Show
Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan pun sudah semakin nyata di depan mata. Tetapi meskipun dalam keadaan seperti itu, Jepang masih tetap berusaha menarik simpati bangsa Indonesia ,yaitu dengan "menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari" kepada bangsa Indonesia. Janji Kemerdekaan Jepang Kepada IndonesiaJanji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso pada tanggal 17 September 1944 di dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo. Koiso mengumumkan bahwa daerah Indonesia diperkenankan merdeka di kelak lalu hari. Menghadapi situasi yang gawat demikian, melalui pimpinan Jendral Kumakici Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia mengenai janji kemerdekaan itu.Pembentukan BPUPKIPada akhirnya pada tanggal 1 maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut "Dokuritsu Junbi Cosakai". Yang mana tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Ketua BPUPKI ini yaitu dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan dibantu oleh dua orang ketua muda, yaitu seorang Jepang yang menjabat sebagai Syucokan Cirebon bernama Icibangase dan R.P Suroso sebagai kepala secretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G.Pringgodigdo.Anggota BPUPKI 60 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam hal ini Ir.Sukarno tidak menjadi ketua, sebab ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun raja Jepang (Teno Heika).Pelantikan anggota BPUPKI dihadiri oleh seluruh anggota dan dua orang pembesar Jepang, yaitu Jendral Itagaki dan Jenderal Yaiciro Nagano. Pada saat peresmian ini bendera merah putih dikibarkan disamping bendera Jepang Hinomaru. Tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Untuk mengantisipasi keadaan Jepang yang semakin memburuk, lalu Perdana Menteri Kuniaki Koiso berusaha memulihkan kewibaan Jepang di wilayah jajahannya. Pada tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia, yang disampaikannya pada sidang istimewa Teatau sidang parlemen Jepang. Tujuan Pemberian Janji Kemerdekaan Oleh JepangAdapun tujuan pemberian janji kemerdekaan itu adalah untuk mencegah timbulnya pandangan pada diri Bangsa Indonesia pada Sekutu sebagai pasukan pembebas dari cengkraman Jepang, melainkan sebaliknya sebagai pasukan penyerbu yang akan menghambat kemerdekaan Bangsa Indonesia. Untuk merealisasikan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso, lalu Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut dengan dokuritsu Zjunbi Tyoosakai yang bertugas menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri.Kemudian Jepang mengangkat Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua BPUPKI. Jepang juga memberikan jabatan sebagai anggota kepada beberapa tokoh lain yang dianggap mempunyai pengaruh besar pada rakyat Indonesia, seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Masyur, K.H. Wachid Hasyim, H. Agus Salim, Soepomo, dan Muhammad Yamin.Selain itu, Jepang juga mengangkat tujuh orang berkebangsaan Jepang yang duduk sebagai pengawas serta tidak mempunyai hak suara untuk mengemukakan pendapat. Pada tanggal 28 Mei 1945 Jepang secara resmi melantik anggota BPUPKI. Untuk melakukan tugasnya BPUPKI melakukan dua kali masa persidangan. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Sidang Pertama Sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 Sidang pertama membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka (Philosofische Grondslag Indonesia Merdeka). Ada tiga orang tokoh yang akan mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Sidang tanggal 29 Mei 1945Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin memperoleh kesempatan pertama untuk mengajukan rancangan gagasan negara Indonesia merdeka yang diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Mohammad Yamin berpendapat bahwa negara Indonesia wajib berpijak pada lima dasar berikut.
Sidang tanggal 31 Mei 1945Dr.Soepomo menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut Dr. Soepomo, negara Indonesia wajib didirikan dengan asas-asas sebagai berikut.
Sidang tanggal 1 Juni 1945Penyampai gagasan negara Indonesia yang terakhir adalah Ir. Soekarno yang menyampaikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945. Ir. Soekarno menyatakan bahwa negara Indonesia wajib didirikan di atas lima dasar, dengan rincian sebagai berikut.
Tokoh Dalam BPUPKIAdapun tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam Panitia Sembilan adalah sebagai berikut.
DONASI LEWAT PAYPAL Mohon bantu berikan donasi apabila artikel ini memberikan manfaat. Terimakasih. Bola.com, Jakarta - BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI dibentuk pertama kali pada 1 Maret 1945. Kala itu, lembaga BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang. Ketuanya adalah Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua Hibangase Yosio (Jepang) dan Soeroso. BPUPKI beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan tujuh orang Jepang yang bertugas mengawasi. Kurang lebih empat bulan berdiri, BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Hal itu dikarenakan tugas-tugasnya sudah selesai dilaksanakan. Selama BPUPKI berdiri, secara resmi melakukan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli-17 Juli 1945. Jadi, BPUPKI tak hanya sekadar berdiri. Ada beberapa tujuan penting dibentuknya organisasi tersebut. Apa saja tujuan dibentuknya BPUPKI? Berikut ini rangkuman mengenai tujuan dibentuknya BPUPKI, seperti dilansir dari laman ZonaReferensi, Rabu (7/10/2020). Tujuan utama dibentuknya BPUPKI ialah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi, BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sedangkan bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Saat itu, Jepang terlibat dalam Perang Dunia II melawan tentara Sekutu sehingga pihak Jepang membutuhkan banyak dukungan. Oleh karena itu, dibentuknya BPUPKI oleh Jepang tidak 100 persen tulus untuk memberi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk mendapat dukungan dan melaksanakan politik kolonialnya. Susunan keanggotaan BPUPKI terdiri dari 67 orang anggota. Dari 67 orang tersebut, 60 orang berasal dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat. Sedangkan wakil ketua BPUPKI ada dua, yakni Ichibangase Yosio dari pihak Jepang dan Raden Pandji Soeroso dari pihak Indonesia. Di luar para anggota BPUPKI, juga terdapat Badan Tata Usaha sebagai sekretariat BPUPKI yang terdiri dari 60 orang anggota. Ketua Badan Tata Usaha ini ialah Raden Pandji Soeroso, sedangkan wakil ketuanya adalah Masuda Toyohiko dari pihak Jepang, dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dari pihak Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Sementara beberapa tugas BPUPKI yang lebih khusus antara lain adalah sebagai berikut: 1. Membahas dan menyusun dasar negara Indonesia. 2. Membentuk reses selama satu bulan. 3. Membentuk panitia kecil yang bertugas untuk menampung saran-saran dan konsepsi dasar negara dari para anggota. 4. Membantu Panita Sembilan bersama panita kecil. Sumber: Zonareferensi
|