23-11-2015 / KOMISI II
 Demikian dikemukakan anggota DPR Gatot Sudjito pada acara Parlemen Kampus di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten (Jumat (20/11). Menurutnya, memasuki era reformasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi, merupakan sebuah era baru bagi bangsa ini untuk menapaki jejak kemajuan berdemokrasi. Transparansi menjadi salah satu syarat utama yang harus hadir dalam seluruh sistem kita. “Transparansi diperlukan agar kekuasaan lembaga negara dapat dikontrol oleh masyarakat umum sebagai "pemegang" kedaulatan. Untuk menopang ini, kita telah membentuk UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) agar semua lembaga negara, tarmasuk DPR menyediakan ruang keterbukaan informasi,” jelas anggota Komisi II DPR ini. Sebagai tindak lanjut, kata anggota Komisi II DPR ini, berbagai regulasi telah dibentuk agar terjadi transparansi di semua lini. Hal ini sebagai sarana untuk membuka kran kebebasan ruang publik, sehingga terjadi proses check and balances. Keterbukaan dan transparansi ini adalah hasil yang paling signifikan dalam reformasi 1998 yang telah didorong dan diwujudkan dengan tetesan perjuangan seluruh rakyat, khususnya mahasiswa. Ditambahkan politisi FPG ini, transparansi tidak hanya membuka ruang kotrol masyarakat sipil dan swasta seperti mahasiswa serta civil society, tetapi juga akan memudahkan antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk saling kontrol satu sama lain. Transparansi akan mendorong terjadinya keseimbangan sehingga terbangun kerjasama yang utuh dan integral antar seluruh elemen negara. Ditengah berbagai macam perubahan tersebut, maka kehadiran parlemen modern menjadi tuntutan zaman yang tidak dapat dihindari. Ada beberapa alasan mengapa parlemen modern menjadi tuntutan. Revolusi bidang teknologi informasi membentuk masyarakat semakin terbuka. Revolusi informasi yang sebelumnya tertutup, kini sudah terbuka. Revolusi informasi ini berdampak ke ruang politik sehingga sistem pemerintahan yang tertutup atau otoriter, tidak digemari. “ Inilah alasan mengapa juga terjadi reformasi 1998,” ungkap Gatot. Adapun ciri dan bentuk parlemen modern adalah partisipasi publik dan keterbukaan informasi. Seluruh rakyat bebas untuk mengakses informasi dan menyampailan pendapatnya. Membuka partisipasi dan akses informasi publik dengan cara mengadakan pusat pemberitaan parlemen yang memberitakan seluruh aktifitas parlemen dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, adanya televisi parlemen, museum dan perpustakaan yang berbasis online menjadi ciri kuat parlemen modern yang ditopang dengan penguatan peran parlemen melalui pemanfaatan teknologi informasi. (spy,mp), foto : supriyanto/parle/hr.
Ilustrasi Gedung MPR/DPR/DPD JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan perbedaan yang sangat jauh antara wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) era orde baru (orba) dengan MPR saat ini, pasca empat kali amandemen. "Jauh sekali bedanya. Secara substantif, MPR di orde baru adalah lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya," ujar Refly kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019). Baca juga: Wacana Kembali ke UUD 1945 dan Mengingat Lagi Alasan Perlunya Amandemen Ia mengatakan, dalam UUD 1945 diterangkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Dalam naskah asli UUD 1945, Bab II Pasal 2 dicantumkan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian MPR juga dicantumkan agar bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara, serta segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/8/2019). Baca juga: Menkuham Sebut Partai-partai Sepakat Amandemen UUD Terbatas pada GBHN Sementara dalam Pasal 3 dicantumkan bahwa MPR menetapkan UUD dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Sekarang tidak begitu, MPR bukan lagi lembaga tinggi negara melainkan lembaga yang sama derajat dan posisinya dengan lembaga-lembaga negara utama lainnya seperti DPR, Presiden, DPD, itu semuanya sederajat," terang Refly. Menurut dia, lembaga-lembaga tersebut saat ini menjalankan fungsi yang berbeda. Namun mereka tidak menjadi satu dalam mengatasi hal lain seperti halnya MPR di era orde baru. Baca juga: Fadli Zon: Wacana Amandemen UUD Jangan Jadi Kepentingan Sesaat Secara paradigmanya saja, kata dia, sudah berbeda antara MPR masa orde baru dengan MPR yang saat ini berjalan. Di masa orde baru, kata dia, MPR disebut lembaga penjelmaan rakyat. tuliskan kronologi singkat dari rangkaian peristiwa pearl harbour dengan menggunakan konsep manusia ruang dan waktu arti penting tentang peristiwa pearl harbour bagi bangsa indonesia dari wawancara peristiwa perperangan pearl harbour hal" apa saja yg di sebut sebagai fakta sejarah suatu hari ada sabung ayam di pinggir jalan waktu itu kamu sedang berjalan sepulang sekolah melintasi jalan tersebut sikapmu melihat kejadian tersebut … ada yang bisa bantuin gue dak tolong banget yang bisa jawab 20 ada yang bisa bantuin gue dak yang bisa jawab nomor 7 ada yang bisa bantuin gue dak contoh kutbah jumat pertama dan kedua tentang ilmu pakai bahasa indonesia pondok pesantren berhasil mencetak para kader-kader yang menguasai dalam bidang agama dan mampu berkait Mad pada masyarakat menyebarkan agama demi ter … metode yang digunakan kiyai di pondok pesantren dengan cara membacakan, menterjemahkan, mengulas isi kitab dan santri mencatat buah pikirannya disebut … |
Bagaimana peran MPR terhadap kekuasaan eksekutif pada masa Orde Baru
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketiadaan Inc.
