Pada masa demokrasi terpimpin undang-undang dasar yang berlaku adalah

KOMPAS.com - Sejak pertama Indonesia berdiri, demokrasi sudah menjadi bentuk penyelenggaraan negara.

Kendati demikiran, bentuk demokrasi yang berlaku saat ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya. 

Di Indonesia, periode demokrasi dibagi menjadi: 

1. Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949)
2. Pemerintahan parlementer (1949-1959)
3. Pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-1965)
4. Pemerintahan orde baru (1965-1998)
5. Pemerintahan orde reformasi (1998-sekarang)

Masa demokrasi terpimpin yang berlangsung dari 1959 hingga 1965 menjadi salah satu masa terkelam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun menyandang nama demokrasi, namun azas-azas demokrasi tidak diberlakukan dengan baik.

Berikut ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin:

Demokrasi Indonesia periode demokrasi terpimpin (1959-1965)

Sebelumnya, di masa parlementer, Indonesia mengalami stagnansi hukum dan dasar negara. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Konstitusi atau Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950, tak kunjung menyelesaikan tugasnya.

Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik.

Kondisi negara serta tidak pasti. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara.

Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan.

Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Baca juga: Bukti Normatif dan Empirik Indonesia Negara Demokrasi

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dekrit presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Dekrit Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional.

Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia dimulai yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut Demokrasi Terpimpin.

Maksud konsep terpimpin ini dalam Pandangan Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer.

Yang disebut demokrasi pada masa ini ialah perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia.

Baca juga: Karakter Utama Demokrasi Pancasila

Masa suram demokrasi Indonesia

Perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar.

Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal.

Soekarno memiliki kuasa absolut dan berwenang penuh atas penyelenggaraan negara. Beberapa kebijakan masa demokrasi terpimpin yakni:

• Berkonfrontasi dengan Malaysia
• Keluar dari PBB
• Menyelenggarakan Asian Games pertama
• Menghabiskan anggaran negara dan memanfaatkan pinjaman untuk pembangunan proyek-proyek mercu suar
• Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup
• Tidak ada pemilu
• Soekarno membentuk Kabinet 100 Menteri (Kabinet Dwikora II) dengan jumlah 132 pejabat pembantu presiden

Masa demokrasi terpimpin disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia.

Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.

Demokrasi terpimpin dikenal dengan pemerintahan terkelola dengan peningkatan otokrasi, dalam artian lain negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintahan penguasa tunggal.

Indonesia era demokrasi terpimpin adalah sebuah periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Praktik secara resmi demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966, periode ini juga disebut dengan istilah Orde Lama.

Dalam sistem politik demokrasi terpimpin, negara menggunakan prinsip-prinsip demokrasi beserta nilainya namun dengan satu pengecualian. Negara dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan juga untuk melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Namun tugas negara harus berada dalam panduan dan pimpinan seorang tokoh pusat, yakni presiden.

Baca Juga:

Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Terdapat lembaga tinggi negara yang ada saat periode Indonesia era demokrasi terpimpin, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Tujuan dari sistem demokrasi terpimpin di antaranya adalah:

1. Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia

2. Untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.

Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti:

1. Pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom)

2. Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

3. Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden

4. Pengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden

5. GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul ‘Penemuan Kembali Revolusi Kita’ ditetapkan oleh DPA bukan MPRS

Demokrasi terpimpin merupakan gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Gagasan ini juga dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Ada dua pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut, yaitu:

1. Pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.

2. Membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri dari wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional atau golongan karya.

Demokrasi terpimpin dibentuk bukan tanpa tujuan, tujuannya adalah untuk menata ulang kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945 yang pada akhirnya justru terdapat banyak pelanggaran UUD 1945 pada proses pelaksanaannya. Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965 menandakan ditinggalkannya demokrasi terpimpin dan menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan presiden Soekarno.