Indonesia memiliki perairan yang luas wilayah perairan dapat mendukung kegiatan

Berita Lintas K/L - Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., menjadi dosen tamu dalam Kuliah Dinamika Kekuatan Global Universitas Indonesia (UI), Senin (07/06). Kegiatan yang mengangkat tema “Indonesia dalam Dinamika Kekuatan Global di Asia Pasifik” tersebut diikuti mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI.

Dalam kesempatan tersebut, Harjo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki total wilayah perairan seluas 6.4 juta km2. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki peran strategis dalam lalu lintas maritim global. “Diperkirakan 44% dari lalu lintas laut global dan 95% dari kapal di wilayah Asia Pasifik melintasi perairan Indonesia,” kata Harjo. Oleh karena itu, Indonesia menyediakan tiga lorong laut yang dikenal sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI I adalah Selat Sunda, ALKI II adalah Selat Lombok, ALKI III adalah Selat Ombai-Wetar.

Lebih lanjut Harjo menyampaikan bahwa salah satu bentuk potensi ancaman stabilitas keamanan global terbesar adalah pusaran konflik hegemoni yang diikuti unjuk kekuatan militer Amerika Serikat dengan Cina di Laut Cina Selatan yang kian menunjukkan eskalasi ketegangan yang mengkhawatirkan. Untuk mengatasi hal tersebut, sebagai jalan tengah, ASEAN memperkenalkan ASEAN Outlook on The Indo-Pacific (AOIP) sebagai kerangka kerja sama antarnegara yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan dan juga menjadi salah satu jalan yang dapat digunakan untuk meningkatkan rasa saling percaya melalui kultur dialog dan kerja sama hingga terbentuk strategic trust.

Selanjutnya Harjo juga menegaskan bahwa laut memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia, yakni sebagai media pemersatu bangsa, media penghubung, media sumber daya alam, media pertahanan dan keamanan, serta media untuk membangun pengaruh. Oleh karena itu, menjadi suatu keniscayaan bagi Indonesia untuk dapat mengelola laut dengan sebaik-baiknya guna mendukung kepentingan nasional dan juga mewujudkan strategi maritim nasional. Strategi maritim nasional yang dimaksud adalah strategi maritim nasional yang tepat untuk mampu menjadi kekuatan maritim yang kuat di kawasan, khususnya di Asia Pasifik, sebagai penyeimbang persaingan hegemoni AS dan Cina di wilayah Pasifik Barat. Strategi maritim nasional tersebut tentunya harus berpedoman kepada cita-cita nasional, tujuan nasional, dan kepentingan nasional guna menjamin stabilitas keamanan kawasan regional di Asia Pasifik, khususnya Asia Pasifik Barat.

Kemudian Harjo menjelaskan empat hal terpenting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, yakni “National and Character Building” yang terdiri dari kemandirian, demokrasi, persatuan nasional, dan martabat internasional. Kemandirian, diharapkan terwujud dalam percaya akan kemampuan manusia dan penyelenggaraan Republik Indonesia mengatasi krisis-krisis dihadapinya. Demokrasi, masyarakat demokratis yang ingin dicapai adalah setiap orang ikut serta dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Persatuan nasional, diwujudkan dengan kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi nasional antar berbagai kelompok yang pernah bertikai ataupun terhadap kelompok yang telah mengalami diskriminasi selama ini. Martabat internasional, Indonesia tidak perlu mengorbankan martabat dan kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka untuk mendapatkan prestise, pengakuan dan wibawa di dunia internasional. “Indonesia harus berani mengatakan “tidak” terhadap tekanan-tekanan politik yang tidak sesuai dengan “kepentingan nasional” dan “rasa keadilan” sebagai bangsa merdeka,” disampaikan Harjo melalui siaran pers yang diterbitkan Wantannas.

Sumber: Siaran Pers Setjen Wantannas "Sesjen Wantannas Menjadi Dosen Tamu Bahas Indonesia dalam Dinamika Kekuatan Global di Asia Pasifik di Universitas Indonesia", 7 Juni 2021.

Indonesiabaik.id - Status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, hal ini dikonfirmasi dari data KKP, luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km2 sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km2.

Dengan lanskap seperti itu, tak pelak Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, khususnya di sektor perikanan. Pertumbuhan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), pada periode Januari – November 2016-2017, nilai ekspor produk perikanan naik 8,12% dari USD3,78 miliar pada 2016 menjadi USD4,09 miliar pada 2017.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di kantor KKP, Kamis (11/1), mengungkapkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KKP akan terus mengupayakan peningkatan produksi dan ekspor produk perikanan Indonesia. Untuk mewujudkannya, penegakan hukum dalam melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing harus tetap digalakan.

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula kenaikan neraca perdagangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,42% dari USD3,403 miliar pada 2016 menjadi USD3,655 miliar pada 2017. Kemudian pada periode Januari – November 2016-2017 berbagai komoditas kelautan dan perikanan mengalami peningkatan nilai ekspor, di antaranya udang mengalami kenaikan 0,53%, tuna tongkol cakalang (TTC) naik 18,57%, rajungan & kepiting (RK) naik 29,46%, cumi sotong gurita (CSG) naik16,54%, dan rumput laut (RL) naik 23,35%, sedangkan komoditas lainnya naik 3,61%.