Yang bukan termasuk ciri-ciri dari sistem presidensial adalah

Tuliskan anggota keluargamu dan tugas utamanya di rumah

apa saja kerugian radikalisme

Kenapa perjuangan melawan Belanda disebut juga sebagai sejarah kelahiran Pancasila

1. Informasi tertentu (what is Borrowed)2. I am sorry=ungkapan....3.See you later=ungkapan ...4. Thank you = ungkapan ...

kenapa kerajaan Sriwijaya merupakan tonggok sejarah kelahiran Pancasila

lengkapi kata berikut _ _ k _ _ dari pertanyaan sikap positif yang ditampilkan dari pokok pikiran pembukaan undang-undang 1945 dalam hal persatuan di … lingkungan masyarakat adalah

tulislah latar belakang dasar kelahiran Pancasila

Bacalah pasal 26 s/d 34 UUD NRI Tahun 1945. Lakukan identifikasi 5 pasal yang memuat tentang hak warga negara dan 5 pasal yang memuat kewajiban warga … negara!

tulisan tujuan Pancasila sebagai ideologi menurut darji damaradjo

bola mengqpa bentuknyalingakaran

Merdeka.com - Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang memakai sistem pemerintahan presidensial. Apa sih pemerintahan presidensial itu? Supaya kamu mengerti, kita bisa langsung membahas tentang ciri-ciri pemerintahan presidensial. Berikut ini adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

1. Penyelenggara negara ada di tangan presiden. Presiden punya peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden nggak dipilih oleh parlemen, tapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang punya asas Langsung, Bebas, Rahasia, Umum, Jujur, dan Adil. Otomatis presiden langsung bertanggung jawab ke rakyat.

2. Kabinet atau staf menteri dibentuk oleh presiden. Kabinet nggak bertanggung jawab ke parlemen atau legislatif. Kabinet cuma bertanggung jawab ke presiden.

3. Presiden nggak bertanggung jawab ke parlemen karena dia nggak dipilih oleh parlemen, tapi oleh rakyat.

4. Presiden nggak bisa membubarkan parlemen seperti di sistem parlementer.

5. Parlemen punya kekuasaan legislatif dan punya jabatan jadi lembaga perwakilan. Karena ini adalah lembaga perwakilan, anggotanya dipilih oleh rakyat.

6. Presiden nggak ada di pengawasan langsung parlemen.

Nggak cuma punya kelebihan saja, sistem pemerintahan ini juga punya kekurangan misalnya saja kekuasaan eksekutif ada di luar pengawasan legislatif hingga bisa mendapatkan kekuasaan mutlak, sistem pertanggungjawabannya mutlak, dan pembuatan kebijakan umum biasanya hasil dari tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga makan waktu yang lama. Namun, sistem ini lebih jelas kekuasaannya karena masa jabatan eksekutif lebih jelas di jangka waktu tertentu.

Sudah jelas kan tentang ciri-ciri pemerintahan presidensial? Ternyata, banyak banget hal penting yang perlu kita tahu tentang sistem pemerintahan negara kita. Nah, kamu mau kan belajar tentang bab PKN yang satu ini?

Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial?

Presiden kepala negara juga kepala pemerintahan
Kepala pemerintahan adalah perdana menteri
Presiden memiliki hak prerogratif
Presiden dipiih langsung atau melalui badan perwakilan
Semua jawaban benar

Jawaban: B. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Lembaga negara yang bertugas mengadili sengketa pemilu adalah? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Sistem presidensi atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu:[1]

Presiden yang dipilih rakyat
Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, kedudukan presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Pendalaman teori	Republik konstitusional	Monarki konstitusional
Presidensial	Semipresidensial	Parlementer	Parlementer
Kepala negara	Presiden	Raja/Ratu
Kepala pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri
Sifat kepala negara	Populer	Seremonial
Sifat kepala pemerintahan	Populer	Seremonial	Populer
Kekuasaan kepala negara	Pemisahan atau pembagian	Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)	seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)	Tidak ditentukan jangka waktu
Masa pemilihan umum presiden	ditentukan jangka waktu (4-6 tahun)	–
Masa pemilihan umum legislatif	tepat waktu	berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menter
Kekuasaan negara	Pemisahan atau pembagian	Hanya pemisahan
Pemegang kekuasaan	Eksekutif	Legislatif
Hak prerogratif untuk eksekutif	Presiden	Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara	Presiden	Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut	Presiden	Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet	ya	tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif	tidak	ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif	tidak	ya
Posisi eksekutif	Partai politik dan profesional	Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Hubungan legislatif dan eksekutif	harus lepas dari jabatan legislatif	merangkap sebagai jabatan legislatif
Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif	sejajar	legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif
Pembubaran legislatif oleh eksekutif	tidak	ya
Keputusan kepala negara	tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak)	dapat diubah melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih	ya	tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif	ya	tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara	tidak tentu	hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara	ya	tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif	Presiden	Perdana Menteri
Pemilihan kepala negara	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan kepala pemerintahan	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	ditunjuk Presiden	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)
Hukuman kepada kepala negara	Pemakzulan	Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan	Pemakzulan	Mosi tak percaya
Lingkungan Istana Negara	kalangan umum	pribadi
Posisi elite/orang kaya	setara	dianggap bangsawan/feodal

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:

Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:

Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun, dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat pengkaderan untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas.
Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

Afghanistan
Angola
Argentina
Benin
Bolivia
Brasil
Burundi
Chili
Filipina
Kolombia
Komoro
Republik Kongo
Kosta Rika
Siprus
Republik Dominika
Ekuador
El Salvador
Gambia
Ghana
Guatemala
Honduras
Indonesia
Kenya
Liberia
Malawi
Maladewa
Meksiko
Myanmar
Nikaragua
Nigeria
Palau
Panama
Paraguay
Seychelles
Sierra Leone
Sudan Selatan
Sudan
Suriname
Turkmenistan
Amerika Serikat
Uruguay
Venezuela
Zambia
Zimbabwe

Azerbaijan
Belarus
Kamerun
Republik Afrika Tengah
Chad
Guinea (Guinea-Conakry)
Guinea Khatulistiwa
Pantai Gading (Ivory Coast)
Kazakhstan
Mozambik
Namibia
Peru[2]
Rwanda
Korea Selatan
Tanzania
Togo
Uganda
Uzbekistan
Vietnam
Yaman

Sistem parlementer
Sistem semipresidensial

^ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/134322/constitutional-law/256930/Monarchical-systems
^ Meskipun ada jabatan perdana menteri, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_presidensial&oldid=21505033"