Jakarta -
Cultuurstelsel itu apa, sih? Cultuurstelsel adalah kebijakan sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch (1830-1833).
Secara garis besar, cultuurstelsel dilakukan dengan cara memaksa para petani untuk memberikan tanah mereka dan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar internasional.
Sistem tanam paksa ini membawa keuntungan besar di negara Belanda. Sebaliknya bagi petani di Jawa, sistem ini membuat masyarakat menderita. Waktu dan energi masyarakat terkuras untuk mengurus tanah milik pemerintah kolonial.
Sebelum diberlakukan kebijakan cultuurstelsel, pemerintah kolonial di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles telah menetapkan kebijakan landrente atau sistem sewa tanah. Kebijakan ini ditempuh saat Inggris menguasai Hindia Belanda pada 1811-1816.
Namun, kebijakan ini dianggap gagal memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah kolonial saat Hindia Belanda kembali ke Belanda. Ditambah lagi, pada 1825-1830 terjadi perang Diponegoro yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengalami defisit keuangan karena pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan.
Selain itu, berdasarkan penelitian bertajuk 'Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa pada Tahun 1830-1870" yang dilakukan Agnes Dian Anggraini dari Fakultas Sastra Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hutang Belanda semakin bertambah akibat perang-perang Napoleon dan kegagalan Belanda merebut kembali Belgia.
Maka dari itu, untuk mengatasi krisis keuangan pihak Belanda, Johannes Van den Bosch mengajukan gagasan cultuurstelsel kepada Raja Wilem I dan mendapat persetujuan. Dengan demikian, cultuurstelsel dilakukan dengan tujuan utama mengatasi krisis keuangan dan mengisi kekosongan kas negara pihak Belanda.
Kebijakan Cultuurstelsel
Johannes Van den Bosch membuat kebijakan untuk meminta para petani menanam tanaman ekspor, seperti tebu, tembakau, kopi, dan nila di seperlima bagian dari tanah milik mereka.
Jika petani tidak memiliki tanah, mereka harus bekerja tanpa upah di perkebunan negara selama 66 hari dalam setahun.
Berikut ini adalah beberapa ketentuan cultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang dimuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No.22.
1. Penduduk menyediakan Sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan cultuurstelsel atau sistem tanam paksa
2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan cultuurstelsel tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa
3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman cultuurstelsel tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi
4. Tanah yang disediakan untuk tanaman cultuurstelsel dibebaskan dari pembayaran pajak tanah
5. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan cultuurstelsel wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat
6. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan petani, menjadi tanggungan pemerintah
7. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan cultuurstelsel berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum
8. Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun
Ciri Utama Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa
Kebijakan eksploitasi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda ini memiliki ciri yakni kewajiban rakyat Jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yakni hasil-hasil pertanian dan bukan dalam bentuk uang.
Pemerintah kolonial mengharapkan dengan pungutan pajak dalam bentuk natura ini tanaman dagang dapat dikirim ke negeri Belanda untuk dijual pada pembeli dari Eropa, dengan keuntungan yang besar.
Penyimpangan Cultuurstelsel
Berdasarkan kebijakan di atas, kebijakan yang dibuat terlihat tidak memberatkan rakyat kan detikers? Namun, dalam praktik cultuurstelsel terjadi penyimpangan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Ini dia beberapa penyimpangannya.
1. Pelaksanaan sistem tanam paksa memakai seluruh bagian tanah petani
2. Petani tetap dikenakan pajak atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor
3. Pengembalian kelebihan hasil sangat sedikit, tidak sebanding dengan kelebihan yang seharusnya
4. Tenaga sukarela ternyata dilaksanakan secara paksa dan melebihi waktu yang sudah ditetapkan dan tak jarang mereka bekerja jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak sempat menanam padi untuk kebutuhan
Dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, cultuurstelsel atau sistem tanam paksa ini menimbulkan berbagai dampak kerugian bagi masyarakat Hindia Belanda yang kini dikenal dengan nama Indonesia.
Mereka harus menanggung kebutuhan hidup pemerintah Belanda. Masyarakat tidak hanya mengorbankan harta tapi juga tenaga. Masa itu dinilai sebagai salah satu periode terkelam di sejarah Indonesia, itu dia penjelasan mengenai cultuurstelsel.
Simak Video "Jalan-jalan Keliling di Kota Lama Semarang Saat Malam Gelap"
(pal/pal)
Halo Sobat Zenius, di kesempatan kali ini gue akan membahas sistem tanam paksa. Gue ajak elo cari tahu mulai dari latar belakang, tujuan, teknis pelaksanaan, lokasi, jenis tanaman yang wajib ditanam, hingga dampak dari sistem ini.
Oh iya, kalo elo ingin ditemani audio pas lagi baca, silahkan play video di bawah ini:
Bicara tentang sistem tanam paksa ini kita akan menjelajahi era pendudukan Belanda pada tahun 1830-an. Masa ketika rakyat dipaksa hidup di bawah bayang-bayang kebijakan “Cultuurstelsel” atau yang biasa disebut sebagai tanam paksa.
Kebijakan ini berjalan selama 40 tahun lamanya sebelum akhirnya dihentikan setelah mendapatkan berbagai kritikan berkepanjangan dari para pejuang hak kemanusiaan. Wah, memangnya seperti apa ya peraturan tanam paksa sampai menyita perhatian para aktivis dan tokoh lainnya? Langsung saja kita selami bersama setelah poll yang satu ini.
Apakah tanam paksa itu?
Secara teori, Tanam Paksa adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan seperlima hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830.
Mungkin sekilas seperlima hasil pertanian terdengar memungkinkan untuk dipenuhi, namun kenyataannya rakyat sangat menderita karena pada implementasinya peraturan ini sangat menyimpang dan memberi dampak buruk terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia saat itu. Mekanisme pelaksanaan sistem ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Sekarang kita cari tahu dulu yuk, siapa sih yang punya ide buat bikin sistem tanam paksa?
Siapakah yang menerapkan tanam paksa?
Kalo ngebicarain tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini, tentu saja kita harus singgung pencetus sistem tanam paksa atau cultuurstelsel adalah Gubernur Johannes van den Bosch. Kalo elo penasaran, ini nih fotonya.
Johannes van den Bosch adalah orang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830-1834.
Sistem tanam paksa ini udah nggak asing lagi ya, tapi elo tau nggak nih alasan sistem ini berlaku? Eitss sebelum lanjut cari tahu, download yuk aplikasi Zenius. Elo bisa nonton langsung video belajar di mana aja dan kapan aja. Nikmati juga akses lainnya secara gratis. Yuk klik di bawah ini!
Download Aplikasi Zenius
Tingkatin hasil belajar lewat kumpulan video materi dan ribuan contoh soal di Zenius. Maksimalin persiapanmu sekarang juga!
Latar belakang sistem tanam paksa
Oke, sekarang elo udah tau siapa pelaku di balik kebijakan ini. Lalu buat apa dong pemberlakuan sistem seperti ini?
“Mengapa pemerintahan hindia belanda melaksanakan tanam paksa?”
Untuk mengetahui tujuan pemerintah kolonial belanda melaksanakan sistem tanam paksa, elo harus tahu dulu kondisi keuangan pemerintah Belanda saat itu. Kalo kita ngintip ke masa-masa sebelum pemberlakuan sistem ini, kondisi kas pemerintah Belanda itu sedang berada di ujung tanduk alias mau bangkrut. Kok bisa gitu?
Singkatnya sih beberapa dekade sebelumnya, Belanda terus menerus merasakan kehilangan dana entah karena korupsi maupun perang. Sebelumnya mungkin elo udah pernah dengar kalo VOC, salah satu kompeni yang dulunya kebanggaan Belanda, harus dibubarkan karena pegawainya pada korup banget dan menggunakan dana yang terkumpul untuk kehidupan mewah dan berfoya-foya. Bahkan, VOC meninggalkan utang sebesar 136,7 juta gulden ketika dibubarkan pada 31 Desember 1799.
Selain masalah kompeni, Kerajaan Belanda juga harus menghadapi hutang yang mereka dapatkan setelah berperang. Contohnya dari Perang Napoleon, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro. Dari Perang Diponegoro, Belanda diperkirakan harus mengeluarkan dana sebesar 25 juta gulden. Sedangkan dari kekalahan Perang Napoleon, Belanda harus mengganti seluruh pengeluaran perang kedua pihak. Gimana nggak bengkak utangnya?
Karena itulah Johannes van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal dengan harapan bisa mengolah daerah jajahan Belanda agar menghasilkan pundi-pundi uang untuk menutup utang tersebut dan mengisi kas Belanda.
Bagaimana tanam paksa dilaksanakan?
Seperti yang tadi gue udah jelaskan sistem tanam paksa dilaksanakan dengan cara mewajibkan petani untuk menanami seperlima tanahnya dengan tanaman tertentu. Namun pada pelaksanaannya bahkan lebih merugikan rakyat.
Untuk memahami teknis pelaksanaan sistem tanam paksa, kita bisa lihat beberapa kebijakan yang tertuang di dalam Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1834 no. 22. Supaya lebih gampang membandingkan kebijakan secara teori dan praktiknya, kita jadikan tabel saja ya seperti ini.
| Kebijakan Tertulis | Praktik Nyata |
| Penduduk (petani) diwajibkan untuk menyediakan 20% lahan pertanian ditanami tanaman ekspor yang sudah ditentukan pemerintah Hindia Belanda. | Lahan yang terpakai untuk tanaman penghasil komoditi ekspor jauh di atas 20%. Kalo ada kelebihan panen pun nggak dibalikin ke petani. Gara-gara ini petani jadi nggak bisa menanam tumbuhan lokal untuk kebutuhan pangan mereka sendiri. |
| Lahan pertanian yang digunakan untuk tanam paksa tidak dikenakan pajak. | Sudah diminta hasil tanamannya, para petani juga ternyata tetap harus bayar pajak. |
| Nilai jual hasil pertanian petani diatur dan ditentukan oleh pihak Belanda. | Harga jual tanaman dimonopoli sehingga nilainya rendah dan rakyat pun miskin. |
| Bila petani mengalami gagal panen maka pemerintah hindia belanda akan bertanggung jawab. | Petani sendiri yang tanggung jawab. |
| Para petani yang menggarap lahan pertanian tanam paksa berada di pengawasan penguasa pribumi. | Para bupati dan pejabat desa yang bertugas mengawasi pelaksanaan Tanam Paksa justru ikut korup demi keuntungan, cape deh. |
| Penduduk yang bukan bekerja sebagai petani, wajib bekerja di perkebunan dan pabrik yang dimiliki pihak Belanda selama 66 hari dalam setahun. | Nyatanya mereka yang tidak punya tanah harus bekerja lebih dari 66 hari, bahkan ada yang mengatakan setahun penuh. |
Wah gimana perasaan elo ngeliat praktik nyata dari kebijakan tertulisnya? Bayangin elo harus kerja keras, tapi sekeras apapun elo kerja, elo nggak akan sejahtera. Sederas apapun keringat elo ngucur ngurusin tanaman ekspor penjajah, tetap aja nggak ada lahan dan waktu lebih buat menanam tanaman lokal yang bisa dimakan sebagai makanan pokok. Rasa lelah, putus asa, dan lapar bercampur menjadi satu.
Gimana dari sisi Belanda? Kerajaan Belanda akhirnya bisa bernapas lega setelah meraup keuntungan yang diperkirakan mencapai keuntungan 967 juta gulden dan bisa melunasi utang-utang mereka.
Pencetus “Cultuurstelsel”, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pun diberi penghargaan oleh Kerajaan Belanda.
Di mana tanam paksa dilaksanakan?
Sebenarnya awalnya sistem tanam paksa dilaksanakan di sebagian jawa oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Namun seiring berjalannya waktu, tanam paksa juga diimplementasikan di daerah lain yang juga memiliki tanah yang subur. Kira-kira inilah gambaran persebaran area tanam paksa di Nusantara.
Di Pulau Jawa, daerah tanam paksa meliputi Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang Jepara, Surabaya, dan Pasuruan. Sedangkan di Sumatera daerah tanam paksa meliputi Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Lampung, Palembang, Ambon, dan Banda.
Apa jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa?
Apa sih tanaman ekspor atau yang wajib di tanam di sistem tanam paksa ini? Tanaman yang wajib ditanam pada masa sistem tanam paksa adalah kopi, teh, rempah-rempah dan masih banyak lainnya.
Tentunya jenis tanaman yang ditanam pada masa tanam paksa ya tanaman yang laku dijual di Eropa karena memang tujuan utamanya untuk mengekspor hasil pertanian. Oleh karena itu, jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa adalah kopi, tebu, teh, indigo (disebut juga tarum/nila), dan juga rempah-rempah (pala, cengkih, dan lada)
Tanaman-tanaman tersebut merupakan yang memang merupakan komoditi favorit orang Eropa. Nah, karena jenis tanaman yang ditanam sudah ditentukan dan memakan sebagian besar lahan dan waktu, orang Indonesia saat itu kesulitan menanam tumbuhan lokal seperti padi maupun jagung untuk bahan pangan.
Dampak tanam paksa terhadap Indonesia
Diterapkannya sistem penanaman secara paksa tentu memberikan berbagai dampak terhadap di Indonesia. Bahkan, terdapat dampak-dampak yang mungkin mempengaruhi keadaan Indonesia sekarang. Kira-kira apa saja ya dampak tanam paksa terhadap kehidupan rakyat Indonesia saat itu?
- Indonesia jadi kenal sama tanaman yang laku diperdagangkan secara internasional, atau dengan kata lain jadi punya komoditas ekspor yang laku seperti kopi, teh, tarum, dan lain sebagainya.
- Tenaga buruh menjadi murah dan masyarakat pedesaan mengenal sistem permodalan sehingga terjadi perubahan pola transaksi dari pola transaksi tradisional ke arah pengembangan ekonomi moneter.
- Rakyat Indonesia kelaparan karena tidak bisa menanam padi maupun jagung untuk dimakan. Korban jiwa pun tidak dapat dihindari.
- Rakyat Indonesia harus mengalami kemiskinan karena harga diatur oleh pihak Belanda. Mereka juga masih harus membayar pajak.
- Infrastruktur Indonesia dibangun demi memperlancar distribusi hasil tanam paksa. Contohnya jembatan, jalan raya, pelabuhan, dan rel kereta api dikembangkan untuk mengangkut hasil tanam paksa. Untuk bacaan lebih lanjut, coba deh cek sejarah kereta api di Indonesia.
- Penerapan sistem yang tidak manusiawi ini mendapatkan banyak kritik dari pejuang Indonesia serta aktivis HAM di Belanda. Pada akhirnya sistem ini dihentikan pada tahun 1970. Untuk “membalas budi” terhadap rakyat Hindia Belanda (Indonesia), Belanda menerapkan sistem Politik Balas Budi atau yang juga dikenal sebagai Politik Etis.
Penutup
Bagaimana Sobat Zenius, apakah elo ada pertanyaan seputar topik kita kali ini? Sistem tanam paksa ini memang menyengsarakan rakyat Indonesia pada masanya ya. Untuk lebih jelasnya lagi elo bisa akses videonya dengan klik banner di bawah ya!
Jangan cuma belajar dari video gratisnya aja dong. Elo bakal tambah kebantu banget dalam belajar kalau elo beli paket belajar Zenius Aktiva Sekolah. Materi-materi sekolah bisa elo pelajari lewat live class, video belajar premium, latihan soal hingga tryout ujian sekolah. Yuk, cek info lengkapnya dengan klik banner di bawah ini!
langganan sekarang!
Mungkin elo punya ide untuk artikel selanjutnya? Kalau elo punya pertanyaan maupun pernyataan, jangan ragu buat komen di kolom komentar, oke? Sampai sini dulu artikel kali ini dan sampai jumpa di artikel selanjutnya, ciao!
Referensi:
Anggrani, Agnes Dian. (2006). Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa pada tahun 1830-1870. Diakses pada 24 September 2021 di laman //repository.usd.ac.id/27131/2/004314015_Full%5b1%5d.pdf
Britannica.(n.d.). Culture System: Indonesian History. Diakses pada 24 September 2021 pada laman //www.britannica.com/event/Culture-System
Kompas. (2021). Di Manakah Tanam Paksa Dilaksanakan?. Diakses pada 23 September 2021 pada laman //www.kompas.com/skola/read/2021/02/02/130955769/di-manakah-tanam-paksa-dilaksanakan?page=all
Laras, Naufal Shidqi. (2021). Sistem Tanam Paksa : Praktik dan Dampaknya. Diakses pada 23 September 2021 pada laman //www.researchgate.net/publication/350060701_Sistem_Tanam_Paksa_Praktik_dan_Dampaknya
Republika. (2016). Seabrek Bukti Kekejaman Belanda: Westerling, Tanam Paksa, Hingga Kerja Rodi. Diakses pada 24 September 2021 pada laman //www.republika.co.id/berita/oga0ms282/seabrek-bukti-kekejaman-belanda-westerling-tanam-paksa-hingga-kerja-rodi-part1
Wikipedia. 2021(updated). Vereenigde Oostindische Compagnie. Diakses pada 23 September dari laman //id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie
Zulkarnain. (2011). DAMPAK PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA BAGI MASYARAKAT. Diakses pada 27 September 2021 pada laman download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1543480&val=477&title=DAMPAK%20PENERAPAN%20SISTEM%20TANAM%20PAKSA%20BAGI%20MASYARAKAT
Originally published: September 30, 2021
Updated by: Silvia Dwi