Buku panduan sistem rujukan bpjs

PinterestWatchExploreWhen autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Table of Contents Show

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang by BPJS Kesehatan RI via slideshare
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang by BPJS Kesehatan RI via slideshare
More like this
panduan praktis Pelayanan Ambulan
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
7. Peraturan Pemerintah...
panduan praktis Pelayanan Imunisasi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
panduan praktis Edukasi Kesehatan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pelayanan Alat Kesehatan
panduan praktis Skrining Kesehatan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
TENTANG GUBERNUR BENGKULU,
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
UU BPJS No.24 Tahun 2011
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
G U B E R N U R SUMATERA BARAT
AP (ASESMEN PASIEN) AP.1
GUBERNUR SULAWESI BARAT
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bagaimana sistem rujukan BPJS?
Bagaimana sistem rujukan?
Untuk pasien di perbatasan Apakah diperbolehkan untuk merujuk pasien lintas kabupaten?
Apakah yang dimaksud dengan rujukan sistem berjenjang?

Explore

Design

Save

From

slideshare.net

Video by

BPJS Kesehatan RI

slideshare

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang

Hunink Margaluwih

6 followers

More information

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang by BPJS Kesehatan RI via slideshare

Find this Pin and more on work by Hunink Margaluwih.

The North Face Logo

Retail Logos

Health Fitness

Work

Fitness

Health And Fitness

More information

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang by BPJS Kesehatan RI via slideshare

Find this Pin and more on work by Hunink Margaluwih.

More like this

panduan praktis Pelayanan Ambulan

panduan praktis Pelayanan 11 02 panduan praktis Pelayanan Kata Pengantar Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.122, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN. Sistem Rujukan. Pelayanan Kesehatan. Perorangan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 001 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Asuransi Kesehatan 2.1.1 Pengertian Asuransi yang dikutip dari Ather suatu instrument sosial yang menggabungkan resiko individu menjadi resiko kelompok dan menggunakn dana yang

Lebih terperinci

7. Peraturan Pemerintah...

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Lebih terperinci

panduan praktis Pelayanan Imunisasi

panduan praktis Pelayanan Imunisasi 02 02 panduan praktis Pelayanan Imunisasi Kata Pengantar Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Rumah Sakit 2.1.1. Pengertian Rumah Sakit Menurut Permenkes Republik Indonesia No.56 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Rujukan Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara

Lebih terperinci

panduan praktis Edukasi Kesehatan

panduan praktis Edukasi Kesehatan 01 02 panduan praktis Edukasi Kesehatan Kata Pengantar Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Asuransi Kesehatan 2.1.8 Pengertian Asuransi Kesehatan Asuransi adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan

Lebih terperinci

Pelayanan Alat Kesehatan

panduan praktis Pelayanan Alat Kesehatan Kantor Pusat Jl. Letjen Suprapto Cempaka Putih, PO. Box 1391 / JKT, Jakarta 10510 Indonesia Telp. +62 21 421 2938 (hunting), 424 6063, Fax. +62 21 421 2940 Website

Lebih terperinci

panduan praktis Skrining Kesehatan

panduan praktis Skrining Kesehatan 03 02 panduan praktis Skrining Kesehatan Kata Pengantar Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Rujukan 2.1.1 Pengertian Sistem Rujukan Sistem Rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Puskesmas 2.1.1 Pengertian Puskesmas BAB II TINJAUAN PUSTAKA Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

Lebih terperinci

TENTANG GUBERNUR BENGKULU,

GUBERNUR BENGKULU PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PEI,AYANAN KESEHATAN DI PROVINSI BENGKULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKULU,

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 1400, 2013 KEMENTERIAN KESEHATAN. Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan. Penyelenggaraan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

Lebih terperinci

UU BPJS No.24 Tahun 2011

UU SJSN No.40 Tahun 2004 UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 UU RS No. 44 Tahun 2009 UU BPJS No.24 Tahun 2011 PMK 001 Tahun 2012 ttg Sistem Rujukan Perorangan Meningkatnya kemampuan fasilitas pelayanan Kesehatanperseorangan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Persepsi 2.1.1 Definisi Persepsi Ferderber mendefinisikan persepsi sebagai proses menafsirkan informasi indrawi. Sedangkan menurut Wenburg & Wilmot mendefinisikan persepsi sebagai

Lebih terperinci

G U B E R N U R SUMATERA BARAT

No. Urut: 50, 2014 G U B E R N U R SUMATERA BARAT PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI

Lebih terperinci

AP (ASESMEN PASIEN) AP.1

AP (ASESMEN PASIEN) AP.1 Acuan: PMK 269/Menkes/Per/III/2008 EP.1 Kebijakan asesmen pasien rawat inap (memuat informasi minimal yang harus tersedia untuk pasien rawat inap) Panduan/Pedoman asesmen pasien

Lebih terperinci

GUBERNUR SULAWESI BARAT

SAL GUBERNUR SULAWESI BARAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Universal Health Coverage (UHC) sebagai bagian dari reformasi sistem kesehatan pada saat ini telah dilaksanakan oleh hampir setengah negara di dunia dengan berbagai

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Rumah Sakit 1. Pengertian Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit,yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

Lebih terperinci

Bagaimana sistem rujukan BPJS?

Cara Mendapatkan Rujukan BPJS Kesehatan Berikut gambaran alurnya: Pasien berobat menggunakan BPJS Kesehatan, datangi faskes tingkat pertama seperti puskesmas, klinik umum atau dokter keluarga guna melakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, dokter akan menyatakan kondisi pasien berdasarkan indikasi medis.

Bagaimana sistem rujukan?

Sistem rujukan merupakan suatu penye- lenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.

Untuk pasien di perbatasan Apakah diperbolehkan untuk merujuk pasien lintas kabupaten?

2. Untuk pasien di perbatasan, apakah diperbolehkan untuk merujuk pasien lintas kabupaten? Jika atas pertimbangan geografis dan keselamatan pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan rujukan dalam satu kabupaten, maka diperbolehkan rujukan lintas kabupaten.

Apakah yang dimaksud dengan rujukan sistem berjenjang?

Rujukan berjenjang adalah tingkatan fasilitas kesehatan. Dalam hal ini rumah sakit rujukan regional akan menerima rujukan dari RS kabupaten/kota, secara berjenjang sesuai dengan wilayah regionalnya.

Bagaimana sistem rujukan?