Pengendalian devisa dalam rangka melindungi produk dalam negeri dapat dilakukan dengan cara

Kebijakan-Kebijakan Perdagangan Internasional, meliputi:

1.     Tarif

Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik (Specific Tariffs) dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya $6 untuk setiap barel minyak). Tarifold Valorem (od Valorem Tariffs) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor (Misalnya, tariff 25 persen atas mobil yang diimpor). Dalam kedua kasus dampak tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang ke suatu negara.

2.     Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri, seperti tariff, subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik (nilai tertentu per unit barang) atau Od Valorem (presentase dari nilai yang diekspor). Jika pemerintah memberikan subsidi ekspor, pengirim akan mengekspor, pengirim akan mengekspor barang sampai batas dimana selisih harga domestic dan harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampak dari subsidi ekspor adalah meningkatkan harga dinegara pengekspor sedangkan di negara pengimpor harganya turun.

3.     Pembatasan Impor

Pembatasan impor (Import Quota) merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Misalnya, Amerika Serikat membatasi impor keju. Hanya perusahaan-perusahaan dagang tertentu yang diizinkan mengimpor keju, masing-masing yang diberikan jatah untuk mengimpor sejumlah tertentu setiap tahun, tak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan. Besarnya kuota untuk setiap perusahaan didasarkan pada jumlah keju yang diimpor tahun-tahun sebelumnya.

4.     Pengekangan Ekspor Sukarela

Bentuk lain dari pembatasan impor adalah pengekangan sukarela (Voluntary Export Restraint), yang juga dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela (Voluntary Restraint Agreement=ERA). VER adalah suatu pembatasan (Kuota0 atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor. VER mempunyai keuntungan-keuntungan politis dan legal yang membuatnya menjadi perangkat kebijakan perdagangan yang lebih disukai dalam beberapa tahun belakangan. Namun dari sudut pandang ekonomi, pengendalian ekspor sukarela persis sama dengan kuota impor dimana lisensi diberikan kepada pemerintah asing dan karena itu sangat mahal bagi negara pengimpor. VER selalu lebih mahal bagi negara pengimpor dibandingan dengan tariff yang membatasi impor dengan jumlah yang sama. Bedanya apa yang menjadi pendapatan pemerintah dalam tariff menjadi (rent) yang diperoleh pihak asing dalam VER, sehingga VER nyata-nyata mengakibatkan kerugian.

5.     Persyaratan Kandungan Lokal

Persyaratan kandungan lokal (local content requirement) merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, seperti kuota impor minyak AS ditahun 1960-an. Dalam kasus lain, persyaratan ditetapkan dalam nilai, yang mensyaratkan pangsa minimum tertentu dalam harga barang berawal dari nilali tambah domestic. Ketentuan kandungan local telah digunakan secara luas oleh negara berkembang yang beriktiar mengalihkan basis manufakturanya dari perakitan kepada pengolahan bahan-bahan antara (intermediate goods). Di amerika serikat rancangan undang-undang kandungan local untuk kendaraan bermotor diajukan tahun 1982 tetapi hingga kini berlum diberlakukan.

6.     Subsidi Kredit Ekspor

Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang di subsidi kepada pembeli. Amerika Serikat seperti juga kebanyakan negara, memilki suatu lembaga pemerintah, export-import bank (bank Ekspor-impor) yang diarahkan untuk paling tidak memberikan pinjaman-pinjaman yang disubsidi untuk membantu ekspor.

7.     Pengendalian Pemerintah (National Procurement)

Pembelian-pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Contoh yang klasik adalah industri telekomunikasi Eropa. Negara-negara mensyaratkan eropa pada dasarnya bebas berdagang satu sama lain. Namun pembeli-pembeli utama dari peralatan telekomunikasi adalah perusahaan-perusahaan telepon dan di Eropa perusahaan-perusahaan ini hingga kini dimiliki pemerintah, pemasok domestic meskipun jika para pemasok tersebut mengenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemasok-pemasok lain. Akibatnya adalah hanya sedikit perdagangan peralatan komunikasi di Eropa.

8.     Hambatan-Hambatan Birokrasi (Red Tape Barriers)

Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Untungnya atau sayangnya, begitu mudah untuk membelitkan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean sedemikian rupa sehingga merupakan perintang dalam perdagangan. Contoh klasiknya adalah Surat Keputusan Pemerintah Perancis 1982 yang mengharuskan seluruh alat perekam kaset video melalui jawatan pabean yang kecil di Poltiers yang secara efektif membatasi realiasi sampai jumlah yang relatif amat sedikit.

BM-SC

Indonesiabaik.id - Demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar USD serta menurunkan defisit neraca berjalan yang semakin melebar. Pemerintah Pusat bersama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beberapa instansi yang terkait terus berusaha bersama membuat kebijakan.

Salah satu yang menyebabkan rupiah mengalami pelemahan karena banyaknya impor di sepanjang tahun ini dan menyebabkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. Untuk itu, pemerintah menyiasatinya dengan membuat aturan mengenai kenaikan pajak penghasilan PPh teradap barang impor.

Langkah nyata yang sedang diupayakan pemerintah yakni dengan kebijakan penggunaan B20 atau Biodiesel 20 persen yang diperkirakan akan mengurangi jumlah impor minyak. Dengan penggunaan CPO (Crude Palm Oil) yang dipakai sendiri untuk B20, maka suplai ke pasar juga turun, sehingga harga CPO juga ikut naik.

Langkah berikutnya dengan meningkatkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk seluruh sektor. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi impor dan akan ada penghematan 2-3 miliar USD.

BI pun terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengeluarkan kebijakan intervensi ganda baik di pasar valuta asing (valas) maupun pemberian SBN dari pasar sekunder. BI juga sudah menyediakan swap valas dengan tingkat harga yang murah. Pembagiannya, untuk sesi pagi BI melakukan swap valas dalam rangka pengelolaan likuiditas. Sementara di sore, BI juga menyediakan swap valas hedging bagi korporasi-korporasi yang mempunyai underlying transaksi baik dari ekspor atau devisa utang luar negeri maupun devisa-devisa lain.

Dalam hal meningkatkan investasi dan ekspor, pemerintah pun sudah meluncurkan One Single Submission (OSS) atau layanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Upaya lain yang tak kalah penting dengan menggenjot sektor pariwisata, dimana dengan menambah jumlah wisatawan mencanegara berkunjung ke Indonesia, akan menambah cadangan valas dari devisa.

AriSyukron @AriSyukron

December 2018 2 370 Report

1. Pengendalian devisa dalam rangka melindungi produk dalam negeri dapat dilakukan dengan cara . . .
A. membatasi jumlah devisa yang harus dikeluarkan
B. Menaikkan bea masuk terhadap barang-barang impor
C. Menaikkan pajak atas barang-barang impor
D. Meningkatkan jumlah devisa untuk membayar impor barang
E. Menambah devisa untuk subsidi barang impor

2. Berikut dampak-dampak pengangguran
1) Jumlah Pengangguran yang besar dan bekerpanjangan akan menambah jumlah masyarakat miskin disuatu Negara
2) Jumlah pengangguran dan pendapatan per kapita mempunyai korelasi yang negatif, artinya jika jumlah pengagguran bertambah akan menurunkan tingkatan pendapatan perkapita
3) Kemiskinan yang terjadi di masyarakat akan berakibat anak putus sekolah semakin besar sehingga menurunkan kulaitas SDM
4) Kondisi masyarakat yang miskin berakibat stabilitas keamanan menjadi rawan sehingga mengganggu upaya perbaikan ekonomi
Dampak secara tidak langsung dari pengangguran terhadap pembangunan nasional ditunjukan pada nomor . . .
A. 1) dan 2) B. 1) dan 3) C. 2) dan 3) D. 2) dan 4) E. 3) dan 4)

putra2511 Nomor 1. a
nomor 2. e

siswantoadiutom 1. A
2. E ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More Questions From This User See All

AriSyukron December 2018 | 0 Replies

1. pembangunan Bendungan manfaatnya menghasilkan listrik, irigasi, terkendalinya banjir. sedangkan resiko dari pembangunan tersebut adalah ... A. rusaknya Tata air B. bertambahnya erosi air C. pencemaran udara oleh debu D. terjadinya Padang alang-alang E. Kepunahan jenis hewan dan tumbuhan 2. hanya dalam lingkungan yang serasi Dan seimbang dapat dicapai... A. pembangunan yang berkelanjutan B. pembangunan ekonomi yang berkelanjutan C. pengelolaan lingkungan stabil dan dinamis D. kelestarian lingkungan fisik, biologis, dan sosial E. kemampuan manusia dalam mengelola lingkungan hidup

AriSyukron December 2018 | 0 Replies

Lingkungan hidup merupakan sumber daya karena... A. segala sumber daya alam ada dalam lingkungan B. lingkungan termasuk dalam geosfer C. manusia hidup didalamnya terdapat tumbuhan dan hewan D. lingkungan diperuntukkan bagi manusia

Recommend Questions

EsCampur May 2021 | 0 Replies

selisun May 2021 | 0 Replies

diana1872 May 2021 | 0 Replies

ApriWijaya7069 May 2021 | 0 Replies

restuhandayani May 2021 | 0 Replies

nuryasin220598 May 2021 | 0 Replies

yuda050 May 2021 | 0 Replies

CryptZen2705 May 2021 | 0 Replies

RasmicFilza3923 May 2021 | 0 Replies

miftahj257 May 2021 | 0 Replies