Apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat agar indonesia menjadi negara maritim yang kuat

Jakarta, wapresri.go.id – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana dua per tiga luas wilayahnya berupa laut dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar. Lebih dari itu, dengan lokasi di antara dua benua, Asia dan Australia; dan dua samudera, Pasifik dan Hindia menjadikan Indonesia pada titik strategis persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat.

“Dari sekitar 90% perdagangan global yang diangkut melalui laut, 40% di antaranya melewati perairan Indonesia,” urai Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin yang menghadiri secara daring Musyawarah Nasional ke-II Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (Aspeksindo), dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Dipenegoro No.2, Jakarta Pusat, Jumat (08/10/21).

Kondisi tersebut berarti, posisi Indonesia sampai kapanpun akan selalu strategis dalam peta perdagangan dunia.

“Atas dasar itulah diangkat visi Indonesia ke depan sebagai poros maritim dunia,” sebutnya.

Poros Maritim Dunia, kata Wapres bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengawal kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.

“Untuk mewujudkannya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan peran serta berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan juga organisasi kemasyarakatan,” paparnya.

Lebih jauh Wapres menyatakan, sejak berdiri tahun 2017, Aspeksindo telah memberikan peran penting dalam memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Indonesia, khususnya di dalam pengembangan “ekonomi biru”, yaitu perekonomian hulu dan hilir di bidang kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pemerintah pun memberikan apresiasi atas peran Aspeksindo tersebut.

“Di sektor perekonomian, Aspeksindo membangun wilayah kepulauan dan pesisir dengan menggali potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan ‘ekonomi biru’,” jelasnya.

Wapres mengakui tidak mudah dalam menghadapi tantangan Indonesia dalam melakukan pembangunan di tengah disrupsi global. Namun, ia optimis bangsa Indonesia mampu mencapai visi Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui upaya kerja sama yang dilakukan antar stakeholders terkait.

“Tantangan kita sebagai bangsa tidaklah ringan. Diperlukan kolaborasi, kerja sama, sinergi, profesionalisme, serta kerja keras mengatasi berbagai tantangan pembangunan di tengah arus perubahan,” ucap Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap tantangan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat diatasi melalui peran Aspeksindo.

“Saya mengharapkan Aspeksindo dapat mengonversikan berbagai tantangan menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mewujudkan visi besar kita, menjadi poros maritim dunia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Aspeksindo Abdul Gafur Masud menyampaikan harapannya dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia, agar Aspeksindo dapat menjadi salah satu wadah silaturahmi antar daerah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Aspeksindo menjadi wadah bangsa, penyatuan-penyatuan di luar political will, menjadi silaturahmi antar seluruh daerah. Semoga Aspeksido dapat semakin berguna untuk masyarakat dan menyatukan bangsa untuk menuju Indonesia yang maju dan berdaulat,” ucap Abdul.

Sebagai informasi, Aspeksindo merupakan organisasi kerja sama dan hubungan kemitraan antar pemerintah daerah dan kepulauan dan pesisir, serta berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah kepulauan dan pesisir dengan pemerintah pusat dan industri/swasta, atau pihak lain, baik di dalam dan luar negeri. Tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan kepulauan pesisir serta memberikan dorongan dan pemberdayaan masyarakat kepulauan dan pesisir melalui program pendidikan dan pelatihan.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Chandra, Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Rokhmin Dahuri, serta Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto. (DAS/SK–BPMI, Setwapres)

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membuatnya menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa, “Pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Sekitar empat puluh persen perdagangan dunia ada di kawasan ini. Negara-negara Asia sedang bangkit.” Dan lanjut Presiden Joko Widodo menngatakan, “Indonesia berada tepat ditengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik geografis, geopolitik, maupun geoekonomi.”

Menyadari akan hal tersebut, maka Presiden Joko Widodo memaparkan lima pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia itu. Adapun lima pilar utama dalam poros maritim dunia adalah, Pertama, membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumberdaya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama.

Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.

Indonesia adalah negara kepulauan. Memiliki lautan yang luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah khatulistiwa. Berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Berada di antara dua samudera, yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia. Mudah diduga sejak zaman kuno, lokasi kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah lokus persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Hal tersebut merupakan penguat bahwa Indonesia pantas disebut sebagai poros maritim dunia.

Langkah awal penguatan ekonomi maritim yaitu dilakukan dari sisi penegakan hukum. Tujuannya, selain menjaga kedaulatan laut, juga dimaksudkan memberi nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan. Artinya, dari lima pilar menuju poros maritim dunia yang dicanangkan pemerintah hasilnya belum semuanya terlihat maksimal, sementara ini memprioritas realisasi pilar kedua dan pilar ketiga.

Kebijakan memberantas illegal fishing  menjadi pilihan utama. Keseriusan memberantas illegal fishing, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing). Direktur Jenderal FAO (Food and Agriculture Organization), Jose Graziano da Silva, pada pencanangan dan peringatan pertama Hari Internasional IUUF (International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) pada 5 Juni 2018, bahkan mengapresiasi keseriusan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing ini.

Langkah keseriusan untuk pemberantasan illegal fishing berdampak positif  bagi negara. Angka pencurian ikan turun drastis, selain itu terjadi peningkatan populasi ikan di kawasan perairan laut Indonesia. Serta, kebijakan yang di tetapkan dari tahun ke tahun meningkatkan PDB perikanan dan menguntungkan nelayan. Keberhasilan penanganan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalannya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Langkah selanjutnya ialah pembangunan Tol Laut. Tujan membangun Tol Laut ini adalah mengambil potensi ekonomi dari kepadatan lalu lintas kapal-kapal yang melalui perairan Indonesia, tentu mensyaratkan infrastruktur kelautan harus dibangun dan dikembangkan secara berkala. Infrastruktur kelautan pertama berfungsi memastikan efesiensi jalur logistik barang-barang kebutuhan pokok antar pulau-pulau melalui sebaran pelabuhan pengumpan (feeder) dan pelabuhan perintis secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, tujuan yang lain adalah mengembangkan pelabuhan hubungan internasional di daerah-daerah terluar sebagai langkah untuk mengintegrasikan Indonesia dengan sistem jaringan logistik regional dan global. Dari 1.241 pelabuhan, 141 di antaranya ialah pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan internasional.

Dengan cita-cita yang besar untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Dalam konteks infrastruktur kelautan, pemerintah menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep Tol Laut. 5 pelabuhan hub nasional maupun internasional dan 19 pelabuhan pengumpan (feeder). Pelabuhan yang menjadi hub Tol Laut ialah, Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung. Pelabuhan-pelabuhan tersebut direncanakan menjadi jaringan pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan industri.

Jika pemerintah yang didukung oleh masyarakatnya, serius dan memiliki tekad yang tinggi untuk melaksanakan program pembangunan “Poros Maritim Dunia”, maka program yang besar ini dapat terealisasi secara lancar. Dan jika pembangunan “Poros Maritim Dunia” ini bisa terealisasi secara lancar, maka akan banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh oleh Pemerintah Indonesia.

Demi terwujudnya Indonesia menjadi negara Poros Maritim Dunia, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pembangunan yang jelas, sesuai dengan visi dan misi yang telah dikemukakan pemerintah. Seperti sektor kelautan dan perikanan, yang mampu menghasilkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif secara berkelanjutan, serta berkontribusi secara signifikan bagi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia, dalam waktu tidak terlalu lama. Mengingat, sudah adanya keinginan dari pemerintah untuk memusatkan pembangunan kearah maritim dan tersedianya sumberdaya laut yang melimpah.

Oleh : Rikhul Jannah ( Kastrat KMIP UGM )

Sumber :

Setiawan, Alfurkon. 2019. Indonesia Layak Jadi Negara Poros Maritim Dunia. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. < https://setkab.go.id/indonesia-layak-jadi-negara-poros-maritim-dunia/ >. Diakses pada 19 Agustus 2020.

Unknow. 2016. Menuju Poros Maritim Dunia. KOMINFO. < https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata >. Diakses pada 19 Agustus 2020.

———-. 2019. Indonesia Poros Maritim Dunia. INDONESIA.GO.ID. < https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia >. Diakses pada 19 Agustus 2020.