cari contoh real yang membuktikan bahwa pancasila tidak direkayasa setiap sila? 1. Jelaskan masing-masing satu pemberontakan yang dilakukan dengan tujuan mengganti Pancasila dan satu pemberontakan akibat pengaruh keinginan penjaja … apa yang merupakan masalah-masalah hambatan dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa orde lama 1959-1965 1) Jakarta, Menko Polhukam Mahfudz MD, menilai kasus brigadir Jbukanlah kasus biasa,menurutnya kasus ini tidak sama dengan kasus criminal biasa. "Tent … jelaskan pendapat anda tentang keistimewaan dari simbil pancasila! 1.mengapa butir pertama dalam piagam Jakarta diganti menjadi ketuhanan yang maha esa?2.sebutkan rumusan dasar negara menurut Moh Yamin!3.bagaimana pel … perbedaan pidato moh hatta dengan pidato ir soekarno pada sidang bpupki 1 berikan 3 contoh pengamalan sila ke 5 pancasila dalam upaya pelestarian hewan alasan di dalam membangun dasar negara tolong di bantuyaaaq EVALUASI KOMPETENSI SISWA A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling 1. Ideologi kapitalisme mengajarkan orang bekerja …
Tentang DPR
Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Anggota Dewan juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat. Hak Anggota DPR terdiri dari:
Kewajiban Anggota DPR adalah:
Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, maka memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, agar terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Seorang advokat harus dapat merasakan kebebasan sebagai bagian pekerjaannya, dia tidak merasa takut dan tidak merasa terikat kepada suatu kekuasaan yang mengintervensi inheren dengan hak kebebasan tersebut, oleh karena itu pada profesi ini melekat hak imunitas advokat . Dalam hukum internasional dikenal ada tiga ketentuan yang berhubungan dengan masalah hak imunitas advokat, yaitu:
Pemerintah sendiri mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberi perlindungan kepada advokat sebagai hak imunitas. Pada Pasal 16 UU Advokat tertulis bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Namun pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan atas pengujian Pasal 16 UU Advokat mengenai hak imunitas advokat. Menurut MK, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. UU Advokat yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana MK menemukan perbedaan mengenai perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil di antara kedua profesi tersebut. Oleh karena itu MK pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Artinya pasca putusan MK tersebut telah memberikan perluasan ruang lingkup imunitas advokat sehingga menjadi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk pembelaan klien baik di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan atau Advokat memiliki hak imunitas baik di dalam maupun luar pengadilan. Dalam hal ini, imunitas advokat juga dibatasi oleh iktikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Iktikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan harus berpedoman pada norma kepatutan, yaitu pada apa yang dianggap patut pada masyarakat. Dalam perspektif subjektif artinya pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat melakukan tugasnya. Selain itu, Itikad baik erat kaitannya dengan kode etik/kaidah-kaidah profesi. Keberadaan kode etik profesi sangat vital untuk menjaga agar advokat dalam beracara selalu berpedoman pada nilai-nilai etika profesi. Kode etik profesi juga memiliki kapasitas yang penting dalam menjaga advokat agar mengabdi pada masyarakat serta menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepadanya |