Bagaimana menjelaskan proses material on site

HomeMATERIAL ON SITE

Pembayaran kontrak dapat memperhitungkan bahan yang ada di lapangan atau  material on site ( MOS ), jadi dilihat dulu bagaimana kontraknya, apakah sudah mencantumkan mengenai mos..

Namun untuk barang yang sifatnya mudah rusak (semen mengeras), yang rawan penyusutan volume selama penyimpanan.seperti pasir, batu dsb tidak dimasukkan sebagai bagian MOS yang dapat dibayar.

Material on site, bisa dihitung dibayar, bila dicantumkan di dalam kontraknya

tulisan terbaru mengenai MOS silakan dillihat di http://www.mudjisantosa.net/2016/12/material-on-site-untuk-pekerjaan.html

Berbicara terkait material on site (MOS) tentu sangat erat kaitannya dengan pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi.

pembayaran prestasi pekerjaan merupakan tindakan yang berakibat pada pengeluaran keuangan Negara, oleh karena itu rujukan regulasi/aturan yang menjadi landasan PA/KPA/PPK sesuai pendelegasian kewenangannya sebagai pihak melakukan ikatan kontrak dalam menganalisis, menilai, membanding hingga menyepakati prestasi pekerjaan dilapangan wajib hukumnya merujuk kepada ketentuan yang diatur didalam Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

setidaknya dengan mengikuti aturan/regulasi tertulis menghindari tindakan sengaja maupun lalai yang berakibat perbuatan melawan hukum sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 22 UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

namun tentunya kerugian negara bukan hanya berupa potensi atau diterjemahkan dalam kata dapat merugikan negara hal inilah yang membuat Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata dapat pada pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahan terakhirnya UU No. 20 Tahun 2001 telah dihapus karena dianggap unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor.

dikutip dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor

selain itu pada pasal 86 ayat 2 UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terkait dengan kerugian negara menyebutkan bahwa proses pemeriksaan hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Ketentuan mengenai pelaksanaan kontrak diatur didalam pasal 52  Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

1. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
2. Penandatanganan Kontrak;
3. Pemberian uang muka;
4. Pembayaran prestasi pekerjaan;
5. Perubahan Kontrak;
6. Penyesuaian harga;
7. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
8. Pemutusan Kontrak;
9. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
10. Penanganan Keadaan Kahar.

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbaru sebagai peraturan pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur terkait pembayaran pada pasal 53 sebagaimana berikut:

Bagian Keempat Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 53

1. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
2. Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
3. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
4. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:  pembayaran bulanan, pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin;atau   pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan
5. Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan
6. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
7. Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Mengacu kepada pokok pembahasan terkait Pembayaran MOS maka  ketentuan mengenai pembayaran untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang, yang mana kemudian menjadi landasan PA/KPA/PPK sesuai pendelegasian kewenangannya sebagai pihak melakukan ikatan kontrak terkait pembayaran prestasi kepada Penyedia saat mengajukan tagihan tentunya harus disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan.

sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam kontrak, para pihak yang berkontrak memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan kontrak, salah satunya adalah membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;

Berdasarkan ketentuan pada pasal 53 ayat (6) disebutkan

Setidaknya ada 3 poin utama bagian dari hasil pekerjaan yang perlu digarisbawahi yaitu

1. Peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang
2. berada di lokasi pekerjaan dan
3. telah dicantumkan dalam Kontrak.

Sampai saat ini ketentuan kontrak yang bisa dijadukan acuan dalam menyusun rancangan/draft kontrak terkait Pekerjaan Konstruksi adalah Permen PUPR No 31 tahun 2015 tentang standar dan pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, yang mana disebutkan pada Syarat Syarat Umum Kontrak pada pasal 66 bahwa:

Peralatan dan/atau bahan yang menjadi BAGIAN PERMANEN dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam SSKK, peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

Adapun ketentuan dari SSKK adalah sebagai berikut:

Dengan ketentuan besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70%). Besaran nilai pembayaran dicantumkan di dalam SSKK;

Terkait penjelasan mengenai bagian dari hasil pekerjaan yang disebutkan didalam SSUK dan SSKK menjelaskan lebih rinci terkait kriteria-kriteria MOS antara lain:

1. menjadi BAGIAN PERMANEN dari hasil pekerjaan
2. merupakan BAGIAN DARI PEKERJAAN UTAMA

identifikasi mengenai bagian permanen dan pekerjaan utama merupakan kewenangan PPK yang kemudian dicantumkan didalam dokumen pengadaan, berdasarkan Permen PUPR No 31/ 2015 definisi Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

setidaknya klasul-klausul tersebut tersirat menjelaskan ketentuan yang bisa dikategorikan material on site tidak termasuk bahan dasar yang digunakan dalam membuat pekerjaan (raw material), terkait hal tsb dipertegas oleh Narasumber Bp. Antonius Sudarto Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ahli Hukum Kontrak sekaligus Narasumber LKPP pada acara Peningkatan Kompetensi Ahli Hukum Kontrak yang bertempat di Yogyakarta pada tanggal 28 – 29 Maret 2018.

contoh Raw Material: pasir pasang, pasir urug, batu gunung, batu kali, semen dll

contoh peralatan yang bisa dikategorikan Material On Site (MOS) namun tidak hanya terbatas pada: eskalator, elevator/lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik, mesin kapal, pendingin udara (air conditioner);

contoh bahan yang bisa dikategorikan Material On Site (MOS) namun tidak hanya terbatas pada sheet pile/tiang pancang, geosintetik, konduktor, tower, insulator, rangka baja, rangka jembatan; beton pracetak, aspal, pintu air

Adapun referensi hukum lainnya yang mengatur terkait MOS adalah Perka LKPP No 19 Tahun 2014 terkait Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi walaupun pada bagian menimbang masih mengatur  perihal memperjelas pasal 89 ayat 4 Perpres No 54 Tahun 2010 namun secara substansi isi pasal serupa dengan ketentuan yang diatur didalam Permen PUPR No 31 Tahun 2015

Perka LKPP No 19 Tahun 2014 terkait Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi

Sebagai contoh perhitungan material on site didalam daftar kuantitas dan harga disebutkan terkait pekerjaan pemasangan rangka Kuda-Kuda Baja WF Castelled dan Penyedia meminta pembayaran prestasi pekerjaan mengenai material/bahan rangka baja dilokasi pekerjaan dan dilaporkan lewat laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Back up volume terpasang keseluruhan pada penawaran pekerjaan:

Back up volume bahan dilokasi pekerjaan terkait MOS

nilai pekerjaan pemasangan rangka Kuda-Kuda Baja WF Castelled

Penawaran Rangka Kuda-Kuda Baja = volume x harga satuan penawaran

 = 1192,80 kg x Rp 29.744 = Rp. 35.478.643,20

MOS Rangka Kuda-Kuda Baja   = volume x harga satuan penawaran

   = 596,40 kg x Rp 16.445 = Rp. 9.807.798,00  

Nilai dari Perhitungan Prestasi Pekerjaan MOS Rangka Kuda-Kuda Baja adalah

Nilai MOS Rangka Kuda-Kuda Baja x Persentase MOS yang dicantumkan didalam SSKK.

Asumsi SSKK menyebutkan 70 % maka:

Nilai MOS Rangka Kuda-Kuda Baja adalah Rp. 9.807.798,00 x 70 % = Rp. 6.865.459,00

KESIMPULAN:

1. Ketentuan mengenai Material On Site sangat erat kaitannya dengan pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi, hal ini sejalan dengan Tugas dan Kewenangan PA/KPA/PPK sesuai dengan pendelegasian kewenangannya dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sebagai bagian dari proses mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
2. Ketentuan mengenai pembayaran prestasi pekerjaan Konstruksi diatur didalam pasal 53 ayat 6 Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang berbunyi Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
3. Pembayaran prestasi pekerjaan merupakan tindakan yang berakibat pada pengeluaran keuangan Negara, setidaknya dengan mengikuti aturan/regulasi tertulis dapat menghindari tindakan sengaja maupun lalai yang berakibat perbuatan melawan hukum sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 22 UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Kerugian negara bukan hanya berupa potensi atau diterjemahkan dalam kata dapat merugikan negara, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor.

  Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
2. UU No. 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi
3. UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahan terakhirnya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
4. Perpres No. 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Permen PUPR No 31/2015 Tentang tentang perubahan ketiga atas Permen PU No 07/2011 tentang standar dan pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

Demikian yang bisa di share pada tulisan kali ini, semoga bermanfaat bagi semua penggiat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.