Sebutkan ciri ciri pemerintahan Orde Baru yang berbeda dengan Orde Lama

KOMPAS.com - Sejarah mencatat, bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa periode pemerintah setelah kemerdekaan sampai saat ini.

Periode pemerintahan itu dibagi menjadi tiga yakni Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

1. Orde Lama

Pada masa Orde Lama sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945-1966 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

Dikutip dari buku Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (2018) karya Diana Fawzia Dkk, pada sistem ini hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol atau checks and balances.

Baca juga: Pramono Anung: Bayangan Sistem Pemerintahan Kuat Sudah di Depan Mata

Fungsi saling kontrol ini terletak pada perimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan negara. Kemudian pada pengawasan anggaran dan jalannya pemerintahan.

Perubaham sistem presidensial

Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti. Mulai dari presidental, parlementar, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin.

1. Sistem parlementer

Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945-1950.

Pada sistem ini presiden memiliki fungsi ganda, yakni sebagai badan eksekutif merangkap badan legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik.

2. Sistem liberal

Pada era Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal. Ini berlangsung pada tahun 1950-1959.

Baca juga: Ketua MUI: Khilafah Bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Kita

Pada masa itu politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Ini terlihat dari presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

Kemudian menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR.

Pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, presiden memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).

3. Sistem demokrasi terpimpin

Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959-1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan Sidang Konstituante 10 November 1956.

Pada masa demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia.

Penyimpangan itu seperti, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

Baca juga: Indonesia Perlu Belajar dari Turki soal Penerapan Sekularisme dalam Sistem Pemerintahan

Selain itu, adanya peristiwa G30S/PKI dan munculnya tiga tuntutan rakyat (Tritura). Tritura berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI dan penurunan harga barang-barang.

2. Pemerintahan masa Orde Baru

Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno.

Pada masa orde baru ini untuk pemerintahannya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahnya republik. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi.

Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), masa Orde Baru pemerintah menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitas ekonomi serta berkepribadian dan dalam bidang sosial budaya.

Pada era ini demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflansi menurun dan mata uang nasional stabil.

Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Salah satu penyebab runtuhnya era orde baru adanya krisis moneter pada 1997.

Baca juga: Berkarya Anggap Sistem Pemerintahan Soeharto dan Orde Baru Masih Relevan

Sejak tahun itu kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk, ini juga melanda negara-negara lain. Kondisi itu membuat KKN tinggi dan kemiskinan meningkat.

Terjadi ketimpangan yang mencolok. Akhirnya tumbuh gerakan berdemokrasi menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total.

Era Orde Baru ini berakhir pada Juli 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian muncul era reformasi.

3. Pemerintahan masa reformasi

Masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpin BJ Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri.

Pada masa ini, Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan.

Baca juga: Turki Berencana Hapus Jabatan Perdana Menteri dari Sistem Pemerintahan

Di masa ini, partai politik independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer. Kemudian adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan.

Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004.

Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional.

KOMPAS.com -Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru (1965-1998) dengan konsep Demokrasi Pancasila.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia. Tetapi kenyataan yang terjadi, Demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran.

Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya menjadi alat politik penguasa. Hal tersebut dapat terlihat dari karakteristik politik pada periode Orde Baru.

Karakteristik politik Orde Baru

Karakteristik Demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru berdasarkan indikator demokrasi, yaitu:

1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi.
2. Rekrutmen politik bersifat tertutup.
3. Terjadi kecurangan pada Pemilihan Umum.
4. Pelaksanaan hak-hak dasar warga negara lemah.

Baca juga: Bukti Normatif dan Empirik Indonesia Negara Demokrasi

Keempat indikator tersebut menjadi bukti catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia.

Berikut ini penjelasannya:

• Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi.

Rotasi kekuasaan eksekutif terjadi pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau walikota, camat dan kepala desa.

Perubahan selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan Wakil Presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama.

• Rekrutmen politik bersifat tertutup.

Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Untuk lembaga eksekutif (pemerintah pusat maupun daerah), legislatif (MPR, DPR dan DPRD) maupun yudikatif (MA).

Di negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut.

Tetapi yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik bersifat tertutup. Sistem rekrutmen tertutup sangat bertentangan dengan semangat demokrasi.

Pengisian jabatan tinggi seperti Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan jabatan-jabatan lain dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan.

Demikian juga dengan anggota badan legislatif. Anggora DPR dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan Presiden.

Pada rekrutmen politik lokal (gubernur dan bupati atau walikota), masyarakat di daerah tidak punya peluang ikut menentukan pemimpin. Presiden memutuskan siapa yang akan menjabat.

Baca juga: Demokrasi Indonesia Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)

• Terjadi kecurangan pada Pemilihan Umum.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemilihan Umum telah dilangsungkan sebanyak tujuh kali dengan frekuensi setiap lima tahun sekali secara teratur.

Tetapi kualitas pelaksanaan pemilihan umum masih jauh dari semangat demokrasi. Karena Pemilu tidak melahirkan persaingan sehat, terjadi kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum.

• Pelaksanaan hak-hak dasar warga negara lemah.

Dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia terkait perwujudan jaminan hak asasi manusia.

Terutama masalah kebebasan pers. Persoalan mendasar adalah selalu ada campur tangan birokrasi yang sangat kuat.

Selama pemerintahan Orde Baru, sejarah pemberangusan surat kabar dan majalah terulang kembali seperti pada masa Orde Lama.

Beberapa media massa dicabut surat ijin penerbitannya atau dibredel. Setelah mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara.

Kebebasan berpendapat menjadi tidak ada. Pemerintah melalui aparat keamanan memberikan ruang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat.

Pemberlakuan Undang-undang Subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat.

Rakyat takut berpendapat mengenai kebijakan yang diambil pemerintah. Pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah.