Upaya yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya adalah

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Setiap tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi. Sebanyak 416.752 kasus bersumber dari peradilan agama sedangkan 14.719 kasus bersumber dari lembaga layanan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dan mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam mengatasi kasus kekerasan dan pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan pengumpulan data sekunder dan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan telah ada perundang-undangan yang mengaturnya terutama mengenai KDRT yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari aparat penegak hukum, korban, keluarga korban, dan masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan .