Ada banyak peristiwa penting yang terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Mulai dari berdirinya VOC, hingga akhirnya tiba pada masa kerja rodi. Kerja Rodi sendiri menjadi cara lainnya bagi Belanda kala itu untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari rakyat Indonesia. Kerja rodi merupakan salah satu bentuk eksploitasi Belanda terhadap sumber daya manusia di Indonesia. Sistem ini diberlakukan di berbagai daerah. Biasanya terjadi di area perkebunan, pertambangan, pelabuhan, dan objek vital lainnya. Kerja paksa sangat digalakkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, yang berkuasa antara tahun 1808-1811. Dalam masa pemerintahannya, Daendels menerapkan kerja rodi dalam banyak proyek,mulai dari membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, hingga membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang mencapai 1.100 km. Akibat pembangunan jalan raya tersebut, banyak rakyat Indonesia yang meninggal dunia. Selain pabrik dan jalan raya, rakyat Indonesia juga diminta untuk membangun benteng-benteng pertahanan. (Baca juga: Apa yang Dimaksud dengan Kebijakan Tanam Paksa?) Selain membangun benteng-benteng pertahanan, Daendels juga melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuannya di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk meningkatkan jumlah tentara. Kegiatan ini sontak mengubah image Daendels. Jika dulu dia dikenal sebagai seorang pemuda yang memegang teguh semboyan Revolusi Prancis, setelah semua itu terjadi, dia menjadi seorang pemuda yang kejam dan diktator. Selain kerja rodi, pada masa pemerintahan Daendels juga berlaku beberapa kebijakan lainnya, yang membuat rakyat semakin menderita. Diantara kebijakan tersebut adalah:
Berbeda dengan Daendels, pada masa pemerintahan Gubernus jenderal Hindia Belanda Van Den Bosch tahun 1878, kebijakan tanam paksa diterapkan. Kebijakan ini mengharuskan rakyat menanam komoditas yang ditentukan oleh Belanda dengan julah yang telah ditetapkan dan penyerahan sepenuhnya atas hasil tanam mereka ke Belanda. PT Pindad adalah anak usaha Len Industri yang bergerak di bidang produksi peralatan pertahanan. Perusahaan ini memiliki dua pabrik, yakni di Bandung (tempat produksi senjata, kendaraan khusus, dan mesin industrial) dan di Turen (tempat produksi munisi dan bahan peledak komersial). Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini pun memiliki dua kantor perwakilan di Jakarta.[3][4]  Jenis Perseroan terbatasIndustriPertahananDidirikan11 Februari 1983 (1983-02-11)KantorpusatBandung, Indonesia Wilayah operasi IndonesiaTokoh (Direktur Utama) Dudung Abdurachman[2] (Komisaris Utama)Produk
Laba bersih Rp 6,63 milyar (2020)[3]Total asetRp 7,741 triliun (2020)[3]Total ekuitasRp 1,417 triliun (2020)[3]Karyawan 2.578 (2020)[3]IndukLen IndustriAnakusahaPT Pindad Enjiniring IndonesiaSitus webwww.pindad.com Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1808 saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman William Daendels mendirikan bengkel untuk memproduksi, memelihara, dan memperbaiki senjata dengan nama Contructie Winkel (CW) di Surabaya. Bengkel tersebut pun menjadi industri pertahanan pertama di Hindia Belanda. Daendels kemudian juga membangun bengkel munisi berskala besar dengan nama Proyektiel Fabriek (PF) dan laboratorium kimia di Semarang. Pada tahun 1850, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bengkel produksi dan perbaikan munisi dan bahan peledak untuk Angkatan Laut dengan nama Pyrotechnische Werkplaats (PW) pada tahun 1850 di Surabaya. Pada tanggal 1 Januari 1851, nama CW diubah menjadi Artilerie Constructie Winkel (ACW). Pada tahun 1861, PW digabung ke dalam ACW, sehingga ACW memiliki tiga unit, yakni unit produksi senjata dan perkakasnya, unit produksi munisi dan bahan peledak, serta unit laboratorium penelitian. Pecahnya Perang Dunia I pada pertengahan tahun 1914 melibatkan banyak negara Eropa, termasuk Belanda, sehingga pemerintah Hindia Belanda akhirnya memutuskan untuk merelokasi sejumlah perusahaan penting ke daerah lain yang dianggap lebih aman. Daerah yang dipilih sebagai tempat relokasi adalah Bandung, karena selain dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan, Bandung juga cukup strategis, karena dilalui oleh Jalan Raya Pos dan dilalui oleh jalur kereta api milik Staatsspoorwegen. Selain itu, Bandung juga tidak jauh dari ibu kota Hindia Belanda, yakni Batavia. Unit produksi senjata dan unit produksi munisi dari ACW dipindahkan dari Surabaya ke Bandung antara tahun 1918-1920. Sementara unit laboratorium penelitian dari ACW dipindahkan dari Semarang ke Bandung pada tahun 1932. Selain itu, Institut Pendidikan Pemeliharaan dan Perbaikan Senjata juga dipindah dari Jatinegara ke Bandung, dan kemudian namanya diubah menjadi Geweemarkerschool. Setelah selesai direlokasi, keempat unit tersebut digabung untuk membentuk Artilerie Inrichtingen (AI). Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, AI tidak mengalami perubahan, namun nama unit-unitnya diubah, yakni unit produksi senjata diubah menjadi Daichi Ichi Kozo, Geweemarkerschool diubah menjadi Dai Ni Kozo, unit laboratorium penelitian diubah menjadi Dai San Kozo; unit produksi munisi diubah menjadi Dai Shi Kozo, dan Monrage Artilerie diubah menjadi Dai Go Kazo. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia merdeka, pada tanggal 9 Oktober 1945, Laskar Pemuda Pejuang berhasil merebut AI dan namanya pun diubah menjadi "Pabrik Senjata Kiaracondong". Pada masa Agresi Militer Belanda, Pabrik Senjata Kiaracondong dibagi menjadi dua perusahaan, yakni unit produksi senjata, unit produksi munisi, dan unit laboratorium penelitian digabung untuk membentuk Leger Produktie Bedrijven (LPB), sementara Geweemarkerschool diubah menjadi Central Reparatie Werkplaats. Pasca Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949, LPB diserahkan oleh Belanda kepada pemerintah Indonesia. Nama LPB kemudian diubah menjadi "Pabrik Senjata dan Mesiu" (PSM) dan pengelolaannya diserahkan ke TNI Angkatan Darat. Sejak saat itu, PSM mulai mengadakan serangkaian percobaan untuk memproduksi laras senjata dan akhirnya berhasil memproduksi laras senjata berkaliber 9 mm dan pada bulan November 1950. PSM juga berhasil membuat laras berkaliber 7,7 mm. Namun PSM mengalami kekurangan tenaga ahli karena para pekerja asing dipulangkan ke negara asalnya. Oleh karena itu, PSM merampingkan lini produksinya dari 13 lini menjadi 6 lini, serta membentuk lini Munisi Kaliber Kecil (MKK). PSM juga melakukan modernisasi dengan membeli mesin-mesin baru untuk memproduksi senjata dan munisi, suku cadang, material, dan peralatan militer lainnya. Pada tanggal 1 Desember 1958, nama PSM diubah menjadi "Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat" (Pabal AD). Tidak lama kemudian, Pabal AD mengirim sejumlah pegawai mudanya ke luar negeri untuk belajar mengenai persenjataan dan balistik. Pabal AD lalu menjalin kerja sama dengan produsen senjata asal Eropa untuk membangun satu unit pabrik senjata ringan. Pemerintah Belanda kemudian juga menyerahkan sebuah pabrik tepung ubi kayu yang berada di Turen, Malang, dan kemudian dijadikan pabrik munisi oleh perusahaan ini. Pada tahun 1962, nama Pabal AD diubah menjadi "Perindustrian Angkatan Darat" (Pindad). Serangkaian percobaan dan evaluasi produksi senjata baru kemudian dilakukan hingga mencapai hasil yang diharapkan, sehingga ABRI memutuskan untuk memakai sejumlah senjata buatan Pindad sebagai senjata standar. Setelah itu, perusahaan ini mulai memproduksi senjata secara massal. Pada awal tahun 1972, pemerintah Indonesia melakukan penataan organisasi, dan pada tanggal 31 Januari 1972, nama Pindad pun diubah menjadi "Komando Perindustrian Angkatan Darat" (Kopindad). Pada saat Operasi Seroja, senjata buatan Kopindad banyak mengalami kendala, sehingga pada tahun 1975, Kopindad menarik kembali 69.000 pucuk senjata yang telah diserahkan ke TNI Angkatan Darat. Kopindad kemudian mentransformasi dan memodifikasi beberapa senjata, antara lain SMN Madsen Setter MK III kaliber 30 mm menjadi SPM.1 kaliber 7,62 mm yang diproduksi sebanyak 4.550 pucuk. Perusahaan ini juga merancang senapan SS77 Kaliber 223. Pada tanggal 28 April 1976, nama Kopindad kembali diubah menjadi Pindad. Pada dekade 1980-an, muncul ide untuk mengubah status Pindad menjadi sebuah perseroan terbatas, sebab dengan menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat, ruang gerak Pindad cukup terbatas, karena sangat bergantung pada anggaran TNI Angkatan Darat. Pada awal tahun 1983, status Pindad resmi diubah menjadi persero.[5][4][3] Pada tanggal 12 Januari 2022, pemerintah resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Len Industri, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan.[6] PT Pindad telah sukses memproduksi berbagai senjata ringan yang sudah digunakan TNI dan Polri,[7] misalnya: Pindad SS1-V1 Senapan serbu
Senapan tempur
Senapan mesin
Pistol Pindad P3 Pistol
Pindad PM2 SMG Pistol mitraliur / (Submachine gun)
Senapan runduk / (Sniper Rifle)
Lainnya
Kendaraan militerPindad Anoa
Produksi non-militerMesin Industri & Jasa
Kendaraan sipil
|
Apa yang kamu ketahui tentang pendirian pabrik senjata di Semarang
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketiadaan Inc.
