 Show Setelah Gus Dur lengser, Megawati Soekarnoputri pun dilantik untuk menggantikannya. Salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang dinilai berani adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003 yang lalu dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. "Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya 'mencekik leher' bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF," ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas saat itu, Kwik Kian Gie. Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Ada beberapa poin penting dalam kebijakan tersebut. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN. Di sektor keuangan, dilakukan perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun. Lalu di sektor investasi, dilakukan peninjauan Daftar Negatif Investasi, menyederhanakan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi serta pemberantasan korupsi.
pada 08 Agu 2001, 00:53 WIB Diperbarui 08 Agu 2001, 00:53 WIB Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah kalangan menyadari bahwa beban yang diemban Presiden Megawati Sukarnoputri sangat berat untuk memimpin bangsa Indonesia. Itu sebabnya, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Bambang Suharto menyarankan Mega untuk segera mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang mengancam disintegrasi bangsa. Saat hadir dalam sebuah sarasehan di Jakarta, Selasa (7/8), Bambang mengungkapkan, di masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid masalah disintegrasi bangsa terkesan tak ditangani secara serius. Nah, agar ini tak terulang kembali, Mega diminta menggalang rasa kebangsaan. Menurut rencana, hasil sarasehan akan diserahkan kepada Presiden serta beberapa pejabat terkait, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan. Saresehan ini dihadiri sejumlah politikus, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.(ULF/Alfito Deanova dan Gatot Setiawan) TOPIK POPULERPOPULER
Berita TerbaruBerita Terkini Selengkapnya
Presiden perempuan pertama. Seusai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan pertama di hadapan anggota MPR dalam Rapat Paripurna Sidang Istimewa (SI) MPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (23/7/2001). Megawati mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menatap masa depan dan menerima hasil SI MPR dengan ikhlas dan legowo. KOMPAS.com - Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Ia menggantikan pemerintahan Abdulrachman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Bagaimana kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati? Berikut ulasannya: Dilansir dari Sejarah Nasional Indonesia (2008) MC Ricklefs, krisis ekonomi masih terasa di masa pemerintahan Megawati. Namun, ada kemajuan di masa pemerintahannya seperti investasi yang mengalir baik dari dalam maupun luar negeri. Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan BJ Habibie Dalam bidang politik, pemerintahan Megawati masih tidak lepas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Untuk meningkatkan pendapatan negara, Presiden Megawati mengambil langkah-langkah memprivatisasi BUMN. Stabilitas nasional masih goyang sehingga ia menjual beberapa aset negara kepada asing untuk melakukan stabilitas nasional. Dalam buku Megawati Presidential Political Policy in 2001 – 2004 (2018) karya Indah Rizki Aruma Nurjannah dkk, di bidang ekonomi Megawati lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian RI dari inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5 persen. Di samping itu, pada massa pemerintahan Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18 persen, dari sebelumnya 28 persen. Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan Gus Dur Lihat Foto Istimewa Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018) malam. Keamanan negaraPresiden Megawati juga berfokus pada kebijakan melawan teroris. Ia menggalang kerjasama internasional khususnya negara-negara di Asia Tenggara untuk memerangi terorisme. Hasilnya pada masa pemerintahannya ia berhasil menciptakan Perpu tentang anti terorisme, yang disahkan menjadi UU Anti Terorisme. Melalui Undang-undang ini, pelaku bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 berhasil ditangkap dan dihukum mati, meskipun hubungan Indonesia dan Australia pada masa itu merenggang sejak dimulainya Referendum Timor-Timur. Baca juga: Peristiwa Penting Era Reformasi Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Baca berikutnya |
Mengapa muncul masalah disintegrasi pada masa pemerintahan Megawati
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketiadaan Inc.
