Sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem politik dan ekonomi. Demokrasi yang kita rasakan sekarang memerlukan proses yang panjang. Salah satu sistem demokrasi yang pernah dijalankan oleh Indonesia adalah demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 hingga 1965. Show
Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Kenapa Demokrasi Terpimpin?Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis di masa demokrasi liberal. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara. Selain itu, pergantian kabinet terjadi berulang kali di masa demokrasi liberal, sehingga program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya, pembangunan ekonomi pun tidak berlangsung dengan lancar. Konstituante juga gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan UUDS 1950 kembali ke UUD 1945. Karena usulan tersebut mengundang pro-kontra di kalangan anggota konstituante, diadakanlah pemungutan suara. Hasilnya, 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945, sementara 199 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945. (Baca juga: 5 Fakta Penting Tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959) Namun, hasil pengumpulan suara tidak dapat dijalankan karena anggota yang menyetujui usulan Presiden Soekarno tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:
Kalau begitu, apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan sistem demokrasi lainnya? Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas di masa demokrasi terpimpin. Anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya. Tidak hanya partai politik, pers pun dikekang dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat. Beberapa oknum membatasi kebebasan pers, sehingga bangsa Indonesia dikenal menutup diri saat itu. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat. Mereka dibekali senjata dan ditugaskan sebagai pelindung, khususnya bagi Presiden Soekarno. Paham komunis juga menyebar dengan cepat, khususnya karena terdapat hubungan timbal-balik antara PKI dengan Presiden Soekarno.
Apa yang dimaksud dengan Demokrasi Terpimpin? Pengertian Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Sistem pemerintahan ini dikenal juga dengan istilah ‘terkelola’ yaitu suatu pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah dibawah pemerintahan penguasa tunggal. Pada pelaksanaan sistem pemerintahan ini, warga negara atau rakyat tidak memiliki peran yang signifikan terhadap segala kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah melalui efektivitas teknik kinerja humas yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari sistem demokrasi terpimpin adalah:
Baca juga:
Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin1. Kekuasaan PresidenPada sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa tertinggi di dalam suatu negara. Di Indonesia sistem pemerintahan ini diberlakukan pada 5 Juli 1959, dimana negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu. Dengan berlakukan sistem demokrasi terpimpin, presiden Soekarno pada masa itu dapat mengubah berbagai peran dari wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya, khususnya di bidang politik. 2. Peran Partai Politik TerbatasPada masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi sangat terbatas. Keberadaan partai politik seolah-olah hanya untuk menjadi pendukung berbagai kebijakan presiden Soekarno. 3. Peran Militer Semakin BesarPada masa demokrasi terpimpin, peran militer di Indonesia sangat kuat. Masa itu militer memiliki dua fungsi (dwifungsi), yaitu sebagai garda pertahanan negara dan juga berperan pada pemerintahan. Kuatnya peran militer pada pemerintahan ternyata mengakibatkan kekacauan politik di Indonesia. 4. Paham Komunisme BerkembangPada masa itu, hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin baik. Dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik sehingga paham komunisme berkembang pesat pada masa itu. 5. Anti Kebebasan PersPers yang memiliki peran sebagai penyambung suara rakyat pada sistem politik dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pers tersebut membuat sebagian besar media menutup diri dan tidak berani mengedarkan berita karena adanya ancaman dicekal. 6. Sentralisasi Pemerintah PusatSistem demokrasi terpimpin menimbulkan ketidakadilan, salah satunya adalah pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Peran partai politik semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga menimbulkan kekacauan. 7. Terjadi Pelanggaran HAMKebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, dan peran militer yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Pelanggaran HAM (baca: Pengertian HAM) sering dilakukan oleh pemerintah jika menemukan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah. Baca juga: Pengertian Demokrasi Pancasila Dampak Demokrasi TerpimpinDemokrasi terpimpin berlaku sebagai sistem pemerintahan Indonesia sejak presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959. Inilah awal berlakunya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin atau dikenal dengan rezim orde lama. Adapun beberapa dampak dari sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut: 1. Dampak Positif
2. Dampak Negatif
Sistem pemerintahan ini juga memberikan dampak besar bagi situasi politik di Indonesia kala itu. Adanya kepemimpinan kaum borjouis dan PKI membuat banyak masyarakat melakukan penolakan. Ditambah lagi maraknya korupsi di kalangan birokrat dan militer mengakibatkan pendapatan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan drastis. Tidak hanya itu, inflasi yang cukup parah juga terjadi sebagai akibat tidak stabilnya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu. Baca juga:
Latar Belakang Demokrasi TerpimpinBerawal dari deklarasi wakil presiden Dr. H. Mohammad Hatta kala itu, dimana ia menganjurkan pentingnya untuk membentuk partai-partai. Hal tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia yang akhirnya terbentuklah 40 partai politik pada masa itu. Namun, ternyata keberadaan partai-partai politik tersebut tidak memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Adanya partai politik justru mengakibatkan perpecahan di pemerintahan sehingga kabinet-kabinet tidak bisa bertahan hingga 2 tahun. Melihat hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian mencetuskan sistem demokrasi terpimpin dengan alasan berikut:
Baca juga: Pengertian Politik Di atas tadi adalah ulasan singkat mengenai pengertian demokrasi terpimpin, ciri-ciri, sejarah, dan dampak sistem pemerintahan ini bagi Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu. |