Salah satu fungsi UUD NRI Tahun 1945 adalah

Fungsi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

• Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
• Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
• Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan apakah norma tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD Tahun 1945

Dengan demikian, fungsi UUD 1945 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan penyusun peraturan, serta sebagai alat kontrol.

tirto.id - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki kedudukan tertinggi sebagai landasan serta sumber tata tertib hukum yang ada di Indonesia.

Dikutip dari modul berjudul Makna Undang-Undang Dasar (2018: 16-17), dalam UUD 1945 tercantum secara keseluruhan peraturan-peraturan dan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terkait peraturan yang berlaku.

Artinya, apabila ada sebuah peraturan berlaku tidak sesuai dengan UUD 1945, maka peraturan tertunjuk wajib untuk ditinjau kembali untuk diperbaiki, dicabut, atau bahkan tidak diperkenankan untuk diberlakukan kembali.

Selain sebagai alat kontrol UUD 1945 memiliki beberapa fungsi lain, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara.

- Sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

- Sebagai alat kontrol, apakah suatu peraturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi (di atasnya), yang pada akhirnya sesuai atau tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 (yudicial review).

Hubungan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Dengan Pasal-pasal di Dalamnya

UUD 1945 terdiri dari dua bagian, yaitu:

- Pembukaan UUD Negara RI Tahun1945, yang terdiri atas empat alinea.

- Batang Tubuh yaitu Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945. Setelah mengalami perubahan pasal-pasal tersebut kini terdiri atas; 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan.

Pembukaan UUD 1945 juga dikenal sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mengandung Dasar Faslafah Negara Indonesia yaitu Pancasila dan Tujuan Negara yang memiliki kedudukan tertinggi di mata hukum. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah atau bersifat tetap.

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal yang ada di dalamnya bersifat tidak dapat terpisahkan.

Artinya, antara satu dan lainnya saling berkaitan. Hubungan itu berbentuk penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang tertuang pada pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai penjelasan lebih lanjut dan rinci dalam bagian Pembukaan UUD 1945.

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi memiliki arti penting dari segi hukum yang berkaitan erat dengan Pembukaan UUD 1945.

Tercatat setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Sukarno, hal itu menjadi penanda bahwa tata hukum kolonial telah tergantikan dengan tatanan hukum milik Indonesia sendiri

Dari laman Tirto.id, menjabarkan terkait hubungan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari dua paragraf dengan Pembukaan UUD 1945.

Pada paragraf pertama Proklamasi yang berbunyi, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia," merupakan sebuah pernyatan, dan berkaitan dengan alinea ketiga pada teks Pembukaan UUD 1945 yang membahas tentang kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah negara. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 berbunyi, “...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Paragraf kedua Proklamasi merupakan penjabaran dari langkah-langkah yang akan diambil setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan.

Langkah-langkah tersebut meliputi penentuan tujuan dibentuknya negara Indonesia, penentuan UUD negara Indonesia sebagai dasar hukum negara Indonesia yang sah, dan penentuan Pancasila sebagai dasar negara .

Hal itu tertuang pada alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 berbunyi, “...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Hal ini menandakan bahwa ada keterikatan yang kuat antara Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara serta sebagai tindak lanjut dari pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Baca juga:

• Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung-MA serta Fungsi Menurut UUD 1945
• Isi Pasal 30 UUD 1945: Bunyi Ayat Sebelum dan Setelah Amandemen
• Isi Bunyi Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama dan Maknanya

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

sebutkan landasan-landasan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan !bantu jawab,jangan ngasal yya..​

sikap terbuka masyarakat dapat menyebabkan hal-hal berikut, .... A. promordial, nepotisme B. asimilasi, akulturasi C. asimilasi, primordialisme D. etn … osentrisme, chauvinisme

ringkasan perjuangan perlawanan rakyat Sulawesi pada tahun 1839-1907 ?​

apa yang terjadi jika anggota DPR tidak berkerja sama dan dampaknya bagi negara​

mohon di bantu karena ingin dikumpul 8 dan 9 aja​

mohon dibantu soalnya mau dikumpul8 sampai 14 aja​

PERTANYAANwaktu dilakukannya kegiatan tersebut kegiatan nya : 1.tor tor2. karapan sapi 3. ngaben tolong plissssss no ngasal pliss​

pengertian disiplin mengapa kita harus disiplin maanfaat disiplin contoh ² disiplin tujuan disiplin apa akibat nya jika kita disiplinNo Nyontek maa … cih ​

Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahun dengan bau yang … berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur la akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi." Sebutkan sila yang terdapat pada paragraph di atas!tolong jawab plissss besok di kumpulkan ​

carilah sejarah singkat perang Aceh dan perang Diponegoro​