Tata urutan peraturan perundang undangan yang paling tinggi adalah brainly

mencuri termasuk norma kesusilaan atau agama???

Hukum dasar yang dimiliki bangsa Indonesia adalah​

18. Setiap alinea dalam Pembukaan elin Undang-Undang Dasar Negara Repu- blik Indonesia Tahun 1945 memiliki makna yang harus dipahami oleh seluruh raky … at Indonesia. Kandungan makna yang terdapat dalam Pem- bukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat adalah .... ​

Quiz(soal ada digambar!)​

Quiz(soal ada digambar!)​

Tata urutan peraturan perundang undangan yang paling tinggi adalah brainly

Tata urutan peraturan perundangan Indonesia, yang paling tinggi kedudukannya adalah UUD NRI Tahun 1945 (B)

Pembahasan:

Pada aturan UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan indonesia adalah sebagai berikut:

  1. UUD NRI Tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. UU/Perpu;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pelajari lebih lanjut

Detil jawaban

  • Kelas: 7
  • Mapel: PPKN
  • Bab: Kedudukan Fungsi UUD
  • Kode: 8.9.2
  • Kata kunci: UUD, peraturan

Tata urutan peraturan perundang undangan yang paling tinggi adalah brainly

  • Tata urutan peraturan perundang undangan yang paling tinggi adalah brainly

  • Tata urutan peraturan perundang undangan yang paling tinggi adalah brainly

Berikut, adalah urutan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah.


1. Undang-undang Dasar 1945/ UUD 1945


UUD merupakan peraturan tertinggi dan sebagai aturan tertinggi UUD telah mengalami beberapa perubahan atau yang disebut dengan istilah Amandemen. Amandemen UUD 1945 dilakukan karena kehidupan berbangsa dan bernegara harus berkembang, sama seperti manusia.


2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)


Tap MPR adalah segala peraturan yang telah dibuat atau ditetapkan oleh MPR dalam sidang sidang yang mereka lakukan. Peraturan yang ditetapkan oleh Tap MPR juga harus ditaati oleh anggota MPR, Pemerintah maupun rakyat Indonesia.


3. Undang- Undang (UU)


Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat sebagai pelaksanaan dari UUD 1945 atau Tap MPR. Ranjangan undang-udang sendiri dapat diajukan oleh presiden maupun DPR namun harus disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam keadaan darurat atau perang, presiden berhak untuk membuat peraturan sebagai pengganti UU yang disebut juga dengan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti Undang undang.


4. Peraturan Pemerintah (PP)


Pengertian peraturan pemerintah, adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang undang yang telah ditetapkan sebelumnya.


5. Keputusan Presiden (Keppres)


Keputusan presiden ini dibuat untuk mengatasi masalah tertentu dalam kehidupan bernegara. Selain itu terdapat juga instruksi presiden atau Inpres yaitu instruksi dalam rangka koordinasi tugas pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap departemen.


6. Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri


Merupakan keputusan menteri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tugas di departemennya.


7. Peraturan Daerah atau Perda


Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah baik itu Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan persetujuan DPRD masing-masing.


Itulah pembahasan kali ini mengenai urutan perundangan-undangan dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Setiap peraturan tersebut dibuat untuk mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan bidangnya. Setiap peraturan yang dibuat tidak boleh saling bertentangan misalnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan keputusan presiden dan seterusnya.


Jadi yang paling tinggi tingkatannya adalah UUD 1945