Polhukam, Malang – Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki potensi terjadinya gesekan atau benturan antar kelompok dalam masyarakat yang bernuansa SARA. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antar perangkat keamanan bangsa seperti TNI dan Polri, serta peran aktif masyarakat untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Laksda TNI. Achmad Djamaludin saat memberikan pembekalan pada acara Dies Natalis Universitas Islam Malang, Selasa (27/3/2018). “Dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa dan negara dari berbagai jenis ancaman tersebut, TNI dan Polri berada sebagai garda terdepan, namun dalam menghadapi ancaman bentuk baru diperlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat melalui bela negara,” kata Djamaludin. Selain itu, disampaikan bahwa menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Seretntak tahun 2018 dan Pemilihan Presiden serta Pemilihan Legislatif tahun 2019, penggunaan politik identitas berbasis SARA dapat menjadi salah satu ancaman yang dapat mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di Indonesia tersebut. “Potensi kerawanan dan ancaman tersebut selanjutnya dapat diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu melalui berita hoax dan ujaran kebencian yang disebarkan melalui media social, seperti twitter, facebook, WA, Telegram, dan lain-lain,” kata Djamaludin. Baca juga: Pemerintah Fasilitasi Hak Warga Untuk Bela Negara Pada survey tahun 2017 yang dilakukan oleh Masyarakat Telekomunikasi, sekitar 91,8 persen berita sosial politik menyangkut Pilkada dan Pilpres yang ada di media sosial dikategorikan sebagai berita hoax. Dikatakan bahwa kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan karena akan berpengaruh terhadap kualitas peyelenggaraan Pemilu maupun hasil Pemilu itu sendiri, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. “Oleh sebab itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, termasuk sivitas akademika Unisma Malang untuk bersama-sama pemerintah menyatakan perang terhadap berita hoax yang dapat mengganggu stabilitas keamanan bangsa dan negara,” kata Djamaludin. Terkait pertahanan dan keamanan Negara, Djamaludin menjelaskan bahwa ada 3 jenis ancaman yang mungkin dihadapi oleh bangsa Indonesia, ancaman-ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman pertama adalah ancaman militer yang merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan dan keutuhan Negara serta keselamatan bangsa. “Ancaman militer dapat berbentuk Agresi yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk melakukan aksi pendudukan di Indonesia, melalui invasi, bombardemen, blokade, pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran dan sebagainya,” jelas Djamaludin. Baca juga: Menkopolhukam Buka Rakernas Penanggulangan Bencana Ancaman kedua adalah ancaman non-militer atau nirmiliter yang merupakan ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan, teknologi dan kesehatan umum, serta legislasi. Sedangkan ancaman ketiga adalah ancaman hibrida, yaitu ancaman yang memadukan ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman hibrida dapat berupa gabungan ancaman konvensional, asimetrik, cyber warfare, dan war by proxy. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Djamaludin mengungkapkan bahwa diperlukan adanya peningkatan sinergitas TNI dan Polri dalam rangka mengamankan bangsa dan Negara sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Selain, dirinya juga mengatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam bela Negara sangatlah penting sebagai upaya menghadapi ancaman-ancaman tersebut. “Pemerintah telah menetapkan kebijakan bela negara dengan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman, mendorong pendidikan kewarganegaraan seperti penguatan patriotisme, cintah tanah air, dan semangat bela negara, serta upaya untuk memperteguh kebhinnekaan,” kata Djamaludin. Diakhir sambutannya, Deputi Bidkor Hanneg menekankan kembali bahwa untuk menghadapi ancaman militer, TNI berada pada garda terdepan dan sedangkan untuk menghadapi ancaman bentuk baru membutuhkan pelibatan masyarakat secara aktif, termasuk kalangan perguruan tinggi melalui bela negara. “Saya mengingatkan kembali bahwa bela negara adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa di manapun kita berada, apapun latar belakang, apapun pendidikannya, apapun agamanya, dan apapun sukunya,” tegas Djamaludin. Humas Kemenko Polhukam Terkait
 Kesadaran dalam diri masyarakat menjadi hal yang penting dalam terbentuknya peran serta masyarakat mengatasi ancaman. adjar.id – Peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman akan timbul jika adanya kesadaran dalam diri masyarakat. Kesadaran adalah suatu sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa adanya tekanan dari luar. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 edisi revisi 2015, terdapat soal tabel 6.4 di halaman 184. Pada soal tabel 6.4 kita diminta untuk menilai peran serta dari masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Nah, kali ini kita akan membahas soal materi PPKn kelas 10 SMA tersebut. Konsep atau makna kesadaran bisa diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi hati yang ikhlas. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda merupakan hal yang penting karena generasi muda adalah penerus bangsa. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku bagi pemerintah, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, Adjarian. Yuk, kita cari tahu peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam integrasi nasional! Baca Juga: Jawab Soal Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Menjaga Integrasi Nasional Page 2
Kesadaran dalam diri masyarakat menjadi hal yang penting dalam terbentuknya peran serta masyarakat mengatasi ancaman. Peran Serta Masyarakat untuk Mengatasi Ancaman 1. Bidang Ideologi Peran serta: Menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. Indikator keberhasilan: Keamanan di wilayah Indonesia relatif terkendali, dikarenakan adanya kerja sama yang erat antara TNI/Polri dan rakyat. 2. Bidang Politik Peran serta: Melakukan pembangunan sistem politik dari demokrasi Indonesia yang bisa menjaga dan merhargai perbedaan di Indonesia. Indikator keberhasilan: Terbentuknya kesatuan dan persatuan yang kuat di wilayah Indonesia dan menjaganya dengan baik. 3. Bidang Ekonomi Peran serta: Menggunakan produk-produk dalam negeri daripada produk yang berasal dari luar negeri. Baca Juga: Jawab Soal Faktor Pendorong dan Penghambat Integrasi Nasional Page 3
Kesadaran dalam diri masyarakat menjadi hal yang penting dalam terbentuknya peran serta masyarakat mengatasi ancaman. Indikator keberhasilan: Membuat perekonomian negara tetap stabil karena rupiah tidak digunakan untuk membeli barang luar negeri. 4. Bidang Sosial Budaya Peran serta: Menjaga dan melestarikan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Indikator keberhasilan: Semakin terkenalnya budaya Indonesia sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat lokal ataupun turis asing. 5. Bidang Pertahanan dan Keamanan Peran serta: Menjaga wilayah Indonesia yang memungkinkan adanya ancaman yang datang dari dalam atau luar negeri. Indikator keberhasilan: Membuat kestabilan kedaulatan wilayah Indonesia tetap terjaga. Nah, itulah peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam integrasi nasional yang bisa Adjarian jadikan sebagai referensi dalam mengerjakan soal Tabel 6.4 di halaman 184. Tonton juga video berikut ini, yuk! |
Perilaku berikut yang sesuai dengan peran serta warga negara dalam upaya mengatasi ancaman adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketiadaan Inc.
