Sebutkan hasil sidang PPKI tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945

Table of Contents Show

Sidang PPKI 19 Agustus 1945
Sidang PPKI ke-3 22 Agustus 1945
Related : Hasil Sidang PPKI 1, 2, 3 (Lengkap dan Singkat)
1. Disahkannya UUD 1945
2. Pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
3. Pembentukan Komite Nasional
B. Hasil Sidang Kedua PPKI
1. Pembagian Provinsi di Indonesia
2. Membentuk Komite Nasional Daerah
3. Pembentukan Departemen dan Menteri
C. Hasil Sidang Ketiga PPKI
1. Pembentukan Komite Nasional Pusat
2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI)
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Video yang berhubungan

Apa saja hasil sidang PPKI pada tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945 secara lengkap beserta sejarah berdirinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan tema yang akan kita bahas pada artikel kali ini secara singkat dan jelas. Dari namanya tersebut sudah jelas bahwa tugas PPKI adalah untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah berdirinya PPKI atau dalam bahasa jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai berhasil mengadakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang pertama PPKI berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang ke dua pada 19 Agustus 1945 dan sidang ke tiga dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945. Nah mungkin kalian sedang mencari jawaban atas beberapa pertanyaan seperti kapan PPKI didirikan? Siapa saja anggota PPKI? Apa tujuan berdirinya PPKI? Sebutkan hasil sidang PPKI tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945 secara lengkap? berikut akan kami ulas, secara ringkas.

Hasil Sidang PPKI

Baca Juga: Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Apa saja hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945? Pada sidang pertama ini, menghasilkan 3 keputusan penting, antara lain :

Keputusan pertama : Mengesahkan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945
Keputusan kedua : Memilih presiden dan wakil presiden. Jabatan presiden dipilih Ir Soekarno, sementara wakilnya yakni Drs. Mohammad Hatta. Pemilihan kedua tokoh ini merupakan usulan dari Otto Iskandardinata.
Keputusan ketiga : Pembentukan Komite Nasional. Tugas komite ini yaitu untuk membantu Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk.

Dari hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dapat disimpulkan bahwa, sidang tersebut hanya menghasilkan keputusan-keputusan antara lain mengesahkan UUD 45, memilih Presiden dan Wakil Presiden dan pembentukan Komite Nasional untuk membantu Presiden.

Artikel Menarik : Makna Proklamasi Bagi Bangsa Indonesia

Sidang PPKI 19 Agustus 1945

Apa saja hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945? Berikut ini hasil keputusan-keputusan sidang ke dua PPKI, meliputi :

Keputusan pertama : Pembagian wilayah di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari delapan provinsi, yaitu : Sumatera, Jawatim, Jateng, Jabar Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
Keputusan kedua : Pembentukan Komite Nasional di tingkat daerah-daerah.
Keputusan ketiga : Membentuk dan menetapkan 12 departemen dan menetapkan menterinya. Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kemakmuran, Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Departemen Pengajaran, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Sosial, Departemen Keamanan Rakyat, Departemen Penerangan.

Dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 atau sidang kedua, dapat disimpulkan bahwa menghasilkan 3 keputusan meliputi pembagian wilayah Indonesia yang baru merdeka, pembentukan komite di tingkat daerah, dan membentuk departemen-departemen berjumlah 16.

Artikel Menarik: Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan

Sidang PPKI ke-3 22 Agustus 1945

Apa saja hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945? Berikut ini keputusan atau hasil sidang ke 3 PPKI, meliputi :

Keputusan pertama : Pembentukan Komite Nasional
Keputusan kedua : Membentuk PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang diketuai oleh Ir.Soekarno. Pembentukan PNI pada awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai di Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat.
Keputusan ketiga : Pembentukan BKR atau singkatan dari Badan Keamanan Rakyat.

Berdirinya PPKI merupakan lanjutan dari badan yang sebelumnya telah terbentuk yakni BPUPKI atau singkatan dari (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Artinya BPUPKI berdiri sebelum PPKI, tepatnya didirikan pada 1 Maret 1945. Tanggal berdirinya BPUPKI tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang bernama Hirohito. Mengapa BPUPKI dibubarkan dan diganti PPKI? Kapan BPUPKI dibubarkan? BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, tugas yang telah dilakukan yaitu menyusun rancangan UUD (Undang-Undang Dasar) bagi Indonesia merdeka. Ada juga yang berpendapat bahwa pembubaran BPUPKI karena alasan terlalu cepat dalam keputusan terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. BPUPKI akhirnya dibubarkan pada tanggal 7 Agustus, kemudian Jepang membentuk badan baru bernama PPKI.

Baca Juga : Tokoh-Tokoh Sekitar Proklamasi Kemerdekaan

Berdirinya PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat, Saigon oleh Jendral Terauchi selaku panglima armada Jepang untuk Asia Tenggara. Ir. Soekarno kemudian dipercaya untuk menjadi ketuanya. Pada awal pembentukan, PPKI memiliki anggota berjumlah 21 orang meliputi 12 dari Jawa, 3 dari Sumatera 2 Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara, 1 orang golongan Tionghoa dan 1 orang dari Maluku. Tetapi kemudian susunan keanggotaan PPKI ditambah 6 orang tanpa diketahui oleh pemerintah Jepang. Anggota yang ditambahkan antara lain bernama Sayuti Melik (anggota), Iwa Kusumasumantri (anggota), Kasman Singodimejo (anggota), Ki Hajar Dewantara (anggota) dan Achmad Soebardjo sebagai penasehat. Setelah beberapa hari dibentuk, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) langsung mengadakan sidang. Seperti penjelasan di atas, PPKI berhasil mengadakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang PPKI dilangsungkan pada tanggal 18,19 dan 20 Agustus 1945. Secara umum, tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk melanjutkan tugas yang telah dilakukan oleh bada sebelumnya, yakni BPUPKI dalam upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain masalah tentang kemerdekaan, pembentukan PKI juga bertujuan untuk membentuk tatanan atau struktur sebuah negara.

Artikel Terkait Sejarah Kemerdekaan Indonesia :

Itulah pembahasan Hasil Sidang PPKI pada Tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945 beserta sejarah berdirinya PPKI secara lengkap dan singkat. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Baca juga artikel terkait dengan sejarah kemerdekaan Indonesia berikut ini. Terimakasih

Share ke teman kamu:

Tags : Kemerdekaan

Apa saja hasil sidang PPKI Pertama, Kedua dan Ketiga? – PPKI adalah organisasi pada masa awal-awal kemerdekaan republik Indonesia. Organisasi ini dibentuk setelah BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Tujuan dari pembentukan PPKI adalah untuk melanjutkan dan menjalankan tugas-tugas dari BPUPKI.

Tugas tersebut berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu mempersiapkan sekaligus menyegerakan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain untuk persiapan kemerdekaan, PPKI juga dibentuk untuk merumuskan dasar negara sampai lembaga negara. Hal-hal praktis yang menyangkut negara akan menjadi tugas PPKI.

Setelah Jepang kalah dari peperangan pasifik pada tanggal 14 Agustus 1945, PPKI akhirnya berhasil diangkat menjadi badan nasional yang anggotanya pun jadi ikut bertambah 6 orang, tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan lagi milik Jepang, melainkan badan nasional yang asli adalah milik Indonesia.

Dalam mempersiapkan kemerdekaan, banyak berbagai peristiwa penting yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Buku berjudul Bunga Rampai Sejarah Indonesia oleh Moehkardi merangkum kejadian-kejadian besar yang menjadi perjalanan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini.

Selain ditugaskan untuk menyelesaikan, sekaligus mengesahkan rancangan undang-undang dan falsafah negara, PPKI juga harus bermusyawarah untuk menentukan cara penyampaian dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.

SEJARAH HUKUM INDONESIA Seri Sejarah Hukum

Sehari setelah proklamasi, PPKI berhasil mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mengesahkan beberapa hal. Sidang pertama ini difokuskan untuk membahas pemimpin negara dan dasar negara. Berikut adalah hasil sidang pertama PPKI:

1. Disahkannya UUD 1945

Hasil pertama dari sidang PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengandung landasan idealisme haruslah disahkan. Maka dari itu, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum disahkan, rancangan batang tubuh UUD 1945 dibuat oleh organisasi BPUPKI.

Selain mengesahkan UUD 1945, sidang ini juga melakukan revisi bagian dari Piagam Jakarta. Revisi dilakukan dengan perubahan kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Masyarakat Indonesia tidak semua menganut agama Islam, maka dari itu kalimat tersebut direvisi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

UUD 1945 Lengkap Dengan Pahlawan Nasional & Revolusi

2. Pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta

Hasil sidang pertama PPKI selanjutnya adalah perihal pengangkatan Ir. Soekarno menjadi presiden dan Drs. Moh Hatta menjadi wakil presiden. Usulan ini awalnya diajukan oleh Otto Iskandardinata yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Setelah itu terjadi pelantikan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara sah.

Selama menjabat Ir. Soekarno telah melakukan banyak hal bagi bangsa Indonesia. Buku berjudul The Remarkable Story Of Soekarno yang ditulis oleh Adimitra Nursalim menceritakan perjalanan Soekarno semasa hidup dan kepemimpinannya.

3. Pembentukan Komite Nasional

Hasil ketiga dari sidang pertama PPKI adalah dibentuknya komite nasional. Komite nasional akan dibentuk untuk membantu presiden, beserta wakil presiden. Hal itu dikarenakan belum dibentuknya DPR maupun MPR, yang akhirnya akan memiliki peran penting hingga saat ini.

Baca juga : Sejarah dan Latar Terbentuknya PPKI

B. Hasil Sidang Kedua PPKI

Sidang kedua diadakan sehari setelah sidang pertama. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengesahkan beberapa hal kembali pada sidang kedua. Fokus pembahasan pada sidang kedua ini adalah membahas mengenai wilayah di Indonesia serta mengatur pemerintahannya.

1. Pembagian Provinsi di Indonesia

Hasil pertama dari sidang kedua PPKI adalah, PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Setiap provinsi akan memiliki kepala daerah yang berupa gubernur.

Berikut ini adalah pembagian provinsi beserta gubernur untuk mengepalai provinsi tersebut:

No	Provinsi	Nama Gubernur
1.	Sunda Kecil	I Gusti Ketut Pudja Suroso
2.	Jawa Barat	Sutarjo Kartohadikusumo
3.	Jawa Tengah	R. Panji Suroso
4.	Jawa Timur	R. A. Suryo
5.	Sumatra	Teuku Mohammad Hassan
6.	Kalimantan	Ir. Pangeran Mohammad Nor
7.	Maluku	Dr G. S. S. J. Latuharhary
8.	Sulawesi	Mr. J. Ratulangi

2. Membentuk Komite Nasional Daerah

Hasil kedua pada sidang kedua PPKI yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah membentuk komite nasional daerah. Komite nasional daerah ini akan berada di tiap-tiap provinsi yang sudah dibagi menjadi 8 provinsi, pada putusan sebelumnya. Komite Nasional ini dibentuk untuk menjalankan tugasnya, yaitu membantu presiden.

Politik Lokal di Indonesia

3. Pembentukan Departemen dan Menteri

Hasil ketiga pada sidang kedua adalah PPKI merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian, beserta menteri-menterinya yang akan membantu. Ada 12 kementrian kabinet pada setiap departemen yang akan menjalankan tugasnya. Serta dibentuk juga 4 menteri negara non-departemen.

Berikut adalah nama-nama departemen beserta menteri yang memimpinnya pada kabinet Negara Republik Indonesia yang pertama:

No	Nama Menteri	Departemen
1.	A.A. Maramis	Departemen Keuangan
2.	Abikusno Tjokrosujoso	Departemen Perhubungan
3.	Prof. Dr. Mr. Soepomo	Departemen Kehakiman
4.	Ki Hajar Dewantara	Departemen Pengajaran
5.	Abikusno Tjokrosujoso	Departemen Pekerjaan Umum
6.	Mr. Achmad Soebardjo	Departemen Luar Negeri
7.	R.A.A. Wiranata Kusumah	Departemen Dalam Negeri
8.	Mr. Iwa Kusuma Sumantri	Departemen Sosial
9.	Dr. Buntaran Martoatmojo	Departemen Kesehatan
10.	Ir. Surachman Tjokroadisurjo	Departemen Kemakmuran
11.	Soeprijadi	Departemen Keamanan Rakyat
12.	Mr. Amir Syarifudin	Departemen Penerangan
13.	R. Otto Iskandardinata	non-departemen
14.	Wachid Hasjim	non-departemen
15.	Mr. R. M. Sartono	non-departemen
16.	Dr. M. Amir	non-departemen

Baca juga : Organisasi Pergerakan Nasional

C. Hasil Sidang Ketiga PPKI

Sidang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Agustus dan menghasilkan sejumlah keputusan baru. Pada sidang ketiga ini, PPKI memfokuskan bahasan mengenai perancangan lembaga tinggi untuk perlengkapan negara. Hasil dari sidang ketiga PPKI adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Komite Nasional Pusat

Hasil sidang pertama dalam sidang ketiga yang dilakukan oleh PPKI adalah pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Komite nasional pusat dibentuk dengan tujuan pemilu yang akan dilaksanakan mendatang. Fungsinya sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Jumlah anggota komite nasional pusat yang dilantik adalah 137 anggota, yang terdiri dari golongan muda dan masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil dari sidang komite nasional pusat ini adalah ditunjuknya Kasman Singodimedjo sebagai ketuanya. Wakil dari komite nasional pusat ini ada tiga, yaitu M. Sutardjo (wakil ketua pertama), Latuharhary (wakil ketua kedua), dan Adam Malik (wakil ketua ketiga).

2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI)

Salah satu hasil sidang pada sidang ketiga PPKI adalah perencanaan pembentukan PNI, Partai Nasional Indonesia. PNI dirancang untuk membantu menjadikan negara Indonesia yang adil, Makmur, dan berdaulat yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. PNI akan diketuai oleh Ir. Soekarno.

Namun, Pantai Nasional Indonesia (PNI) yang dirancang sebagai Partai Tunggal Negara Indonesia pembentukannya akan dibatalkan pada akhir Agustus 1945. Pada akhirnya rancangan ini tidak jadi terlaksana.

3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Hasil sidang lain pada sidang ketiga PPKI adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR dibentuk untuk menjalankan fungsinya, yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia. Ketika BKR resmi dibentuk, organisasi-organisasi lain seperti Heiho, Laskar Rakyat dan PETA dibubarkan.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus sejumlah organisasi, seperti BKR (Badan Keamanan Rakyat), PNI (Partai Nasional Indonesia), KNIP (Komite Nasional Indonesia) dibentuk dengan tujuan baik.

Pengumuman tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno, sekaligus sidang yang dilaksanakan pada gedung pusat kebaktian Jawa yang berlokasi di Gambir untuk membentuk KNI.

PPKI akhirnya dibubarkan dan pelantikan KNI dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. Ketuanya adalah Kasman Singodimedjo, ditemani Sutardjo sebagai wakil ketua satu, Latuharhary sebagai wakil ketua dua, dan Adam Malik sebagai wakil ketua tiga. Anggotanya berjumlah 136 orang.

Itulah beberapa informasi mengenai PPK beserta hasil sidangnya. Jika Grameds masih tertarik untuk mempelajari sejarah-sejarah negara Indoneis, Grameds bisa menemukannya di www.Gramedia.com karena Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan menyajikan beragam buku menarik.

Baca juga artikel terkait “Hasil Sidang PPKI” :

Sumber: dari berbagai sumber

Opini Tempo: Kepahlawanan dan Kemerdekaan

Layanan Perpustakaan Digital B2B Dari Gramedia

ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah.