Dalam Tata Urutan Perundangan Indonesia terdapat Peraturan Daerah atau PERDA, bagaimana sich sebenarnya Proses Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA), apakah sama dengan Tahapan Pembentukan Undang-Undang yang sudah saya tuliskan sebelumnya...? Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui tahapan sebagai berikut : 1. Tahapan Pengajuan Peraturan Daerah (PERDA) Pada tahap ini, pengajuan rancangan peraturan daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD. Pengajuan Rancangan Perda oleh Kepala Daerah Proses pengajuan rancangan peraturan daerah dari kepala daerah adalah sebagai berikut. a. Konsep rancangan peraturan daerah disusun oleh dinas atau biro yang berkaitan dengan perda yang dibuat. b. Konsep rancangan perda yang telah disusun diajukan kepada biro hukum untuk dilakukan pemeriksaan secara teknis. c. Biro hukum selanjutnya mengundang dinas atau biro yang mengajukan rancangan perda untuk melakukan penyempurnaan konsep rancangan perda yang bersangkutan. d. Biro hukum menyerahkan hasil penyempurnaan rancangan perda kepada kepala daerah untuk disetujuinya. e. Konsep rancangan perda yang telah disetujui oleh kepala daerah berubah menjadi rancangan peraturan daerah. f. Rancangan peraturan daerah kemudian oleh kepala daerah disampaikan kepada ketua DPRD yang disertai dengan surat pengantar untuk memperoleh persetujuan dari DPRD. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Proses pengajuan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD adalah sebagai berikut. a. Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima anggota DPRD. b. Usulan rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam sidang paripurna DPRD. c. Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD dilakukan oleh anggota DPRD bersama kepala daerah. 2. Tahap Pembahasan dalam Sidang DPRD Setelah proses pengajuan tersebut di atas, akan dilakukan pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahap sebagai berikut. Pada tahap ini dilakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD. Rancangan perda yang datang dari kepala daerah, penyampainnya dilakukan oleh kepala daerah, sedang yang datang dari DPRD penyampaiannya dilakukan oleh pimpinan gabungan komisi. Pada tahap ini adalah acara pemandangan umum. Pemandangan umum tentang rancangan perda yang datang dari kepala daerah dilakukan oleh anggota fraksi, dan kepala daerah yang memberikan jawaban atas pemandangan umum tersebut. Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD, pemandangan umum disampaikan oleh kepala daerah, dan DPRD memberikan jawaban atas pendapat kepala daerah. Pada tahap ini adalah kegiatan rapat komisi atau gabungan komisi yang dihadiri oleh kepala daerah. Tujuan dalam kegiatan rapat ini adalah memperoleh kesepakatan tentang rancangan perda antara kepala daerah dan DPRD. Kegiatan dalam tahap keempat adalah sidang paripurna untuk mengambil keputusan dan persetujuan DPRD atas rancangan perda. Setelah diputuskan dan disetujui, maka rancangan perda ditetapkan dan ditanda tangani oleh kepala daerah dan DPRD. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman peraturan daerah pada lembaran daerah. Demikianlah tentang Proses Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA), semoga bermanfaat. Gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari indonesia merupakan pelanggaran atau perilaku yang tidak sesuai dengan pancasila sila ke-… Gerakan separatis prri permesta dilakukan oleh perwira-perwira militer. meraka membentuk dewan-dewan di wilayah sumatera dan sulawesi. salah satu dewa … Gerakan servis setinggi dada / depan dada dalam permainan bulu tangkis dinamakan Guna melihat hasil penggabungan sementara sebelum dicetak dapat dilakukan dengan cara klik ikon Gerbang and akan menghasilkan nilai true hanya jika semua inputnya bernilai Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. keterangan tersebut merupakan fungsi hadis … Hadis yang tidak dapat digunakan untuk dalil dalam menentukan permasalahan hukum adalah hadis Grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan adalah … Hak asasi manusia memiliki beberapa sifat, salah satunya universal. dalam uud nri tahun 1945, sifat tersebut tercermin dalam pernyataan Hadis rasulullah tentang berpikir kritis dan perintah mempersiapkan bekal diakhirat diriwayatkan oleh imam Nilai nilai Pancasila yang tidak berubah dan pelaksanaanya menyesuaikan perkembangan jaaman merupakan kedudukan Pancasila yang. Uud 1945 sebagai konsentusi dapat di rubah. Tuliskan syarat mengubah uud 1945 sesuai pasal 37 uud 1945. Mengenal kemampuan diri sendiri dan memiliki sikap yang baik merupakan hal yang di perlukan untuk mencapai?. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, agama, dan mata pencaharian yang berbeda-beda yang disebut dengan istilah keberagaman …. Jelaskan wujud bahwa para pendiri negara senantiasa senantiasa mendahulukan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Peraturan yg berisi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu ditetapkan pada. Bagaimana pendapatmu tentang 2 kekurangan dan 2 kelebihan presidential Threshold. . pak tino adalah guru olahraga di smp kebangsaan. di sekolah tersebut hanya ada satu lapangan yang digunakan untuk olahraga bola voli dan basket. sua … Paparkan perkembangan ekonomi Indonesia dari masa penjajahan sampai reformasi. .adanya pembatasan partai politik, kebebasan berbicara merupakan masa penerapan pancasila pada saat pemerintahan presiden.... * 2 poin soeharto ir. so …
Jumat, 17 Desember 2021 | 08:00 WIB
 Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kebupaten/Kota menurut Undang-Undang.
Bobo.id - Teman-teman, pernahkah kamu mengetahui proses pembuatan peraturan daerah? Sebelumnya kita mempelajari proses pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Saat ini kita belajar mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yuk, cari tahu bersama! Baca Juga: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Perda Provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Page 2
Page 3
Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kebupaten/Kota menurut Undang-Undang.
Bobo.id - Teman-teman, pernahkah kamu mengetahui proses pembuatan peraturan daerah? Sebelumnya kita mempelajari proses pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Saat ini kita belajar mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yuk, cari tahu bersama! Baca Juga: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Perda Provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News |
Uraikan bagaimana proses penyusunan peraturan daerah di daerahmu
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketiadaan Inc.
