HARIANHALUAN.COM - Wacana amandemen UUD 1945 ramai menjadi perbincangan publik. Pendapat kubu pro dan kontra silih berganti menghiasi lini masa media sosial. Salah satu alasannya, karena ramai wacana terkait penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Meski kabar terakhir mengatakan, Jokowi menolak wacana tersebut. Melaksanakan amandemen UUD 1945 bukan perkara mudah. Perlu ada kajian yang strategis dan mendalam, sebelum melakukan amandemen UUD 1945. Selain itu, diperlukan beberapa persyaratan mutlak untuk melakukan amandemen UUD 1945. Persyaratan dan mekanisme amandemen Uud 1945 diatur dalam UUD 1945 Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Lantas, bagaimaa mekanisme dan apa saja syarat amandemen UUD 1945 yang dibutuhkan?
Dilansir melalui beberapa sumber, syarat pertama amandemen UUD 1945 adalah mendapat restu suara mayoritas dari dalam parlemen. Hal tersebut disampaikan oleh Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negera. Feri menjelaskan, untuk melakukan amandemen UUD 1945, diutuhkan suara mayoritas perwakilan rakyat di parlemen. Jika amandemen UUD 1945 datang dari kubu pemerintah, harus dipastikan jika mendapat persetujuan dari partai-partai lain. Sehingga, tidak ada partai lain yang menentangnya. "Atau setidak-tidaknya pemerintah hendak memastikan tidak ada partai yang menentang gagasan perubahan UUD 1945 dengan menguasai berbagai partai," kata Feri, dikutip melalui IDN Times.
Dilansir melalui dpr.go.id, amendemen UUD 1945 harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota parlemen. Kemudian, setiap usul perubahan pasal UUD 1945 diajukan secara tertulis dan menunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah. Serta harus menyertakan alasan perubahan tersebut. Ini merupakan mekanisme pertama, untuk mengajukan amandemen UUD 1945. Sebelum nantinya sampai pada sidang lanjutan untuk membahas amandemen UUD 1945.
Untuk melakukan amandemen UUD 1945, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Hal tersebut sudah menjadi persyaratan mutlak, dan tidak bisa diganggu-gugat. Ini merupakan mekanisme selanjutnya, setelah usulan perubahan pasal UUD 1945 diterima oleh MPR.
Putusan untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD 1945, dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen, ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Ini mekanisme terakhir yang dilakukan dalam proses amandemen UUD 1945. Page 2
 Materi Ekonomi: Macam-Macam Objek PajakJumat, 9 September 2022 | 18:24 WIB
Mengenal Berbagai Jenis CerminRabu, 7 September 2022 | 15:30 WIBPage 3HARIANHALUAN.COM - Wacana amandemen UUD 1945 ramai menjadi perbincangan publik. Pendapat kubu pro dan kontra silih berganti menghiasi lini masa media sosial. Salah satu alasannya, karena ramai wacana terkait penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Meski kabar terakhir mengatakan, Jokowi menolak wacana tersebut. Melaksanakan amandemen UUD 1945 bukan perkara mudah. Perlu ada kajian yang strategis dan mendalam, sebelum melakukan amandemen UUD 1945. Selain itu, diperlukan beberapa persyaratan mutlak untuk melakukan amandemen UUD 1945. Persyaratan dan mekanisme amandemen Uud 1945 diatur dalam UUD 1945 Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Lantas, bagaimaa mekanisme dan apa saja syarat amandemen UUD 1945 yang dibutuhkan? Dilansir melalui beberapa sumber, syarat pertama amandemen UUD 1945 adalah mendapat restu suara mayoritas dari dalam parlemen. Hal tersebut disampaikan oleh Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negera. Feri menjelaskan, untuk melakukan amandemen UUD 1945, diutuhkan suara mayoritas perwakilan rakyat di parlemen. Jika amandemen UUD 1945 datang dari kubu pemerintah, harus dipastikan jika mendapat persetujuan dari partai-partai lain. Sehingga, tidak ada partai lain yang menentangnya. "Atau setidak-tidaknya pemerintah hendak memastikan tidak ada partai yang menentang gagasan perubahan UUD 1945 dengan menguasai berbagai partai," kata Feri, dikutip melalui IDN Times. Dilansir melalui dpr.go.id, amendemen UUD 1945 harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota parlemen. Kemudian, setiap usul perubahan pasal UUD 1945 diajukan secara tertulis dan menunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah. Serta harus menyertakan alasan perubahan tersebut. Ini merupakan mekanisme pertama, untuk mengajukan amandemen UUD 1945. Sebelum nantinya sampai pada sidang lanjutan untuk membahas amandemen UUD 1945. Untuk melakukan amandemen UUD 1945, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Hal tersebut sudah menjadi persyaratan mutlak, dan tidak bisa diganggu-gugat. Ini merupakan mekanisme selanjutnya, setelah usulan perubahan pasal UUD 1945 diterima oleh MPR.
Putusan untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD 1945, dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen, ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Ini mekanisme terakhir yang dilakukan dalam proses amandemen UUD 1945. Sumber: dpr.go.id, idntimes.com
Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945 – Tentu saja ada proses dalam merubah atau amandemen undang undang dasar tahun 1945. Apa sajakah dan bagaimanakah cara untuk merubah atau mengamandemen UUD 45 ini? Di dalam kehidupan ketatanegaraan segala sesuatunya tidak lah boleh dilakukan dengan sembarangan atau asal-asalan, semuanya harus dilakukan berdasarkan landasan hukum atau aturan yang ada, karena bila dilakukan dengan asal – asalan alias tidak berdasarkan hukum maka bisa dikenai hukuman karena melakukan hal yang inkonstitusional. Inkonstitusional ini adalah segala tindakan yang tidak berlandaskan pada undang undang dasar atau pun undang undang. Maka dari itu sedari dini, kita harus mengetahui dan mempelajari tentang tata cara amandemen UUD 1945, sehingga bila MPR melakukan perubahan yang inkonstitusional, kita bisa mengetahuinya. Sebagai warga negara indonesia yang baik, kita rakyat indonesia harus melakukan fungsi pengawasan baik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat. Agar kedua lembaga tersebut tidak melakukan hal yang merugikan rakyat atau melanggar hukum. Lalu apa sajakah Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945 ini? Mari kita bahas secara lebih terperinci di bawah ini. Untuk mengubah UUD 1945 maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yang harus dipenuhi tersebut adalah ketentuan pasal 37, yaitu :
Nah itulah 5 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengubah atau melakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945. Bila ke lima syarat diatas tidak bisa dipenuhi, maka tidak boleh dilakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar. untuk lebih jelas nya, telah kita siapkan bagan dari bagaimana proses terjadinya perubahan UUD 1945 ini. Semoga gambar diatas cukup jelas, sehingga bisa dan mudah dipahami. Perubahan undang undang dasar 1945 ini memang tidak bisa dilakukan sembarangan atau seenaknya saja melainkan harus melalui proses, prosedur dan tata cara yang telah diatur oleh pasal 37. Di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan ketatanegaraan semua hal diatur di dalam Undang Undang, agar terjadi ketertiban hukum. Sehingga segala sesuatunya tidak bisa dilakukan sesuka hati atau semaunya saja, semua hal termasuk perubahan di dalam UU harus melalui proses dan tata cara yang benar. Demikian Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945 ini, semoga menambah wawasan. Artikel Lainnya :
|
Bagaimana Tata cara mengubah alias mengamandemen UUD 1945
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketiadaan Inc.
