Apa saja yang bisa anda lakukan untuk ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa

26/12/2019 14:05:36

Jakarta, 26/12/2019 Kemenkeu - Pemerintah merancang 3 (tiga) strategi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2020. Pertama, penguatan neraca perdagangan. Kedua, penguatan permintaan domestik. Ketiga, transformasi struktural.

Dikutip dari situs Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), pertama, untuk strategi penguatan neraca perdagangan, pemerintah akan meningkatkan ekspor melalui pengembangan hortikultura berorientasi ekspor dan percepatan perundingan internasional. Selain itu, Pemerintah juga mengurangi ketergantungan impor melalui sinergi BUMN dalam percepatan mandatori Biodiesel 30% (B30), restrukturisasi PT Tuban Petrochemical Industries (TPI) / dan anak perusahaannya PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), serta pengembangan usaha gasifikasi batubara.

Kedua, dari sisi penguatan permintaan domestik, Pemerintah akan meningkatkan konsumsi masyarakat melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerapan Kartu Prakerja, dan kemudahan Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kemudian, untuk meningkatkan konsumsi Pemerintah, akan dilakukan dengan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah. “Lalu yang terpenting adalah peningkatan investasi. Kita akan mengejarnya dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja; perbaikan ekosistem ketenagakerjaan; percepatan penyelesaian dan penetapan RT/RW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota; serta percepatan pelaksanaan pengadaan tanah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto pada acara Outlook Perekonomian dan Strategi Kebijakan Pemerintah Tahun 2020, Jumat (20/12) di Kemenko Perekonomian, Jakarta. Ketiga, untuk transformasi struktural, dilakukan melalui revitalisasi industri pengolahan, transformasi sektor jasa, transformasi pertanian, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan hilirisasi pertambangan.

“Program Quick Wins terkait ini, antara lain pengembangan litbang industri farmasi, pengembangan usaha dan riset green energy serta katalis, kemitraan pertanian berbasis teknologi, pengembangan asuransi pertanian, pengembangan kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang,” pungkasnya. (nr/ds)

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 5,07. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana Covid-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina.

Pada triwulan II, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru di mulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi.

Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%, merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif.

Para pengamat ekonomi dan Lembaga Internasional (IMF, Bank Dunia, OECD) memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi namun resesi ringan (mild recession) karena kontraksi ekonomi diperkirakan “hanya” sekitar -3%-0% dan tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 triwulan.

Sinergi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah.

Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun.

Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan III. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Selanjutnya triwulan IV, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021, diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara siginifkan.

Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekpansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergy antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait.

Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan.

Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Mari bekerjasama dan membangun sinergi untuk memulihkan perekonomian nasional. The only thing that will redeem mankind is cooperation.(Bertrand Russell)

Penulis : Edward UP Nainggolan, Kakanwil DJKN Kalimantan Barat

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah mengubah interaksi jual-beli di pasar. Beberapa industri mengalami keterpurukan yang sangat dalam, beberapa lainnya mendapat mendapat keuntungan dari musibah yang terjadi, namun secara keseluruhan perekonomian Indonesia telah mengalami kontraksi yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, Berbagai strategi sudah dan akan diterapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu dikaji lagi dengan memperhatikan situasi perekonomian saat ini, estimasi penemuan dan pendistribusian vaksin, serta jangka waktu manfaat dari kebijakan itu sendiri.

Situasi perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak sehat. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan Year on Year pada kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% saja. Data pada kuartal kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar -5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan negatif, seperti Industri transportasi yang mengalami pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar -30,84%. Akan tetapi, beberapa sektor masih mengalami pertumbuhan positif, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air.

Perekonomian nasional dari segi pengeluaran pun semakin melengkapi data penurunan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada kuartal kedua tahun 2020, data mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar -5,51%, pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar -6,90%, ekspor tumbuh sebesar -11,66%, dan impor tumbuh sebesar -16,96%. Data-data tersebut mengkonfirmasi kontraksi yang dialami oleh sebagai besar sektor industri yang beroperasi di Indonesia.

Penurunan yang cukup signifikan dalam ekonomi mendesak diciptakannya vaksin untuk mengatasi pandemi covid-19 ini dan membuat keadaan kembali normal. Sebuah penelitian yang diadakan oleh Center for Global Development memprediksi bahwa terdapat 50% kemungkinan vaksin akan ditemukan pada April 2021, dan pada akhir 2021 kemungkinan tersebut meningkat menjadi 85%. Selain itu, kemungkinan vaksin berhasil didistribusikan ke seluruh populasi dunia pada September 2023. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan yang dibuat dengan kemungkinan yang ada sehingga target pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat dicapai.

Berdasarkan perkiraan yang dibuat Asian Development Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai angka 5,3%. Prediksi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa ekonomi Indonesia (dalam data terlampir di bawah, per September 2020) sudah kembali stabil dan virus Covid-19 sudah terkendali dengan adanya vaksin. Asumsi pertumbuhan ekonomi dengan besaran tersebut juga didukung oleh sektor ekonomi yang permintaannya justru melonjak disaat pandemi mengguncang Indonesia. Pada bulan Maret 2020, penjualan online melonjak 320% dari total penjualan online awal tahun. Lonjakan semakin tajam terjadi, penjualan online April 2020 tercatat meningkat 480% dari Januari 2020. Terperinci, pada bulan Maret 2020 penjualan tertinggi ada pada Makanan dan Minuman, yaitu meningkat 570% dari penjualan di Januari 2020. Penjualan terendah adalah produk olahraga yang hanya meningkat 170% dari penjualan Januari. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa consumers’ goods cenderung meningkat penjualannya dari sektor lainnya.

Dalam mengkaji kebijakan yang perlu ditetapkan, perlu diperhatikan 3 situasi yang akan terjadi dan tujuan yang perlu dicapai dalam setiap situasi. Situasi pertama adalah selama vaksin belum ditemukan, yaitu mulai dari saat ini sampai April 2021 atau akhir 2021. Pada situasi tersebut, pemerintah perlu berfokus pada strategi mempertahankan ekonomi sampai vaksin ditemukan. Berikutnya situasi kedua adalah masa transisi, yaitu selama vaksin telah ditemukan, tetapi belum didistribusikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dalam situasi ini, fokus dalam ekonomi berkembang dari sekedar bertahan menjadi berkembang dan persiapan untuk kembali bangkit. Situasi terakhir adalah masa pasca pandemi yaitu setelah vaksin telah didistribusikan sepenuhnya dan secara efektif menghentikan pandemi covid-19. Dalam situasi ini, fokus tujuannya adalah bagaimana cara menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam situasi pertama di mana vaksin belum ditemukan dan tujuan nasional berfokus untuk mempertahankan ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan. Kebijakan yang diterapkan dalam situasi ini merupakan kebijakan yang memiliki jangka pendek, sesuai dengan tujuannya untuk mempertahankan ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan yang dilakukan bersifat sementara dan akan berubah seiring waktu berjalan.

Salah satu kebijakan yang diberikan dapat berupa pembinaan untuk UMKM. Sebagai bentuk usaha yang memiliki proporsi sebesar 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian utamanya pada UMKM. masalah yang dialami oleh UMKM adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan PSBB yang membuat toko-toko fisik menjadi sepi pengunjung sehingga transaksi jual-beli yang berkurang. Oleh karena itu pembinaan berupa pelatihan dan pemberian bantuan finansial dapat menjadi jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh UMKM.

Pelatihan dan pemberian bantuan finansial tersebut perlu dilakukan dengan efektif dan efisien. Pada awal masa pandemi di Indonesia, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kebijakan pembinaan kepada para korban PHK dengan memberikan pelatihan gratis melalui kartu prakerja. Sayangnya, materi dari pelatihan tersebut dinilai kurang tepat sasaran dan penggunaan anggaran sebesar 20 triliun rupiah menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan dapat dilakukan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan atau bersifat on-demand. Mengingat setiap UMKM memiliki masalah masing-masing yang perlu diselesaikan, program konsultasi dan mentoring secara langsung dapat dilakukan oleh pelaku UMKM dengan para ahli manajemen dan keuangan. Penerapan pelatihan tersebut juga dapat membuat para pelaku UMKM menjadi melek finansial sehingga dapat memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah dengan benar. Tidak hanya menguntungkan pihak UMKM, kebijakan ini juga dapat membuka lapangan kerja bagi para ahli manajemen dan keuangan.

Berikutnya dalam situasi kedua di mana vaksin telah ditemukan tapi belum didistribusikan sepenuhnya dan tujuan nasional berfokus untuk mulai mengembangkan ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat diberlakukan. Kebijakan yang diberlakukan mulai bersifat ekspansif untuk kembali menstimulus perekonomian nasional. Masa transisi ini justru menjadi masa yang krusial karena masyarakat harus siap dalam menyambut tatanan sosial ekonomi yang akan segera kembali normal. Pada masa ini, ketergantungan terhadap pemerintah perlu dikurangi dan bantuan yang diberikan pun dapat lebih berfokus pada manfaat jangka panjang.

Untuk situasi terakhir di mana vaksin telah ditemukan dan didistribusikan sepenuhnya dan tujuan nasional berfokus untuk mulai mengembangkan ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat dijalankan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada situasi seperti ini perlu lebih berfokus pada tujuan jangka panjang. Perlu diingat bahwa kecepatan rebound dalam ekonomi tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di jangka panjang. Rebound ekonomi di China yang terjadi dengan cepat tetapi penuh risiko merupakan contohnya. Rebound tersebut terjadi lantaran pemerintah meningkatkan pengeluarannya guna menstimulus perekonomian, namun tidak pengeluaran tersebut kurang memiliki manfaat jangka panjang.

Peristiwa tersebut menjadi pelajaran untuk mengurangi tendensi masyarakat untuk bergantung pada bantuan dari pemerintah. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah akan menjadi ancaman karena dana pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu penyesuaian alokasi anggaran kepada hal-hal yang memberikan manfaat pada jangka panjang. investasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur dan pendidikan perlu digencarkan.

Investasi pada infrastruktur yang padat karya akan memberikan banyak manfaat dalam jangka panjang. Pertama, penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang akan meningkat, memberikan sumber penghasilan jangka panjang kepada masyarakat. Kedua, manfaat dari infrastruktur yang dibangun memberikan nilai guna yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Ketiga, pembangunan infrastruktur dalam industri pariwisata akan meningkatkan minat masyarakat mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Industri pariwisata yang saat ini sedang mengalami kemunduran pun dapat segera menyambut momen kebangkitannya.

Hal berikutnya yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian bahkan kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang adalah investasi pada pendidikan. Investasi pada pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional. Semakin tinggi daya saing akan meningkatkan membuka kesempatan pekerjaan dan meningkatkan pemasukan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, investasi pada pendidikan juga dapat diutamakan kepada guru sebagai infrastruktur terdepan sehingga juga membuka lapangan pekerjaan bagi para guru dan meminimalisir kesenjangan pendidikan yang ada saat ini.