Ilustrasi kasus Covid-19 di Indonesia. /Pixabay/cromaconceptovisual
PIKIRAN RAKYAT - Seorang epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman memberikan pernyataan yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penggunaan masker.
Pada beberapa waktu lalu, Jokowi memberikan pernyataan resmi jika masyarakat Indonesia diizinkan untuk melepas masker dengan syarat berada di ruangan terbuka dan tidak ramai meskipun Covid-19 masih ada.
Sementara itu, Dicky Budiman berujar jika masker merupakan senjata ampuh di setiap kondisi dengan adanya ancaman Covid-19 yang di beberapa negara telah berubah statusnya dari pandemi menjadi endemi.
"Masker adalah senjata atau perlindungan kita dalam menghadapi wabah sebetulnya. Dalam hal ini, masih dalam status pandemi Covid-19, penggunaan masker jadi sangat jelas dalam menekan kasus," kata Dicky Budiman.
Baca Juga: Tolak UAS, Fadli Zon Sebut Diplomasi Singapura Semakin Belepotan: Kualitasnya Seperti 'Banana Republic'
Dinilai Dicky Budiman, meskipun pemerintah telah memberikan kelonggaran peraturan, tetapi lebih baik masker tetap digunakan.
"Walaupun kondisi pandemi di Indonesia sudah dapat dikatakan terkendali dan kasus mengalami pelandaian, status vvaksinasi yang saat ini dicapai bukanlah kunci satu-satunya untuk mengakhiri sebuah pandemi.
"Sebagai epidemiolog, saya katakan penggunaan masker itu masih penting, sehingga transisi tanggung jawab yang tadinya bersifat mandatory, menjadi volunteru. Perannya sekarang ada di masing-masing individu dan keluarga dalam melindungi komunitas," ucap Dicky dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.***
CNN Indonesia
Selasa, 23 Apr 2019 06:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menyebut hasil Pemilu 2019 adalah hasil kecurangan. Apapun hasilnya, kata dia, adalah buah dari kecurangan yang dilakukan sejak awal pemilu ini digelar."Apapun hasil dari pemilu adalah hasil yang dicederai dengan proses (kecurangan) itu," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4).Menurut Sudirman telah banyak kecurangan yang mereka temukan dalam Pilpres 2019. Kecurangan, kata dia, tak hanya terjadi di satu daerah melainkan di berbagai daerah. Sudirman menilai bentuk kecurangan juga tak hanya terjadi pada saat hari pencoblosan 17 April kemarin. Dugaan kecurangan dilakukan sebelum dan setelah pilpres."Dari Aceh sampai Papua banyak kejanggalan-kejanggalan, pelanggaran dan kecurangan," kata dia.Sudirman menolak tudingan curang ini lantaran pihaknya merasa dirugikan oleh kubu 01. Sudirman berdalih menyuarakan segala kecurangan itu sebagai bentuk perjuangan untuk rakyat, bukan demi 01 ataupun 02.
"Kita bukan semata-mata perjuangkan kemenangan kita, fairness keadilan dari suara rakyat," kata dia.
Dalam kesempatan itu dia juga menantang lembaga survei untuk membuka siapa yang membiayai survei lembaga mereka. Hal ini diungkapkan Sudirman saat dirinya diminta untuk membuka metode hitung cepat dan exit poll yang dilakukan pihaknya.
TKN pamer 'dapur' rekapitulasi internal
Sementara itu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyodorkan data serta 'dapur' penghitungan timnya di Pilpres 2019. Ini dilakukan guna menjawab tudingan kubu Prabowo. Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mempertanggungjawabkan klaim kemenangan dengan basis data, yang ia tuding tak dilakukan kubu Prabowo-Sandi."Klaim kemenangan dari Pak Prabowo-Sandi tanpa di-backup oleh sebuah sistem rekapitulasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik," ujar Hasto.
Hasto yang juga Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan kepada siapapun untuk mengaudit kinerja metode penghitungan yang dilakukan pihaknya. "Kami undang kalau sekiranya mereka mau melakukan pengecekan secara random dengan beberapa metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik terhadap seluruh proses rekapitulasi yang kami (PDIP) lakukan," ujar Hasto.Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Arief Wibowo menyampaikan PDIP memiliki sistem penghitungan suara internal berbasis elektronik yang bernama Sistem Saksi dan Tata Laksana Arsip, Penugasan, Monitoring, dan Evaluasi (Sista-Gasmonev).[Gambas:Video CNN] (tst/jps/ain)
LIVE REPORT
Secara hukum gugatan Prabowo-Hatta di 2014 seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, selain itu klaim-klaim yang disebutkan di narasi juga salah. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.
======
KATEGORI
Konten yang Menyesatkan.
======
SUMBER
//bit.ly/2D7BMyh, akun “Anie Soeprapto” (facebook.com/anie.soeprapto.3), sudah dibagikan 52,818 kali per tangkapan layar dibuat.
======
NARASI
“Fakta 2014 lalu Jokowi tidak di wakili suara Tuhan (suara rakyat) sehingga menjadi presiden dengan kecurangan.
- Di kala rakyat tertidur lelap, pukul 02:00 s/d 03:00 kotak suara di bongkar paksa, oleh KPU pusat, kertas suara di ganti dengan yang baru berisikan kertas suara yang sudah di coblos untuk jokowi.
Instansi pengamanan di tiadakan.
Berikut faktanya: …”, selengkapnya di (7) bagian REFERENSI.
======
PENJELASAN
(1) //bit.ly/2rhTadC / //bit.ly/2MxVN7S, First Draft News: “Konten yang Menyesatkan
Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu”.
- SUMBER menyebarkan peristiwa yang dari sisi hukum kasusnya sudah diputuskan seluruh gugatannya ditolak karena tidak ada satu pun dalil dari penggugat yang bisa dibuktikan.
- SUMBER menambahkan klaim-klaim yang setelah diperiksa ternyata salah.
——
(2) Klaim “(1) Pilpres tahun 2014 kotak suara dari aluminium, pilpres 2019 di buat dari kardus”
Kotak suara sudah disetujui tanpa penolakan dari Parpol termasuk Gerindra: “”Sudah selesai dalam forum rapat dengar pendapat saat konsultasi draf PKPU Nomor 15 Tahun 2018 pada Maret/April 2018. Jauh sebelum ribut copras-capres. Tidak ada parpol yang menolak, tidak ada yang walkout,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi”.
Selengkapnya di (1) bagian REFERENSI.
——
(3) Klaim “(2) 2014 orang gila di larang ikut pemilu, 2019 orang gila di hadirkan boleh ikut pemilu”
Di Pilpres 2014 tidak ada pelarangan gangguan jiwa untuk memilih: “”Tidak ada larangan bagi gangguan jiwa (untuk memilih),” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis (20/3/2014)”.
Selengkapnya di (2) bagian REFERENSI.
——
(4) Klaim “(3) 2014 Kominfo wajib netral tidak boleh mendukung Paslon manapun.
Namun di 2019 Kominfo boleh mengintimidasi pemilih (YANG GAJI IBU SIAPA😎)”
Sudah diklarifikasi oleh Kominfo: “”Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik,” kata Ferdinandus dalam siaran tertulisnya, Jumat, 1 Februari 2019.”
Selengkapnya di (3) bagian REFERENSI.
——
(5) Klaim “(4) pasca pilpres 2016 ketua KPU meninggal di usia 40 tahun.
Kini ketua KPU di pilih berdasarkan aklamasi suara partai pendukung Jokowi di DPR, suara yang walk out tidak di perhatikan.”
KPU dipilih atas kesepakatan oleh semua partai politik: “KPU dan Bawaslu dipilih melalui mekanisme politik di DPR, di mana semua partai politik ikut terlibat memilih”
Selengkapnya di (4) bagian REFERENSI.
——
(6) Klaim “(5). Gatot Nurmantyo di pensiunkan paksa (padahal masih ada sisa 6 bulan menjabat).”
Tidak ada “pemaksaan pensiun”, memang sudah memasuki masa pensiun. Selain itu sudah sesuai dengan mekanisme dan sudah atas persetujuan DPR: ““Mekanismenya kami harus mengajukan ke DPR terlebih dahulu. Kami mengajukan Pak KSAU Hadi Tjahjanto ke DPR untuk mendapatkan persetujuan,”
Selengkapnya di (5) bagian REFERENSI.
——
(7) Mengenai klaim-klaim di poin-poin sebelumnya oleh SUMBER, secara hukum gugatan Prabowo-Hatta di 2014 seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi
“Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang dimohonkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kamis (21/8/2014) malam. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa tidak satu pun dalil Prabowo-Hatta yang terbukti dalam persidangan.”
Selengkapnya di (6) bagian REFERENSI.
======
REFERENSI
(1) detikNews: “… PPP mengkritik protes Gerindra yang baru disuarakan sekarang ini. Anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi, meminta Gerindra jujur.
“Bisa dicek saja dalam risalah RDP saat membahas hal tersebut. Dan Pak Riza sendiri adalah Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga memimpin rapat-rapat pembahasan PKPU dalam RDP bersama KPU, Bawaslu dan pemerintah. Saat KPU menyimulasikan dua opsi kotak suara transparan dan hingga akhirnya mengerucut kepada karton kedap air semuanya sepakat tidak ada yang keberatan,” kata Baidowi.
“Kalau kemudian sekarang merasa kaget perlu ditanyakan lagi saat rapat tersebut ngapain? Janganlah kita hanya gara-gara pencitraan politik terus mengesampingkan sikap jujur dan tanggung jawab. Dan Pak Riza itu pimpinan kami di Komisi II yang turut memimpin setiap rapat,” imbuhnya.
Baca juga: KPU: Semua Fraksi DPR Setuju Kotak Suara ‘Kardus’
KPU mengungkap hal serupa. Saat rapat di DPR, tak ada fraksi yang protes terhadap kotak suara kedap air tersebut.
“Sudah selesai dalam forum rapat dengar pendapat saat konsultasi draf PKPU Nomor 15 Tahun 2018 pada Maret/April 2018. Jauh sebelum ribut copras-capres. Tidak ada parpol yang menolak, tidak ada yang walkout,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi kepada detikcom, Minggu (16/12/2018).”
Selengkapnya di //bit.ly/2P33MHS.
——
(2) Liputan6(dot)com: “… Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan hak pilih para penderita gangguan jiwa akan dipenuhi. Dalam UU Pemilu tidak ada larangan penderita gangguan jiwa untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi 5 tahunan itu.
“Tidak ada larangan bagi gangguan jiwa (untuk memilih),” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Kendati begitu, Husni menjelaskan, hingga saat ini memang belum ada koordinasi dengan pihak rumah sakit yang merawat penderita gangguan jiwa untuk pembuatan tempat pemungutan suara (TPS). …”
Selengkapnya di //bit.ly/2UPbGdn.
——
(3) TEMPO(dot)CO: “… “Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik,” kata Ferdinandus dalam siaran tertulisnya, Jumat, 1 Februari 2019.
Ferdinandus menjelaskan kronologinya bermula dari Rudiantara yang meminta masukan kepada semua karyawan tentang dua buah desain Sosialisasi Pemilu untuk Gedung Kominfo. Rudiantara meminta masukan dengan gaya pengambilan suara.
Menurut Ferdinandus, semua berlangsung dengan interaktif dan antusias sampai ketika seorang ASN diminta maju ke depan. Selanjutnya, kata Ferdinandus, ASN itu menggunakan kesempatan itu untuk mengampanyekan nomor urut pasangan tertentu.
“Padahal sebelumnya, Menkominfo sudah dengan gamblang menegaskan bahwa pemilihan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu. Penegasan tersebut terhitung diucapkan sampai 4 kalimat, sebelum memanggil ASN tersebut ke panggung,” katanya.”
Selengkapnya di //bit.ly/2D9FMy5.
——
(4) Katadata: “… Menurutnya, upaya mendelegitimasi Pemilu ini sama saja dengan mencari alibi jika Prabowo-Sandiaga kalah. Hal seperti ini akan merusak sistem demokrasi di Indonesia. Keraguan terhadap penyelenggaraan Pemilu sama saja dengan tidak mempercayai mekanisme demokrasi di Indonesia. Lagipula, KPU dan Bawaslu dipilih melalui mekanisme politik di DPR, di mana semua partai politik ikut terlibat memilih.
Karenanya, Ace meminta masyarakat tetap mempercayakan penyelenggaran Pemilu kepada KPU dan Bawaslu, demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. “Jangan dulu melemparkan tudingan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu padahal perlombaan intinya belum dilaksanakan,” kata Ace.”
Selengkapnya di //bit.ly/2Zf7qDw.
——
(5) KOMPAS(dot)com: “… “Mekanisme normal saja karena Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang,” kata Jokowi saat ditemui seusai meresmikan Jalan Tol Soroja (Soreang- Pasirkoja) di Gerbang Tol Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12/2017).
“Mekanismenya kami harus mengajukan ke DPR terlebih dahulu. Kami mengajukan Pak KSAU Hadi Tjahjanto ke DPR untuk mendapatkan persetujuan,” ujar dia.”
Selengkapnya di //bit.ly/2IfNlHX.
——
(6) Beberapa artikel yang berkaitan dengan ditolaknya gugatan Prabowo-Hatta di 2014:
- KOMPAS(dot)com: “Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa”, selengkapnya di //bit.ly/2UdsTZB.
- KOMPAS(dot)com: “Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang dimohonkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kamis (21/8/2014) malam. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa tidak satu pun dalil Prabowo-Hatta yang terbukti dalam persidangan”, selengkapnya di //bit.ly/2VbhrlH.
- Merdeka(dot)com: “Dari 10 Truk, 15 Lapis baja, jadi 3 Bundel bukti kubu Prabowo”, selengkapnya di //bit.ly/2ZmFrBP.
- Merdeka(dot)com: “Ini alasan Prabowo tak bawa berkas pakai 15 mobil lapis baja”, selengkapnya di //bit.ly/2XtHEd4.
- KOMPAS(dot)com: “Tim Prabowo-Hatta Batal Bawa 10 Truk Barang Bukti ke MK”, selengkapnya di //bit.ly/2XmwKFC.
- KOMPAS(dot)com: “Buat Permohonan ke MK, Prabowo-Hatta Siapkan Bukti 10 Truk”, selengkapnya di //bit.ly/2Pl3wV1.
- BBC: “Tim Prabowo serahkan perbaikan gugatan pilpres”, selengkapnya di //bbc.in/2PkfL3W.
- Bisnis(dot)com: “Berkas Gugatan Banyak Salah Ketik, Ini Tanggapan Kuasa Hukum”, selengkapnya di //bit.ly/2GzJuDD.
——
(7) Salinan narasi selengkapnya oleh post SUMBER: “Fakta 2014 lalu Jokowi tidak di wakili suara Tuhan (suara rakyat) sehingga menjadi presiden dengan kecurangan.
- Di kala rakyat tertidur lelap, pukul 02:00 s/d 03:00 kotak suara di bongkar paksa, oleh KPU pusat, kertas suara di ganti dengan yang baru berisikan kertas suara yang sudah di coblos untuk jokowi.
Instansi pengamanan di tiadakan.
Berikut faktanya:
- pada waktu perhitungan suara, KPPS merobek dengan kuku kertas suara yang sudah memilih prabowo Hatta agar kertas suara di anggap tidak sah oleh KPU pusat.
Berikut faktanya:
- Kotak suara yang daerahnya yang terdeteksi paling banyak memilih prabowo Hatta di bongkar paksa, di beri campuran platform kosong, agar kotak suara dan isinya di anggap tidak sah karna adanya kecurangan platform kosong.
Berikut faktanya:
- hasil kertas suara yang berada di pedalaman, yang pengirimannya melalui truk dan jasa perairan dan bandara, truk tersebut di ganti isinya dengan yang baru berisikan kertas suara mencoblos Jokowi.
Tidak tanggung tanggung seorang jendral pendukung Prabowo memperlihatkan buktinya ada 10 truk yang di tukar isi dan kendaraannya di tengah jalan.
Berikut faktanya:
- daerah pedalaman yang masyarakatnya mudah di intimidasi, sulit mendapatkan informasi pentingnya pilpres, dengan ketakutan (sebagai contoh pedalaman irian), di paksa tidak boleh ikut pilpres, tim keamanan di bungkam, kpu dan kpps mencoblos sendiri kertas suara untuk jokowi, di sinilah pada akhirnya Tito karnavia di angkat Jokowi dari Kapolda irian langsung menjadi Kapolri, karna kesuksesan turut membantu kecurangan.
Berikut faktanya:
Mengingat 2014 sudah banyak cukup bukti bahwa Jokowi melakukan kecurangan terstruktur.
Dengan bekerjasama oleh KPU, KPPS, instansi keamanan,
maka di April 2019 ada penambahan kecurangan, di mana penambahannya??
(1) Pilpres tahun 2014 kotak suara dari aluminium, pilpres 2019 di buat dari kardus.
(2) 2014 orang gila di larang ikut pemilu, 2019 orang gila di hadirkan boleh ikut pemilu
(3) 2014 Kominfo wajib netral tidak boleh mendukung Paslon manapun.
Namun di 2019 Kominfo boleh mengintimidasi pemilih (YANG GAJI IBU SIAPA😎)
(4) pasca pilpres 2016 ketua KPU meninggal di usia 40 tahun.
Kini ketua KPU di pilih berdasarkan aklamasi suara partai pendukung Jokowi di DPR, suara yang walk out tidak di perhatikan.
(5). Gatot Nurmantyo di pensiunkan paksa (padahal masih ada sisa 6 bulan menjabat).
2019-2024 kedaulatan NKRI ada di tangan Anda,
ingin Indonesia berdiri di atas kecurangan dan kebohongan bersama Jokowi.