dipimpin oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan selanjutnya disebut Dirjen Pothan.


Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi pertahanan nir militer.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ditjen Pothan menyelenggarakan fungsi :


a.	perumusan kebijakaan Kementerian di bidang potensi pertahanan nir militer ;


b.	pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang potensi pertahanan meliputi kesadaran bela negara, komponen cadangan, komponen pendukung, pembinaan teknologi dan industri pertahanan serta pembinaan veteran;


c.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang potensi pertahanan nir militer;


d.	pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi pertahanan nir militer; dan


e.	pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.

« kembali



DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahananan selanjutnya disebut Ditjen Kuathan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2)	Ditjen Kuathan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan disebut Dirjen Kuathan.

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan militer.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ditjen Kuathan menyelenggarakan fungsi :

a.	perumusan kebijakan Kementerian di bidang kekuatan pertahanan militer;

b.	pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang kekuatan pertahanan militer meliputi pembinaan sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa serta kesehatan pertahanan militer;

c.	penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kekuatan pertahanan militer;

d.	pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekuatan pertahanan militer; dan

e.	pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;

« kembali



BADAN SARANA PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Badan Sarana Pertahanan selanjutnya disebut Baranahan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.


(2)	Badan Sarana Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan disebut Ka Baranahan.


Badan Sarana Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Sarana Pertahanan menyelenggarakan fungsi :


a.	penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pengelolaan sarana pertahanan;


b.	pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sarana pertahanan meliputi pengadaan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, sertifikasi kelaikan, kodifikasi materiil, dan pengelolaan aset/barang milik negara di bidang pertahanan;


c.	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sarana pertahanan; dan


d.	pelaksanaan administrasi Badan Sarana Pertahanan.

« kembali



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Badan Penelitan dan Pengembangan selanjutnya disebut Balitbang, adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.


(2)	Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Ka Balitbang.


Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pertahanan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balitbang menyelenggarakan fungsi :


a.	penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan;


b.	pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan meliputi strategi, sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat peralatan pertahanan ;


c.	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan ; dan


d.	pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

« kembali



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badiklat adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.


(2)	Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Ka Badiklat.


Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badiklat menyelenggarakan fungsi :


a.	penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan;


b.	pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan meliputi manajemen pertahanan, bahasa dan teknis fungsional pertahanan;


c.	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan; dan


d.	pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan.

« kembali



PUSAT DATA DAN INFORMASI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Pusat Data dan Informasi selanjutnya disebut Pusat Datin, adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.


(2)	Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi disebut Ka pusdatin.


Pusat Datin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan standarisasi teknis di bidang sistem informasi, teknologi informasi, sistem komunikasi data dan persandian pertahanan negara.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Datin menyelenggarakan fungsi :


a.	perumusan dan pelaksanaan kebijakaan teknis di bidang pembinaan data dan informasi pertahanan;


b.	penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan sistem, dukungan teknis operasional, persandian dan administrasi serta teknologi informasi pertahanan;


c.	pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem, dukungan teknis operasional, persandian dan administrasi serta teknologi informasi pertahanan;


d.	pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengembangan sistem, dukungan teknis operasional, persandian dan administrasi serta teknologi informasi pertahanan;


e.	penyiapan bahan administrasi pembinaan sumber daya manusia pranata komputer dan persandian; dan

f.	penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data dan informasi, dokumentasi, kepustakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

« kembali



PUSAT KEUANGAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Pusat Keuangan selanjutnya disebut Pusat Keuangan, adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.


(2)	Pusat Keuangan dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan disebut Kapusku.


Pusat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang pembinaan dan administrasi keuangan serta pendayagunaan sumber dana pertahanan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Keuangan menyelenggarakan fungsi :


a.	perumusan dan pelaksanaan kebijakaan teknis di bidang keuangan pertahanan;


b.	pengelolaan keuangan termasuk devisa dan bantuan proyek pertahanan;


c.	pengendalian pencocokan dan penelitian pertanggungjawaban keuangan dan tagihan regularisasi;


d.	pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan pertahanan;


e.	pembinaan pelayanan administrasi keuangan pertahanan;

f.	pembinaan fungsi dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan pertahanan;

g.	pelaksanaan pengendalian keuangan meliputi pencocokan penelitian dan perhitungan pertanggungjawaban keuangan pertahanan;

h.	pelaksanaan pengelolaan penerimaan, kerugian dan pelaporan penerimaan pendapatan negara pertahanan;

i.	pelaksanaan rekonsiliasi laporan akuntansi keuangan dengan laporan akuntansi barang milik negara pertahanan;

j.	penyiapan rumusan, penyusunan laporan keuangan pertahanan; dan

k.	penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data dan informasi, dokumentasi, kepustakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

« kembali



PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI




(1)	Pusat Komunikasi Publik selanjutnya disebut Pusat Kompublik adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.


(2)	Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh kepala Pusat Komunikasi Publik disebut Kapus Kompublik


Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang informasi penyelenggaraan pertahanan negara.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Kompublik menyelenggarakan fungsi :


a.	perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi pertahanan;


b.	penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemberitaan , opini dan kerjasama informasi pertahanan;


c.	pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberitaan, opini dan kerjasama informasi pertahanan;


d.	pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis dan perijinan di bidang pemberitaan, opini dan kerjasama informasi pertahanan; dan



e.	penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data dan informasi, dokumentasi, kepustakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

« kembali



PUSAT REHABILITASI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Pusat Rehabilitasi selanjutnya disebut Pusat Rehab adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.


(2)	Pusat Rehabailitasi dipimpin oleh Kepala Pusat Rehabilitasi disebut Kapusrehab.


Pusat Rehab mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan rumah sakit.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Rehab menyelenggarakan fungsi :


a.	penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakaan teknis di bidang rehabilitasi penyandang cacat personel pertahanan;


b.	penyiapan dan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan rumah sakit;


c.	pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan rumah sakit;


d.	pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis dan perijinan di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan rumah sakit; dan


e.	penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data dan informasi, dokumentasi, kepustakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.