Program kerja Dinas PENDIDIKAN Provinsi Jawa Barat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG VISI : TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG MERATA, BERMUTU, AGAMIS DAN BERDAYA SAING MISI : 1. Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan

Table of Contents Show

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Pasal 2. permen_14_2008
1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
- 1 - BUPATI BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
Bab I Pendahuluan A. LATAR BELAKANG
Renstra Dinas Dikpora Kota Bima
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab I Pendahuluan A. LATAR BELAKANG
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Lebih terperinci

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2016 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam

Lebih terperinci

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis capaian kinerja dilaksanakan pada setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Visi : Terwujudnya Layanan Pendidikan, Pemuda Olahraga Rote Ndao yang berkembang, bermutu, unggul terjangkau Misi : 1 Memperluas

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINGKASAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG PERIODE TAHUN 2014-2018 Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2019 merupakan amanat perundang-undangan

Lebih terperinci

Pasal 2. permen_14_2008

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG INDIKATOR KINERJA KUNCI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang

Lebih terperinci

1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembukaan UUD 45 mengamanatkan Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lebih terperinci

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lebih terperinci

- 1 - BUPATI BANYUWANGI

- 1 - BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,

Lebih terperinci

DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI TAHUN 2017 DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Jalan Lapangan Tengah No.2 Bekasi Timur Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

Lebih terperinci

Bab I Pendahuluan A. LATAR BELAKANG

Bab I Pendahuluan A. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan

Lebih terperinci

Renstra Dinas Dikpora Kota Bima

REVIU RENSTRA 23-28 D I NAS P E N D IDIKAN P EMUDA D A N O LAHRAGA K O T A B IMA Renstra Dinas Dikpora Kota Bima DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi I II BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang....2 Maksud

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 23 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan

Lebih terperinci

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini disusun untuk mengukur tingkat

Lebih terperinci

Bab I Pendahuluan A. LATAR BELAKANG

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Struktur Organisasi,Tugas, dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Secara umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengemban tanggung jawab bagi tercapainya

Lebih terperinci

disdik.jabarprov.go.id login