Jawaban: Penerapan Pancasila Pada Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959) Sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penjelasan: Sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerapan Pancasila Pada Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959) Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai negara & pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada juga upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara & penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya itu, diantaranya sebagai berikut; Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun pada 18 September 1945. Pemberontakan ini, dipimpin oleh Muso. Tujuan utamanya adalah mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan itu akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya didirikan NII adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syari’at Islam. Namun, gerakan bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan & pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontak ini, memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru dapat ditangkap pada 14 Juni 1962. Pemberontakan, RMS (Republik Maluku Selatan) merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri, yang didirikan 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar adalah Seram, Ambon, & Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, namun konflik di Seram masih berlanjut sampai dengan Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada 1966. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Sjariffuddin Prawiranegara & Ventje Sumual 1957-1958 di Sumatera & Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada waktu itu sudah tidak dapat lagi diberikan nasehat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintah yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan, & menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh sebab itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia . Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang “Ratu Adil” yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap Pemerintahan Republik Indonesia pada 23 Januari 1950 & berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX & Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun, kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat & kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950.
adjar.id – Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tetapi dalam penerapan Pancasila terdapat beberapa permasalahan, terlebih pada masa awal kemerdekaan. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang muncul saat penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan yang merupakan materi PPKn kelas 9 SMP bab 1. Baca Juga: Hak Asasi Manusia dalam Nilai-Nilai Pancasila Nah, dalam penerapan Pancasila tercatat ada beberapa upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan menggunakan ideologi lain. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi politik dan keamanan Indonesia masih diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya yang masih dalam tahap peralihan. Hingga muncul beberapa jenis permasalahan, dengan munculnya beberapa gerakan yang bertujuan mengganti Pancasila. Yuk, kita simak penjelasan tentang permasalahan yang muncul saat penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan berikut ini! “Pada awal kemerdekaan terdapat beberapa permasalahan yang ingin menggenti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain.” Permasalahan Penerapan Pancasila pada Awal Kemerdekaan Pada awal kemerdekaan ditetapkan tiga periode penerapan Pancasila, yaitu: 1. Periode 1945 sampai 1950 Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan juga suatu pandangan hidup bangsa mengalami berbagai permasalahan. Muncul beberapa upaya yang dilakukan beberapa kelompok untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya mengganti Pancasila tersebut terlihat dari munculnya beberapa gerakan pemberontakan untuk mengganti Pancasila. Baca Juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945 Terdapat dua pemberontakan besar yang terjadi pada periode ini, yaitu: a. Pemberontakan Pantai Komunis Indonesia (PKI) Pemberontakan PKI terjadi di Madiun pada 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso. Tujuan dari lahirnya pemberontakan ini, yaitu untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia dengan menggunakan ideologi komunis. Nah, pemberontakan ini bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, akan tetapi pemberontakan tersebut bisa digagalkan.
b. Pemberontakan Darus Islam/Tentara Islam Indonesia Pemberontakan ini dimulai saat terbentuknya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada 17 Agustus 1949. Tujuan didirikannya NII adalah untuk mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pemberontakan ini memakan waktu yang lama. Baca Juga: Kontribusi Kerja Sama Antarnegara bagi Indonesia dalam Bidang Politik Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru bisa tertangkap pada 4 Juni 1962. 2. Periode 1950-1959 Pada periode 1950-1959 Pancasila masih menjadi dasar negara, tetapi penerapannya lebih kepada ideologi liberal. Terjadi perubahan penerapan pada sila keempat yang menggunakan suara terbanyak daripada berjiwa musyawarah dan mufakat. Sama seperti periode sebelumnya, terdapat pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu:
a. Pemberontakan Republik Maluku Selatan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang meliputi pulau seram, Buru, dan Ambon. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Cristian Robert Steven Soumokil. b. Perjuangan Rakyat Semesta Pemberontakan ini dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual di Sumatra dan Sulawesi pada 1957 sampai 1958. Tujuan adanya pemberontakan ini yaitu untuk mengoreksi pemerintah pusat dibawah pimpinan Soekarno sebagai presiden. Baca Juga: Mengenal Peristiwa Politik Penting pada Masa Pemerintahan Orde Baru 3. Periode 1956-1965 Pada periode ini, kita mengenal istilah periode demokrasi terpimpin, di mana demokrasi berada pada kekuasan pribadi presiden Soekarno. Nah, pada periode ini muncul beberapa penyimpangan penafsiran Pancasila di dalam konstitusi, yang membuat Soekarno menjadi otoriter. Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup dan menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) yang ternyata tidak cocok untuk Indonesia. Nah, Adjarian itulah beberapa permasalahan yang muncul saat penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan yang ada pada materi PPKn kelas 9 SMP bab 1. Sekarang, yuk, coba jawab soal di bawah ini, ya!
KOMPAS.com - Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang banyak menghadapi tantangan sejak awal kemerdekaan. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan atau seluruh administrasi negara. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah dijadikan landasan dan fondasi utama bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan? Baca juga: Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Banyak mendapat tantanganSetelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945, penerapannya tidak langsung berjalan mulus begitu saja. Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan cukup banyak mendapatkan hambatan dan rintangan karena terjadi berbagai aksi pemberontakan. Berikut ini sejumlah pemberontakan yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia: PKI Madiun 1948Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun terjadi pada 18 September 1948, yang berlangsung selama tiga bulan. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun dilatarbelakangi oleh permasalahan yang cukup rumit antara pemerintah dengan golongan sayap kiri. Peristiwa ini diawali dengan jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin pada 28 Januari 1948, dan dibentuk kabinet baru bernama Kabinet Hatta. Mohammad Hatta membentuk kabinet baru tanpa melibatkan golongan sayap kiri. Hal ini kemudian membuat golongan sayap kiri merasa kecewa dan berniat melakukan pemberontakan. Situasi kian memanas setelah Musso, tokoh komunis senior Indonesia kembali ke Tanah Air seusai belajar di Uni Soviet. Musso membentuk badan baru yang terdiri dari partai-partai sayap kiri, termasuk PKI. Mereka kemudian melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemberontakan PKI Madiun pecah pada 18 September 1948 pukul 03.00 dini hari. Serangan ini menewaskan dua perwira dan empat orang lainnya terluka. Hanya dalam hitungan jam, Madiun berhasil dikuasai oleh golongan sayap kiri yang disebut FDR (Front Demokrasi Rakyat). Pemberontakan sengit ini terjadi selama tiga bulan. Pada 28 Oktober 1948, akhirnya pemerintah berhasil menangkap 1.500 orang dan Musso ditembak mati pada 31 Oktober 1948, ketika ia sedang bersembunyi di sebuah kamar kecil. Pemberontakan PKI Madiun berhasil dihentikan ketika Amir, Maruto, Djoko, Suripno, dan tokoh-tokoh FDR lain tertangkap pada 19 Desember 1948. Baca juga: Pemberontakan PKI Madiun 1948 Pemberontakan DI/TIISelanjutnya, ada pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pemberontakan ini berawal dari kekecewaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah yang menyetujui perjanjian Renville dengan Belanda. Dalam perjanjian itu, tentara Indonesia terpaksa mundur dari Jawa Barat ke Jawa Tengah yang disebut sebagai Long March Siliwangi. Kondisi ini yang kemudian mendorong Kartosuwiryo ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dengan berasaskan Islam. Kartosuwiryo melancarkan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai pemberontakan DI/TII di Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Tidak disangka, gerakan ini ternyata menular hingga ke beberapa daerah lain. Pemberontakan DI/TII terjadi di empat wilayah lain, yaitu:
Baca juga: Penyebab Pemberontakan DI/TII Pemberontakan APRAPemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) adalah peristiwa kudeta militer yang terjadi di Bandung pada 23 Januari 1950. Aksi kudeta ini dilakukan oleh pasukan Koninklijk Nederlands-Indische Lager (KNIL) yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Latar belakang terjadinya pemberontakan APRA adalah dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak setuju dengan keputusan ini sehingga memutuskan melancarkan kudeta pada Januari 1950. Peristiwa pemberontakan APRA menewaskan sebanyak 94 TNI dari Divisi Siliwangi termasuk Letnan Kolonel Lembong. Kendati demikian, pada akhirnya, upaya kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan. Westerling pun melarikan diri ke Belanda dan APRA tidak lagi beroperasi pada Februari 1950. Referensi:
|
Permasalahan apa sajakah yang timbul dalam penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 1959?
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketiadaan Inc.
